image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

residium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta dan Dosen PTIQ Jakarta

Jurus Baru Penyelamatan Data Pemilih

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) membuka stan pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/10/2018). Pengecekan tersebut merupakan gerakan mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam mengecek status hak pilih dan menjadi pemilih aktif dalam Pemilu 2019 dalam rangka gerakan melindungi hak pilih (GMHP) nasional. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Paska KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Akhir/Kedua pada 15 Desember 2018,  banyak publik menganggap problem data pemilih selesai. Ternyata belum. Masih banyak hal yang harus dibereskan. Diantaranya terkait problem pemilih tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan soal kuantitas dan kualitas DPT.

Menghadapi situasi dan masalah tersebut, KPU melakukan terobosan kreatif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1543 tentang DPK dan DPTb Pemilu 2019 tertanggal 21 Desember 2018 dan Surat Keputusan (SK) KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, 17 Januari 2019.  Apakah langkah kuda KPU dapat secara efektif mengeleminir sisa-sisa problem krusial data pemilih? Masih sulit untuk diprediksi.

baca juga:

KPU sendiri punyai alasan di balik penerbitan SK KPU No. 227 dan SE 1543, yakni: pertama,  untuk melindungi hak warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. Kedua, memudahkan warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dengan keberadaan dirinya saat pemungutan suara. Ketiga, menghasilkan pemilih yang akurat, mutakhir, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, akses pemilih DPTb terhadap surat suara. Keenam mengacu pengalaman Pemilu/Pilkada sebelumnya dimana realitas DPK yang terjadi pembludakan di sejumlah KPU Kabupaten/Kota.

Menimbulkan Distrust

Meskipun langkah KPU dengan mengeluarkan jurus baru/pamungkas patut diapresiasi. Seyogianya dalam implementasinya harus tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang sudah ada. Antara lain UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU  No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Pemilu, PKPU No. 32 tahun 2018  tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, dan lain-lain. Sejauh yang dapat dipahami, sebenarnya yang namanya DPT tidak bisa berubah. Kalau toh terpaksa ingin dirubah, tidak bisa dilakukan dengan gebyah uyah. Meskipun mendapat rekomendasi Bawaslu. Dan Bawaslu sebaiknya tidak ringan tangan mengeluarkan rekomendasi/putusan.

Bukan sekadar itu, perbaikan DPT yang terus menerus berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengindikasikan bahwa KPU tidak atau kurang mempercayai DPTHP  akhir yang sudah susah dan payah dikerjakan, disusun dan ditetapkannya. Manakala jajaran KPU saja tidak sepenuhnya mempunyai tingkat kepercayaan terhadap DPT yang sudah ditetapkan, bagaimana mungkin publik bisa percaya? Jangan dipersalahkan pula manakala muncul ketidakpercayaan (distrust) dan kecurigaan dari sejumlah pihak terhadap pengelolaan DPT di Pemilu 2019.

Mengacu PKPU No. 11 tahun 2018,  DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Sedangkan Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas  kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Contoh DPT yang bisa ditolerensi berubah adalah ketika dilakukan penundaan sampai dua kali DPT. Sehingga DPHP akhir  jilid dua yang disahkan pada 15 Desember 2019 jumlah pemilih dalam negeri sebesar 190.770.329 pemilih dan 902.727 lainnya pemilih luar negeri. Boleh dikatakan, inilah toleransi terakhir perubahan DPT  yang bisa diberikan oleh partai politik dan Bawaslu kepada KPU. Setelah itu, logikanya tidak bisa dilakukan perubahan. Kalaupun ingin dilakukan perubahan, menggunakan mekanisme yang sudah ada saja. Yakni dengan memasukkan pemilih tersebut ke dalam kelompok DPTb atau DPK. 

Dengan adanya SK KPU No. 227, DPT bisa kembali diubah oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tertera  pada Bagian III, poin 3.4. Ketentuannya antara lain mengelompok di suatu wilayah tingkat desa/kelurahan dan jumlah pemilih DPK cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan dan tidak memungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan. Perubahan dimaksud dimungkinkan dengan sebelumnya berkoordinasi  Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Selain berpotensi terjadi penambahan DPT, pengaturan ini membingungkan karena status   DPT dengan DPK,  berbeda. Publik nantinya tidak mengetahui historical data bahwa di dalam DPT terdiri dari DPT dan DPK. Bicara untung dan rugi, pemilih dalam kategori DPT dirugikan karena pemilih dalam DPK yang semestinya memilih harus menunjukkan e-KTP dalam rentang waktu pukul 12.00-13.00 WIB menjadi sama posisi dan haknya dengan pemilih dalam DPT. Dampak lainnya adalah terkait administrasi saat pendaftaran pemilih dan paska pemungutan penghitungan suara. Kategorisasi antara pemilih DPT dengan DPK menjadi tidak valid.

