image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI dan Kaprodi KPI PTIQ

Antisipasi Kecurangan Pemilu 2019

Image

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) bersama seluruh Anggota KPU serta Bawaslu saat menggelar rapat pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden (capres) dan debat calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018). KPU menentukan kelompok televisi yang akan menyiarkan debat tersebut menjadi lima kelompok. Dalam pengundian dan penentuan hak siar ini juga dihadiri oleh masing-masing Pemimpin Redaksi/News Manager Media Elektronik Nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Selain itu, penetapan hak siar ini juga dihadiri oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kecurangan Pemilu (election fraud) adalah gangguan ilegal terhadap proses pemilihan. Aksi kecurangan cenderung mempengaruhi penghitungan suara untuk memproduksi hasil Pemilu yang diinginkan, apakah dengan meningkatkan bagian suara dari kandidat yang disukai, menekan bagian suara dari kandidat yang bersaing, atau keduanya. Termasuk dengan cara membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau surat kuasa dan penghancuran atau pembatalan surat suara.

Kecurangan Pemilu merupakan fenomena global. Di Amerika Serikat, jajak pendapat Washington Post-ABC News September 2016 menemukan 46 persen pemilih terdaftar percaya bahwa election fraud sering terjadi. Potensi kecurangan Pemilu di Indonesia dalam berbagai varian dan skalanya cukup besar dan karenanya harus dicermati dan diantisipasi.

Menurut mantan Ketua Mahfud MD, hal ini disebabkan karena demokrasi Indonesia sudah sangat rusak. Dalam pantauannya, selama ini sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak ada yang lepas dari kecurangan, termasuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Kecurangan itu baik politik uang, pemalsuan suara dan kekerasan. Kecurangan itu juga terlihat dari jumlah suara di suatu daerah. Akan tetapi, kecurangan ini sudah dianggap lumrah dan tidak signifikan. Pilkada atau Pemilu tidak akan pernah usai jika harus menunggu bersih dari kecurangan.

baca juga:

Menurut Fabrice Lehoucq (2003), seperti dikutip Mudiyati Rahmatunnisa, ada banyak cara bisa dilakukan untuk memanipulasi suara, mulai dari pelanggaran prosedural (procedural violations) sampai kepada tekanan dan paksaan atau pencurian kotak suara pada saat hari pencoblosan. Dijelaskannya, penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam Pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya civil society organizations (social differentiation); angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literacy warga sehingga lemah kapabilitasnya untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk sistem Pemilu proprortional representation yang memberikan peluang partai politik untuk melakukan pelanggaran. 

Sementara Ramlan Surbakti (2011) berpandangan, godaan untuk memenangkan kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum sangatlah tinggi karena yang dipertaruhkan sangat tinggi. Tidak saja dana, tenaga, dan waktu, Pemilu juga merupakan pertaruhan ideologi, harga diri, dan kepentingan pendukung. Peserta atau calon yang tidak mampu menahan godaan seperti ini hendak menentukan hasil Pemilu sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Apabila praktik kecurangan (seperti jual-beli suara, intimidasi dan paksaan, serta manipulasi) cukup banyak terjadi, legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu akan dipertanyakan. Penyelenggaraan Pemilu tanpa integritas seperti ini niscaya akan mencederai asas-asas Pemilu yang demokratik.

Jenis hingga Fakta

Secara kategoris, kecurangan Pemilu bisa dibagi kepada dua jenis, yakni: pertama,  kecurangan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan kedua yang bukan TSM.  UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Pasal 135A mengartikan, yang dimaksud “terstruktur”  adalah kecurangan yang dilakukan secara struktural. Baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara bersama-sama. Yang dimaksud “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, dan rapi. Yang dimaksud “massif” adalah dampak pelanggaran luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Sedangkan kecurangan yang bukan TSM tidak sebagaimana dimaksud UU No. 10 tahun 2016 Pasal 135A

Prilaku curang di Pemilu bisa dilakukan secara by design, atau melalui perencanaan matang dari awal (hulu) hingga akhir (hilir). Yakni:  dari kegiatan yang berhubungan dengan pendataan penduduk dan pengelolaan data pemilih serta pengelolaan dan distribusi logistik, khususnya surat suara. Ending atau ujungnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, yakni: memperoleh suara signifikan di Pemilu/Pilkada. Kecurangan bisa juga dilakukan secara by accidental atau dilakukan seketika itu juga, terutama dengan mengambul fokus pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Namun tujuannya sama, yakni: beroleh suara di Pemilu dengan cara-cara curang.

Dari sisi pelaku, bisa dilakukan oleh siapa atau kelompok mana saja. Baik kecurangan by design maupun by accidental, jarang berdiri sendiri.  Dalam banyak kasus, kecurangan Pemilu melibatkan tiga aktor penting, yakni: Penyelenggara Pemilu (oknum jajaran KPU atau Bawaslu) dan partai politik/calon legislatif (caleg)/tim sukses, baik langsung maupun melalui tidak langsung. Hipotesis ini mudah dipahami karena tidak mungkin oknum jajaran Penyelenggara Pemilu melakukan kecurangan jika tidak diendorse, oleh pihak yang memesannya (parpol, caleg atau tim sukses). Kecurangan kolektif ini lebih berpeluang berhasil, sedangkan kecurangan yang dilakukan secara individual (misalnya hanya inisiatif caleg) lebih banyak gagalnya. Baik kecurangan secara by design atau by accidental, nyrais tidak ada yang gratis. Di dalamnya ada unsur vote buying dan  vote trading.

Kecurangan Pemilu harus dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya belum terjadi atau potensi, tetapi bisa juga sebagai sesuatu telah terjadi, nyata atau manifest. Sebagai suatu potensi, hal tersebut logis saja dilontarkan sepanjang tidak dimaksudkan untuk menjust atau memvonis invidu atau kelompok manapun telah terjadi kecurangan. Melainkan lebih ditujukan untuk menarik perhatian dan peringatan (warning). Misalnya, adanya DP4 tidak clear, 31 juta data pemilih belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap,  data invalid, data ganda, Information technology (IT) KPU bermasalah, ribuan e-KTP berceceran dan sebagainya akan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan. Hal ini tujuannya sebaga peringatan dini, meskipun bisa saja hal tersebut diungkapkan sebagai bentuk kecurigaan berkelebihan atau politisasi.

Tetapi sebagai fakta atau realitas, kecurangan Pemilu tidak bisa dikira-kira, melainkan harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang terbuka dan fair. Sebagai contoh untuk membuktikan, apakah seorang calon legislatif telah melakukan politik uang harus dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan jika memenuhi syarat formil dan material diteruskan dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Untuk membuktikan, apakah seorang Penyelenggara Pemilu melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu harus disidangkan dan diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, harus melalui persidangan Mahkamah Konstitusi. Jika sudah diputus institusi penegakan hukum, bukan lagi potensi, melainkan sebagai suatu fakta persidangan—meskipun bisa saja orang berbeda pandangan dengan hasil putusan pengadilan.

Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

Modus-modus kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara antara lain: pertama, memanfaatkan kemungkinan lamanya waktu dalam penghitungan suara di Pemilu 2019. Hal ini sebagai dampak dari  penggabungan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Anggota DPR, DPD dan DPRD, banyaknya partai politik (16 partai) peserta Pemilu, banyaknya calon legislatif (caleg), banyaknya jenis surat suara (ada lima) untuk Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi) dan membengkaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 809.500 atau sekitar dua kali lipat dari Pemilu 2014. Selain  berdampak pada lamanya kegiatan penghitungan suara  (bisa lebih dari satu hari), juga berpotensi kepada terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan kelengahan dan keletihan petugas KPPS.

Kedua, memanfaatkan sisa surat suara tidak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dipesan oleh oknum partai politik tertentu untuk diberikan atau untuk kepentingan tertentu pula. Akibatnya, perolehan suara kubu tersebut bisa menggelembung, sedang kubu lainnya mengempis. Penyebabnya bisa berasal dari pertarungan antar partai politik dan internal caleg, namun bisa juga diinisiasi  oleh caleg yang suaranya terpaut jauh dari sangat terdekatnya.  Kecurangan berpeluang terjadi terutama pada TPS yang tidak terdapat saksi partai dan pemantau Pemilu. Kalaupun ada, saksi tersebut sudah ‘diamankan’ oleh pihak yang melakukan kecurangan.  

Ketiga, kecurangan dalam menuliskan hasil penghitungan suara plano alias C1 plano dengan penulisan hasil pada formulir C1. Celahnya jika petugas KPPS mengajak atau membolehkan saksi partai membantu menuliskan rekapitulasi penghitungan suara. Kecurangan semacam ini tidak mungkin terjadi hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan atas persekongkolan petugas KKPS dengan para saksi yang juga dibiarkan oleh Pengawas TPS (PTPS). Dengan kata lain kecurangan semacam ini dilakukan secara kolektif atau jamaah. Sebagian besar kasus semacam ini tidak melulu dilakukan oleh oknum tertentu secara disengaja atau direncanakan, melainkan kekeliruan akibat lelah atau motif hendak mempercepat penghitungan suara.

Keempat, kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan entry data biasanya dilakukan atau dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Entry data berpatokan pada formulir C1 dan membuka formulir C2. Entry data oleh PPS ada yang dilakukan secara computerized namun ada juga yang manual. Modusnya melalui kerja sama antara KPPS dengan PPS. Lalu anggota PPS menyiapkan formulir C2 pengganti yang sesuai dengan formulir C1 yang telah dicurangi dari TPS. Contoh konkritnya, petugas entry data memasukkan angka yang tidak sebagaimana fakta yang tertera dalam rekapitulasi penghitungan suara di C1. Misalnya, tertulis 235 diubah menjadi 253. Jika jumlah TPS yang dicurangi cukup banyak jumlahhnya, secara kumulatif hasil akhir rekapitulasi di PPK bisa sangat signifikan.

Kelima, kecurangan dikontribusi oleh partai, terutama caleg yang kalah dalam Pemilu, atau caleg yang perolehan suaranya terpaut jauh dibandingkan dengan kompetitornya sesama caleg. Akan makin potensial lagi manakala selisih perolehan suaranya sangat tipis. Oleh karena itu, caleg yang perolehan suaranya unggul terpaut tipis dengan kompetitor dari internalnya harus intens mengawal rekapitulasi perolehan suara di PPK. Tapi adakalanya hal ini hasil kompromi antara caleg di internal partai yang masih berpeluang beroleh kursi dengan yang sama sekali tidak berpeluang. Caleg yang berpeluang meminta caleg yang tidak lagi berpeluang agar suaranya diberikan atau dikonversi ke caleg yang masih berpeluang. Pelanggaran ini hanya akan terjadi, jika melibatkan seluruh unsur Penyelenggara Pemilu, yakni: pihak PPK, PPS dan KPPS. Usaha semacam ini berpeluang menuai hasil ketika rekapitulasi suara di tingkat TPS/KPPS dan PPK. Sedangkan pada kegiatan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sulit berhasil karena perolehan suara sudah banyak diketahui publik dan sudah tergambar secara jelas perolehan suara/kursi partai atau caleg.

Langkah Antisipasi

Antisipasi menurut Guru Besar Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta Irwanto (2019) adalah sikap dan tindakan manusia untuk mempersiapkan tanggapan terhadap situasi yang belum terjadi berdasarkan bukti-bukti atau observasi saat ini. Antisipasi dilakukan dengan sejumlah langkah, diantaranya: pertama, Penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP  harus menjaga dan memelihara profesionalitas, integritas, independensi dan netralitasnya.  Hal tersebut harus ditunjukkan dalam segala kebijakan, pengaturan, keputusan, ucapan serta  tindakan yang dilakukannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka sulit bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi, mencegah atau menindak pelaku pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019.

Kedua, tugas Penyelenggara Pemilu di Pemilu 2019 memang berat. Selain harus melakukan tugas pokok yakni: menyelenggarakan Pemilu bagi KPU, bagi Bawaslu harus mampu  mendeteksi dan mencegahnya (detecting and deterring) segala potensi kecurangan, baik yang sistematis/by design atau accidental di semua tingkatan kegiatan penghitungan suara, termasuk terhadap aktor-aktor yang berpotensi melakukan kecurangan.  Harus diingat bahwa Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, tidak bekerja di ruang hampa, melainkan di alam nyata. Karenanya, kemampuan untuk mendeteksi potensi kerawanan dan kecurangan secara detail dan mencegahnya secara empirik, sangat penting. Jika kecurangan Pemilu sudah mewujud menjadi suatu kenyataan,  maka yang berbicara adalah penindakan dan penegakan hukum oleh jajaran Bawaslu.

Ketiga, Pemilu 2019 penuh tantangan dan kompleks. Segala pelanggaran dan kecurangan bisa terjadi dan berpangkal dari aktivitas yang sudah dapat diprediksi, namun juga yang di luar prediksi (unpredictabel).  Oleh karena itu, seperti diingatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Penyelenggara Pemilu harus mampu menerapkan manajemen krisis untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dengan baik. Di era teknologi informasi digital ini, bisa saja terjadi kejahatan yang tujuannya menggagalkan Pemilu, seperti melakukan pembobolan dan pengrusakan terhadap sistem informasi KPU. Termasuk potensi gangguan keamanan terhadap hasil Pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak kalah dalam Pemilu.

Keempat, ikhtiar mengatasi kecurangan Pemilu tidak cukup hanya dilakukan Penyelenggara Pemilu, melainkan harus dilakukan dan didukung seluruh partai politik peserta Pemilu, kandidat dan tim kampanye dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan menjadikannya sebagai isu dan musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi secara massif.  Bahkan jika perlu partai politik membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Gugus Tugas mengatasi kecurangan Pemilu yang diterjunkan ke seluruh titik-titik krusial terjadinya potensi kecurangan Pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Diatas itu semua, Netralitas TNI/Polri/birokrasi dalam menekan dan mengeleminir potensi maupun realitas kecurangan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019, sangat strategis dan besar peran dan pengaruhnya guna mewujudkan Pemilu 2019 yang berintegritas.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

Image

News

Rektor Asing dan Mental Inlander

Image

News

Kolom

Megawati Centris dan Tantangan PDI-P

Image

News

Kolom

Pemindahan Ibukota: Perspektif Lain

Image

News

Kolom

Keharusan Perombakan Kepemimpinan PPP

Image

News

Kolom

Variable Aneh di Pertemuan Elit

Image

News

Kolom

Format Baru Munas Golkar

Image

News

Kolom

Tafsir Pertemuan Megawati-Prabowo

Image

News

Kolom

Evaluasi Kinerja Partai Politik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sebanyak 308 Bangunan Sekolah Rusak Berat di Karawang

Anggaran yang tersedia sangat terbatas, tidak cukup untuk memperbaiki semua sekolah rusak.

Image
News

Kabut Asap Akibat Karhutla, Jarak Pandang di Jambi Sampai 1.200 Meter

Jarak pandang saat ini di bawah 3.000 meter atau tiga KM itu sangat berisiko bagi penerbangan.

Image
News

Ipda Erwin Yudha Masih Dirawat Intensif Akibat Luka Bakar

Ipda Erwin Yudha Wildani masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk memulihkan luka bakar yang dialaminya.

Image
News

Kebakaran Lahan di Bukit Pandanan Lombok Utara, Api Sulit Dipadamkan

Dua unit mobil water canon milik Kepolisian Daerah NTB juga dikerahkan untuk membantu upaya pemadaman api.

Image
News
HUT Ke-74 RI

Semarakkan HUT RI, Sentul City Gelar Pesta Rakyat

Banyak hadiah lomba menarik.

Image
News

Sebanyak 36 Rumah Warga di Aceh Barat Rusak Akibat Angin Kencang

Dari total 36 unit rumah yang rusak ini, sebanyak 22 unit rumah warga rusak ringan dan sisanya sebanyak 14 unit rumah rusak parah.

Image
News

Suropati Syndicate: Kemerdekaan Digital Syarat Penting Kedaulatan Ekonomi Negara

Namun demikian, ia menilai, sejauh ini regulasi terkait perkembangan industri digital di Indonesia belum optimal.

Image
News

Polda Akan Pelajari Oknum Anggota yang Intimidasi Wartawan Saat Liput Aksi Buruh

Saat ini belum ada laporan secara resmi. Nanti kalau ada kita lihat dan pelajari dulu.

Image
News

Kapolri Berikan Kenaikan Pangkat Kepada Anggota Polisi Wonokromo yang Terluka

Anggota yang terluka sudah diberikan perawatan dan saya sampaikan untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka.

Image
News

Setara Institute Sarankan MK Merevisi Hukum Beracaranya

"Artinya terkait dengan batasan waktu beracara yang berjarak rapat pemusyawaratan hakim dengan pembacaan pleno"

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Presiden Jokowi Tanya Alasan Rangga yang Gugup di Hadapan Tiang Bendera

  2. Sebaiknya DPR Beri Kesempatan Publik Mempersoalkan Apa Urgensi Ibu Kota Pindah

  3. Lagi Heboh Video UAS Soal Salib, Tengku Zul Beri Dukungan

  4. Hugo Lloris: Saya Pikir Itu Gol

  5. Paranormal: Kesalahan Kasus Abdul Somad Justru Dipenyebar Kontennya

  6. Menang Gugatan, Pimpinan KPK Diperintahkan Kembalikan Posisi Jabatan Pegawainya sebelum Dimutasi

  7. Hal-hal Kecil Ini Mampu ‘Hidupkan’ Pasanganmu

  8. Klarifikasi Soal Salib, UAS: Saya Tidak Akan Takut karena Saya Tidak Bersalah

  9. Menahan Diri untuk Berkomentar Soal Ustadz Abdul Somad dan Jin Kafir

  10. Agar Tak Jadi Fitnah, Mahfud MD Buka Saja Orang Arab yang Mendanai Ajaran Radikal

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

4 Fakta Laksamana Muda Maeda Tadashi, Perwira Jepang yang Bantu Kemerdekaan Indonesia

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI