image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia, DKI Jakarta

Ngeri-ngeri Sedap Pemilu 2019

Image

Pejalan kaki melintas di dekat spanduk sosialisasi Pemilu 2019, di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (25/2/2019). KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kata-kata “ngeri-ngeri sedap” yang pernah diucapkan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana (SB), beberapa tahun lalu, sangat terkenal. Kata-kata political joke berbau misterius itu biasanya dilontarkan oleh SB, yang meninggal dan dikebumikan di Pemakaman Giri Tama, Parung, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore, 19 November 2016 ditujukan untuk menyindir kompetitor politiknya. Kata atau kalimat tersebut relevan untuk mendeskripsikan dan mencermati situasi dan kondisi psikopolitik elit dan masyarakat jelang  Pemilu Serentak 2019.

Situasi dan kondisi politik saat ini memang boleh dikatakan ‘ngeri-ngeri sedap’ bagi para pihak terkait dengan Pemilu. Situasi dan suasana penuh ketidakpastian tersebut menggelayuti hampir semua elit politik, para Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), para Calon Legislatif (Caleg) DPR, DPD atau DPRD, para donasi atau bandarnya, tim kampanye, hingga para pendukung fanatiknya. Bahkan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proses politik, terkena imbasnya. Berada dalam situasi “ngeri-ngeri sedap”.

Bagi Capres dan Cawapres, baik Pasangan Calon (Paslon) Nomor 01 atau Nomor 02, diduga tengah  mengalami tekanan psikologi politik  berat dan hebat. Antara optimisme dan pesimisme menggelayuti pikiran dan batinnya setiap saat. Apalagi jika sudah membaca hasil survei dari lembaga survei yang belum bisa memberikan gambaran bakal menang mutlak. Lebih-lebih manakala hasil survei menggambarkan, selisih elektabilitas antar kedua Capres dan Cawapres makin tipis (dalam kisaran 2 hingga 5 persen). Tekanan psikologis makin membuncah dan bisa membuat jantung seperti akan copot.

baca juga:

Bagi partai politik, situasi “ngeri-ngeri sedap”  ini tidak terlepas dari dukung mendukung yang dilakukan terhadap Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu 2019. Dengan hasil sejumlah lembaga survei terhadap elektabilitas Capres dan Cawapres saat ini, partai pengusung masing-masing Capres dan Cawapres, banyak yang merasa belum aman. Apalagi  disebut lembaga survei,  bakal memperoleh suara tidak lebih 4 (empat) persen, sesuai ambang batas parliamentary threshold  (PT) Pemilu 2019. Tentu membuat hidup dan kehidupan tidak tenang. Sejumlah elit partai, dipastikan hari-hari ini tidak bisa tidur pulas.

Beruntung bagi partai pengusung, terutama pengusung utama seperti PDI Perjuangan di kubu Paslon Capres dan Cawapes Nomor 01 atau Partai Gerindra di kubu Paslon Capres dan Cawapres Nomor 02,  yang diprediksi lembaga survei paling banyak mendapat keuntungan berupa efek ekor jas (cottail-effect). Kalaupun salah satu dari partai politik diantara pengusung utama Capres dan Cawapres ada yang gagal mengantarkan Paslonnya ke Istana Negara, perolehan suara/kursinya diperkirakan melejit dan lolos PT. Sementara bagi  partai pendukungnyapun, apalagi  lolos PT, selain masih bertahan di parlemen, jatah kursi di kabinet, diperkirakan bakal diperoleh. 

Yang paling cilaka dua belas adalah bagi partai politik yang Capres dan Cawapres yang didukungnya kalah di Pemilu Presiden (Pilpres), ditambah lagi partainya tidak lolos PT ambang batas 4 persen. Ibaratnya “sudah jatuh ketimpa tangga”. Meskipun mungkin saja untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota masih meraih kursi, namun akibat dari ketiadaan memiliki wakil di parlemen tingkat pusat (DPR), harga diri partai hancur.  Selanjutnya, konflik internal partai siap-siap akan meledak. Ketua dan elit politiknya berada di ujung tanduk. Karena pasti akan minta turun, atau kalau tidak mau, akan dipaksa turun oleh pengurus lainnya melalui percepatan kongres atau muktamar luar biasa.

Bikin Senewen

Bagaimana dengan para calon legislatif  (caleg). Sawi mawon. Kini berada dalam tekanan psikologis yang sangat berat. Para Caleg tersebut didorong untuk ikut mendukung dan berkampanye  memenangkan Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan oleh partai. Namun juga mencari jalan selamat agar bisa lolos ke DPR, atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Yang repot jika massa/pendukungnya menolak Paslon Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan oleh partainya. Dan hanya mau mendukung partai atau Caleg saja. Menghadapi situasinya ini, biasanya Caleg main kucing-kucingan. Di depan elit partai, seperti tunduk dengan kebijakan partai. Di belakang layar, mendorong massa/pendukungnya memilih dirinya di Pileg.

Beruntung diantara para Caleg tersebut ada yang berhasil menjadi anggota DPR atau DPRD. Seolah berbagai tekanan psokologis dan  semua pengorbanan harta benda, terbayar dengan kursi di parlemen.  Bagaimana jika akhirnya harus gagal, alias tidak menjadi wakil rakyat yang diidamkan tersebut? Ancaman kerugian harta benda, sudah terbayang di depan mata. Apalagi, sebagian biaya kampanye berasal dari menjual aset bergerak atau tidak bergerak, atau meminjam uang dari keluarga, teman atau bank. Jika sampai tidak menjadi wakil rakyat, jelas dampaknya  sangat mengerikan. Bisa membuat stres, atau senewen (gila).

Dalam situasi politik seperti sekarang ini, para bandar atau penyokong dana Capres dan Cawapres serta Caleg, posisinya  sangat sulit.  Sementara permintaan dana terus mengalir dan bahkan meningkat. Jika tidak diakomodir, dianggap tidak loyal dan bisa berdampak negatif terhadap masa depan bisnisnya. Mengamati hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres yang terus mengalami fluktuasi, sebagian bandar tetap konsisten mendukung kandidat tertentu. Namun sebagian lain bisa saja goyah dengan membelot ke kandidat lain. Namun tidak sedikit yang mencari aman. Bermain dua kaki, nokang  atau banyak kaki. Mendukung semua kandidat dengan harapan siapapun pemenangnya, sebagai penguasaha akan tetap eksis dan kecipratan proyek pemerintah.

Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan jajarannya, juga tidak luput mengalami kondisi “ngeri-ngeri sedap”. Tekanan politik dari sejumlah kekuatan politik yang ada agar berlaku ini dan itu, tidak dapat dihindarkan. Yang membuat hidup tidak nyaman dan tenang, berbagai masalah terkait tahapan Pemilu datang silih berganti. Yang satu belum tuntas, sudah muncul masalah baru. Bahkan tak jarang, masalah tersebut makin krusial dan sulit dipercahkan. Jika berbagai problem tahapan Pemilu tersebut tidak kunjung usai, kegiatan pemungutan suara bisa terganggu. Dan setiap gangguan tahapan Pemilu, apalagi sangat krusial dan critical,  pasti akan menggangu kejiwaan Penyelenggara Pemilu, khususnya jajaran KPU.

Aparatur, Masyarakat dan Media

Pemerintah, TNI, khususnya Polri, tidak bisa tenang begitu saja menghadapi Pemilu 2019. Apalagi, sejumlah problem menjelang Pemilu, tetap membara. Misalnya, soal proyek e-KTP yang belum tuntas seratus persen. Belum beres hal itu, muncul lagi soal WNA yang punya e-KTP dan dikuatirkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). TNI khususnya Polri, sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai. Jika masih ada masalah dan apalagi terjadi gangguan keamanan di hari pemungutan suara, tentu profesionalitas Polri akan diuji dan diperpertaruhkan.

