image
Login / Sign Up

Anies Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Aetra Air dan Palyja

Yohanes Antonius

Image

Gubernur DKI Jakarta mengumumkan pengambilalihan Aetra-Palyja | AKURAT.CO/Yohanes Antonius

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil alih pengelolaan air bersih di Ibu Kota yang selama ini diserahkan kepada PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja

Pengambilanalihan ini direkomendasikan oleh oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air yang dibentuk baru - baru ini untuk menyelesiakan polemik air bersih di Ibu Kota.

Gubernur Anies mengatakan, pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta adalah prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, sikap Pemprov DKI Jakarta itu jelas, yakni mengambilalih pengelolaan air di Jakarta.

baca juga:

“Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih,” ujar Gubernur Anies, Senin (11/2/2019).

Langkah pengambilalihan ini, lanjut Gubernur Anies, amat penting. Untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 lalu. Karena setelah perjanjian kerja sama dengan swasta berjalan selama 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan.

Diantaranya, cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen yang dijanjikan, dan tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen.

Menjadikan Jakarta salah satu kebocoran air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia.

“Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” ujarnya.

Anies juga menginstruksikan kepada Dirut PAM Jaya dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air untuk mempersiapkan langkah teknis pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta. Sesuai dengan semangat keputusan MK tahun 2013 dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada kesempatan yang sama anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Nila Ardhianie mengatakan, tim menemukan perjanjian kerjasama (PKS) yang dibuat tahun 1997 tersebut mengandung beberapa ketidakadilan.

Seperti adanya hak ekslusifitas yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta kehilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih. Kemudian pengelolaan keseluruhan tata kelola air dilaksanakan sepenuhnya oleh mitra swasta, mulai dari produksi sampai pelayanan pelanggan.

“Serta adanya jaminan keuntungan yang dipastikan jumlahnya terlepas dari ketercapaian target kinerja swasta yang pada tahun 2023 akan mencapai Rp 6,7 triliun,” ujarnya.

PAM Jaya bersama dengan Aetra sendiri sudah melakukan revisi perjanjian dengan master agreement untuk menurunkan tingkat IRR dari 22 persen menjadi 15,8 persen dan apabila tidak terbayarkan pada akhir perjanjian, maka tidak akan menuntut pemenuhan pembayaran. Namun penyesuaian ini tidak terjadi dengan Palyja.

Berdasarkan kajian komprehensif yang meliputi aspek hukum, aspek ekonomi, serta optimalisasi dan keberlanjutan air bersih, Tim Tata Kelola Air menggambarkan tiga pilihan kebijakan dan konsekuensinya yaitu status quo/membiarkan kontrak selesai sampai dengan waktu berakhirnya pemutusan kontrak kerjasama saat ini, pemutusan kontrak sepihak serta pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

“Opsi status quo tidak kami sarankan. Karena memiliki banyak kelemahan bagi kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta pada umumnya karena Pemprov DKI tidak akan mampu mencapai target penambahan layanan air perpipaan karena adanya hak eksklusivitas mitra swasta dalam investasi dan pengelolaan,” ujarnya.

Opsi pemutusan kontrak sepihak, lanjut Nila, juga bukan opsi yang realistis dari kajian legal dan pelayanan. Opsi mengakibatkan biaya terminasi yang besar sebagaimana yang tercantum dalam PKS, yaitu Rp 1 Triliun lebih.

“Maka opsi yang akan kami sarankan adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata,” ujar dia.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Di Luar Negeri, Anies Bisa Kendalikan Sistem Pemerintahan Jakarta Lewat Aplikasi Chatting

Image

Olahraga

Formula E 2019-2020

Jakarta Belum Pasti Gelar Balapan Formula E

Image

News

Bambu Getah Getih Dibongkar, Begini Respons Sang Seniman

Image

Ekonomi

Soal Bambu Getah Getih Anies, Komut Adhi Karya: Benda Paling Menganggu Akhirnya Dibongkar

