image angkutan jadul
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Kaprodi KPI PTIQ Jakarta, Direktur Eksekutif Institut Literasi Indonesia, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta.

Bola Panas Logistik Pemilu 2019

Image

Pekerja mengangkut logistik Pemilu 2019 yang baru tiba di kantor KPU Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2019). KPU Jakarta Utara telah menerima 1.278.829 surat suara pemilu Presiden/Wakil Presiden serta untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi Jakarta, dan DPD RI masih dalam pengiriman bertahap. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Meskipun pengelolaan logistik Pemilu kini banyak berada di KPU Kabupaten/Kota, tidak berarti KPU RI/Provinsi boleh lepas tangan. Sebab bisa saja munculnya suatu masalah logistik di Kabupaten/Kota (hilir) dikontribusi dari adanya masalah pengadaan dan distribusi logistik dari KPU RI/RI (hulu).  Oleh karenanya, penerapan  total quality management, monitoring dan pengawasan berlapis secara hirarkis hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus diintensifkan dan ditingkatkan.

Di level KPU RI dan Provinsi, potensi masalah hulu  terkait dengan pengadaan proyek atau tender logistik Pemilu. Ibarat pepatah “adu gula ada semut”. Pengalaman pada Pemilu 2014, empat orang anggota KPU RI divonis hukum terkait dengan korupsi pengadaan logistik Pemilu. Hal yang sama menimpa Ketua KPU Jakarta. Selain komisioner sejumlah sekretariat juga mengalami nasib sama. Kasus tersebut harus dijadikan pelajaran mahal dan diharapkan merupakan kasus terakhir yang dialami oleh KPU.

Masalah hulu lainnya, pada umumnya KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki gedung yang representatif. Yaitu gedung yang bisa digunakan sebagai kantor Sekretariat dan sekaligus terintegrasi dengan gudang  yang mampu digunakan untuk menampung berbagai perlengkapan penyelenggaraan Pemilu lainya. Sekaligus juga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan penyortiran, pelipatan, pengepakan dan memasukkannya (loading) ke kotak suara. Akibatnya, pengelolaan logistik tak jarang menjadi semrawut, dan sulit dilakukan pengawasan secara maksimal dan efektif. 

baca juga:

Potensi masalah hulu lainnya adalah keterlambatan distribusi logistik dari pemenang tender di KPU RI atau sebagian kecil di KPU Provinsi ke gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota. Jika hal ini terjadi, dapat dipastikan akan berdampak terhadap distribusi logistik Pemilu ke KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPPS).

 

Masalah Laten dan Potensial

Diantara masalah-masalah laten dan ril logistik Pemilu yang acapkali terjadi dalam setiap kali gelaran Pemilu: pertama, kekurangan atau kelebihan suara suara/sampul/segel/formulir dan sejenisnya. Kedua, pengiriman surat suara tertukar antar satu Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Dapil lainnya. Ketiga, surat suara dan berbagai logistik pendukung lainnya rusak. Keempat, adanya ketidaksesuaian jumlah logistik Pemilu yang ada di manifest dengan fakta atau fisiknya.

Kelima, ketidaktelitian dan kecermatan saat melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara. Keenam. ketidaktelitian dan ketepatan saat memasukkan (loading) logistik Pemilu ke kotak suara. Biasanya loading dilakukan di KPU Kabupaten/Kota. Meskipun pada kegiatan tersebut melibatkan PPK dan PPS, tak jarang terjadi muncul kekurangcermatan di sejumlah TPS. Misalnya ada TPS yang kurang atau kelebihan surat suara.

Ketujuh, terjadi kerusakan saat berada di gudang KPU Kabupaten/Kota karena gudangnya tidak memenuhi standar layaknya gudang untuk logistik Pemilu. Kedelapan, kerumitan dan potensi kekacauan (crowded) di tingkat PPK/PPS dalam distribusi kotak suara suara dan isinya ke TPS karena membengkaknya jumlah TPS hampir dua kali lipat di Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014,  maupun dan terutama saat pengembaliannya ke kantor PPK/Kecamatan/Gudang. 

Kesembilan, problem pengembalian kotak suara dan isinya dari TPS ke PPK dan PPK ke gudang KPU Kabupaten/Kota. Karena sebagian jajaran KPU konsentrasinya lebih diarahkan atau fokus saat distribusi dan kurang pada saat pengembaliannya. Padahal potensi masalahnya disini cukup besar. Bahkan lebih besar. Diantaranya:  kotak suara, bilik suara dan isinya rusak, kurang, hilang dan sebagainya.