Aparatur pemerintah, terutama yang memegang jabatan penting,  baik di puat maupun di daerah, tidak selalu nyaman dalam bekerja saat masa kampanye seperti saat ini. Secara aturan, mestinya pejabat dan aparatur pemerintah terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik sebagai Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dengan semua kekuatan politik. Namun karena sebagian elit birokrasi tersebut ada yang menduduki  jabatan karena unsur politik, maka tidak mudah bersikap netral dengan orientasi politik atasannya. Sebagian ada yang tetap mampu mempertahankan netralitasnya, namun tidak jarang pula yang terjerambab dalam dukung mendukung kandidat di Pemilu 2019.

Masyarakat, khususnya pemilih pada  Pemilu 2019, mungkin ada yang merasa senang dengan masa kampanye saat ini dan menganggapnya sebagai  musim panen karena banyak mendapat tawaran dan pemberian dari partai politik atau para Caleg dalam berbagai bentuknya. Namun tidak sedikit pula yang sudah merasa terganggu kenyamanan, privasi dan harga dirinya dengan manuver politik para kandidat. Apalagi diantara partai dan kandidat tersebut berkampanye secara door to door atau dari pintu ke pintu menjajakan dagangan  politiknya. Tidak sedikit masyarakat yang muak menghadapi metode kampanye seperti  ini.

Media massa dalam Pemilu 2019 sangat memegang peranan penting, baik sebagai sarana informasi, sosialisasi, pendidikan, pembentukan opini, kontrol sosial dan sebagainya. Menghadapi Pemilu 2019, tidak jarang kalangan pengelola media, secara langsung atau tidak langsung,  mendapat  persuasi dan tekanan dari para pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu agar berpihak kepada kelompok dan kekuatan politik tertentu. Imbalannya akan mungkin memperoleh kue iklan. Namun resiko negatifnya akan dicibirkan konsumen media, sebagai media partisan.

Tetapi bagi media yang masih bertahan dengan idealisme dan menolak intervensi kekuatan politiik yang ada, tetap diapresiasi konsumen media. Namun resiko negatifnya tidak mendapat kue ilkan dan kemudahan lainnya. Padahal iklan mutlak diperlukan guna survive suatu media.  Realitas obyektif yang terjadi di Pemilu 2019 ini, menghadirkan tiga kategori besar media, yakni: (1) independen, (2) tidak independen, dan (3) berada di wilayah abu-abu, alias tidak jelas sikap politiknya.

Menuju Konsolidasi Demokrasi

Situasi dan kondisi jelang sekitar dua bulan berakhirnya masa kampanye Pemilu 2019 berada dalam ketidakpastian, was-was dan benar-benar ‘ngeri-ngeri sedap”. Namun untuk mempercepat dan segera mengakhiri situasi ini, jelas tidak bisa. Karena harus menunggu hingga pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. Paska 17 April 2019, bukan berarti segalanya akan berakhir bagi pemenang Pemilu atau Penyelenggara Pemilu. Melainkan juga harus menunggu, apakah hasil Pemilu ada yang menggugat atau tidak? Jika ada yang menggugat, maka harus menunggu sidang gugatan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi atau gugatan kode etika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jadi, bagi yang menang ataupun kalah dalam Pemilu, mash tetap akan mengalami ‘ngeri-ngeri sedap’. Dalam pengertian ngeri-ngeri ada yang berakhir sedap bagi yang menang dalam Pemilu, namun bisa saja berakhir dengan tidak sedap bagi yang kalah dalam Pemilu. Tetapi diatas semua itu, karena proses politik semacam ini sudah menjadi kalender rutin bangsa dan Negara, mau tak mau harus dijalani dan mudah-mudahan semua dapat dilalui dengan lancar, damai dan nyaman. Bahkan diharapkan, Pemilu 2019 ini menjadi tahap transisi terakhir menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia.[]

             

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

Image

News

Rektor Asing dan Mental Inlander

Image

News

Kolom

Megawati Centris dan Tantangan PDI-P

Image

News

Kolom

Pemindahan Ibukota: Perspektif Lain

Image

News

Kolom

Keharusan Perombakan Kepemimpinan PPP

Image

News

Kolom

Variable Aneh di Pertemuan Elit

Image

News

Kolom

Format Baru Munas Golkar

Image

News

Kolom

Tafsir Pertemuan Megawati-Prabowo

Image

News

Kolom

Evaluasi Kinerja Partai Politik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
HUT ke-74 RI

Wali Kota Semarang Ajak Warga Kampung Jawi Peringati HUT ke-74 RI dengan Pawai 1000 Obor

Hendi berpesan agar warga tetap menjaga tradisi masyarakat Jawa.

Image
News

Tiga Nama ini Disiapkan Gerindra Pimpin DPR

Prabowo akan umumkan dalam waktu dekat.

Image
News

Percepatan Pembangunan Alun-alun Suroboyo, Jalan Yos Sudarso Akan Ditutup Total Mulai Akhir Agustus

Menurut Iman, pelebaran Jalan Simpang Dukuh pada akhir Agustus ditargetkan sudah selesai.

Image
News

Gelar Razia, Yonif 411 Gagalkan Penyelundupan Ratusan Botol Miras di Perbatasan RI-PNG

"Saat diperiksa ditemukan 20 kardus yang berisi 504 botol miras ilegal tanpa dilengkapi dengan surat izin"

Image
News
HUT Ke-74 RI

Bamsoet Ajak Masyarakat Jaga Persatuan Indonesia

Persatuan dan kesatuan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar.

Image
News

Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno: Jaksa Agung Abaikan Perintah Presiden

Haris Azhar meminta Ombudsman turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi

Image
News

Diisukan Jadi Calon Menteri Jokowi, Politisi Gerindra Ini Tunggu Perintah Prabowo

"Saya hanya pelayan di partai. Kami hanya tunduk dan patuh pada ketum kami"

Image
News

Biayai Ajang Formula E, Pemprov DKI Diminta Jangan hanya Andalkan APBD

Pemprov mesti mencari sponsor untuk mendanai ajang balap mobil bebas emisi ini.

Image
News

Peringati HUT RI, Gladex Logistik Berikan Edukasi di Pulau Sepa

Rumput laut dan penyu sisik merupakan sumber daya alam yang berharga, namun keberadaannya terancam. Untuk itu kami membantu mengenalkan

Image
News

HUT RI ke-74, Menkum HAM Beri Remisi Bebas pada 4 Napi

"Remisi diberikan kepada Alfred Tumundo, Muhamad Thohirin, Noormayasari Paramitha Ayu, Ermawati"

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Philippe Coutinho Resmi Dipinjamkan ke Bayern Muenchen

  2. 10 Potret Perjalanan Cinta Cut Meyriska dan Roger Danuarta Hingga Menikah

  3. Barcelona Takluk di Markas Athletic Bilbao

  4. 5 Jersey Termahal hingga Termurah La Liga Spanyol 2019-2020, Paling Murah Rp700 Ribu

  5. Anies di Pulau Reklamasi: Ini Adalah Lahan Milik Indonesia, Saidiman: Basa-basimu Basi

  6. 10 Potret Transformasi Roger Danuarta, dari Rambut Belah Tengah hingga Menikah

  7. Ini Profil 4 Pengibar Merah Putih di Istana, Salma si Pembawa Bakti Curi Perhatian

  8. WALHI: Pidato Jokowi Soal B100 Akan Picu Konflik Agraria Dengan Masyarakat

  9. Ahok Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI-74 PDI Perjuangan

  10. 7 Meme Kekalahan Barca dari Athletic Bilbao, Yang Ngegolin 38 Tahun Lho...

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat

kolom

Image
Ujang Komarudin

Merdeka atau Mati

Image
Achmad Fachrudin

Akrobat Politik Cak Imin

Image
Girindra Sandino

Pesan Pidato Politik Megawati, Fragile Coalition dan Loyalitas Jokowi Terhadap PDIP

Image
Girindra Sandino

Keterlibatan ASN dalam Pilkada Jangan Dianggap Sepele Bung!

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

Image
News

Kenakan Kebaya, 5 Potret Menawan Istri Pejabat Dampingi Suami di Sidang Tahunan MPR