image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Demokrasi dalam Ancaman Oleh: Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Az

Demokrasi dalam Ancaman

Image

Papan sosialisasi pemilu 2019 yang dipasang di area air mancur Bundaran HI di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (3/4/2019). Pemasangan papan sosialisasi pencoblosan pemilu 2019 ini, agar masyarakat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Detik-detik menentukan itu akan segera tiba. Hanya tinggal hitungan hari, nasib bangsa akan dipertaruhkan. 17 April 2019 akan menjadi hari yang bersejarah dalam perjalanan hidup bangsa. Di 17 April 2019 juga kita akan menyaksikan, siapa yang akan keluar sebagai pemenang.

Seru, mendebarkan, dan menegangkan bercampur menjadi satu. Menghkawatirkan belum tentu. Menjadi taruhan perjudian bisa jadi. Siapapun yang menang nanti, sudah dicatat di “Lauhul Mahfudz”. Tuhan punya catatan, siapa yang akan memang. Namun kita sebagai manusia, harus berikhtiar terbaik dalam memilih pemimpin terbaik.

Apakah demokrasi akan berjalan on the track, atau sebaliknya berwajah bopeng, rusak, dan dalam ancaman. Pemilu menjadi indikator, apakah suatu negara termasuk negara demokratis atau bukan. Dan Pemilu yang terbuka, jujur, adil, bebas, dan rahasia menjadi pegangan kita dalam berdemokrasi.

baca juga:

Oleh karena itu, mejadikan Pemilu yang free dan fair adalah suatu keniscayaan. Karena jika bangsa ini, tidak bisa menyelenggarakan Pemilu secara baik, maka demokrasi sedang dipertaruhkan.

Demokrasi di Indonesia sedang dalam ancaman. Betapa tidak. Proses Pemilu sedang berjalan. Tuduhan kubu 02 yang menganggap penyelenggara Pemilu tidak netral, lalu berniat mendelegitimasi KPU, dan penyelenggara Pemilu yang lainnya. Demonstrasi di kerahkan, sebagai alat tekan, agar KPU tidak memihak dan tidak melakukan kecurangan.

Bahkan Amien Rais, salah satu tokoh sentral kubu 02 menyerukan, jika ada indikasi kecurangan, mereka tidak akan membawa ke jalur hukum – ke MK—tetapi lebih akan memilih melakukan people power. Kita boleh sependapat, atau pun tidak sependapat, dengan pernyataan sang tokoh reformasi 1998 tersebut.

Namun langkah people power di negara demokrasi, merupakan langkah aneh. People power biasa terjadi di negara-negara yang otoriter. Pemimpinnya anti demokrasi. Rakyatnya dibodohi. Jadi people power di republik ini, bukanlah pilihan terbaik. Bahkan bisa merusak demokrasi. Dan bisa mengancam demokrasi.

Ketika kita sudah bersepakat memilih demokrasi, sebagai jalan politik. Maka mekanisme hukum lah yang harus dikedepankan. Karena negara demokrasi, harus selaras atau pararel dengan penegakkan hukum.

Jika seandainya kubu 02 merasa dicurangi, secara nyata dan itu ada buktinya, maka bawalah bukti-bukti kecurangan tersebut ke jalur hukum. Dan MK lah, yang nanti akan mengadili apakah ada kandidat, yang curang atau tidak.

Zaman semakin terbuka. Dan semakin canggih. Arus informasi luar biasa sangat cepat. Media sosial bisa menjadi alat kampanye, sekaligus alat kontrol untuk mengawasi mereka yang akan berperilaku curang. Jika nanti ada yang curang di TPS, kan tinggal di foto saja sebagai alat bukti. Lalu laporkan ke yang berwenang.

Demokrasi punya aturan. Demokrasi punya rule of the game yang harus ditaati. Demokrasi memberi ruang kepada dua kubu, baik 01 atau 02 untuk saling mengawasi, mengontrol, dan mengkritik satu sama lain. Jika ada indikasi kecurangan, maka selesaikan via jalur hukum. Bukan jalur jalanan, yang justru akan merusak demokrasi. 

Jika ada indikasi kecurangan, silahkan upload di media sosial, agar masyarakat tahu. Namun yang diupload, harus lah bukti-bukti kecurangan yang nyata apa adanya. Bukan bukti yang dibuat-buat. Atau hasil editan. Karena bisa saja, kubu tertentu menuduh kubu yang lain, dengan bukti yang lemah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Jika terlihat ada indikasi kecurangan, silahkan laporkan. Jangan sampai menuduh tanpa bukti. Tuduhan tanpa alat bukti, hanya akan memperkeruh dan mengacaukan proses demokrasi. Dan ini yang akan memicu terjadinya konflik di kemudian hari.

Di zaman now yang terbuka ini. Sangat sulit untuk melakukan kecurangan. Masing-masing TPS sudah ada yang mengawasi. Pemantau dalam negeri dan asing juga siap memelototi TPS-TPS. Mata seluruh rakyat Indonesia juga mengawasi. Jadi yang akan berbuat curang, pasti akan berpikir dua kali.  

Namun kalau boleh saya punya pendapat. Curang itu saya maknai, adanya permainan money politics untuk membeli hak pilih pemilik suara. Masyarakat diberi amplop, yang diberi isi uang, untuk memenangkan paslon tertentu. Ya, ini bisa saja terjadi. Dan jika money politics terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka inilah yang sesungguhnya sedang mengancam proses demokrasi.

Money politics bisa merupakan salah satu bentuk kecurangan. Bukan hanya karena dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi juga akan menyuburkan korupsi dikemudian hari, dan mengancam, juga merusak demokrasi.

Namun persoalannya. Bisakah Pemilu kita bebas dari kecurangan money politics. Mungkin kedepan bisa. Tapi untuk sekarang masih belum bisa. Selama masyarakat Indonesia, masih banyak yang pendidikannya rendah, ekonominya lemah, kesadaran hukumnya juga rendah. Maka money politics akan digunakan oleh kontestan Pemilu, untuk mempengaruhi pilihan.

Yang saya khawatirkan bukan soal kecurangan di hari H. Bukan soal permainan money politics di hari pencoblosan. Bukan pula soal siapa yang menang dan siapa yang kalah di 17 April 2019. Yang saya khawatirkan adalah pasca Pemilu. Ya, Pasca Pilpres. Apakah akan ribut atau tidak.

Semoga kekhawatiran saya tidak terjadi. Semoga konflik tidak terjadi. Dan semoga masyarakat semakin cerdas. Tidak terpengaruh dengan hoaks yang merajalela. Tidak terpropokasi. Tidak main hakim sendiri. Dan tidak berbuat yang dapat merusak proses demokrasi.

Jika pun ada kecurangan dalam Pemilu. Itu pasti akan kelihatan dan ketahuan. Jadi, jika memang ada bukti kecurangan ya harus diproses. Namun yang berbahaya adalah, jika menuduh kecurangan tanpa bukti. Urusannya bisa rumit dan kusut. Saling tuduh dan hujat bisa terjadi. Dan konflik tak akan terhindari.

Jangan sampai hanya karena beda dukungan. Beda pilihan. Beda kubu. Kita mengorbankan persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Persaudaraan sebagai anak bangsa adalah lebih penting dari sekedar Pilpres.

Siapapun yang menang nanti, itulah pilihan terbaik rakyat. Ya, pilihan terbaik rakyat Indonesia. Yang pasti dan yang jelas, pasangan calon manapun yang terpilih, harus tetap menjaga persaudaraan. Jangan sampai hanya gara-gara Pilpres persaudaraan menjadi hancur.

Tak ada yang indah di dunia ini, selain kita bisa masih bisa bersaudara. Tertawa riang gembira karena saling menjaga. Pilpres itu hanya soal jabatan. Soal kekuasaan. Sifatnya hanya lima tahunan. Namun persaudaraan bersifat abadi. Persaudaraan akan menjaga kita dari kehancuran, yang disebabkan Pilpres. Bukankah begitu!

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Pilpres Kita

Image

News

Merayakan Puncak Ritual Politik 2019

Image

News

Kolom

Pemilu 2019 di Era Post Truth

Image

News

Beban Ideologi Debat Keempat

Image

News

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image

News

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image

News

Ngeri-ngeri Sedap Pemilu 2019

Image

News

Rasmu tidak menentukan Islammu!

Image

Ekonomi

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Tokoh Politik Tanah Air yang Hobi Ngevlog

Arief Yahya kerap membagikan video-video epic sekaligus promosi mengangkat destinasi wisata Tanah Air yang dikemas secara santai dan seru

Image
News
Pemilu 2019

Difitnah Jadi Dalang Quick Count Palsu dan Terima Bayaran Rp450 M, Burhanuddin Laporkan 4 Akun

Burhanuddin mengatakan tuduhan tersebut disebarkan menggunakan akun-akun tersebut.

Image
News
Pemilu 2019

KPU Usulkan Petugas KPPS yang Meninggal Dapat Santunan Rp36 Juta

"Kemudian untuk yang cacat maksimal Rp30 juta, nanti tergantung pada jenis musibah yang diderita"

Image
News

Dosen Himmah Disambut Pelukan Usai Dituntut Satu Tahun Penjara Gara-gara Komentari Bom Surabaya

Rina menilai aparat penegak hukum terlalu memaksakan tuntutan.

Image
News
Pemilu 2019

Bantah Gubernur NTB Ucapkan Selamat ke Prabowo, Najamuddin: Kami Kecam Berita Bohong

"Gubernur dan wagub saat ini terus menjalankan tugas, memberikan pelayanan kepada masyararakat sebaik-baiknya," kata dia.

Image
News
Pemilu 2019

Marwan Batubara Minta Aparat Tangkap Seluruh Komisioner KPU RI

"Ada kejahatan sistemik terhadap demokrasi yang langgar konstitusi dan Pancasila oleh orang yang paling meneriakkan Pancasilais"

Image
News

Ramai Bicarakan Cawagub DKI, Padahal Progresnya Masih Jalan di Tempat

"Sekarang sudah ada dua nama kan, itu pun belum kita laksanakan itu loh," ujar Prasetio

Image
News
Pemilu 2019

Bawaslu: Ada Money Politic dari Tim Sukses di hari H, Itu di Bontoala

"Cuma kita fokus dulu di PSU, sudah PSU beres. Kita lanjut lagi penanganannya," kata dia.

Image
News

Belum Resmi Jadi Presiden, Karangan Bunga untuk Jokowi-Ma'ruf Sudah Padati Istana Negara

Salah satu yang menarik perhatian yakni kiriman bunga yang berasal dari Emak-emak yang suka makan tapi cita-citanya kurus

Image
News

Investigasi Kasus Bom, Pemerintah Sri Lanka Bentuk Komite Khusus

Komite khusus tersebut dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung Sri Lanka

trending topics

terpopuler

  1. 5 Miliader Indonesia Ini Kaya Raya dari Usaha Sektor Pertanian

  2. Bupati Mandailing Natal Mundur, Akademisi: Jika Begitu, Bupati Mengonfirmasi Sedang Tak Bekerja untuk Masyarakat

  3. Telat Pakai Produk Anti Aging, Tyna Kanna Mirdad Kelabakan

  4. Paranormal: Kalian Pikir Pak Prabowo Itu Siapa? Beliau Bukan Orang yang akan Terhinakan Hanya karena Omongan Seorang Erin

  5. Jajaran Direksi Perempuan Blue Bird, 'Nyupirin' Penumpang di Hari Kartini

  6. The Jokowi Center Duga Kubu 02 Lakukan Hoaks Berjamaah Terkait Hasil Pemilu

  7. Akhirnya Ketemu , Lucinta Luna Buka Baju di Depan Deddy Corbuzier

  8. Kasus Istri Andre Taulany ke Prabowo, Paranormal: Jadi Inget Bang Fahri yang Ngomong Sinting ke Pak Jokowi

  9. Moeldoko: Kita Tidak Perlu Melakukan People Power, Buat Apa? People Party Saja yang Penting

  10. Catat! Ini Keunggulan Menggunakan Google Ads

fokus

Pemilu 2019
Revolusi Museum
Angkutan Tempoe Doeloe

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Menyikapi Polemik Proses Penghitungan Suara

Image
Aji Dedi Mulawarman

Jangan Percaya Prediksi

Image
Ujang Komarudin

Pilpres Kita

Image
Sunardi Panjaitan

Merawat Indonesia Kita

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Fitness dan Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Video

VIDEO Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Hiburan

Seru Abis! Nongkrong Bareng Augie Fantinus

Sosok

Image
News

5 Tokoh Politik Tanah Air yang Hobi Ngevlog

Image
News

5 Fakta Aceng Fikri, Mantan Bupati Kontroversial yang Kini Menikah Lagi

Image
Ekonomi

7 Wanita Ekonom dan Pebisnis Indonesia yang Berhasil Mendunia