breaking news: Ledakan Bus Turis di Mesir, 17 Korban Luka-luka

image banner ramadan
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior JaDi DKI dan Kaprodi KPI Institut PTIQ Jakarta

Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi

Pemilu 2019

Image

Petugas saat bekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertema 'Kampoeng Pemilu Nusantara' di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Sesuai tema yang diusung yakni 'Kampoeng Pemilu Nusantara', TPS di kawasan Pancoran Mas ini menampilkan budaya lokal dari sejumlah daerah di Indonesia. Lokasi pencoblosan tematik ini terdapat delapan TPS dari 11 RT. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, Pemilu Serentak pada Rabu, 17 April 2019 berlangsung kondusif. Meskipun demikian, Pemilu Serentak 2019 menyisakan tragedi kemanusiaan mengenaskan karena belum pernah  terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya begitu banyak roboh, jatuh atau tumbangnya Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. Data dari KPU sampai Kamis (25/4/2019), tidak kurang 225 petugas dari KPU, 33 orang dari petugas Bawaslu dan 15 anggota kepolisian meninggal dunia saat mengemban tugasnya. Ini belum termasuk ratusan dan bahkan mungkin ribuan dari mereka yang sakit dan tengah dirawat di Rumah Sakit.

Sebagai umat beragama, meninggal dunia atau kematian adalah takdir atau ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sebab sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur’an, “setiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (QS. Ali Imran: 185). Jika ajal seseorang sudah tiba kapan dan dimanapun berada, sebagaimana difirmkan Allah SWT “tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan” (QS, Yunus: 49), atau ditunda. Meski demikian mengingat korban yang jatuh demikian banyak, perlu ada kajian dan evaluasi komprehensif serta investigasi untuk perbaikan pada penyelenggaraan sistem, politik anggaran dan pelaksanaan Pemilu di masa depan.

Dilema dan Problem KPPS

baca juga:

Pada Pemilu 2019, dengan jumlah pemilih mencapai sekitar 190 juta pemilih di dalam negeri, KPU harus mendirikan 809.500 tempat pemungutan suara (TPS) dengan asumsi maksimal pemilih per TPS maksimal 300 orang. Ini artinya, dibutuhkan sekitar 5,6 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebab, 1 TPS akan diisi 7 anggota KPPS. Itu belum termasuk KPPS yang akan direkrut untuk melayani 2 juta pemilih di luar negeri.

Syarat menjadi anggota KPPS minimal berumur 17 tahun, dan untuk Pengawas TPS (PTPS) minimal 25 tahun. Syarat lain diantaranya membawa surat keterangan kesehatan, dan ijazah SMA. Ternyata syarat umur dan kesehatan menimbulkan dilema dan problem tersendiri dalam proses rekrutmennya karena tidak mudah untuk mendapatkan petugas KPPS maupun PTPS. Hal ini berdampak terhadap implementasi tugas pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) pada Pemilu 2019.

Adapun tugas pokok KPPS, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 60 adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Jadi di tangan para pendekar demokrasi itu hitam putih atau nasb Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR, DPD atau DPRD Kabupaten/Kota/Kabupaten.

Perbedaan paling pokok antara Pemilu 2019 dengan Pemilu sebelumya adalah bahwa Pemilu 2019 merupakan penggabungan antara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Eksekutif. Hal ini berdampak  pada surat suara (ballout paper) pada Pemilu 2019 cukup banyak (lima jenis surat suara) dengan warna berbeda-beda. Tambahan lagi, jumlah partai politik (parpol) peserta Pemilu cukup banyak, yakni: 16 parpol dengan jumlah calon legislatif (Caleg).

Meskipun  jumlah pemilih per TPS dipangkas oleh KPU melalui PKPU menjadi maksimal 300 pemilih dari maksimal 500 pemilih sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun hal tersebut tidak membuat pengelolaan kegiatan di TPS menjadi lebih ringan. Melainkan masih cukup berat, terutama saat kegiatan pemungutan suara dan terlebih lagi saat penghitungan suara serta penulisan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara C1  beserta lampirannya (total mencapai 18 lembar) maupun C1 plano di TPS serta jumlah penerima berita acara hasil penghitungan suara (untuk saksi parpol saja terdapat 16). Ini belum termasuk untuk saksi dari Capres atau calon perseorangan (Dewan Perwakilan Daerah) serta Pengawas TPS (PTPS).

Beban Pisik dan Psikis

Tugas KPPS sangat cukup berat dan melelahkan baik pisik maupun psikis. Hari-hari melelahkan dimulai jelang pemungutan suara, dimana petugas KPPS  harus menuliskan surat undangan memilih (C6) dan menyampaikannya kepada pemilih. Masih mending pemilih ada di tempat dan form C6 dapat diberikan, tak jarang pemilih tidak ada di tempat. Lebih parah lagi, jika pemilih sudah pindah tempat tinggal (domisili). Dititipkan kepada tetangga dikuatirkan akan disalahgunakan, akhirnya dibawa kembali ke kantor KPPS (biasanya di rumah ketua). Komplain akan diterima oleh petugas KPPS yang tidak menerima form C6. Padahal form C6 dari KPU Kabupaten/Kota, sedang tugas KPPS hanya menulis dan mendistribusikan ke pemilknya.

Kemudian, satu hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) petugas KPPS harus menyiapkan  dan mendirikan TPS. Saat kegiatan tungsara, beban pekerjaanya tidak berkurang, melainkan tambah berat karena acapkali muncul masalah. Antara lain terjadinya kekurangan logistik Tungsara khususnya surat suara, adanya pemilih yang salah saat akan melakukan pencoblosan, protes dari saksi, kekeliruan dalam melakukan penghitungan suara, lokasi TPS yang jaraknya cukup jauh, medannya berat  dan minimnya alat transportasi, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20 tahun 2019, kegiatan tungsara ditambah waktunya dari semulai berakhir pada Rabu, 17 April 2019  (pukul 00 WIB) hingga Kamis (18/4/2019) pukul 12.00 WIB dengan tujuan agar petugas KPPS dapat merampungkan tugasnya dengan lancar.  Berdasarkan informasi yang dihimpun,  rata-rata kegiatan tungsara baru dapat dituntaskan hingga subuh pada Kamis. Masalah pokok dan melelahkan saat penghitungan suara adalah  ketika melaksanakan pemungutan suara dan terutama saat menuliskan hasil penghitungan suara pada  berita acara C1  dan lampirannya yang harus diberikan kepada semua saksi yang hadir.

Saking banyaknya berita acara dan formulir berita acara yang harus ditulis, tidak aneh jika ada diantaranya yang penulisannya dibantu atau dilakukan oleh para saksi dan PTPS. Meskipun ada larangan, penulisan C1 oleh saksi parpol, namun karena begitu banyaknya berita acara dan salinan yang harus diberikan kepada saksi, tidak semua petugas KPPS menyanggupi. Jika tidak terjadi salah tulis, tidak berdampak negatif. Problemnya manakala terjadi perbedaan antara yang ditulis oleh petugas KPPS dengan saksi atau penulisannya tidak lengkap, bisa berdampak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Jika terjadi kekeliruan dan tidak bisa terjelaskan dengan valid dan disepakati para saksi yang hadir di rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, mau tak mau harus dilakukan adu data antara C1 yang dimiliki oleh PPK dengan yang dimiliki saksi. Jika tidak tercapai kesepakatan.  Jika tidak terjadi kesepakatan,  buka kotak pada TPS yang dipersengketakan untuk diambil C1 dan C1 plano dan dicocokan dengan C1 yang dimiliki PPK dan Saksi. Guna menyelesaikan problem ini, tidak jarang petugas KPPS dan PTPS dihadirkan di rapat pleno PPK untuk diklarifikasi. Dalam situasi dan kondisi yang sudah lelah dan letih secara pisik dan psikis, banyak petugas KPPS dan PTPS tumbang, sakit dan diantaranya meninggal dunia karena terpaksa harus ambruk.

Honornya kecil

Faktor signifikan lain yang membuat cukup banyak pendekar demokrasi ‘tumbang’ karena tidak seimbangnya antara beban kerja dengan honor yang diterima petugas KPPS. Mengacu kepada Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak, honor petugas KPPS/PTPS  pada Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 550 ribu untuk ketua. Sedangkan anggota Rp 500 ribu (ini belum dipotong pajak).

Padahal asumsi besaran honor tersebut sebelum keluar putusan MK No. 20 tahun 2019 yang antara lain memperpanjang masa kegiatan penghitungan suara dari pukul 00 hingga 12.00 WIB (Kamis, 18 April 2019). Benar bahwa dalam mendirikan TPS mendapat anggaran Rp 6.935.500. Namun demikian, jumlah tersebut tergolong sedang-sedang saja, dan tidak bisa disimpulkan sudah dapat mengcover untuk kebutuhan honor petugas KPPS jelang, saat dan sesudah melaksanakan tugasnya sebab nomenklatur peruntukannya berbeda.

Sementara untuk Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan  honornya juga relatif kecil, yakni: Rp 1,6 juta untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), sedangkan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendapat honor Rp 1.850.000 (ketua) dan Anggota Rp 1.600.000 dipotong pajak. Sementara tugasnya cukup berat, komplek dan rumit. Yang tidak kalah penting untuk diingat, kegiatan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan cukup lama yakni: dari 18 April-4 Mei 2019.

Sekadar informasi belaka karena memang tidak selalu tepat untuk dilakukan perbandingan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan anggota KPU Pasal 4 disebutkan,  uang kehormatan Ketua KPU Pusat Rp 43.110.000 dan Anggota Rp 39.985.000;  Ketua KPU Provinsi Rp 20.215.000 dan  Anggota Rp 18.565.000. Sedangkan besarnya uang kehormatan ketua KPU Kabupaten/Kota  Rp 12.823.000, dan Anggota Rp 11.573.000.  Ini baru uang kehormartan, belum pendapatan lain yang biasa biasanya bisa lebih besar. Bandingkan dengan anggota KPPS atau PTPS yang acapkali dijuluki ujung tombak demokrasi, honornya hanya dalam kisaran Rp500 ribu.

Perbaikan Komprehensif

Ibarat nasi kini sudah menjadi bubur. Manusia yang sudah meninggal dunia tentu tidak bisa dihidupkan kembali. Bukan bermaksud mencari kambing hitam atas tragedi kemanusiaan di Pemilu yang sangat menyentuh nurani manusia. Namun demikian,  sebagai manusia yang masih memiliki akal sehat dan tidak ingin terantuk untuk kesekian kalinya, banyaknya korban dari petugas KPPS dan PTPS yang jatuh pada Pemilu 2019 harus dijadikan bahan kajian dan  evaluasi untuk perbaikan ke depan, baik dari sisi peraturan perundangan maupun pelaksanaaanya.

Secara hirarkis Penyelenggara Pemilu, petugas KPPS dan PTPS berada di level bawah. Tetapi dari sisi tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sangat besar. Bahkan sangat menentukan dalam tahapan Pemilu lainnya, khususnya tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga Pusat. Tidak salah manakala dikatakan, petugas KPPS dan KPPS adalah ujung tombak dan sekaligus pendekar demokrasi. Ibarat guru, petugas KPPS dan PTPS adalah pahlawan tanpa jasa dengan honor yang relatif kecil. Selayaknya kita yang ditinggalkan, mengheningkan cipta dan mengibarkan bendera kuning untuk menghormati jasa-jasa mereka yang sudah meninggal dunia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin. 

Sebagai bentuk pertanggujawaban moral dan kemanusiaan dari yang ditinggalkan, pada jangka pendek, harus dilakukan investigasi mengenai faktor penyebab mengenai kematian para ujung tombak dan pendekar demokrasi itu. Kemudian harus dicari atau ditetapkan pihak yang dianggap bertangggungjawab atas tragedi ini. Hal ini untuk mengetahui duduk masalahnya yang sebenarnya. Apakah masalah ini sudah pernah terbayangkan sebelumnya, dan apa langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dan memberi solusi atas masalah ini? Tetapi jika dianggap tidak diperlukan, ini artinya kita berupaya membuat tragedi berhenti hanya sebagai kenangan pahit, masalah dan misteri dan membuka celah hal semacam ini dapat terjadi pada Pemilu yang akan datang.

Pemerintah khususnya DPR tidak bisa tinggal diam. Institusi ini berwenang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Kalaupun tidak perlu menggunakan Pansus, maka harus ada mekanisme konstitusional yang bertugas menginvestigasi tragedi kemanusiaan ini. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan peduli dengan hak-hak asasi manusia, perlu turun rembuk dan jika perlu turun ke lapangan untuk menginvestigasi masalah ini.

Di sisi lain, langkah KPU maupun Bawaslu yang akan menyantuni korban meninggal dunia atau sakit harus diberikan apresiasi. Hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan oleh karena mereka meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara. Para korban layak diberikan apresiasi sebagai pendekar atau pahlawan demokrasi. Selain karena beban kerja mereka tidak seimbang dengan honor yang diperoleh, sejauh ini tidak ada yang namanya asuransi meninggal dunia atau  kecelakaan bagi Penyelenggara Pemilu yang mengalami korban saat menjalankan tugasnya.

Pada jangka panjang, harus dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut: pertama, revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem Pemilu dikaitkan dengan problem dan isu krusial yang muncul menjelang, saat dan paska Pemilu. Kedua, perbaikan mendasar terkait dengan sistem seleksi dan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu pada semua tingkatan, khususnya di level pusat. Sebab, problem yang terjadi pada jajaran Penyelenggara Pemilu di level bawah berkorelasi dengan Penyelenggara Pemilu di level atas.

Ketiga, revisi alokasi anggaran untuk Penyelenggara Pemilu di level bawah, khususnya terkait dengan honor petugas KPPS dan PTPS, atau perbaikan pada politik anggaran agar adil dan berpihak kepada kepentingan Penyelenggara Pemilu di level bawah. Sangat disadari untuk melakukan perbaikan honor petugas KPPS dan PTPS tidak mudah karena kebijakan tersebut berada pada level nasional dengan jumlah petugas KPPS dan PTPS demikian banyak. Jika honor mereka dinaikkan, tentu bisa memberatkan APBN. Jika demikian, maka perlu ada pengaturan dimana Pemda setempat bisa membantu menambah kesejahteraan mereka sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang ada.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Menolak Hasil Pemilu

Image

News

Haruskah NKRI Bersyariah?

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa: Kunci Terkabulnya Doa

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa itu Membawa Kejutan-kejutan

Image

News

Pemilu 2019

Skenario Paska 22 Mei 2019

Image

News

Pemilu 2019

Tantangan Penguasa Baru Paska Pemilu 2019

Image

News

Pemilu 2019

Ulama Terpecah, Umat Terbelah

Image

News

Pemilu 2019

Menggugat Sistem Pemilu 2019

Image

News

Pemilu 2019

Saatnya Rekonsiliasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Yusril Nilai 'People Power' Untuk Memaksa Presiden Turun Tindakan Kudeta

"Tindakan itu bukanlah people power melainkan tindakan kudeta yang menggunakancara-cara revolusioner di luar konstitusi," ujarnya.

Image
News

Sebelum Penetapan Hasil Pemilu, Para Elit Diimbau Rekonsiliasi

ICMI menyerukan rekonsiliasi elit bangsa sebelum penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Image
News

Golkar Ingin Duduki Kursi Ketua MPR

Partai Golkar selaku pemenang kedua dalam Pemilu 2019 ingin menduduki kursi sebagai Ketua MPR.

Image
News

Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi untuk Ikut People Power

Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan semua pihak untuk patuh terhadap konstitusi.

Image
News

Habibie Berpesan ke Semua Pihak Hindari Tindakan Mempertajam Perpecahan Masyarakat

Habibie menyampaikan pesan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan-tindakan yang mempertajam polarisasi di masyarakat.

Image
News

Puluhan Ormas Lintas Agama Dan Etnis Deklarasi Tolak "People Power"

Puluhan Ormas yang tergabung dalam FKMJ), melakukan deklarasi bersama menolak ajakan "people power"

Image
News

Din Syamsuddin Sebut 'People Power' Hak Warga Negera yang Dijamin Konstitusi

"People power" merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Image
News

Golkar Sebut 'People Power' Sebuah Kemunduran: Hanya Terjadi pada 1965 dan 1998

"Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tak ingin menerima kemajuan,"

Image
News
Pemilu 2019

FKT Imbau Umat Tak Ikut Aksi Inkonstitusional

"Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan"

Image
News

Kapolda Jabar Imbau Warga Tak Ikut Aksi 22 Mei

Polda jabar mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut bergabung melakukan aksi yang digelar pada 22 Mei 2019 di Jakarta.

trending topics

terpopuler

  1. 7 Potret Marcella Zalianty dan Ananda Mikola Menjalani Ibadah Umrah

  2. 5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

  3. Murka karena Ani Diolok-olok, Ferdinand: Saya Saat Ini Menyatakan Berhenti Mendukung Prabowo - Sandi

  4. Dicaci Maki Netizen, Tengku: Biarkan Mereka Nyungsep dengan Komen Mereka

  5. Membela Ani Yudhoyono yang Diolok-olok, Ferdinand: Siapapun Kalian akan Saya Lawan

  6. Ardina Rasti Sebel Putranya Dibilang Mirip Sang Suami

  7. Guardiola: Butuh Empat Sayap untuk Memenangkan Kuadrupel Musim Depan

  8. Desmond Sebut Tindakan Aparat Jelang 22 Mei Sangat Berlebihan

  9. Ferdinand: Maafkan Saudaramu Ini Terbawa Emosi karena Ibu Ani Sudah seperti Ibu yang Lahirkan Saya

  10. Soal GKR, Peneliti CIE: Gerakan Ini Bukan Atas Nama Rakyat

fokus

Kaum Marginal
Buruh Nasibmu Kini
Pemilu 2019

kolom

Image
Alto Labetubun

Aksi Kedaulatan Rakyat, Gerakan Mandul Para Pensiunan

Image
Achmad Fachrudin

Spirit Ramadhan di Tengah Krisis Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Menolak Hasil Pemilu

Image
Sunardi Panjaitan

Haruskah NKRI Bersyariah?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Air Mata Alyssa Menjalani Peran Istri dan Ibu

Image
Video

VIDEO Sosok Antagonis dari Alyssa Soebandono

Image
Olahraga

Lidia Anna Krey & Adelaide T Waromi

"Softball Itu Unik, Olahraga yang Punya Passion"

Sosok

Image
News

5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

Image
News

Tak Disangka Menantu Presiden Jokowi Ternyata Pernah jadi Pembawa Berita di Televisi

Image
News

5 Potret Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya yang Jarang Tersorot Media