Sedangkan dari sisi potensi masalah yang kemungkinan terjadi saat kegiatan pemungutan suara, yakni: terjadinya pembengkakan pemilih tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berakibat kekurangan surat suara dan kegaduhan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau terjadi gangguan bencana Misalnya  banjir atau longsor. Yang bisa berakibat jadwal distribusi logistik mengalami keterlambatan atau ada sebagian logistiknya rusak.

 

Masalah Lainnya

Masalah lainnya pengelolaan logistik Pemilu tidak dikelola secara profesional, transparan dan  akuntabel.  Serta memenuhi prinsip Pasal 3 ayat g PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma. Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum   yakni: a. tepat jumlah, b. tepat jenis, c. tepat sasaran, d. tepat waktu, e. tepat kualitas; dan f. efisien, sebagaimana  diatur PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Semua prinsip tersebut sulit dilaksanakan karena tak jarang terjadi benturan antara perencanaan dengan realisasi, atau hal-hal yang unpredicable. Makin ke bawah jenjang KPU makin rumit mengelola logistik Pemilu.  Apalagi jika sudah ada oknum yang conflict of interest dalam pengelolaan anggaran logistik. Potensi kerawanannya akan makin tinggi. Ada indikasi pengelolaan logistik Pemilu menggunakan manajemen konvensional. Yang penting seluruh logistik Pemilu tiba di TPS menjelang kegiatan pemungutan suara.

Tak jarang problem manajemen logistik diperkeruh dengan  ketiadaan pemahaman sama terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait pembagian tugas antara KPU dengan Sekretariat KPU dalam pengelolaan logistik. Satu pihak berpendapat, urusan logistik sepenuhnya menjadi domain sekretariat. Komisoner tidak boleh campur tangan sama sekali. Di sisi lain, ditemukan sejumlah kasus dimana ada komisioner dianggap terlalu ikut campur atau intervensi dalam urusan dan anggaran logistik.  Padahal seyogianya komisioner dan sekreteriat memposisikan sebagai suatu kesatuan dalam organisasi dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam pengelolaan logistik Pemilu, banyak hal sepele namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak buruk. Contohnya, upah penyortiran dan pelipatan surat suara bagi pekerjanya. Kebijakan pengupahan dari KPU dipastikan dipukul rata tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing provinsi. Meski demikian, harus ada kesamaan harga satuan secara nasional pada kegiatan ini. Manakala antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, apalagi perbedaan tersebut jomplang dan tidak rasionalitasnya, berpotensi menimbulkan riak-riak protes. Bahkan bisa menjadi problem hukum di kemudian hari.  

  

Mengelola Bola Panas

Sebagai suatu kegiatan yang kompleks dan multi dimensional, logistik Pemilu harus dianggap dan dikelola sebagai suatu kegiatan serius. Terlebih lagi out put dari proses pengelolaan logistik Pemilu berdampak strategis, yakni: berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dan hasil-hasilnya. Pemahaman, mindset  atau system thinking semacam ini harus mendarah daging kalangan KPU pada  tingkatan. Jika lalai sedikit saja karena kecerobohan, bisa menimbulkan berbagai masalah dan isu serius serta sensitif.

Idealnya, jajaran KPU menerapkan total quality management logistik yang terintegrasi pada semua hirarkis organisasi KPU, hingga level yang paling bawah, yakni: PPK dan PPS. Seperti dalam pengelolaan data pemilih dimana KPU memiliki Sistem Informasi Data Pemilih (Sidsalih), seyogianya Sistem Informasi Logistik (Silog)  juga dapat berfungsi yang sama di bidang logistik Pemilu. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan problem logistik di setiap level, dapat segera dimonitor, dideteksi dan dicarikan solusinya.

Pengalaman di Pemilu sebelumnya tidak sedikit muncul  masalah logistik tanpa bisa diduga (unpredictable).  Masalah tersebut akan makin sering terjadi, terutama menjelang kegiatan pemungutan suara. Karenanya, diperlukan  manajemen resiko, kontingensi plan dan segala ‘jurus sakti’ dalam mengelola bola panas logistik ini.  Tujuannya agar menekanmunculnya masalah unpredictable, terutama di kawasan rentan, seperti: Lapas, Rutan, apartemen, grey area, Rumah Sakitdan sejenisnya, jajaran KPU harus terus menyisir dan menyelesaikannya, jika ada masalah.    

Mengatasi gudang KPU Kabupaten/Kota yang belum representatif, KPU menyediakan anggaran sewa gudang Rp 114 juta pertahun.  Anggaran sebesar itu mungkin mencukupi bagi KPU di luar Jawa. Namun untuk di pulau Jawa, apalagi di Jakarta, sangat tidak memadai. Akibatnya, KPU DKI meminta fasilitasi dari Pemda setempat. Pemda DKI, melalui Disorda DKI, menyediakannya di sejumlah Gedung Olah Raga (GOR) Kecamatan. Jadi, gudang KPU DKI secara garis besar di bagi dua, yakni: gudang KPU yang ada sekarang ditambah gudang hasil  fasilitasi Pemda DKI.

Terkait dengan potensi disharmoni antara komisioner dan sekretariat KPU dalam pengelolaan logisitik, sebaiknya mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pembagian tugasnya secara umum,  seperti diatur pada Pasal 3 ayat g UU No. 7 tahun 2017,  KPU berwenang menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Sedangkan Sekretariat Jenderal KPU, sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (2)  berwenang: a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena pengelolaan  logistik terkait dan bahkan banyak tergantung dengan Pemda, komunikasi dan kordinasi jajaran KPU dengan Pemda setempat memegang peranan kunci. Apalagi sebagian gudang dan tempat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara banyak meminjam kantor Kecamatan dan GOR. Sedangkan komunikasi dan koordinasi dengan Polri diperlukan selama distribusi dan penyimpangan logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota hingga TPS. Termasuk juga  saat pengembaliannya dari TPS hingga gudang KPU Kabupaten/Kota.

 

Bawaslu dan Lain-lain

Di atas itu semua, jajaran Bawaslu, Lembaga Penggiat Pemilu, Media Massa, Universitas/Perguruan Tinggi, dan sebagainya, harus lebih aktif lagi melakukan memonitoring kegiatan ini di level paling bawah. Sekali-kali menyampaikan hasil pemantauannya  ke publik melalui media massa. Selain hal ini dibutuhkan oleh jajaran KPU, publik juga dapat mengetahui sudah seberapa jauh tingkat kesiapan penyelengaraan Pemilu 2019  yang tidak beberapa bulan ini akan digelar.

Bagi jajaran Bawaslu, ada hal yang agak rumit dalam pengawasan logistik Pemilu. Hal disebabkan karena pengelolaan logisstik mirip dengan pengelolaan data pemilihyang  dikonstruksi sebagai suatu kegiatan berkelanjutan (on process going). Sampai kapan batas akhirnya? Biasanya sampai semua perlengkapan Pemilu tiba satu hari menjelang pemungutan suara, atau sampai di TPS.  Maka, sekalipun terjadi gonjang ganjing logistik Pemilu, jika akhirnya seluruh logistik Pemilu sampai di TPS, jajaran KPU aman dan sulit dikenakan sanksi, baik administrasi maupun pidana.  

Pengaturan sanksi pidana terkait hal-hal berhubungan logistik Pemilu diatur pada  UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)  sebagaimana diatur di Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, Pasal 507 ayat   (1)  dan 2. Tetapi aturan tersebut tidak bisa diterapkan misalnya: jika KPU melakukan pengadaan atau distribusi logistik a. tidak tepat jumlah, b. tidak tepat jenis, c. tidak tepat sasaran, d. tidak tepat waktu, e. tidak  tepat kualitas; dan f. tidak  efisien. Sebab, di injury time, problem ini biasanya diatasi oleh jajaran KPU, termasuk yang bertugas di KPPS.[]

Editor: Melly Kartika Adelia

Sumber:

berita terkait

Image

News

Debat Pilpres 2019

KPU Tetapkan Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi Jadi Moderator Debat Keempat

Image

News

FOTO Cawapres Sandiaga Uno Sapa Pendukungnya di Jakarta Timur

Image

News

Survei Charta Politika: Kemantapan Pemilih Sulit Berubah

Image

News

Parpol dan Caleg Tak Manfaatkan Hari Pertama Kampanye

Image

News

Jokowi Puji Banten sebagai Kotanya para Ulama, Salah Satunya Ma'ruf Amin

Image

News

Jokowi Bilang Hoaks Jangan Dibiarkan "Harus Dilawan"

Image

News

Kampanye Akbar Prabowo di Makassar Diduga Libatkan Anak-anak

Image

News

FOTO Kampanye Terbuka Prabowo di Makassar

Image

News

Jokowi Sebut Elektabilitasnya Seimbang dengan Prabowo Subianto di Banten

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kasus Jurnalis  Media Realitas, LBH Pers: Penyebaran Karya Jurnalistik Bukan Tindak Pidana

LBH Pers tetap menghargai putusan sela tersebut dan meminta majelis hakim ke depannya untuk berhati-hati dalam memeriksa perkara ini.