Image

News

Musim Kemarau, 40 Hektare Lahan Pertanian di Salatiga Alami Kekeringan, Petani Rugi Jutaan Rupiah

Image

News

Yunarto Sedih Karya yang Disebut Anies 'Luar Biasa' Dibongkar

Image

News

Alasan Bambu Getah Getih Senilai Rp550 Juta Dibongkar Pemprov DKI

Image

News

13 Kabupaten/Kota di Jabar Terdampak Kekeringan, Gubernur Jabar Belum Tetapkan Status Siaga?

Image

News

Warga Kota Semarang yang Susah Air karena Kemarau Bisa Pakai Cara Ini

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Munas Golkar

Bamsoet Ingin Golkar Jadi Rumah Purnawirawan

Partai ini didirikan oleh purnawirawan TNI-Polri, maka dia ke depan harus jadi rumah yang nyaman bagi pendirinya.

Image
News

Kemenlu: Indonesia Kecam Pemberian Penghargaan ke Benny Wenda

Indonesia, katanya, tidak akan menolerir kelompok separatis merongrong keutuhan NKRI.

Image
News

Dituduh Korupsi dan Rendahkan Wanita, Gubernur Puerto Rico Didesak Mundur

Rosello menolak mundur dari jabatannya

Image
News

Tudingan Sembilan Pati Polri untuk Lemahkan KPK Tidak Tepat

Sembilan Jenderal Polisi mengikuti seleksi Capim KPK.

Image
News

Jokowi Sumbang Sapi Brangus Seberat 1.010 Kilogram untuk Gorontalo

Kedatangan Tim Kepresidenan untuk melakukan pengecekan sapi kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha.

Image
News

Penganiaya Bini Hingga Meninggal Dunia Dijerat Pasal Berlapis

erdakwa Fikar adalah suami korban yang telah menikah sejak tahun 2015.

Image
News

5 Fakta Kratom, Candu Herbal Bernilai Fantastis tapi Ekspornya Bakal Disetop BPOM RI

Meski baru tahap rencana, BPOM RI sudah merilis surat edaran yang menyatakan larangan budi daya dan ekspor kratom berlaku pada 2024

Image
News

Polri Dalami Hasil Temuan TPF Novel Baswedan Terkait Motif Pelaku

Probabilitas itu akan mengantarkan kita kepada pendalaman, penyelidikan, penyidikan berikutnya.

Image
News

Cerita Pengamen Cipulir: Tiga Bulan Disiksa hingga Tersangka, Kini Tuntut Ganti Rugi Ratusan Juta

Gugatan sudah diajukan ke PN Jaksel.

Image
News

Pemerintah Indonesia Sebaiknya Tak Usah Pikirkan Pemberian Penghargaan ke Benny Wenda

"Nah sekarang Benny Wenda dikasih tanda penghargaan kalau baiknya pemerintah gak usah pikirkan itu," dia menambahkan.

trending topics

terpopuler

  1. BPPT: Gempa Megathrust Bermagnitudo 8,8 Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa

  2. 'Ga Pulang-pulang', Biaya Per Bulan Habib Rizieq di Saudi Lebihi Rp36 Juta

  3. Garuda Laporkan Youtuber, Netizen Ramai Tantang Laporkan Hotman Paris

  4. Ke Amien Rais, Dedek: Saya Sarankan Mbah Pensiun Saja, Punten, Sudah Tak Compatible dengan Zaman

  5. Telepon dari Amerika, Sang Ibunda Pesan Steve Emmanuel Agar Dibelikan Air Minum

  6. 7 Potret Memesona Rosa Rai, Istri Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal

  7. Dianggap Memecah Belah Keluarga Kerajaan Inggris, Ini 6 Fakta Menarik Meghan Markle

  8. Umumkan Hasil Penyelidikan, TGPF Salahkan Novel dan Institusi KPK

  9. 3 Zodiak Paling Suka Simpan Rahasia, Misterius dan Pendiam!

  10. Garuda Pengangkut Jemaah Putar Balik Setelah Terbang Empat Jam

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik