image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI dan Kaprodi KPI PTIQ

Antisipasi Kecurangan Pemilu 2019

Image

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) bersama seluruh Anggota KPU serta Bawaslu saat menggelar rapat pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden (capres) dan debat calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018). KPU menentukan kelompok televisi yang akan menyiarkan debat tersebut menjadi lima kelompok. Dalam pengundian dan penentuan hak siar ini juga dihadiri oleh masing-masing Pemimpin Redaksi/News Manager Media Elektronik Nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Selain itu, penetapan hak siar ini juga dihadiri oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kecurangan Pemilu (election fraud) adalah gangguan ilegal terhadap proses pemilihan. Aksi kecurangan cenderung mempengaruhi penghitungan suara untuk memproduksi hasil Pemilu yang diinginkan, apakah dengan meningkatkan bagian suara dari kandidat yang disukai, menekan bagian suara dari kandidat yang bersaing, atau keduanya. Termasuk dengan cara membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau surat kuasa dan penghancuran atau pembatalan surat suara.

Kecurangan Pemilu merupakan fenomena global. Di Amerika Serikat, jajak pendapat Washington Post-ABC News September 2016 menemukan 46 persen pemilih terdaftar percaya bahwa election fraud sering terjadi. Potensi kecurangan Pemilu di Indonesia dalam berbagai varian dan skalanya cukup besar dan karenanya harus dicermati dan diantisipasi.

Menurut mantan Ketua Mahfud MD, hal ini disebabkan karena demokrasi Indonesia sudah sangat rusak. Dalam pantauannya, selama ini sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak ada yang lepas dari kecurangan, termasuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Kecurangan itu baik politik uang, pemalsuan suara dan kekerasan. Kecurangan itu juga terlihat dari jumlah suara di suatu daerah. Akan tetapi, kecurangan ini sudah dianggap lumrah dan tidak signifikan. Pilkada atau Pemilu tidak akan pernah usai jika harus menunggu bersih dari kecurangan.

baca juga:

Menurut Fabrice Lehoucq (2003), seperti dikutip Mudiyati Rahmatunnisa, ada banyak cara bisa dilakukan untuk memanipulasi suara, mulai dari pelanggaran prosedural (procedural violations) sampai kepada tekanan dan paksaan atau pencurian kotak suara pada saat hari pencoblosan. Dijelaskannya, penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam Pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya civil society organizations (social differentiation); angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literacy warga sehingga lemah kapabilitasnya untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk sistem Pemilu proprortional representation yang memberikan peluang partai politik untuk melakukan pelanggaran. 

Sementara Ramlan Surbakti (2011) berpandangan, godaan untuk memenangkan kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum sangatlah tinggi karena yang dipertaruhkan sangat tinggi. Tidak saja dana, tenaga, dan waktu, Pemilu juga merupakan pertaruhan ideologi, harga diri, dan kepentingan pendukung. Peserta atau calon yang tidak mampu menahan godaan seperti ini hendak menentukan hasil Pemilu sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Apabila praktik kecurangan (seperti jual-beli suara, intimidasi dan paksaan, serta manipulasi) cukup banyak terjadi, legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu akan dipertanyakan. Penyelenggaraan Pemilu tanpa integritas seperti ini niscaya akan mencederai asas-asas Pemilu yang demokratik.

Jenis hingga Fakta

Secara kategoris, kecurangan Pemilu bisa dibagi kepada dua jenis, yakni: pertama,  kecurangan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan kedua yang bukan TSM.  UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Pasal 135A mengartikan, yang dimaksud “terstruktur”  adalah kecurangan yang dilakukan secara struktural. Baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara bersama-sama. Yang dimaksud “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, dan rapi. Yang dimaksud “massif” adalah dampak pelanggaran luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Sedangkan kecurangan yang bukan TSM tidak sebagaimana dimaksud UU No. 10 tahun 2016 Pasal 135A

Prilaku curang di Pemilu bisa dilakukan secara by design, atau melalui perencanaan matang dari awal (hulu) hingga akhir (hilir). Yakni:  dari kegiatan yang berhubungan dengan pendataan penduduk dan pengelolaan data pemilih serta pengelolaan dan distribusi logistik, khususnya surat suara. Ending atau ujungnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, yakni: memperoleh suara signifikan di Pemilu/Pilkada. Kecurangan bisa juga dilakukan secara by accidental atau dilakukan seketika itu juga, terutama dengan mengambul fokus pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Namun tujuannya sama, yakni: beroleh suara di Pemilu dengan cara-cara curang.

Dari sisi pelaku, bisa dilakukan oleh siapa atau kelompok mana saja. Baik kecurangan by design maupun by accidental, jarang berdiri sendiri.  Dalam banyak kasus, kecurangan Pemilu melibatkan tiga aktor penting, yakni: Penyelenggara Pemilu (oknum jajaran KPU atau Bawaslu) dan partai politik/calon legislatif (caleg)/tim sukses, baik langsung maupun melalui tidak langsung. Hipotesis ini mudah dipahami karena tidak mungkin oknum jajaran Penyelenggara Pemilu melakukan kecurangan jika tidak diendorse, oleh pihak yang memesannya (parpol, caleg atau tim sukses). Kecurangan kolektif ini lebih berpeluang berhasil, sedangkan kecurangan yang dilakukan secara individual (misalnya hanya inisiatif caleg) lebih banyak gagalnya. Baik kecurangan secara by design atau by accidental, nyrais tidak ada yang gratis. Di dalamnya ada unsur vote buying dan  vote trading.

Kecurangan Pemilu harus dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya belum terjadi atau potensi, tetapi bisa juga sebagai sesuatu telah terjadi, nyata atau manifest. Sebagai suatu potensi, hal tersebut logis saja dilontarkan sepanjang tidak dimaksudkan untuk menjust atau memvonis invidu atau kelompok manapun telah terjadi kecurangan. Melainkan lebih ditujukan untuk menarik perhatian dan peringatan (warning). Misalnya, adanya DP4 tidak clear, 31 juta data pemilih belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap,  data invalid, data ganda, Information technology (IT) KPU bermasalah, ribuan e-KTP berceceran dan sebagainya akan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan. Hal ini tujuannya sebaga peringatan dini, meskipun bisa saja hal tersebut diungkapkan sebagai bentuk kecurigaan berkelebihan atau politisasi.

Tetapi sebagai fakta atau realitas, kecurangan Pemilu tidak bisa dikira-kira, melainkan harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang terbuka dan fair. Sebagai contoh untuk membuktikan, apakah seorang calon legislatif telah melakukan politik uang harus dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan jika memenuhi syarat formil dan material diteruskan dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Untuk membuktikan, apakah seorang Penyelenggara Pemilu melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu harus disidangkan dan diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, harus melalui persidangan Mahkamah Konstitusi. Jika sudah diputus institusi penegakan hukum, bukan lagi potensi, melainkan sebagai suatu fakta persidangan—meskipun bisa saja orang berbeda pandangan dengan hasil putusan pengadilan.

Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

Modus-modus kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara antara lain: pertama, memanfaatkan kemungkinan lamanya waktu dalam penghitungan suara di Pemilu 2019. Hal ini sebagai dampak dari  penggabungan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Anggota DPR, DPD dan DPRD, banyaknya partai politik (16 partai) peserta Pemilu, banyaknya calon legislatif (caleg), banyaknya jenis surat suara (ada lima) untuk Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi) dan membengkaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 809.500 atau sekitar dua kali lipat dari Pemilu 2014. Selain  berdampak pada lamanya kegiatan penghitungan suara  (bisa lebih dari satu hari), juga berpotensi kepada terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan kelengahan dan keletihan petugas KPPS.

Kedua, memanfaatkan sisa surat suara tidak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dipesan oleh oknum partai politik tertentu untuk diberikan atau untuk kepentingan tertentu pula. Akibatnya, perolehan suara kubu tersebut bisa menggelembung, sedang kubu lainnya mengempis. Penyebabnya bisa berasal dari pertarungan antar partai politik dan internal caleg, namun bisa juga diinisiasi  oleh caleg yang suaranya terpaut jauh dari sangat terdekatnya.  Kecurangan berpeluang terjadi terutama pada TPS yang tidak terdapat saksi partai dan pemantau Pemilu. Kalaupun ada, saksi tersebut sudah ‘diamankan’ oleh pihak yang melakukan kecurangan.  

Ketiga, kecurangan dalam menuliskan hasil penghitungan suara plano alias C1 plano dengan penulisan hasil pada formulir C1. Celahnya jika petugas KPPS mengajak atau membolehkan saksi partai membantu menuliskan rekapitulasi penghitungan suara. Kecurangan semacam ini tidak mungkin terjadi hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan atas persekongkolan petugas KKPS dengan para saksi yang juga dibiarkan oleh Pengawas TPS (PTPS). Dengan kata lain kecurangan semacam ini dilakukan secara kolektif atau jamaah. Sebagian besar kasus semacam ini tidak melulu dilakukan oleh oknum tertentu secara disengaja atau direncanakan, melainkan kekeliruan akibat lelah atau motif hendak mempercepat penghitungan suara.

Keempat, kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan entry data biasanya dilakukan atau dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Entry data berpatokan pada formulir C1 dan membuka formulir C2. Entry data oleh PPS ada yang dilakukan secara computerized namun ada juga yang manual. Modusnya melalui kerja sama antara KPPS dengan PPS. Lalu anggota PPS menyiapkan formulir C2 pengganti yang sesuai dengan formulir C1 yang telah dicurangi dari TPS. Contoh konkritnya, petugas entry data memasukkan angka yang tidak sebagaimana fakta yang tertera dalam rekapitulasi penghitungan suara di C1. Misalnya, tertulis 235 diubah menjadi 253. Jika jumlah TPS yang dicurangi cukup banyak jumlahhnya, secara kumulatif hasil akhir rekapitulasi di PPK bisa sangat signifikan.

Kelima, kecurangan dikontribusi oleh partai, terutama caleg yang kalah dalam Pemilu, atau caleg yang perolehan suaranya terpaut jauh dibandingkan dengan kompetitornya sesama caleg. Akan makin potensial lagi manakala selisih perolehan suaranya sangat tipis. Oleh karena itu, caleg yang perolehan suaranya unggul terpaut tipis dengan kompetitor dari internalnya harus intens mengawal rekapitulasi perolehan suara di PPK. Tapi adakalanya hal ini hasil kompromi antara caleg di internal partai yang masih berpeluang beroleh kursi dengan yang sama sekali tidak berpeluang. Caleg yang berpeluang meminta caleg yang tidak lagi berpeluang agar suaranya diberikan atau dikonversi ke caleg yang masih berpeluang. Pelanggaran ini hanya akan terjadi, jika melibatkan seluruh unsur Penyelenggara Pemilu, yakni: pihak PPK, PPS dan KPPS. Usaha semacam ini berpeluang menuai hasil ketika rekapitulasi suara di tingkat TPS/KPPS dan PPK. Sedangkan pada kegiatan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sulit berhasil karena perolehan suara sudah banyak diketahui publik dan sudah tergambar secara jelas perolehan suara/kursi partai atau caleg.

Langkah Antisipasi

Antisipasi menurut Guru Besar Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta Irwanto (2019) adalah sikap dan tindakan manusia untuk mempersiapkan tanggapan terhadap situasi yang belum terjadi berdasarkan bukti-bukti atau observasi saat ini. Antisipasi dilakukan dengan sejumlah langkah, diantaranya: pertama, Penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP  harus menjaga dan memelihara profesionalitas, integritas, independensi dan netralitasnya.  Hal tersebut harus ditunjukkan dalam segala kebijakan, pengaturan, keputusan, ucapan serta  tindakan yang dilakukannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka sulit bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi, mencegah atau menindak pelaku pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019.

