image banner ramadan
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Menyikapi Polemik Proses Penghitungan Suara

Pemilu 2019

Image

Petugas saat mengamati layar sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) untuk perhitungan real count perolehan suara di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). KPU menegaskan Situng hanya merupakan informasi dan tidak akan mempengaruhi penetapan hasil pemilu 2019 karena rekapitulasi resmi tetap dilakukan secara manual. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Tiga jam setelah pemungutan suara atau pukul 15.00 WIB, hasil quick count (QC) sejumlah lembaga survei SMRC, CSIS, Indobarometer, Poltracking, Indikator, Charta Politik, Litbang Kompas, LSI versi Denny JA, untuk menyebut sejumlah lembaga survei yang terakreditasi di KPU mengunggulkan Paslon No. 1 Capres Joko Wododo dan Cawapres Ma’ruf Amien atas Paslon No. 2 Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Salahddin Sandiaga Uno dengan rasio 54 persen lebih berbanding 45 persen lebih, atau selisih sekitar 15 persen. Dampak pengumuman QC oleh sejumlah lembaga survei tersebut memantik reaksi beragam dari para pihak terkait langsung maupun tidak langsung.

Dari pihak Paslon No. 1, sebagimana diwakili oleh Capres Joko Widodo merespon hasil hitung cepat tersebut dengan relatif kepala dingin. Seraya mengajak kepada rakyat Indonesia untuk kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Sebaliknya, Capres Prabowo lebih menekankan kepada pendukungnya agar tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan. Lebih dari itu dan berdasarkan survei internalnya, Prabowo mengklaim kemenangan dengan presentase sekitar 62 persen berdasarkan real count di 320.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 40 persen dari jumlah semua TPS.

Bentuk reaksi beragam ditampilkan oleh Joko Widodo dengan Prabowo. Tidak mudah untuk membaca dan menganalisis apa yang terlihat di permukaan, dengan yang di bawah permukaan. Secara lintas, tampak Joko Widodo lebih tenang dan dingin, sementara Prabowo lebih tegang dan panas. Namun di luar itu, yang jelas aura persaingan ketat membayangi dan mewarnai rona keduanya. Hal ini wajar karena konstestasi pada Pilpres 2019 merupakan remach atas kontestasi di dua Pilpres (2009 dan 2014) sebelumnya. Selain itu ada juga pertaruhan soal kebijakan dan program yang akan diusung oleh masing-masing. Selain dipastikan ada kepentingan politik dan kekuasaan.

baca juga:

Tidak berhenti hingga disitu, pro kontra dan polemik berkepanjangan tidak terhindarkan dengan melibatkan para pihak yang tidak terkait langsung. Berbagai spekulasipun bermunculan melalui media on line, dan terutama melalui media sosial. Hal terakhir jelas tidak mudah untuk dilakukan verifikasi, baik dari sisi substansi berita/informasi, sumber berita maupun otentisitas datanya. Jangankan bagi kalangan awam, bagi masyarakat yang sudah melek medi sosialpun tidak mudah untuk memastikan benar-tidaknya berbagai informasi mengenai hasil Pemilu. Yang jelas, hal ini telah menimbulkan kebingungan dan spekulasi beragam di kalangan sejumlah elemen dan komponen masyarakat.

Selain QC, dalam survei dikenal juga apa yang disebut dengan exit poll. Survei ini dilakukan dengan cara mengajukan kuesioner kepada para pemilih berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, afiliasi dengan organisasi masyarakat, dan lain-lain setelah mereka meninggalkan bilik-bilik suara. Pelaporan data dilakukan dengan penyelenggara mengirimkan hasil wawamcara melalui sentral nomor yang telah ditentukan. Lewat exit poll, akan diperoleh memperoleh gambaran tentang pilihan pemilihan dalam Pemilu saat di TPS. Meski tak seakurat hitung cepat dalam memperkirakaan hasil pemilihan, hasil exit poll dianggap lebih menggambarkan realitas obyektif dibandingkan survei-survei popularitas dan elektabilitas lainnya.

Metode Hitungan Lainnya

Metode penghitungan lainnya adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Situng sudah digunakan oleh KPU sejak 2014 dan 2019. Perbedaan hanya terletak pada waktu pemindaian formulir C1, yaitu formulir yang berisi hasil penghitungan suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada Pemilu 2014, pemindaian (scanning) formulir Pileg dan Pilpres tidak dilakukan secara bersamaan karena Pemilu tak dilaksanakan secara serentak. Sementara, pada Pemilu 2019, pemindaian C1 akan dilakukan berbarengan lantaran Pileg dan Pilpres digelar bersamaan. Kabarnya, kubu Paslon No. 02 juga menggunakan penghitungan internal.

Hasil dari pemindaian formulir C1 melalui Situng dapat diakses publik di https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitungsuara/. Kemudian oleh sebagian kalangan, Situng ini disamakan dengan real count. Jika dilakukan dengan metode sensus atau semua data C1 di TPS diinput, hasilnya berpeluang akurat. Namun acapkali tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena begitu banyaknya atau lebih dari 800.000 TPS. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti tanpa kelemahan dan kekeliruan sebagaimana terjadi pada real count yang dilakukan oleh KPU pada Pemilu 2019.

Selain sangat tersendat sehingga tidak mampu memenuhi rasa keingintahuan segera publik terhadap hasil Pemilu 2019, beberapa kali Situng dikabarkan hasilnya terjadi kekeliruan yang berasal dari faktor manusia (human error) yang mengalami kelelahan dan keletihan sangat saat penghitungan suara di tingkat TPS. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya pro kontra dan kegaduhan di sebagian masyarakat. Apalagi kemudian diviralkan melalui media sosial. Yang diselingi dengan gosip, rumor atau isu bahwa terjadi kecurangan pada penghitungan suara yang dilakukan oleh oknum di jajaran petugas di level bawah di jajaran KPU.

Sebenarnya potensi kekeliruan juga terjadi pada kubu Paslon No. 2 yang mengklaim kemenangan dengan presentase sekitar 62 persen berdasarkan real count di 320.000 TPS atau 40 persen dari jumlah semua TPS. Keraguan cukup banyak kalangan terhadap hasil QC Paslon No. 2 terkait dengan tingkat kecepatan, akurasi dan presisi yang dilakukan. Yang jelas dalam kontek ini ada yang sangat menarik untuk dipersoalkan yakni: mengapa terjadi perbedaan signifikan antara hasil jajak pendapat demikian banyak lembaga survei dengan yang dilakukan oleh kubu Prabowo? Dimana titik masalahnya sehingga melahirkan perbedaan pada hasil.

Pertaruhan Kredibilitas

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 411 menyebutkan, penghitungan suara Capres dan Cawapres dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi domain KPU melalui mekanisme penghitungan suara secara manual yang dilaksanakan dan ditetapkan melalui sidang pleno terbuka sesuai dengan tingkatan. Jadwalnya sudah disusun oleh KPU, yakni: 18 April-4 Mei 2019 (Kecamatan), 20 April-7 Mei 2019 (Kabupaten/kota), 22 April-12 Mei 2019 (Provinsi), dan tingkat nasional dan luar negeri dilakukan pada 25 April hingga 22 Mei 2019.

Mengacu kepada jadwal tersebut, sebenarnya hasil QC yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tersebut tidak bisa dikatakan final atau sudah selesai. Karena harus menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Minimal pada 4 Mei 2019 saat kegiatan rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan. Tetapi bahwa hasil jajak pendapat tersebut ditanggapi dengan respon dan ekpressi beragam, mudah dipahami karena pada Pilpres 2019 lalu telah menghabiskan energi, stamina, psikologis dan anggaran tidak sedikit. Bagi Paslon yang diunggulkan oleh hasil survei, tentu dianggap kabar gembira. Namun bagi yang tidak diunggulkan, akan dianggap sebagai kabar buruk.

Di sisi lain, pengumuman hasil jajak pendapat oleh sejumlah lembaga survei menjadi pertaruhan akan kredibilitas dan reputasi dari lembaga survei itu sendiri. Jika hasil benar dalam arti sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU, tentu tidak ada masalah karena sejak awal lembaga survei mengaku melaksanakan pekerjaannya dengan professional, transparan dan akuntabel, dan yang tidak kalah pentingnya dengan secara konsisten mengacu kepada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis atau ilmiah. Jika prediksi lembaga survei sama hasilnya dengan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, lembaga survei akan makin eksis dan dianggap sebagai instrument demokratisasi yang harus terus dikembangkan dan diperkuat.

Tetapi jika hasil survei meleset dalam arti justeru yang unggul dari hasil rekapitulasi perolehan suara adalah Paslon No. 2, hal ini menjadi tanda bahaya atau lonceng kematian dari lembaga survei di Indonesia. Beragam sumpah serapah akan ditumpahkan kepada lembaga survei. Bahkan bukan tidak mungkin, sejumlah lembaga survei tersebut akan diseret ke pengadilan karena dianggap telah melakukan penyesatan dan kebohongan publik berjubah kegiatan ilmiah. Selain tuntutan akan pembubaran lembaga survei abal-abal.

Profesional dan Proporsional

Oleh karena itu, yang paling mantul (mantap betul) dilakukan oleh kontestan Pemilu, khususnya para kandidat yang berkontestasi adalah menyikapi proses penghitungan suara secara elektronik baik yang dilakukan oleh lembaga survei maupun KPU (Situng dan Real Count) dengan rasional, proporsional dan taat asas sambil menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara pada 22 Mei 2019 (terakhir).

Pihak lembaga survei misalnya, harus menyatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan perundangan dan kaidah ilmiah yang harus dipatuhi oleh lembaga survei dengan tetap mengakui kelebihan dan kekurangannya. Dari pihak Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU maupun penguasa, jangan mudah membungkam dan menuduh setiap kritik terhadap proses penghitungan suara oleh KPU sebagai upaya delegitimasi terhadap KPU. Sebab, sebagai manusia yang bekerja dibantu sistem, KPU adalah manusia bisa saja salah dan keliru.

Bagi kandidat, tim sukses dan terutama yang bertugas sebagai saksi, saat ini yang terpenting dilakukan adalah pengawalan pada semua tingkat rekapitulasi dengan berbasis pada data hasil Pemilu yang valid pada semua tingkatan. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proses Pemilu dapat memberikan informasi dengan bukti yang seharusnya juga valid dan akurat. Bukan mengarang, apalagi mengandung fitnah atau hoaks yang dapat mengganggu keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan bagi masyarakat, jangan berlaku emosional dan fanatisme buta dalam merespon proses penghitungan suara. Hindari jargon dan sikap politik “pokoknya”. Toh hasil Pilpres belum tentu akan benar-benar melahirkan suatu kebijakan atau program yang secara signifikan dan konkrit merubah dan memperbaiki masa depan rakyat dalam waktu dekat ini. Karena siapapun presiden dan Wakil Presiden, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat berat. Jadi akan lebih rasional dan realistis saja dengan hasil Pilpres dengan lebih bertumpu perbaikan masa depan kearah yang lebih baik itu pada kekuatan diri sendiri.

Semua pihak diharapkan tidak melakukan aksi berkebihan (lebai) dalam proses penghitungan suara saat ini dengan masing-masing pihak mendeklarasikan kemenangan, apalagi dengan menggunakan spanduk-spanduk yang dilakukan secara massif dan provokatif, terutama di lokasi yang menjadi fasilitas umum. Tindakan tersebut selain mencerminkan ketidakpahaman terhadap jadwal dan role of the game Pemilu, juga bisa memicu dampak psikologis politik yang tidak mengenakkan bagi pihak yang kalah. Bahkan bisa memicu ketegangan makin tinggi di tingkat elit/struktural dan atau basis massa di tingkat akar rumput.

Jika diduga terjadi kecurangan dalam bentuk pergeseran suara dari C1 di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan seterusnya atau perbedaan antara C1 dengan C1 plano, hasil diselesaikan melalui mekanisme rapat pleno rekapitulasi KPU sesuai dengan tingkatannya. Jika masih juga tidak puas pula, dapat mengajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. Dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK. Manakala diduga ada unsur keberpihakan atau ketidaknetralan dari Penyelenggara Pemilu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Perintahkan Kepung KPU dan Istana, Mantan Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim

Image

News

Aksi People Power Hanya Emosi Sesaat, Lebaran Nanti Juga Selesai

Image

News

Hinca Sebut Demokrat Berada di Koalisi Adil Makmur hingga 22 Mei

Image

News

Kalau Aksi People Power Niatnya Gulingkan Pemimpin yang Sah, Polisi Bertindak

Image

News

Pemilu 2019

Politisi PAN Tanggapi Seruan Aksi 22 Mei di Gedung KPU

Image

News

Pemilu 2019

Sarbumusi NU Sebut Gerakan People Power Akan Buat Negara Tidak Stabil

Image

News

Cendekiawan Muda Muhammadiyah Serukan Persatuan Bangsa

Image

News

Gugat Sesama Caleg, Kader PDIP Terancam Sanksi Partai

Image

News

22 Mei Massa Gruduk Bawaslu dan KPU, M Taufik: Itu Hak Mereka, Tak Bisa Dilarang

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Sudut Lain

Interview Ustaz Tengku Zulkarnain dari Prostitusi sampai Hinaan

"Siapa sih yang mau kayak gitu terus, mereka melawan hati nurani mereka juga."

Image
News

PAN Nyatakan Sikap Politiknya Setelah Rapat Kerja Nasional

Setelah tanggal 22 Mei perlu disikapi dan menyikapi seperti apa. Kan ini bukan koalisi permanen

Image
News

Ratu Inggris Buka Lowongan Manajer Sosial Media, Gaji 550 Juta Rupiah

Tertarik?

Image
News

Soal Dua Kandidat Wagub dari PKS, Kemendagri: Tugas DPRD Memilih Bukan Menolak

"Kalau tidak memilih itu melanggar peraturan. kan tugasnya melakukan pemilihan,"

Image
News

Harkitnas, Polres Metro Jakarta Barat Dibanjiri Penghargaan Karena Torehan Prestasi

Empat penghargaan diberikan MURI, KPAI, Granat, Yayasan Puteri Indonesia tepat dihari Hari Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2019).

Image
News

Pertama dalam 26 Tahun, Menlu Republik Indonesia Kunjungi Suriname

Hubungan Indonesia dan Suriname sendiri selama ini dikenal cukup baik

Image
News

Perintahkan Kepung KPU dan Istana, Mantan Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim

Humisar melihat tindak pidana yang dilakukan Soenarko setelah menonton video di media sosial YouTube yang sempat viral.

Image
News

Waduh, 7 Negara Ini Ternyata Larang Warganya Berjoget

Bahkan ada yang dihukum cambuk karena berjoget

Image
News
Sudut Lain

Akhirnya Terjawab Pertanyaan Soal Kehidupan Pengamen Ondel-Ondel di Bulan Puasa

Mereka jalan berkilo-kilometer untuk mengamen, membawa ondel-ondel setinggi dua meter. Begini ceritanya.

Image
News
Pemilu 2019

KPU Bisa Umumkan Hasil Pemilu 2019 Sebelum Tanggal 22 Mei

"Tidak harus tanggal 22, tapi sampai dengan hari ini (juga bisa), kan kita masih mendesain hingga tanggal 22"

trending topics

terpopuler

  1. Salah Satu Pusat Perberlanjaan di Depok Ini Sediakan Jajanan Ngabuburit, Mau Coba?

  2. Ucap Selamat ke Ma’ruf, Rachland Nashidik: Semoga Pak Zul Tak Dituding Pengkhianat

  3. Kompaknya Marshanda dan Istri Ben Kasyafani Hadiri Acara Wisuda Sienna

  4. Sindir Kubu Prabowo, Jokowi: Namanya Kalah Itu Pasti Tidak Puas

  5. Marak Teroris Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Jokowi: Teroris ya Ditangkap

  6. Bale Hengkang Secara Menyedihkan Setelah 102 Gol untuk El Real

  7. Puluhan Ormas Lintas Agama Dan Etnis Deklarasi Tolak "People Power"

  8. Bek Manchester United Jadi Pemain Tercepat Liga Primer Inggris

  9. KPU Dan Bawaslu Setuju Batalkan Perhitungan 62 Ribu Surat Suara PSU Kuala Lumpur

  10. Taksi Terbang Dikenalkan, Bisa Pesan Lewat Smartphone

fokus

Sudut Lain
Kaum Marginal
Buruh Nasibmu Kini

kolom

Image
Alto Labetubun

Aksi Kedaulatan Rakyat, Gerakan Mandul Para Pensiunan

Image
Achmad Fachrudin

Spirit Ramadhan di Tengah Krisis Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Menolak Hasil Pemilu

Image
Sunardi Panjaitan

Haruskah NKRI Bersyariah?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Air Mata Alyssa Menjalani Peran Istri dan Ibu

Image
Video

VIDEO Sosok Antagonis dari Alyssa Soebandono

Image
Olahraga

Lidia Anna Krey & Adelaide T Waromi

"Softball Itu Unik, Olahraga yang Punya Passion"

Sosok

Image
Ekonomi

Sejumlah Fakta Imam Malik dan Pemikirannya Menyoal Pajak

Image
News

Bak Pasangan Muda, 5 Potret Romantis Gubernur Sulses Nurdin Abdullah dan Istri

Image
News

5 Potret Kompak Gubernur Khofifah dan Arumi Bachsin, Sampai Dibonceng!