image
Login / Sign Up

Mabes Polri Tanggapi Tudingan Berat Sebelah Usai Tetapkan Slamet Ma'arif Jadi Tersangka

Yudi Permana

Image

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

AKURAT.CO, Juru bicara Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan penetapan status tersangka dugaan pelanggaran kampanye terhadap Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Surakarta sudah melewati prosedur hukum serta melibatkan lembaga pengawas pemilu.

"Polri tidak bekerja sendiri, tapi terus berkoordinasi dengan bawaslu Surakarta. Karena di situ ada Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu), yang terdiri dari Polri, kejaksaan dan bawaslu. Sebab pelanggaran tersebut ada keterkaitan dengan pemilu, maka yang melakukan assessment terhadap kontsruksi pidana pemilu," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).    

Menanggapi tuduhan polisi berat sebelah dalam menangani kasus serupa, Dedi Prasetyo mengatakan polisi menjunjung tinggi persamaan yang sama dimata hukum.     

baca juga:

"Kita menjunjung persamaan yang sama dimata hukum. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya, silakan asal tetap koridor hukum," ujar Dedi Prasetyo.  

Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan juga menekankan penetapan status tersangka terhadap Slamet Ma'arif sudah sesuai aturan main.

"Kami kerja atas dasar undang-undang dan sekali lagi bahwa proses di Gakkumdu tak hanya bawaslu saja, ada kepolisian dan jaksa juga," kata dia di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate, menegaskan penetapan status tersangka tersebut bukan kriminalisasi, tetapi murni penegakan hukum.

"Tidak ada kriminalisasi kepada siapapun di era Pak Jokowi ini, yang ada apa? Penerapan hukum terhadap tindak pidana siapapun," ujar sekretaris jenderal Partai Nasional Demokrat itu di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

Menurut dia kenapa sejumlah pendukung Prabowo Subianto ditetapkan menjadi tersangka, itu karena mereka dianggap tidak menaati peraturan hukum.

"Syaratnya sederhana supaya tidak dilakukan tindakan hukum, Jangan melanggar hukum. Ruang demokrasi sudah diberikan, pahami dulu ya rambu-rambu demokrasi, mari kita berdemokrasi dalam rambu-rambu yang dibolehkan. Jangan melanggar hukum apalagi menebar fitnah hoaks dan kebohongan," kata dia.

Sementara menurut juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, polisi berat sebelah dalam menangani kasus hukum. Ferry Juliantono menyebut polisi berat sebelah karena dalam kasus serupa, polisi tidak menetapkan tersangka terhadap kubu petahana.

"Seperti kasusnya Pak Luhut (Menteri Koordinator Kemaritiman) dan Partai Solidaritas Indonesia tidak sampai seperti Ustaz Slamet Ma'arif," kata dia di Solo.

Ferry Juliantono menegaskan kehadiran Slamet Ma'arif ke Solo ketika itu bukan sebagai tim kampanye Prabowo Subianto, melainkan sebagai ketua umum Persaudaraan Alumni 212. Dia hadir karena diundang untuk memberikan ceramah.

"Jadi penetapan tersangka ini bisa dikatakan sebagai tindakan kriminalisasi ulama oleh kepolisian. Khususnya untuk para ulama yang oposisi, sudah kelihatan sekali polisi membela 01,” kata dia.

Ferry Juliantono kemudian menjelaskan soal status Slamet Ma'arif di badan pemenangan nasional. Meski dalam daftar kepengurusan yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum, nama Slamet Ma'arif tercantum sebagai wakil ketua, yang bersangkutan pernah mengaku tidak tahu menahu soal itu.

"Bisa jadi memang beliau belum mendapat SK dari BPN. Lagi pula selama ini Ustaz Slamet juga tidak beraktivitas di BPN. Apalagi saat hadir di tablig akbar di Solo waktu itu. Beliau setahu saya tidak mengampanyekan Prabowo-Sandi. Harusnya hal semacam ini domainnya di bawaslu saja. Lucu jika polisi menyangkakan kasus ini sebagai kampanye di luar jadwal, wong bukan kegiatan kampanye,” kata dia.

Kendati kecewa, Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan, mengatakan Slamet Ma'arif akan tetap mengikuti proses hukum.

"Saya sudah mengonfirmasi bahwa kami akan hadir besok Rabu,” kata Achmad Michdan yang juga pengacara Abu Bakar Ba'asyir. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Polisi Selidiki Adanya Kelompok Lain dalam Kerusuhan di Manokwari

Image

News

Jajaran Direksi PT SSS yang Menjadi Tersangka Karhutla Belum Ditahan

Image

News

Tim Gabungan TNI-Polri Kejar Pelaku Penembakan Briptu Heidar di Papua

Image

News

16 Kasus Karhutla Siap Disidangkan

Image

News

Polisi: Karhutla di Riau Lebih Luas dibanding Kalimantan

Image

News

Besok, Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Langsung Lokasi Karhutla Riau

Image

News

Polisi Pertimbangkan Sanksi Administrasi untuk PT Sumber Sawit Sejahtera

Image

News

Polisi Selidiki Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla di Sumatera dan Kalimantan

Image

News

Polri Ungkap Titik Karhutla di Indonesia Alami Penurunan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Jokowi: Negara Cepat Menguasai Negara Lambat

dirinya mengkritik proses perizinan yang masih berlangsung lama untuk mengurusi suatu persoalan

Image
News

Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Hanya Menjabat Maksimal 4 Tahun

Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

Image
News

Menag Dorong PTKIN Rumuskan Konsep Pengembangan Kampus

"PTKIN mau seperti apa? Apa sih yang mau diunggulkan dari PTKIN kita?"

Image
News

Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun 20 Persen Hasil Perluasan Ganjil-Genap

Perluasan ganjil genap signifikan (menurunkan tingkat polusi) karena kendaraan sumber polusi utama

Image
News

Ibu Kota Mau Dipindah, PPP Jakarta Usulkan Revisi UU Tentang DKI

"Saat ini dengan kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota, DPRD hanya ada di tingkat provinsi"

Image
News

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Perintahkan KOKAM Jaga Asrama Mahasiswa Papua

"Pemuda Muhammadiyah bersama Papua, karena Papua adalah Kita dan Indonesia adalah Papua"

Image
News

Jokowi Mau ke Papua, Amnesty International: Itu Sesuatu yang Baik

"Ketika ia ke Papua, bertemu orang-orang Papua, tersentuh hatinya, nah urusan HAM di Papua menjadi prioritas"

Image
News

Gempa 5.1 SR Guncang Maluku

Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Image
News

Kalimat Rasis, Korlap: Kami Minta Maaf Apabila Ada Masyarakat atau Pihak Lain yang Teriakkan Itu

Meski begitu, Susi menampik jika dianggap melakukan pengusiran terhadap mahasiswa Papua.

Image
News

Koin Dolar Langka Senilai Rp143 Ini Terjual Rp19 Miliar di Acara Lelang

Hanya sembilan koin semacam itu yang dikonfirmasi masih ada di muka bumi

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Tuding FPI Pemicu Kemarahan Warga Papua, Warganet Ramaikan Tagar Tangkap Abu Janda

  2. Yang Bertindak Rasis Sekelompok Warga Tak Bertanggung Jawab, yang Repot Satu Negara

  3. Tahu Ada Rusuh, Ketua MUI Papua Nangis di Mekkah: Anarkis Tak Bisa Selesaikan Masalah

  4. Cerita Indra L Brugman yang Tak Canggung Jadi Suami Helmalia Putri

  5. Dikabarkan Dekat dengan Glenn Fredly, 10 Potret Cantik Mutia Ayu

  6. 5 Fakta Ilhan Omar, Anggota Kongres AS Berhijab yang Kerap Kena Bully Donald Trump

  7. Diancam Oknum Pengemudi Ojol, Billy Syahputra: Dia Gak Tau Gua Mungkin

  8. Mahasiswa Papua Demo di Medan, Polisi Bagi-bagikan Minuman Kaleng kepada Mereka

  9. Kerusuhan di Manokwari, PKS: Jangan Cari Siapa yang Salah, Tapi Dimana Letak Kesalahannya

  10. Berciuman dengan Raihaanun di Twivortirea, Reza Rahadian: Tidak Harus Bekerja Keras

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

5 Bukti Kedekatan Gus Dur dengan Masyarakat Papua, Pluralis Sejati

Image
News

Jadi Menteri Perempuan Pertama dari Papua, Ini 7 Fakta Menarik Yohana Yembise

Image
Ekonomi

Belum 25 Tahun, 3 Founder Startup Indonesia Masuk Daftar Pengusaha Tersukses Asia