Image
News

Masyarakat Kepri Dukung Abdul Basyid Has Perjuangkan UU Provinsi Kepulauan

Undang-Undang Provinsi Kepulauan sendiri sudah menjadi prolegnas sejak tahun 2017.

Image
News

Jaksa KPK Tuntut Irwandi Yusuf 10 Tahun Penjara

"Menjatuhkan pidana 10 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidair 6 bulan penjara."

Image
News

Surya Paloh: Negeri Ini Butuh Jokowi

"NasDem patut memperjuangkan sosok calon pemimpin yang memiliki keberanian dan sikap optimisme,"

Image
News

Jelang Pilpres 2019, Pendukung Rasional Mutasi ke Pendukung Emosional

Ari menjelaskan saat ini pemilih memilih kandidat bukan lagi atas dasar fakta dan rekam jejak, melainkan rasa emosional.

Image
News

Sandiaga Kecele, Mengira Sedang Disambut, Ternyata Anak-anak Itu Tunggu Atta Halilintar

"Saya kaget, tahu-tahu (mungkin nunggu Atta kali) Gue PD (Percaya diri) aja."

Image
News

Parlindungan Purba: Bersama Lawan Hoaks untuk Sukseskan Pemilu

Parlindungan mengajak masyarakat untuk menghindari cara-cara kotor dalam berpolitik karena cara politik kotor seperti menyebarkan fitnah ata

Image
News

Abdul Rohim: Teror Kekerasan Selalu Timbulkan Dampak Buruk

"Kita memiliki harapan besar pendidikan di Indonesia mampu mengokohkan kebhinnekaan," kata Muhaswad.

Image
News

GRPG Tanggapi Anggotanya yang Lari dari Prabowo ke Jokowi

Pengurus MPD GRPG Anara Desky mengatakan hingga saat ini anggota masih solid.

Image
News

Unsur DPR dan DPRD Paling Jeblok Kepatuhannya dalam Melapor LHKPN

"Jadi kami ingatkan sebagai bagian dari pencegahan, agar para wakil rakyat ini patuh melaporkan harta kekayannya,"

trending topics

terpopuler

  1. Ratusan Milenial Jabar Siap Door To Door Menangkan Jokowi-Ma'ruf

  2. Ketua Tim Kampanye Caleg Gerindra Bantah Mobilisasi Anak-anak dalam Kampanye

  3. GP Ansor Deklarasi Perang Lawan Hoaks dan Fitnah

  4. Jokowi Bilang Hoaks Jangan Dibiarkan "Harus Dilawan"

  5. Ganti Airbus, Lion Air Cabut Boeing 747-400

  6. Menggetarkan, Ini Sejumlah Fakta Kampanye Akbar Perdana Jokowi di Banten

  7. Rocky Gerung: Partai Demokrat Adalah Partai Akal Sehat

  8. 7 Foto Editan Kocak saat Idola Sepakbola Dunia Tinggal di Indonesia, Ronaldo Ditilang!

  9. TKN Sebut Prabowo-Sandi Didukung Eks HTI

  10. Sindir Kubu Prabowo-Sandi, TKN: Mereka Merasa Lebih Mulia dari Nabi

fokus

Angkutan Tempoe Doeloe
Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru

kolom

Image
Muh Tunjung Nugroho

Basis Pajak dan Penurunan Tarif PPh

Image
Ujang Komarudin

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image
Achmad Fachrudin

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Wawancara

Image
Hiburan

Jais Darga: Pelukis Indonesia Harus Lebih Agresif

Image
Gaya Hidup

Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Image
Video

VIDEO Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Sosok

Image
News

7 Potret Kedekatan Bambang Soesatyo dengan Cucu, Hangat Banget!

Image
News

Anto Purnomo, Sosok di Balik Sukses Evakuasi KRL 1722 di Bogor

Image
News

Sibuk Kampanye, 8 Potret Hangat Sandiaga Uno saat Luangkan Waktu Bersama Anak