image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) membuka stan pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/10/2018). Pengecekan tersebut merupakan gerakan mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam mengecek status hak pilih dan menjadi pemilih aktif dalam Pemilu 2019 dalam rangka gerakan melindungi hak pilih (GMHP) nasional. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Meskipun KPU pernah mengklaim, tingkat akurasi Daftar Pemilih (DPT) yang diproduksinya mencapai 98 persen. Namun  sejumlah problem krusial data pemilih, masih terus saja muncul silih berganti. Belum tuntas penyelesaian masuknya 1.600 lebih Warga Negara Asing (WNA) ber e-KTP dalam DPT dan baru sebanyak 340 yang berhasil dicoret oleh KPU dari DPT, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 17,5 juta lebih data pemilih janggal dalam DPT Pemilu 2019. Munculnya berbagai masalah krusial di penghujung puncak acara Pemilu 2019, tentu menjadi pekerjaan rumah yang sulit dan dilema bagi KPU untuk menyelesaikannya.

Selain dua problem tersebut, sebenarnya KPU masih menyisakan sejumlah masalah lain, baik yang terkait dengan hasil kerja Kemendagri maupun dari KPU. Dari Kemendagri diantaranya karena  proyek/program e-KTP belum  tuntas 100 persen dalam arti wajib mempunyai e-KTP, baru mencapai 97,21 persen. Atau masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia yang belum mengikuti perekaman e-KTP.  Adapun wilayah dengan cakupan perekaman yang masih rendah, yaitu Sulawesi Barat sebesar 77,8 persen, Maluku sebesar 79,95 persen, Maluku Utara sebesar 79,44 persen, Papua Barat sebesar 64,18 persen dan Papua sekitar 37,98 persen. Dengan belum tuntasnya e-KTP, berdampak KPU harus menerbitkan Surat Keterangan (Suket). Padahal dengan adanya Suket, berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran Pemilu, seperti terjadi saat Pikada DKI 2017.

Masalah lain terkait dengan pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019, yang menurut data Kemendagri mencapau  5.035.887 jiwa. Versi KPU, sebagaimana pernah dikatakan komsioner KPU Viryan Aziz, jumlahnya mencapai 1.262.878 jiwa. Andaikata nama-nama pemilih pemula tersebut masuk dalam DP4 atau DPT, belum ada jaminan seratus persen pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS jika tidak dibekali e-KTP.  Pasalnya, sesuai panduan teknis pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan meminta setiap pemilih, termasuk pemilih pemula untuk menunjukkan e-KTP atau Suket lainnya untuk dicocokkan dengan DPT. Jika pemilih pemula tidak bisa menunjukkan e-KTP, akan ditolak menyalurkan hak pilihnya.

baca juga:

Sejumlah masalah lain yang belum terpecahkan dengan tuntas dan diperkirakan akan menyeruak pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 adalah terkait dengan pemilih tambahan (DPTb). Berdasarkan catatan KPU hingga 17 Febuari 2019, ada 275.923 pemilih tambahan. Mereka tersebar di 87.483 TPS di 30.118 desa/kelurahan di 5.027 kecamatan, pada 496 kota/kabupaten. Jawa Timur tercatat menduduki peringkat pertama dengan 61.719 DPT, disusul kemudian Jawa Barat sebanyak 41.000, Jawa Tengah sebanyak 40.000, DKI Jakarta 16.434 pemilih, DI Jogyakarta sebanyak 14.652, Kalimantan Selatan sebanyak 9.893, Sumatera Utara sebanyak 7.870, Sulawesi Selatan sebanyak 7.067, Banten sebanyak 6.801, dam Sulawesi Tenggara sebanyak 3.087.

Jumlah pemilih dalam DPTb masih mungkin bertambah hingga H-30  pemungutan suara. KPU mengkuatirkan, pemilih dalam DPTb tidak akan mendapatkan surat suara. Sebab, pemilih yang masuk dalam DPTb hanya boleh menggunakan surat suara cadangan. Sementara UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengizinkan KPU mencetak surat suara sejumlah DPT ditambah cadangan sebesar dua persen per dari DPT per TPS. Padahal, KPU harus melayani warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah supaya bisa menggunakan hak pilihnya. Serta berbagai problem lain yang agak teknis seperti tentang pemilih disabilitas mental, pendirian TPS di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahana dan Rumah Sakit, pengurusan surat pindah memilih (A5) yang dibatasi waktunya 30 hari menjelang pemungutan suara, dan lain sebagainya.