Soal Pemilih Tambahan

Aspek penting lain yang diatur dalam SK KPU No. 227 maupun SE No. 1543 tentang pemilih tambahan atau DPTb. Pemilih tambahan ini memang rumit karena bukan hanya menyangkut kriteria atau syaratnya, melainkan juga aspek manusianya yang terkadang tidak peduli dengan aturan. Melalui SK ini, KPU menyusun strategi khusus, antara lain penyusunan DPTb ini dibagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap pertama dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 16 Desember 2018 hingga 15 Februari 2019. Kemudian pada 15-17 Februari 2019 dilakukan rekapitulasi DPTb oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Selanjutnya rekapitulasi dan penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten pada 16-18 Februari 2019, rekapitulasi DPTb di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh pada 18-19 Februari 2019, dan rekapitulasi DPTb di KPU RI pada 19-20  Februari 2019. Kemudian, pada tahap kedua KPU juga melakukan penjadwalan penyusunan DPTb oleh PPS pada 17 Februari hingga Maret 2019. Terkhir pengumuman DPTb pada 19 Maret hingga 17 April 2019. Selain juga diatur hal-hal yang agak teknis, misalnya jenis rekapitulasi DPTb akan dibagi dua kelompok berdasarkan jenis pindah memilih, yaitu pindah memilih masuk dan pindah memilih keluar.

Tujuan pengaturan DPTb lebih awal adalah untuk mendorong masyarakat yang akan pindah memilih segera mengurusnya jauh-hari dan bukan di 30 hari jelang kegiatan pemungutan suara. Terutama yang ada di Lapas dan Rutan, lembaga pendidikan /pesantren, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dan sebagainya. Dari sekian banyak pemilih dalam DPTb, warga binaan di Lapas dan Rutan paling besar potensinya namun paling sedikit masuk dalam DPT. Potensi pemilih inilah yang didongrak KPU untuk dimasukkan ke DPTb. Asumsinya mereka sudah ada dalam DPT namun karena satu dan lain hal memilih di tempat lain.

Berdasarkan laporan UPT Pemasyarakatan pada masing-masing wilayah, DPT di Lapas dan Rutan hanya sebanyak 79.763 orang atau 31 persen dari total 245.694 warga binaan pemasyarakatan seluruh Indonesia. Hal sama terjadi di Jakarta misalnya. Dari jumlah potensi warga binaan sekitar 15.000 orang (Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok Bambu). Yang masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019 hanya dapat 967 orang.  Sementara di  Jawa Timur, berdasarkan catatan Bawaslu setempat hanya 13.094 pemilih dari 23.857 penghuni Lapas masuk di DPT. Di Lapas  Kelas II-B Mojokerto, potensi pemilihnya mencapai 23 ribu orang. Namun baru sekitar 10,5 ribu pemilih dapat melengkapi berkas persyaratan pemilih.

Potensi lain yang bisa masuk dalam kategori pemilih dalam DPTb sebenarnya adalah penghuni apartemen dan pemilih migran yang bekerja di luar negeri. Pekerja dan mahasiswa yang tinggal di apartemen masuk dalam kategori pemilih dalam DPTb. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014, sempat terjadi kegaduhan dan kekisruhan di apartemen Kalibata City Jakarta  saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara karena mereka menuntut dan memaksa untuk diberikan hak pilih tanpa mengindahkan prosedur berlaku. Khusus pemilih migran yang kebanyakan pekerja Indonesia di luar negeri jumlahnya ditaksir mencapai 9 juta, namun yang masuk dalam DPT baru mencapai sekitar 2 juta orang.

Problem DPTb terkait dengan pendirian TPS. Jika mendirikan TPS baru, ada yang berpandangan tidak bisa dilakukan karena syarat pendirian TPS harus terdaftar atau ada dalam DPT. Cara pandang semacam ini kurang tepat karena pada dasarnya pemilih tambahan sudah ada dalam DPT, dan masih dalam satu rumpun. Hal ini berbeda dengan DPK, yang tidak bisa dikatakan satu rumpun dengan DPT atau DPTb.  Meskipun  satu rumpun, DPTb juga tidak bisa dikonversi ke dalam DPT karena ada perbedaan pengaturan dalam penggunaan hak pilihnya.

Jika dibuka peluang pendirian TPS baru bagi pemilih dalam DPTb. Lalu bagaimana dengan mengurus surat pindah memilihnya (A5)?  Ini bisa dirembukkan antara KPU, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu. Jika disepakati, bisa saja pimpinan Lapas atau Rutan menerbitkan A5. Bagaimana jika jumlah pemilihnya terlalu sedikit? Misalnya di bawah 50 orang. Jika ini terjadi, langkah sebaiknya pemilihnya harus digeser ke TPS terdekat, atau bisa juga dengan mendirikan TPS keliling sebagaimana pernah dilakukan pada beberapa Pemilu sebelumnya.  Keputusan ini harus dibuat secepatnya agar menjadi panduan dan menimbulkan kepastian hukum bagi jajaran KPU maupun pemilihnya.

Masalah Kini dan Mendatang

Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 dan memahami rumitnya pengelolaan DPTb, DPK dan masih adanya potensi pemilih yang belum terjaring di DPT menjelang hari pemungutan suara di Pemilu 2019,  KPU harus kerja keras dan berkualitas.  Bukan asal kerja, atau asal tercapai target. Untuk itu, KPU harus menggunakan manajemen total quality control dan  menerapkan the early warning system atas potensi masalah baru dalam data pemilih, maupun kegiatan yang beririsan dengannya seperti distribusi logistik Pemilu dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Beberapa potensi masalah serius yang saat ini patut diantisipasi diantaranya: (1) bila target penyusunan dan rekapitulasi DPK dan DPTb tidak sesuai dengan jadwal, (2) bila banyak pemilih tambahan justru mengurus surat pindah setelah tenggat waktu 30 hari sebelum pemungutan suara, (3) soal pemilih pindahan di kota-kota besar yang tidak melapor ke Disdukcapil atau mengurus A5 (surat pindah memilih) ke KPU Kabupaten/Kota setempat, (4) masih banyak potensi pemilih di Lapas dan Rutan tidak masuk DPTb yang berakibat terjadinya protes, dan lain sebagainya.

Potensi masalah mendatang yang harus diantisipasi diantaranya: terjadinya maladministrasi dalam pencatatan pemilih dalam DPK dan DPTb oleh petugas KPPS saat pemungutan dan penghitungan suara; jumlah pengguna data pemilih dalam DPK atau DPTb lebih tinggi dari data pemilih pada pemungutan dan penghitungan suara; pembludakan pemilih di kawasan pemilih rentan termasuk di luar negeri saat pemungutan suara sementara banyak diantara mereka namanya belum masuk dalam DPTb  dan surat suaranya habis; payung hukum konversi DPK ke DPT digugat oleh peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lain sebagainya. 

Sebagai Warning

Berbagai potensi problem tersebut sengaja diungkapkan  sebagai bahan renungan, kajian dan warning untuk diantisipasi. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan Partai Politik sangat penting dilakukan.  Diatas itu semua, keterbukaan dan kejujuran dari KPU menjadi kunci penyelesaian tuntas masalah DPT. Sekalipun hal ini hanya mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Sebab sejatinya, jarang orang mau jujur dengan kelemahan, kekeliruan atau kesalahan. Terkecuali dalam keadaan kepepet atau tidak bisa berbuat lain selain harus jujur dan terbuka.

