breaking news: Ledakan Bus Turis di Mesir, 17 Korban Luka-luka

image banner ramadan
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Menggugat Sistem Pemilu 2019

Pemilu 2019

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan di GOR Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (20/4/2019). Rekapitulasi surat suara kecamatan Kembangan mulai dihitung kembali dari TPS yang ada di enam wilayah kelurahan yang telah selesai pencoblosan pada 17 April 2019 yang lalu. Adapun enam wilayah yaitu Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya, Joglo, Srengseng, Meruya Utara dan Meruya Selatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pemilu Serentak sebagaimana didefinisikan Benny Geys  dalam “Explaining Voter Turn Out: a Review of Agregat-Level Research” adalah sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan. Dalam kontek Indonesia, digelar secara bersamaan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sistem Pemilu Serentak 2019 baru saja dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Sebagai sistem Pemilu baru yang berbeda dengan sistem Pemilu-pemilu sebelumnya, kesan trial and error tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu   diperlukan suatu kajian dan evaluasi komprehensif dan berbasis pada riset empirik terhadap sistem dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 untuk perbaikan Pemilu di masa depan yang lebih substansial dan mendasar.

Sebagai flash back, Pemilu Serentak 2019 tidak ujug-ujug (tiba-tiba) terjadi, melainkan setelah melalui kajian dan pergulatan intelektual dan politik di dalam maupun di luar parlemen dengan mengevaluasi pengalaman Pemilu sebelumnya. Berdasarkan kajian akademisi di Fakultas Hukum  Universitas Brawijaya, Pemilu sebelumnya ditandai oleh beberapa hal, yakni: pertama, membuka peluang terjadinya transaksi  politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan.  Kedua, Pemilu sebelumnya memunculkan koalisi pragmatis yang pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Ketiga, relasi Presiden dan DPR terjadi  tumpang tindih dan tidak berjalannya mekanisme checks and balances.

Dengan kata lain, diintrodusir dan dilaksanakannya Pemilu Serentak dalam sistem, norma dan praktik Pemilu di Indonesia dengan tujuan untuk mendekatkan kepada tafsir dan pelaksanaan Pemilu lebih senafas dengan original intent Pasal 22E UUD 1945. Secara praktis melalui Pemilu Serentak diharapkan Pemilu di Indonesia menjadi lebih efisien dari sisi pembiayaan; lebih efektif dari sisi hasil atau outputnya guna mewujudkan pemerintahan yang solid; lebih mudah dari pengorganisasian dan penyelenggaraannya. Dan yang tidak kalah pentingnya mampu memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia.

baca juga:

Sejumlah Kelebihan

Penyelenggaraan Pemilu Serentak pada Rabu, 17 April 2019 mengalami plus-minus (kelebihan dan kekurangan). Plusnya antara lain, Pemilu berlangsung aman, lancar  dan damai. Tidak terinformasikan dan terkonfirmasikan dari pihak Penyelenggara Pemilu maupun kepolisian adanya konflik dan bentrokan pisik khususnya yang berakibat jatuhnya korban meninggal dunia diantara para pendukung calon presiden (Capres), partai politik (parpol), calon legislatif (Caleg) dan massa pendukungnya selama masa kampanye maupun saat puncak pesta demokrasi. Secara umum bisa dikatakan, selama berlangsungnya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, stabilitas politik nasional terpelihara dengan dinamis.

Pihak kepolisian, sebagaimana klaim Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pelaksanaan Pemilu tahun ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar, dan partisipasi pemilihnya ditaksir mampu menembus 80 persen. Hanya ada tiga masalah kecil terjadi, yakni: peristiwa penganiayaan KPPS di wilayah Sumatera Selatan dengan anggota Linmas, Peristiwa di Sampang rebutan mandat saksi, dan adanya kasus melarikan kotak suara di daerah Sampang.

Pemilu yang aman dan damai tersebut mengundang sentiment positif terhadap perkembangan moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dikabarkan menguat di posisi Rp 13.985, meskipun emudian melemah kembali. Sementara dari lantai bursa, data Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan ini tepatnya paska Pemilihan Umum 2019 menunjukkan respon yang positif. BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 1,58 persen ke level 6.507,221 dari 6.405,866 pada penutupan pekan lalu. Menurut analis di bursa efek, trend positif itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena pelaksanaan Pemilu 2019 yang memberikan katalis positif bagi penguatan IHSG.

Pengakuan akan Pemilu berlangsung aman juga disampaikan kalangan diplomat asing. Duta Besar Kanada Peter MacArthur misalnya, memuji pesta demokrasi terbesar di Indonesia dan menganggapnya sebagai cerminan demokrasi dan menjadi inspirasi bagi dunia.Dubes Jerman untuk RI Peter Schoof mengaku  bangga menyaksikan pesta demokrasi tebesar ketiga di dunia dan menjadi saksi di hari yang penting.Kementerian Luar Negeri Denmark juga tak ketinggalan memberi selamat kepada Indonesia yang berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar ketiga di dunia dan berjalan damai. Sementara Dubes Australia Gary Quinland memberi selamat, dan mengakui sebagai Pemilu paling kompleks yang pernah diadakan di dunia dalam satu hari.

Sejumlah Kekurangan

Meskipun terdapat banyak kelebihan, Pemilu 2019 tidak luput dengan kekurangan dan kelemahan atau masalah. Diantaranya temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno (11/3/2019) adanya 17,5 juta data pemilih 2019 yang dianggap invalid dan data ganda. Pemilih sejumlah 17,5 juta ini terkonsentrasi lahir pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. Jumlah pemilih yang lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta, sementara pemilih yang lahir 31 Desember sebanyak 5,4 juta dan pemilih yang lahir 1 Januari sebanyak 2,3 juta. Selain menemukan data tidak wajar, BPN juga menemukan data pemilih invalid, pemilih manipulatif dan data pemilih ganda.

Berita buruk lain yang terjadi sebelum Pemilu adalah terkait temuan  surat suara tercoblos di dua lokasi di Selangor, Malaysia, pada Kamis (11/4/2019).  Temuan ini berawal dari laporan Relawan PADI (Prabowo-Sandi). Disebutkan ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos. Lokasi pertama Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor.  Di lokasi ini ditemukan surat suara dalam bag diplomatik, kantong plastik hitam, dan 5 karung goni dengan tulisan Pos Malaysia. Sedangkan lokasi kedua adalah kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor ditemukan 158 karung berisi surat suara. Beberapa surat suara tercoblos untuk paslon nomor urut 01.

Masih sebelum Pemilu,  dalam catatan Bawaslu RI terjadi masalah berupa adanya pemilih di 237.382 TPS yang belum menerima surat pemberitahuan atau C6 dari KPPS sampai 16 April 2019. Hingga Selasa (16/4) pukul 21.00 WIB, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan. Kemudian 1.703 TPS yang KPPS-nya belum menerima perlengkapan logistik seperti kotak suara dan surat suara. Dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara dalam kondisi tidak tersegel di sedikitnya 6.474 TPS.  Bawaslu juga mengawasi akses TPS penyandang disabilitas agar gampang menggunakan hak pilihnya. Ada 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak bisa diakses bagi penyandang disabilitas.

Sementara saat pelaksanaan pemungutan suara, setidaknya ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap dan 3.411 TPS yang surat suaranya tertukar. Selanjutnya, 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 WIB. Kemudian 5.143 TPS ditemukan tidak memasang DPT. Dan 17.226 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya. Selain itu ada 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu tunanetra. Pengawas juga menemukan adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di 436 TPS dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.490 TPS.

Selain itu ditemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS. Menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas menemukan kejadian 3.066 TPS mengalami kekurang surat suara. 860 TPS yang KPPS-nya mencoblos sisa surat suara tidak terpakai. Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat, ini terjadi di 3.066 TPS. Ditemukan pula  sejumlah saksi di 584 TPS tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram pasca penghitungan. Juga ada 885 TPS yang saksinya tidak diberikan salinan form C1. Sebanyak 889 TPS tercatat  Pengawas Pemilu tidak diberikan salinan form C1.  Data tersebut didapat dari 121.993 dari total 809.000.

Isu Besar dan Substansial

Pada Pemilu Serentak 2019 terdapat sejumlah isu krusial, yang bisa dikatakan sebagai kendala dan ancaman serius bagi upaya mewujudkan Pemilu yang diidealisasikan. Diantaranya pertama, isu inefesiensi Pemilu 2019. Dari data yang ada, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.  Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 16 triliun. Bukan hanya pemerintah yang harus menanggung biaya besar, partai politik dan calon legislatif (Caleg) harus mengeluarkan dana besar mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk kampanye dan memenangkan kontestasi.

Kedua, isu politik uang di Pemilu 2019 yang masih massif dengan modus yang makin canggih. Bahkan terjadi 19 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang masa tenang 14-16 April 2019. Rata-rata mereka yang ditangkap karena diduga akan membagi-bagikan uang atau serangan fajar. Dari 19 kasus OTT, 10 kasus di antaranya dilakukan oleh tim sukses atau calon legislatif (caleg) Partai Gerindra. Sementara sembilan OTT dilakukan oleh tim sukses atau caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketiga, isu kemanusiaan dimana banyak korban yang meninggal dunia dan jatuh sakit saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber hingga hingga Rabu (24/4/2019), tercatat 119  petugas di 25 provinsi meninggal dunia paska Pemilu 2019, dan  548 petugas lainnya dilaporkan sakit atau menjalani perawatan. Dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) tercatat 33 orang meninggal dunia di 10 provinsi, dengan 566 lainnya mendapat musibah.  Selain itu,  15 anggota kepolisian gugur usai bertugas mengamankan jalannya Pemilu 2019.  Hal ini merupakan tragedi kemanusian yang demikian mengundang keprihatinan banyak kalangan karena belum pernah terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Bahkan mungkin juga di dunia.

Keempat, isu kekacauan di Pemilu 2019 sangat menggema di sejumlah daerah hingga nasional. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, surat suara tercoblos lebih dulu, kelalaian dan kesalahan Penyelenggara Pemilu khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), input data atau real count yang ditingkahi adanya kekeliruan dan kelemotan yang dilakukan oleh KPU,  pro kontra hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei terkait hasil Pemilu dan lain sebagainya. 

Kelima, isu sistem presidensial yang solid dan berkinerja prima. Ihwal ini memang tidak bisa diprediksi sekarang karena presiden dan wakil presiden terpilih masih dalam proses penghitungan suara oleh KPU. Namun mengamati selintas hasil Pilpres 2019 yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas (ditaksir hanya selisih 10 persen) maupun hasil Pileg 2019 dimana perolehan kursi antara partai politik (parpol) penguasa dengan parpol oposisi berimbang (53:37%), diperkirakan bisa mempengaruhi dan menganggu soliditas pemerintahan baru yang terbentuk paska Pemilu 2019—setidak-tidaknya pada tahap awal. Bahkan kemungkin terbentuknya koalisi pragmatis paska Pemilu 2019 dengan target beroleh kursi di kabinet, sangat mungkin terjadi sehingga bisa berdampak terhadap kinerja pemerintahan baru. 

Perombakan atau Perbaikan?

Mencermati penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sarat dengan nilai plus-minus, sejumlah kalangan menawarkan gagasannya; ada yang bersifat radikal dan ada yang gradual. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya diantara salah salah pakar hukum tata Negara yang menghendaki dilakukannya perombakan sistem Pemilu.  Eks Ketua MK itu bahkan berharap Presiden Indonesia yang nantinya terpilih segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Sistem dan subsistem yang dirombak diantaranya terkait sistem Pemilu: apakah proporsional terbuka atau tertutup, keserentakan penyelenggaraan Pemilu, petugas lapangannya (KPPS?)  harus sama dan lain-lain, termasuk isu jual beli suara di internal Caleg dalam satu parpol.

Sedangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan Pemilu secara nasional dan lokal. Pemisahan Pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019. Usulan tersebut pernah disampaikan sejumlah lembaga Pemilu dan koalisi masyarakat sipil. Rancangan Pemilu Serentak saat itu ialah pelaksanaan Pemilu Serentak nasional meliputi Pilpres, pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan anggota DPD RI. Lalu dua atau 2,5 tahun kemudian diselenggarakan Pemilu Serentak lokal meliputi Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan anggota DPRD provinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Terkait usulan sejumlah pihak agar Pemilu dipisahkan antara Pilpres dan Pileg, Perluden menilai itu bukan jalan keluar untuk perbaikan demokrasi di tanah air. Menurut dia, pemisahan Pileg dan Pilpres justru mengembalikan rancangan pemilu seperti pada 2004, 2009 dan 2014.

Satu paket dengan usulan perbaikan tersebut adalah terkait dengan Penyelengggara Pemilu. Perbaikan harus dilakukan terhadap sistem seleksi/rekrutmen  yang seyogianya lebih mengedepankan kepada profesionalitas, integritas, independensi dan kompetensi, khususnya pada jajaran Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat (hulu) karena Penyelenggara Pemilu di level bawah pada dasarnya merupakan potret dari Penyelenggara Pemilu di tingkat atas. Tanpa perbaikan mendasar dari sisi Penyelenggara Pemilu di level pusat, maka sehebat apapun sistem Pemilu tidak akan dapat terwujud secara nyata karena pada dasarnya suatu organisasi dengan seperangkat sistem dan peraturan perundangan pada implementaisnya sangat tergantung pada faktor manusianya (the man behind the gun).

Diatas itu semua, perbaikan suatu sistem Pemilu sejatinya tidak bisa dilakukan terlalu terburu-buru, dan apalagi berada dalam suasana batin dan rasio yang tidak normal atau labil karena mencermati begitu banyaknya masalah yang terjadi pada Pemilu 2019. Jika Pemilu Serentak baru kali pertama dilaksanakan, tentu trial and errornya  masih tinggi. Dipastian sulit tercapai derajat kesempurnaan. Jika dilakukan perombakan mendasar terlalu terburu-buru, maka produk sistem Pemilu yang baru tersebut dikuatirkan tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Perbaikan sistem Pemilu,  mimimal memerlukan waktu sepuluh tahun. Yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perbaikan sistem Pemilu adalah mempertimbangkan dukungan dan kesiapan anggaran dan sarana serta prasarana.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Menolak Hasil Pemilu

Image

News

Haruskah NKRI Bersyariah?

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa: Kunci Terkabulnya Doa

Image

Ramadan

Kultum Ramadan

Puasa itu Membawa Kejutan-kejutan

Image

News

Pemilu 2019

Skenario Paska 22 Mei 2019

Image

News

Pemilu 2019

Tantangan Penguasa Baru Paska Pemilu 2019

Image

News

Pemilu 2019

Ulama Terpecah, Umat Terbelah

Image

News

Pemilu 2019

Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi

Image

News

Pemilu 2019

Saatnya Rekonsiliasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kisah 'Ping Pong', Seekor Anjing Selamatkan Bayi yang Dikubur Hidup-hidup di Thailand

Meskipun cacat, Ping Pong berhasil menjadi pahlawan setelah ia menyelamatkan bayi laki-laki yang dikubur hidup-hidup

Image
News

Yusril Nilai 'People Power' Untuk Memaksa Presiden Turun Tindakan Kudeta

"Tindakan itu bukanlah people power melainkan tindakan kudeta yang menggunakancara-cara revolusioner di luar konstitusi," ujarnya.

Image
News

Sebelum Penetapan Hasil Pemilu, Para Elit Diimbau Rekonsiliasi

ICMI menyerukan rekonsiliasi elit bangsa sebelum penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Image
News

Golkar Ingin Duduki Kursi Ketua MPR

Partai Golkar selaku pemenang kedua dalam Pemilu 2019 ingin menduduki kursi sebagai Ketua MPR.

Image
News

Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi untuk Ikut People Power

Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan semua pihak untuk patuh terhadap konstitusi.

Image
News

Habibie Berpesan ke Semua Pihak Hindari Tindakan Mempertajam Perpecahan Masyarakat

Habibie menyampaikan pesan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan-tindakan yang mempertajam polarisasi di masyarakat.

Image
News

Puluhan Ormas Lintas Agama Dan Etnis Deklarasi Tolak "People Power"

Puluhan Ormas yang tergabung dalam FKMJ), melakukan deklarasi bersama menolak ajakan "people power"

Image
News

Din Syamsuddin Sebut 'People Power' Hak Warga Negera yang Dijamin Konstitusi

"People power" merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Image
News

Golkar Sebut 'People Power' Sebuah Kemunduran: Hanya Terjadi pada 1965 dan 1998

"Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tak ingin menerima kemajuan,"

Image
News
Pemilu 2019

FKT Imbau Umat Tak Ikut Aksi Inkonstitusional

"Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan"

trending topics

terpopuler

  1. 7 Potret Marcella Zalianty dan Ananda Mikola Menjalani Ibadah Umrah

  2. 5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

  3. Murka karena Ani Diolok-olok, Ferdinand: Saya Saat Ini Menyatakan Berhenti Mendukung Prabowo - Sandi

  4. Dicaci Maki Netizen, Tengku: Biarkan Mereka Nyungsep dengan Komen Mereka

  5. Membela Ani Yudhoyono yang Diolok-olok, Ferdinand: Siapapun Kalian akan Saya Lawan

  6. Ardina Rasti Sebel Putranya Dibilang Mirip Sang Suami

  7. Guardiola: Butuh Empat Sayap untuk Memenangkan Kuadrupel Musim Depan

  8. Ferdinand: Maafkan Saudaramu Ini Terbawa Emosi karena Ibu Ani Sudah seperti Ibu yang Lahirkan Saya

  9. Desmond Sebut Tindakan Aparat Jelang 22 Mei Sangat Berlebihan

  10. Soal GKR, Peneliti CIE: Gerakan Ini Bukan Atas Nama Rakyat

fokus

Kaum Marginal
Buruh Nasibmu Kini
Pemilu 2019

kolom

Image
Alto Labetubun

Aksi Kedaulatan Rakyat, Gerakan Mandul Para Pensiunan

Image
Achmad Fachrudin

Spirit Ramadhan di Tengah Krisis Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Menolak Hasil Pemilu

Image
Sunardi Panjaitan

Haruskah NKRI Bersyariah?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Air Mata Alyssa Menjalani Peran Istri dan Ibu

Image
Video

VIDEO Sosok Antagonis dari Alyssa Soebandono

Image
Olahraga

Lidia Anna Krey & Adelaide T Waromi

"Softball Itu Unik, Olahraga yang Punya Passion"

Sosok

Image
News

5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!

Image
News

Tak Disangka Menantu Presiden Jokowi Ternyata Pernah jadi Pembawa Berita di Televisi

Image
News

5 Potret Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya yang Jarang Tersorot Media