Pro Kontra

Dengan masih terdapatnya problem krusial DPT, menimbulkan pro kontra dan polarisasi pandangan dan pensikapan di kalangan pemangku kepentingan, khususnya di kalangan elit politik, peneliti, pengamat dan sebagainya terhadap problem DPT. Secara garis besar, pandangan dan pensikapan tersebut dapat dikelompokkkan ke dalam tiga besar, yakni: pertama, kalangan yang secara apriori menuding pihak yang terus mengeritisi problem DPT sebagai mencari-cari kelemahan dan kekurangan Penyelenggara Pemilu, khususnya terhadap KPU. Bahkan tidak segan-segan kalangan pengeritik DPT dituding sebagai upaya melakukan pengerdilan, pelemahan dan melakukan delegitimasi kepada KPU

Kedua, kalangan yang secara aposteriori yang berpandangan, pihak yang konsisten mengeritisi problem DPT sebagai sikap, tindakan dan langkah positif guna melindungi hak-hak konstitusional atau hak pilih setiap warga negara. Sekaligus sebagai wujud dari ikhtiar dan tanggungjawabnya sebagai pribadi atau kelompok untuk mewujudkan Pemilu Luber, Jurdil dan berintegritas. Dan yang namanya Pemilu berintegritas hanya akan terwujud dengan syarat data pemilih atau DPT harus memenuhi tiga prinsip, yakni: komprehensif, mutakhir dan berkualitas. Tanpa pemenuhan ketiga prinsip tersebut, nonsen Pemilu akan berlangsung sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan bersama.

Ketiga, kelompok yang menggabungkan antara pandangan dan sikap pertama dengan kedua. Yakni: tidak mengharamkan atau menabukan kritik pedas terhadap problem DPT. Hanya saja kritik tersebut setelah melalui proses pencermatan dan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuwan, seperti metodologis, logis, empiris dan berbasis data akurat. Hasil dari pencermatan dan penelitian terhadap problem DPT tersebut lalu disampaikan kepada KPU dan Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dan agar problem DPT tersebut menjadi isu dan kepentingan bersama, perlu melibatkan media massa untuk diekspose secara massif.

Keempat, kelompok atau pihak yang tidak mempedulikan adanya problem data pemilih atau DPT. Sikap atau mindset kalangan ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni: pertama, tidak peduli dengan problem DPT namun secara positif akan tetap ambil bagian dan akan menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Bagi kalangan ini, isu atau problem DPT adalah problem elit politik dan bukan problem rakyat kebanyakan. Kedua, tidak peduli, cuek atau permissive dengan problem DPT sekaligus juga tidak mempunyai minat nyata untuk mengikuti Pemilu 2019.  

Pengukuran dan Metode Pengujian

Agar pro kontra dan polemik seputar DPT tidak menjadi liar, ditanggapi secara out of proportional atau bahkan menjadi ajang politisasi, barangkali penting bagi para pemangku kepentingan Pemilu untuk menyamakan persepsi terhadap masalah ini. Caranya dengan mengajukan logical frame works dalam bentuk parameter, patokan atau  pengukuran (measurement). Secara sederhana,  pengukuran (measurement) adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif. Tentu saja pengukuran hanya bisa dilaksanakan bilamana ada alat ukur atau metode. Manakala kedua hal tersebut telah disetujui, maka hasilnya seyogianya dibuat semacam konsensus, kesepakatan, persetujuan atau komitmen. Sebab jika tidak demikian, sampaikan kapanpun DPT akan bermasalah.

Sejumlah pihak sudah merumuskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan dan pengukuran data pemilih. KPU misalnya, mencanangkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan data pemilih. Kemudian, Ramlan Surbakti dan kawan-kawan mengajukan karakter pemilih demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair). 

Parameter lain yang bisa digunakan adalah dengan mengacu kepada tiga prinsip utama data pemilih, yakni: pertama, komprehensif. Maksudnya, harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, akurat, yakni: harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. Ketiga,  mutakhir, yakni:  Daftar Pemilih disusun ber­dasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara.

Secara agak teknis dan metodis, untuk mengukur kualitas DPT dapat dilakukan dengan uji validitas. Teknisnya bisa bermacam-macam. Misalnya, dengan cara mengadu data dari pihak pengadu (partai politik) dengan DPT yang dimiliki oleh KPU.  Pihak Bawaslu juga diperbolehkan terlibat dengan adu data, manakala mempunyai data pembanding yang berdasarkan hasil pengawasan. Teknis lain untuk menguji validitas DPT dapat dilakukan dengan melakukan kroscek, faktualisasi, uji petik dengan menggunakan sample, atau bisa juga dengan melakukan audit investigatif. Semua metode tersebut bisa digunakan, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak terkait.

Last but least, paradigma atau logical frame worksyang harus ditonjolkan adalah dengan memposisikan data pemilih atau DPT bukan sekadar kumpulan dari angka-angka mengenai jumlah (kuantitas) pemilih laki-laki atau perempuan. Di balik kumpulan angka-angka tersebut, secara pisik dan empirik orang-orang yang masuk dalam DPT tersebut memang ada dan dapat diverifikasi dan divalidasi. Dengan cara menguji invaliditas, data ganda atau data lain lain yang diragukan otentisitasnya. Misalnya terhadap pemilih siluman, pemilih fiktif, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih ada dalam DPT dan sebagainya.

Pertaruhan Besar

Hari-hari ini KPU dihadapkan dengan kritikan BPN dan munculnya masalah WNA bere-KTP masuk dalam DPT atau entah kasus apa lagi dikemudian hari. Baik KPU maupun Kemendagri sudah memberikan respon positif. Bahkan untuk kasus WNA bere-KTP masuk DPT, KPU sudah mencoret 340 WNA dari DPT. Problemnya sampai kapan perbaikan bisa dilakukan? Padahal jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU No. 32 tahun 2018  tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, perubahan DPT sudah dikunci paska penetepan DPTHP/Akhir Jilid Dua per15 Desember 2019. Setelah itu, KPU tinggal fokus pada penyiapan daftar pemilih khusus untuk pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sayangnya jalan pikiran tersebut tidak ditempuh KPU. Mungkin juga karena menyadari masih banyak problem DPT dan ditambah lagi adanya koreksi dari luar yang terdapat kebenarannya, KPU membuka peluang perbaikan terus menerus. Piranti hukumnya, dengan cara menerbitkan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1543 tentang DPK dan DPTb Pemilu 2019 tertanggal 21 Desember 2018 dan Surat Keputusan (SK) KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, 17 Januari 2019. 

Penerbitan SK KPU No. 227 dan SE 1543 dengan alasan untuk melindungi hak warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, memudahkan warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dengan keberadaan dirinya saat pemungutan suara, menghasilkan pemilih yang akurat, mutakhir, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan, dan akses pemilih DPTb terhadap surat suara.

Nasi sudah menjadi bubur. Dilema kini dihadapi oleh KPU dalam menghadapi problem data pemilih. Jika masukan dari BPN dan problem WNA bere-KTP masuk dalam DPT ditindaklanjuti oleh KPU, tenaga dan waktu yang tersedia tidak cukup, dan jikapun tetap dilaksanakan hasilnya diperkirakan sulit maksimal dan memuaskan. Tetapi jika tidak direspon secara nyata, sulit membayangkan skenario politik apa yang terjadi pada Pemilu 2019. Sementara KPU juga sudah menerbitkan ‘senjata’ baru berupa SK KPU No. 227 dan SE 1543. Pertanyaannya, apakah ‘senjata’ itu cukup efektif untuk mengatasi problem yang ada, termasuk problem  aktual yang muncul saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara? Sulit menjawabnya sekarang ini.

Dilema yang dihadapi oleh KPU sangat berat dan tidak mudah dijawab oleh KPU. Untuk sebagian, hal tersebut sebagai suatu resiko akibat kebijakan dan tindakan yang secara sadar diambil oleh KPU dalam merespon problem yang ada. Boleh saja orang luar mengira-ngira. Jika bukan langkah semacam itu yang ditempuh oleh KPU, mungkin problem DPT tidak serumit ini. Itu kata orang. Namun menurut KPU, belum tentu demikian. Apalagi seperti yang dikatakan Komisioner KPU Viryan Azis, yang paling tahu problem KPU adalah KPU sendiri. Diatas itu semua, apa yang dilakukan oleh KPU bukan hanya berdampak terhadap kualitas Pemilu 2019, melainkan juga terhadap integritas dan kepercayaan berbagai kalangan masyarakat terhadap KPU. Jadi, dilema dalam mengatasi problem DPT ini benar-benar menjadi pertaruhan besar bagi Pemilu maupun KPU.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Pilpres Kita

Image

News

Merayakan Puncak Ritual Politik 2019

Image

News

Kolom

Pemilu 2019 di Era Post Truth

Image

News

Demokrasi dalam Ancaman

Image

News

Beban Ideologi Debat Keempat

Image

News

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image

News

Ngeri-ngeri Sedap Pemilu 2019

Image

News

Rasmu tidak menentukan Islammu!

Image

Ekonomi

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Paus Fransiskus Kecam Bom Bunuh Diri di Sri Lanka

Bom di Sri Lanka tewaskan ratusan orang

Image
News

Tewaskan Ratusan Orang, Para Pemimpin Dunia Kecam Bom di Sri Lanka

Jacinda Ardern mengatakan insiden tersebut adalah hal yang menghancurkan

Image
News
Pemilu 2019

Update Hasil Real Count KPU Senin Pagi, Jokowi 54,76%, Prabowo 45,24%

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS.

Image
News

Kebakaran Blok C Pasar Tanah Abang, Lalu Lintas Ditutup

Sebanyak 14 mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan.

Image
News

Pasar Blok C Tanah Abang Terbakar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu sentra utama tekstil Indonesia.

Image
News
Pemilu 2019

Surat Warga NTB untuk Gubernur Sumbar setelah Khawatir Dianaktirikan Capres Terpilih

Pak Gub, lihatlah apa yang dilakukan Jokowi pada rakyat NTB yang menghujatnya pak!.

Image
News
Pemilu 2019

Mahfud MD: Silakan Ribut-ribut Hasil Pemilu, Nanti akan Ketahuan Siapa yang Berbuat Curang

Mahfud MD tak pusingkan kedua kubu klaim kecurangan.

Image
News
Pemilu 2019

Forum Rektor Indonesia Serukan Penyelenggara Pemilu Bersikap Netral

KPU, Bawaslu dan DKPP diharapkan menjaga independensi dan netralitas.

Image
News

PBNU Kecam Serangan Teroris di Sri Lanka: Pelaku Pengeboman Bukan Pahlawan!

"Dalam kehidupan masyarakat beradab, pelaku pengeboman bukan pahlawan,"

Image
News
Pemilu 2019

10 Persen Kaum Milenial Pilih Jokowi-Amin di Pemilu 2019

"Milenial ke 01 yang lebih banyak, ya selisih 7-8 persen ketimbang 02,"

trending topics

terpopuler

  1. MUI Minta KPI Hilangkan Siaran Quick Count, Denny: Mending Nasihati Prabowo Terima Kekalahan

  2. Sudah Dilaporkan, Warganet Samakan Kasus Istri Andre Taulany dengan Ahmad Dhani

  3. Jubir Timses Prabowo: Coba Tanya Polisi Kira-kira Laporan BPN Prabowo Jalan Gak

  4. Komunitas Emak Emak Pendukung Prabowo Bersiap Laporkan Istri Andre Taulany ke Polisi

  5. Gara-gara Petugas KPPS Bantu Coblos Surat Suara, TPS Ini Harus Pemungutan Suara Ulang

  6. Minta Quick Count Dihilangkan, Akhmad Sahal: MUI, Hargai Ilmu! Jangan Berubah Jadi MJI

  7. Ruhut Kasihani Prabowo: Tolong Dijaga Nama Baik Bapak Prabowo karena Beliau Tokoh di Indonesia Tercinta

  8. Denny: Pak Din, Mendingan Sebagai Ulama, Nasihati Prabowo Supaya Legowo Terima Kekalahan

  9. Klaim Kemenangan Pilpres, Syamsuddin Tantang Kubu 02 Tunjukkan Datanya

  10. Petugas Pemilu Banyak yang Meninggal, Paranormal: Masih Berani-beraninya Adu Domba

fokus

Pemilu 2019
Revolusi Museum
Angkutan Tempoe Doeloe

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Menyikapi Polemik Proses Penghitungan Suara

Image
Aji Dedi Mulawarman

Jangan Percaya Prediksi

Image
Ujang Komarudin

Pilpres Kita

Image
Sunardi Panjaitan

Merawat Indonesia Kita

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Fitness dan Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Video

VIDEO Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Hiburan

Seru Abis! Nongkrong Bareng Augie Fantinus

Sosok

Image
News

Pemilu 2019

Paranormal Jelaskan Pertanyaan Benarkah KPU Curang?

Image
News

5 Potret Ganteng Cakra Yudi, Politisi Muda yang Jarang Tersorot Media

Image
News

7 Potret Kemesraan Pengantin Baru Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Suami