Mumpung masih ada waktu. Lebih baik dibuka saja jika masih ada problem data pemilih yang  krusial untuk dicarikan solusinya. Selain itu, KPU jangan hanya berkoordinasi dengan Bawaslu, melainkan juga dengan partai politik sebab partai politiklah yang menjadi ‘pemain utama’ dalam Pemilu. Sementara Bawaslu juga jangan mau hanya dijadikan bak stempel dari keputusan KPU, sekiranya keputusan tersebut di kemudian hari akan dikomplain oleh partrai politik atau menimbulkan kontraksi hukum. Singkat kata,  KPU jangan terus menerus melakukan investasi masalah seperti memendan telur busuk atau bangkai tanpa penyelesaian yang tegas dan jelas. Sebab, cepat atau lambat akan tercium juga.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image

Ekonomi

Kolom

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image

News

Kolom

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image

Ekonomi

Kolom

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Image

News

Kolom

Redefinisi Politik Emak-emak Paska Pemilu 2019

Image

News

Area Becek Sengketa Pileg 2019

Image

News

Kolom

Menanti Pertemuan Jokowi-Prabowo

Image

News

Politik Cinta

Image

News

Kolom

Menimbang Potret DPR 2019-2024

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

BMKG Catat Riau Tempati Posisi Teratas Penyumbang Titik Panas Karhutla

Dalam dua pekan terakhir, belasan hingga puluhan titik panas dan titik-titik api bermunculan di Riau.

Image
News

Lima Saran PKB kepada Jokowi Terkait Calon Menteri Kabinet

Jadi tidak sekadar ada orang pinter atau dia ngetren terkenal, ujug-ujug dijadikan menteri.

Image
News

Hinca Harap Kader PSI yang Lolos Jadi Anggota Dewan Dapat Bantu Kerja Anies Baswedan

“Semoga kader-kader PSI yang lolos menjadi anggota dewan di DKI dapat membantu kerja-kerja Anies Baswedan."

Image
News

Tak Mau Bebani Jokowi Alasan Hanura Tak Patok Jatah Kursi Menteri

Kami sudah pada tahap bicara kepentingan negara dan bangsa.

Image
News

60 Persen Anggaran Pendidiakan Tercecer ke-16 Kementerian Tidak Diawasi DPR

Dari 440 triliun, hanya 40 persen yang terserap dalam proses pendidikan. Sementara sisanya 60 persen tercecer ke Kementerian

Image
News

PKB Tolak Partai Pendukung Prabowo Bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Jadi pesan di MRT itu adalah semacam pesan simbolik Jokowi bahwa kita satu rel menjaga konstitusi NKRI.

Image
News

Berdiri di Tengah Pemukiman Warga, Keberadaan Pabrik Olahan Semen Dikeluhkan

Memang sudah ada pembahasan terkait pabrik olahan semen tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian apa-apa seperti angin lalu

Image
News

Manfaatkan Momen di Lebaran Betawi, Pemkot Jakut Kenalkan 12 Destinasi Wisata

Sebagai wisata pamungkas, Ali mengaku Jakarta Utara punya nilai wisata karena adanya Rumah Si Pitung di Marunda, Cilincing

Image
News

Polisi Ringkus Penipu Modus Telepon 'Anak Kecelakaan'

Pelaku mendapat belasan juta rupiah dari hasil menipu.

Image
News

Begini Sosok Nunung di Mata Keluarganya di Solo

Kakak nomor tiganya itu merupakan orang yang dermawan di keluarga. Ia selalu membantu jika ada keluarga yang kesulitan.

trending topics

terpopuler

  1. Netter Sebut Jokowi 'Bloon', Gibran: Ya Pak, Maaf Pak

  2. Kesal, Regi Datau Harus Bayar Makan Sampai Rp64 Juta Karena Ayu Dewi

  3. Tuai Pujian, Kisah Aiptu Rukur Sidabutar Berhasil Mengantarkan Tiga Putranya Lulus Akademi Militer

  4. Ternyata Salmafina Didesak Wawancara Khusus Hingga Pakai Kalung Salib di Acara Rumpi

  5. Seorang Pria Tewas Di Dalam Mobil Berplat TNI Di Ciracas

  6. Pembuat Anyaman Getih Getah di Bundaran HI Sebut Anggaran Produksi Karyanya Tak Sampai Rp 300 Juta

  7. Sindir Galih Ginanjar, Pablo Benua - Rey Utami, Sonny Septian: Khilaf Sebagai Jurus Terakhir

  8. Jawab Kritik Soal Getah Getih, Rian Ernest: Memang Politisi Kelas Wahid Anies Baswedan Ini

  9. 7 Pesona Briptu Ima, Polwan yang Jalankan Misi Kemanusiaan PBB di Afrika

  10. Stasiun Televisi Undang Abu Janda, Warganet: Nggak Ada yang Lebih Berbobot?

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik