image sampah 7
Login / Sign Up

Ombudsman Sumsel Buka Posko Pengaduan Kinerja Bawaslu

Yohanes Antonius

Image

Pemilu | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan membuka posko pengaduan jika masyarakat mengetahui informasi adanya oknum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyalahgunakan kewenangan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah di Palembang, Senin (15/4/2019) mengatakan jika masyarakat melihat ada oknum Bawaslu yang menindaklanjuti laporan kecurangan namun justru mengambil keuntungan pribadi, maka oknum tersebut dapat dilaporkan.

"Pelapornya akan dirahasiakan oleh Ombudsman," ujar Adrian.

baca juga:

Menurutnya, Ombudsman Sumsel akan bergerak cepat jika ditemukan aduan masyarakat yang mengeluhkan lambannnya kinerja atau tidak diresponnya laporan masyarakat mengenai dugaan pidana praktik politik uang oleh Bawaslu Sumsel, Kabupaten/Kota dan Panitai Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Ombudsman memberikan sanksi jika ternyata ada temuan maladministrasi oleh Bawaslu saat mengabaikan laporan masyarakat terkait politik uang.

Ia mengingatkan agar Bawaslu Sumsel dan struktur koordinasinya bekerja secara profesional, akuntabel, menjalani kewenangan dan kewajiban yang dimiliki sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Kami mendorong Bawaslu berperan aktif mencegah praktik politik uang sebagai upaya menciptakan pemilu bersih, adil dan bermartabat," kata Adrian.

Diharapkan Bawaslu Sumsel berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana Pemilu.

"Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau panwaslu kecamatan kepada Polri paling lama 1x24 jam sejak Bawaslu Provinsi, Kabupaten/kota dan/atau panwaslu kecamatan menyatakan bahwa ada perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu seperti dugaan praktik politik uang," jelas M. Adrian.

Posko pengaduan di buka mulai 15 April sampai waktu penyelenggaraan pemilu resmi selesai, saat melapor ke Ombudsman masyarakat wajib membawa bukti keterangan sudah mengadu ke Bawaslu yang tidak ditanggapi.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

News

Kejagung Terima 14 SPDP Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei

Image

News

Kivlan Zen Akui Terima Uang 4000 SGD Sebelum Kerusuhan

Image

News

Permintaan Koreksi Ditolak, KPU Solo Diminta Penuhi Tuntutan Caleg PDIP

Image

News

Pemilu 2019

Litbang Kompas: 53 Persen Pendukung Prabowo-Sandi Menerima Hasil Pilpres 2019

Image

News

Pemilu 2019

5 Komisioner KPU Palembang Tersangka, KIPP: Jangan Mudah Mengkriminalisasi Penyelenggara Pemilu

Image

News

MK Batasi Jumlah Saksi Sengketa PHPU, Jubir: Saksi 15 Orang dan Ahli Dua Orang

Image

News

Prabowo Persoalkan DPT dan Situng, KPU Siap Menjawabnya

Image

News

BPN Siapkan 12 Truk Bukti Kecurangan Pilpres, TKN: MK bukan Tempat Pembuangan Sampah

Image

News

Pemilu 2019

Buktikan Kecurangan Pilpres di MK, Fadli Zon Ungkap Fakta Ini

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kejagung Terima 14 SPDP Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei

Para tersangka dikenakan pasal berlapis

Image
News

Jaksa Agung Ingin Punya Pengganti dari Internal Sendiri

Kejaksaan bukan kendaraan yang saat rusak dapat ditinggal begitu saja

Image
News

Setnov Diawasi CCTV 24 Jam di Lapas Gunung Sindur

Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan itu ketahuan

Image
News

Senior PBB Kunjungi Kamp Muslim Xinjiang

PBB dan China bahkan resmi mengikat jalinan kerja sama dalam gerakan anti-terorisme global

Image
News

KPK Tanggapi Laporan Dugaan Korupsi Pejabat KBN

Diharapkan laporan tersebut bisa naik ke tingkat penyidikan

Image
News

Menko Polhukam Bakal Bertemu Mantan Panglima GAM, Ada Apa?

"Sebenarnya pada hari ini saya akan menerima saudara Muzakir Manaf dari Aceh tetapi sementara tertunda"

Image
News

Menhan Sebut Usulan BPK Soal Wajib Militer Tak Mudah Dilaksanakan

"Ya itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemhan belum memikirkan itu dulu"

Image
News

China Panen Organ Tubuh Para Tahanan

Hingga hari ini pemerintah China masih belum mengakui aksi ini

Image
News

Menkopolhukam Ingin Bangun Lapas Khusus Koruptor, Narkotika, dan Terorisme di Pulau Terpencil

Agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu

Image
News
Pemilu 2019

Cak Imin Sebut Koalisi Jokowi Sudah Gemuk dan Tak Perlu Bertambah

"Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, Why Not, tak masalah"

trending topics

terpopuler

  1. 6 Bisnis Ini Tak Akan Bangkrut Ditelan Zaman

  2. Terkait Perubahan Permohonan BPN Saat Sidang, Pengamat: Hakim MK Bisa Akhiri Polemik Itu

  3. Ahli Hukum: Akan Lebih Kuat Jika MK yang Meminta Langsung Perlindungan Saksi 02 ke LPSK

  4. Warga Garut Akui Sensen Komara Sebagai Rasul dan Presiden RI, Polisi: Sudah Diamankan, Namanya Hamdani

  5. Istri Agung Hercules Minta Pihak RS Agar Merahasiakan Artis yang Menjenguk

  6. KLB Demokrat Upaya Hentikan Karir Politik AHY

  7. Tesla Kini Jual Model 3 Bekas di AS, Segini Harganya

  8. Banyak yang Dukung Adian Napitupulu Jadi Menteri, Jokowi: Saya Tidak Ingin Menyebut Nama Dulu

  9. Ditanya soal Masa Depan, Pogba Bikin Pengakuan Mengejutkan

  10. Kedua Kubu Diminta Terima Apapun Hasil PHPU di MK

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang

kolom

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Image
Achmad Fachrudin

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Image
UJANG KOMARUDIN

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Image
Hasan Aoni

Impian Negeri Tuhan dari Teras Saidah

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

8 Potret Terbaru Mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji, Tanam Padi hingga Kopi

Image
News

6 Potret Taj Yasin Maimoen Jalankan Tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah

Image
News

5 Karier Denny Indrayana, Dari Wamenkumham Hingga Kuasa Hukum Prabowo-Sandi