breaking news: Ledakan Bus Turis di Mesir, 17 Korban Luka-luka

image banner ramadan
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior JaDI DKI dan Kaprodi KPI Institut PTIQ Jakarta

Tantangan Penguasa Baru Paska Pemilu 2019

Pemilu 2019

Image

Layar menunjukan dokumen hasil pemilihan umum di luar negri saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Arief Budiman didampingi enam orang komisioner KPU lain. Turut hadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Meskipun rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Serentak 2019 di tingkat Kabupaten/Kota masih tengah berlangsung. Tetapi diperkirakan KPU RI pada akhirnya akan mampu menetapkan hasil Pemilu 2019 di tingkat pusat paling lambat hingga 22 Mei 2019. Paling molor, berujung di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu (DKPP). Setelah itu, suka atau tidak suka, puas atau tidak puas, Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan dilantik pada 20 Oktober 2019. Oleh karenanya sikap yang paling rasional adalah menerima hasil Pemilu.

Tanpa mengabaikan dinamika proses rekapitulasi penghitungan suara yang cukup alot dan dinamis, sesungguhnya yang menjadi tanda tanya besar adalah “apakah Indonesia paska Pemilu 2019 akan lebih baik dari sebelumnya?” Pertanyaan ini penting dan bahkan jauh lebih penting dari Pemilu itu sendiri karena Pemilu adalah instrument atau alat mencapai tujuan, dan bukan tujuan. Sedangkan tujuan Pemilu pada akhirnya melahirkan pemimpin yang bisa membawa masyarakat dan bangsa kearah yang lebih baik.  

Berpotensi Tersandera

baca juga:

Pada awal pemerintahan, penguasa baru akan menghadapi tekanan politik dalam penyusunan kabinet dari partai politik pengusung. Dengan model koalisi partai politik (parpol) masih mengental unsur politik transaksional, sangat berpotensi presiden dan wakil presiden terpilih tersandera dalam penyusunan kabinet. Dampaknya dikuatirkan, para menteri terpilih bukan berasal dari kalangan profesional, dan track record teruji,  melainkan lebih sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik dari partai pengusung. Politik akomodasi rawan  korupsi politik, dan berpotensi menimbulkan kinerja pemerintahan buruk.

Penguasa baru juga bakal menghadapi cengkraman kaum oligarki yang pada Pilpres 2019 menggelontorkan dana kampanye. Para oligark atau pemilik modal berpotensi menyandera dan mengintervensi penguasa baru untuk ‘menempatkan’ orang-orangnya pada posisi kunci di pemerintahan. Concern atau tujuan utama kum oligarkis bukan semata pada jabatan-jabatan strategis. Yang penting buat mereka adalah konsesi-konsesi pada program dan proyek yang mendatangkan keuntungan. Manuver kaum oligarkis terhadap kekuasaan bisa berakibat penguasaan aset-aset ekonomi nasional jatuh ke tangan segelintir orang atau kelompok.

Tantangan lain yang dihadapi penguasa baru adalah menghadapi kelompok oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Dalam perspektif kepentingan penguatan sistem presidensial, adanya oposisi bisa mengakibatkan dua kemungkinan. Pertama, akan positif manakala oposisi memainkan perannya secara profesional dan beradab; dan pemerintahan yang berkuasa kuat, dan solid. Adanya oposisi juga untuk mewujudkan check and balances agar kebijakan dan program tetap dapat dikontrol untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, oposisi bisa menjadi negatif manakala tidak dilakukan dengan secara profesional, asal beda dengan penguasa, dan menggunakan wacana dan aksi provokasi, anarkisme dan ujaran kebencian. Oposisi semacam ini dapat membuat pemerintah dan stabilitas politik terganggu. Terlabih pada regim yang juga lemah, tidak solid, dan diisi oleh kabinet yang tidak profesional. Dalam situasi demikian, maka yang akan banyak menjadi korban lagi-lagi adalah kepentingan rakyat kebanyakan.

Di sisi lain, sebagai dampak dari hasil Pilpres  2019 yang diperkirakan tidak akan melahirkan presiden dan wakil presiden yang meraih suara mayoritas dan ditambah lagi persebaran perolehan suaranya juga berimbang di 34 provinsi di Indonesia, hal ini bisa menjadi  problem sendiri dalam membangun soliditas pemerintahan dari tingkat nasional hingga daerah. Bukan tidak mungkin, pada daerah-daerah dimana suara dimenangkan oleh pihak lawan politik presiden dan wakil presiden terpilih, akan bersikap kritis terhadap instruksi pemerintah pusat.

Ekonomi dan Lapangan Kerja

Isu ekonomi dan lapangan pekerjaan akan menyita fokus perhatian penguasa baru paska Pemilu 2019, selain masalah penegakan hukum dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi. Masyarakat akan menuntut penguasa baru mampu melakukan akselarasi pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen pertahun, menggerakkan sektor ekonomi ril, kecil, menengah, pertanian dan sejenisnya serta membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi problem pengangguran. Dalam jangka pendek, pemerintah diuji kemampuannya dalam memelihara stabilitras harga bahan-bahan kebutuhan pokok menjelang dan paska Idul Fitri 2019.

Menurut data  Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2018 angka pengangguran di Indonesia sebesar 5,34% atau setara 7,001 juta orang. Sebagai informasi, angka pengangguran tersebut berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan universitas sebesar 5,89%, lulusan SMP sebesar 4,80% dan lulusan SD sebesar 2,43%. Sedangkan untuk jumlah masyarakat miskin Indonesia menurut data Bank Dunia paling tinggi terjadi saat 1999 yaitu mencapai 23,4% terhadap PDB. Setelah itu cenderung menurun hingga 16% terhadap PDB pada 2005.

Angka-angka yang dilansir BPS tersebut data resmi. Realitasnya begitu banyak pengangguran terjadi dimana-mana. Banyak lulusan SLTA atau universitas kesulitan mencari pekerjaan. Menghadapi situasi sulit semacam ini, maka  menjadi pengemudi on line  menjadi pilihan realistik yang tidak terhindarkan.  Sementara yang sudah bekerja, pendapatannya banyak di bawah upah minimum regional provinsi. Dengan sebagian lagi bekerja dengan sistem kerja kontrak (outsourching). Jika problem ekonomi dan pengangguran tidak dapat diatasi oleh penguasa baru secara signifikan, akan menjadi seperti bom yang sewaktu-waktu akan meledak dan berubah menjadi suatu kekecewaan kolektif.

Salah satu warisan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. Jika pada akhirnya yang akan ditetapkan oleh KPU RI menjadi RI-1 dan RI-2 adalah Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amien,  keduanya harus mampu membuktikan bahwa pembangunan ekonomi khususnya infrastuktur yang bertumpu dengan utang luar negeri hingga mencapai lebih Rp5.000 triliun lebih pada 2018 berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan sektor ekonomi kecil dan menengah, dan mampu mengatasi problem pengangguran. Dan tidak pada akhirnya membuat ekonomi Indonesia mengalami collaps.

Sebaliknya jika Prabowo Subianto yang menjadi presiden dengan Salahuddin Sandiaga Uno sebagai Wakil Presiden, mungkin saja akan terjadi perubahan mendasar pada strategi pembangunan nasional. Tetapi untuk menyetop begitu saja pembangunan infrastuktur yang tengah berjalan, terlalu banyak resiko negatif yang akan ditimbulkan. Sesuai dengan janjinya di masa kampanye, Prabowo dan Sandi akan lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru. Bahkan keduanya memastikan, pembangunan yang akan dijalankan tidak mengandalkan utang luar negeri. Apakah Prabowo-Sandi bisa mewujudkan janjinya? Tergantung keputusan KPU atau MK mengenai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024,

Disintegrasi Bangsa

Tantangan terbesar lain yang akan dihadapi penguasa baru adalah terkait dengan ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Hal ini sebagai dampak dari hasil Pilpres  2019 yang diperkirakan tidak akan melahirkan presiden dan wakil presiden yang meraih suara mayoritas. Sehingga bisa diperkirakan yang kalah dalam Pilpres, tidak akan dengan mudah begitu saja menerima hasil Pilpres 2019—meskipun KPU atau MK sudah memutuskan pemenang finalnya.

Indikasinya sudah terlihat dengan reaksi dari pihak yang kalah dalam quick count dari sejumlah lembaga survei yang rata-rata memenangkan Paslon Capres dan Cawapres No. 1 dengan angka sekitar 55 persen. Sedangkan Paslon Capres dan Cawapres No. 2 hanya beroleh suara sekitar 45 persen. Bahkan pihak yang kalah dalam quick  count langsung mendeklarasikan diri sebagai pihak pemenang dalam Pilpres. Saling klaim sebagai pemenang Pilpres 2019 tidak dapat dihindari dan menjadi wacana dan viral di media sosial yang paling kontroversial dalam sejarah suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia.  

Pro kontra dan polemik berlanjut saat merespon real count KPU melalui Sistem Informasi Penghitungan (Situng).  Bahkan Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (PBN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut menemukan 9.440 kesalahan input data pada Situng KPU RI.Temuan kesalahan diperoleh setelah tim IT BPN memverifikasi secara manual di website resmi Situng KPU.Tim ini mengklaim, sudah memeriksa 172.174 TPS dari 404.290 TPS atau sekitar 42 persen TPS dari total 813.350 yang dibuat KPU RI.Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error (kesalahan) sebanyak enam persen.

Tidak mau kalah dengan tudingan kecurangan Pemilu dari pihak BPN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengancam bakal membeberkan sejumlah dugaan kecurangan kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. TKN mengklaim menerima 25 ribu aduan dari berbagai pihak terkait dugaan kecurangan kubu Prabowo dengan beragam jenis. Bahkan pihak BPN, sebagaimana dikatakan Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan, Rabu (24/4), kubu Prabowo selama ini telah membuat fitnah dengan menyatakan kubu Jokowi sebagai penyebab kecurangan.

Sementara pihak KPU yang dituding sebagai operator kecurangan, menepis tudingan tersebut. Seperti dikatakan Ketua KPU  Arief Budiman, Situng  tidak menjadi dasar penentuan hasil suara Pemilu. Arif mengatakan Situng hanya alat bantu untuk memberikan informasi secara cepat. Sebaliknya Arief berjanji, jika ditemukan kesalahan input data pada Situng nantinya akan dikoreksi pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional baik untuk Pilpres maupun Pemilu Legislatif (Pileg).

Saling tuding melakukan kecurangan atau sebaliknya mengklaim dari paling bersih (clear) di Pilpres atau Pileg 2019 sah-sah saja. Yang terpenting berbasis data valid dan empirik dan diekspressikan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan. Hanya saja yang paling dikuatirkan, saling tuding telah melakukan kecurangan tersebut berkontribusi terhadap polarisasi, pembelahan dan ketegangan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat akar rumput (grass root). Jangan lupa, seperti yang pernah diingatkan oleh dai kondang KH. Zainuddin MZ, konfliuk di tingkat elit bisa diselesaikan di meja makan. Sebaliknya di tingkat bawah, berpeluang diselesaikan dengan kekerasan pisik.

Langkah Strategis

Sebenarnya banyak kalangan  masyarakat yang mempunyai akal sehat sudah letih dan lelah dengan hiruk pikuk Pemilu 2019, khususnya menyangkut hasil Pilpres. Sebagian lagi menginginkan  segera kembali hidup normal, damai dan menikmati secara nyata hasil Pemilu yang menelan anggaran tidak kurang Rp 24 triliun. Tapi apa boleh buat keinginan masyarakat Indonesia tersebut masih harus menunggu hingga keputusan KPU atau kemungkinan besar menunggu keputusan MK.

Apakah ada jaminan setelah putusan KPU mengenai hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional atau putusan MK atas perselisihan hasil suara Pemilu 2019, penguasa baru Indonesia akan running dan dapat mewujudkan secara nyata janji-janji manis yang disampaikan di masa kampanye Pemilu 2019, dan kohesivitas, kerukunan  serta soliditas berbagai elemen masyarakat yang tercabik-cabik karena Pemilu akan kembali pulih seperti semula? Suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab.

Sulitnya memberikan jawaban pasti tentang Indonesia di masa depan adalah dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya proses Pemilu 2019 berlangsung acakadul, koalisi parpol di Pilpres transaksional, personal quality elit politik yang bakal duduk di kabinet masih mengental pertimbangan politis dan pragmatis, pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasi-l-hasil ekonomi, dan lapangan kerja masih guram. Sementara  polarisasi dan pembelahan masyarakat paska Pemilu 2019 masih demikian tajam.

Guna menjawab problem dan tantangan Indonesia paska Pemilu 2019 dan secepatnya Indonesia bisa recovery secara sosial, politik dan ekonomi, diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis. Diantaranya, pertama, presiden dan wakil presiden 2019-2024 harus berinisiatif untuk melakukan rekonsiliasi nasional dengan lebih mengedepankan sikap kenegarawanan dan keteladanan serta mendahulukan kepentingan bangsa diatas segala-galanya untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial dan bangsa sebagai ekses dari Pemilu 2019

Kedua, kabinet pemerintahan mendatang harus diisi oleh figur atau tokoh yang profesional, berintegritas, dan jika perlu non partisan agar birokrasi dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat tanpa sekat-sekat aliran dan kepentingan politik.  Ketiga, harus secepatnya merubah strategi pembangunan ekonomi yang selama ini bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan cenderung elitis kearah pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi kerakyatan dan sekaligus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kebanyakan.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Menolak Hasil Pemilu

Image

News

Haruskah NKRI Bersyariah?

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa: Kunci Terkabulnya Doa

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa itu Membawa Kejutan-kejutan

Image

News

Pemilu 2019

Skenario Paska 22 Mei 2019

Image

News

Pemilu 2019

Ulama Terpecah, Umat Terbelah

Image

News

Pemilu 2019

Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi

Image

News

Pemilu 2019

Menggugat Sistem Pemilu 2019

Image

News

Pemilu 2019

Saatnya Rekonsiliasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Perdebatan Alot, KPU Tunda Rekapitulasi Empat Provinsi dan Kuala Lumpur

KPU) RI memutuskan menunda proses rekapitulasi tingkat nasional untuk empat provinsi dan satu wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.

Image
News

KPU Dan Bawaslu Setuju Batalkan Perhitungan 62 Ribu Surat Suara PSU Kuala Lumpur

KPU dan Bawaslu sepakat membatalkan perhitungan 62 ribu surat suara pos pemungutan suara ulang (PSU) PPLN Kuala Lumpur.

Image
News

Kisah 'Ping Pong', Seekor Anjing Selamatkan Bayi yang Dikubur Hidup-hidup di Thailand

Meskipun cacat, Ping Pong berhasil menjadi pahlawan setelah ia menyelamatkan bayi laki-laki yang dikubur hidup-hidup

Image
News

Yusril Nilai 'People Power' Untuk Memaksa Presiden Turun Tindakan Kudeta

"Tindakan itu bukanlah people power melainkan tindakan kudeta yang menggunakancara-cara revolusioner di luar konstitusi," ujarnya.

Image
News

Sebelum Penetapan Hasil Pemilu, Para Elit Diimbau Rekonsiliasi

ICMI menyerukan rekonsiliasi elit bangsa sebelum penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Image
News

Golkar Ingin Duduki Kursi Ketua MPR

Partai Golkar selaku pemenang kedua dalam Pemilu 2019 ingin menduduki kursi sebagai Ketua MPR.

Image
News

Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi untuk Ikut People Power

Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan semua pihak untuk patuh terhadap konstitusi.

Image
News

Habibie Berpesan ke Semua Pihak Hindari Tindakan Mempertajam Perpecahan Masyarakat

Habibie menyampaikan pesan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan-tindakan yang mempertajam polarisasi di masyarakat.

Image
News

Puluhan Ormas Lintas Agama Dan Etnis Deklarasi Tolak "People Power"

Puluhan Ormas yang tergabung dalam FKMJ), melakukan deklarasi bersama menolak ajakan "people power"

Image
News

Din Syamsuddin Sebut 'People Power' Hak Warga Negera yang Dijamin Konstitusi

"People power" merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

trending topics

terpopuler

  1. Murka karena Ani Diolok-olok, Ferdinand: Saya Saat Ini Menyatakan Berhenti Mendukung Prabowo - Sandi

  2. 5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

  3. Dicaci Maki Netizen, Tengku: Biarkan Mereka Nyungsep dengan Komen Mereka

  4. Membela Ani Yudhoyono yang Diolok-olok, Ferdinand: Siapapun Kalian akan Saya Lawan

  5. Ardina Rasti Sebel Putranya Dibilang Mirip Sang Suami

  6. Guardiola: Butuh Empat Sayap untuk Memenangkan Kuadrupel Musim Depan

  7. Ferdinand: Maafkan Saudaramu Ini Terbawa Emosi karena Ibu Ani Sudah seperti Ibu yang Lahirkan Saya

  8. Desmond Sebut Tindakan Aparat Jelang 22 Mei Sangat Berlebihan

  9. Soal GKR, Peneliti CIE: Gerakan Ini Bukan Atas Nama Rakyat

  10. Panas Isu People Power, Prabowo dan Jokowi Dianjurkan Bertemu Sebelum 22 Mei Tanpa Deal Politik

fokus

Kaum Marginal
Buruh Nasibmu Kini
Pemilu 2019

kolom

Image
Alto Labetubun

Aksi Kedaulatan Rakyat, Gerakan Mandul Para Pensiunan

Image
Achmad Fachrudin

Spirit Ramadhan di Tengah Krisis Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Menolak Hasil Pemilu

Image
Sunardi Panjaitan

Haruskah NKRI Bersyariah?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Air Mata Alyssa Menjalani Peran Istri dan Ibu

Image
Video

VIDEO Sosok Antagonis dari Alyssa Soebandono

Image
Olahraga

Lidia Anna Krey & Adelaide T Waromi

"Softball Itu Unik, Olahraga yang Punya Passion"

Sosok

Image
News

5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

Image
News

Tak Disangka Menantu Presiden Jokowi Ternyata Pernah jadi Pembawa Berita di Televisi

Image
News

5 Potret Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya yang Jarang Tersorot Media