image sungai 8
Login / Sign Up

Pose Dua Jari, Ratna Tetap Dukung Prabowo "Enggak ke Lain Hati"

Miftahul Munir

Image

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet saat mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. | ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp

AKURAT.CO, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sempat menyoroti sikap terdakwa kasus kebohongan publik yang mengacungkan dua jari atau simbol yang digunakan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Ratna Sarumpaet mengacungkan dua jari dalam sidang perdananya di PN Jaksel pada Kamis (28/2/2019) lalu. Kemudian pada sidang Rabu (6/3/2019) ini dia kembali mangacungkan dua jari. Padahal, sebelumnya Wakil Ketua BPN, Hidayat Nur Wahid mengimbau Ratna agar tidak berpose acungkan dua jari lagi.

Menyikapi itu, Ratna tidak menganggap imbauan itu. Dia menegaskan bahwa memiliki hak untuk melakukan pose acungkan dua jari.

baca juga:

"Saya gak mau menganggap itu sebagai ucapan BPN ya. Saya kan warga negara, saya umat Islam juga dan ini simbol gue juga," tegas Ratna kepada wartawan, Rabu (6/3/2019).

Ratna menyatakan bahwa sejak lama telah mendukung Prabowo Subianto. Mengingat Ratna Sarumpaet pernah menjadi anggota BPN Prabowo-Sandiaga.

"Saya ya biasa saja kan emang aku dari dulu mendukung pak Prabowo. Kan dari Badan Pemenangan, mereka lalu mau apa?," sindir Ratna.

Ratna mengaku ogah beralih dukungan, meski dipecat sebagai anggota BPN.  "Masa pindah hati (seraya tertawa). Gak ke lain hati," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, dalam sidang perdana Terdawa Ratna Sarumpaet mengacungkan salam dua jari kepada awak media. Gestur ini pun mendapat tanggapan dari BPN dan meminta agar Ratna tidak melakukan hal seperti itu lagi.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut bahwa pose dua jari Ratna Sarumpaet usai menjalani sidang perdana tidak ada hubungannya dengan BPN. Hidayat menyebut kasus penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet telah merugikan pendukung Prabowo-Sandiaga.[]

Editor: Arief Munandar

berita terkait

Image

News

Ratna Sarumpaet Akan Divonis 11 Juli 2019

Image

News

JPU Optimis Ratna Sarumpaet Divonis 6 Tahun Penjara

Image

News

Pledoi Tidak Berdasar, JPU Ingin Ratna Sarumpaet Divonis 6 Tahun Penjara

Image

News

Ratna Sarumpaet Akan Luncurkan Buku Tentang Penegakan Hukum

Image

News

Sambil Menangis, Ratna Sebut Kasusnya Sarat Politisasi

Image

News

Ratna Sempat Minta Fadli dan Rocky Tidak Sebar Foto Wajah Lebam dan Cerita Penganiayaannya

Image

News

Kuasa Hukum Ratna Berharap Kliennya Divonis Tidak Bersalah

Image

News

Ratna Sarumpaet Dituntut 6 Tahun Penjara

Image

News

Malu Wajah Lebam Paska Operasi Plastik, Ratna: Saya Berusaha Menutupi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Wapres JK Anggap Penangguhan Penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana Karena Belum ada Makar

Kalla menjelaskan proses hukum atas kasus keduanya tetap berjalan jika dapat dibuktikan

Image
News

Wapres JK Sebut IMB Pulau Reklamasi Realistis

Menurut dia, Anies memberikan keputusan itu berdasar keputusan yang telah ada dari pemerintah terdahulu

Image
News

Empat Daerah di Banten Bakal Gelar Pilkada Serentak 2020 Mendatang

Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon

Image
News

Kejagung Usut Keterlibatan Wali Kota Manado Kasus Dana Hibah Banjir

Jika cukup bukti akan ditetapkan tersangka.

Image
News

Bawaslu Bangka Anggarkan Pilkada 2020 Senilai Rp8,3 Miliar

Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020

Image
News

Bea Cukai Sumut-Aceh Gagalkan Penyelundupan 40 Ton Rotan Ilegal

Penyelundupan digagalkan di perairan Pantai Keuremak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh

Image
News

KPU Trenggalek Anggarkan Pelaksaan Pilkada Rp30 Miliar

Jumlah tersebut masih enggan dirinci dipakai untuk kepentingan apa saja

Image
News

Seorang Gadis Korban Gempa Palu Terlibat Perdagangan Orang

Saat ini iapun telah dipulangkan ke rumahnya

Image
News

Penyidik KPK Gali Keterlibatan Markus Nari dalam Kasus e-KTP dari Taufik Effendi

Taufik Effendi juga merupakan salah satu mantan Anggota DPR RI periode 2009-2013.

Image
News

KPK Yakin Alat Bukti Persidangan Sofyan Basir Sangat Solid

Bukti tersebut berupa pertemuan-pertemuan yang membicarakan proyek PLTU Riau-1 dan juga bukti-bukti yang lain

trending topics

terpopuler

  1. Nembak Cewek dan Ditanya Punya Apa, Cowok Pamer Punya Tanaman Ini

  2. Denny Siregar ke BW: Dek Mbambang Sekarang Punya Sekretaris Baru yang Bisa Disuruh-suruh Melengkapi Barang Bukti? Sakti Juga Doi!

  3. Beda dari Sinetron, 10 Potret Harmonis Rionaldo Stokhorst dan Keluarga

  4. Videonya Soal Prabowo Kalah di MK Viral, Emrus Sihombing: Saya Terus Terang Kagum dengan Faldo

  5. Mantan Suami Denada, Jerry Aurum Ditangkap Karena Narkoba

  6. Massa Tetap Gelar Aksi Depan Gedung MK, Kapolri: Kita akan Bubarkan

  7. Betapa Kaget, Ibu Rumah Tangga Ini Temukan Koper Berisi 30 Ribu Butir Ekstasi

  8. Aparat Ketuk Satu Per Satu Kamar Kos Eksklusif Buat Cari Narkoba

  9. Tanggapi Imbauan Rizieq Shihab, TKN: Tidak Perlu Ada Pengerahan Massa, MK Sudah Transparan

  10. Motto Skripsi dari Mahasiswa UGM Yogyakarta Ini Unik Banget

fokus

Masalah Sungai
Sampahmu
Demam Vapor

kolom

Image
Hasan Aoni

Duit Lanang

Image
Sunardi Panjaitan

Deklarasi Kekalahan

Image
Ujang Komarudin

MK dan Narasi Kecurangan

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

7 Potret Frederik Kiran, Cucu Tampan Presiden Soekarno yang Jarang Tersorot

Image
News

6 Fakta Pimpinan Muhammadiyah KH Mas Mansur, Salah Satu dari Empat Serangkai

Image
News

5 Fakta Politisi PAN Taufik Kurniawan yang Dituntut 8 Tahun Penjara Kasus Dana Alokasi Khusus