Kedua, tugas Penyelenggara Pemilu di Pemilu 2019 memang berat. Selain harus melakukan tugas pokok yakni: menyelenggarakan Pemilu bagi KPU, bagi Bawaslu harus mampu  mendeteksi dan mencegahnya (detecting and deterring) segala potensi kecurangan, baik yang sistematis/by design atau accidental di semua tingkatan kegiatan penghitungan suara, termasuk terhadap aktor-aktor yang berpotensi melakukan kecurangan.  Harus diingat bahwa Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, tidak bekerja di ruang hampa, melainkan di alam nyata. Karenanya, kemampuan untuk mendeteksi potensi kerawanan dan kecurangan secara detail dan mencegahnya secara empirik, sangat penting. Jika kecurangan Pemilu sudah mewujud menjadi suatu kenyataan,  maka yang berbicara adalah penindakan dan penegakan hukum oleh jajaran Bawaslu.

Ketiga, Pemilu 2019 penuh tantangan dan kompleks. Segala pelanggaran dan kecurangan bisa terjadi dan berpangkal dari aktivitas yang sudah dapat diprediksi, namun juga yang di luar prediksi (unpredictabel).  Oleh karena itu, seperti diingatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Penyelenggara Pemilu harus mampu menerapkan manajemen krisis untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dengan baik. Di era teknologi informasi digital ini, bisa saja terjadi kejahatan yang tujuannya menggagalkan Pemilu, seperti melakukan pembobolan dan pengrusakan terhadap sistem informasi KPU. Termasuk potensi gangguan keamanan terhadap hasil Pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak kalah dalam Pemilu.

Keempat, ikhtiar mengatasi kecurangan Pemilu tidak cukup hanya dilakukan Penyelenggara Pemilu, melainkan harus dilakukan dan didukung seluruh partai politik peserta Pemilu, kandidat dan tim kampanye dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan menjadikannya sebagai isu dan musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi secara massif.  Bahkan jika perlu partai politik membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Gugus Tugas mengatasi kecurangan Pemilu yang diterjunkan ke seluruh titik-titik krusial terjadinya potensi kecurangan Pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Diatas itu semua, Netralitas TNI/Polri/birokrasi dalam menekan dan mengeleminir potensi maupun realitas kecurangan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019, sangat strategis dan besar peran dan pengaruhnya guna mewujudkan Pemilu 2019 yang berintegritas.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

Ekonomi

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

Image

News

Jurus Baru Penyelamatan Data Pemilih

Image

News

Kolom

Jebakan Demokrasi

Image

News

Kolom

Hantu Debat Perdana

Image

News

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Image

News

Hoaks Tsunami di Sibolga, Antara Kepanikan dan Peluang yang Mempersatukan

Image

News

Republik Darurat Hoaks

Image

News

Sesat Pikir Calon Wakil Rakyat

Image

News

Media Massa dan Pemilu 2019

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Terjadi Lagi, Miras Oplosan Tewaskan 99 Orang di India

Beberapa wanita turut menjadi korban dari miras oplosan tersebut

Image
News

Panglima TNI Tinjau Karhutla di Riau

Dia meminta agar ada penambahan personel TNI untuk membantu pemadaman dan perlengkapan yang lebih mumpuni.

Image
News

PUPR: Pembangunan Tanggul Rob Pekalongan Selesai Desember

"Secara keseluruhan pengerjaan tanggul ini sudah 60 persen,"

Image
News

Kapolda: 7 Saksi Diperiksa Terkait Kebakaran Kapal di Muara Baru

Dijelaskannya bahwa saat ini belum ada penetapan tersangka, karena saksi-saksi masih diperiksa.

Image
News

Mendikbud Siap Fasilitasi Infrastruktur Pendidikan di Pandeglang

"Kita optimistis ke depan mutu pendidikan di Pandeglang menjadi lebih baik,"

Image
News

Ganjar Ajak Lima Difabel Ikuti Program Sehari Bersama Gubernur

Kali ini Ganjar mengajak lima penyandang disabilitas yang tunadaksa, tunarungu, dan tunawicara untuk mengikuti kegiatannya selama sehariaan

Image
News

Wapres JK Ceritakan Pengalaman Kerja Empat Tahun Dengan Jokowi

"Belum pernah satu kali pun kami bicara secara pribadi bicara tentang proyek. Belum pernah,"

Image
News

Polri Beri Perhatian Khusus Laporan Jurnalis Munajat 212

Kasus dugaan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oknum organisasi masyarakat itu kini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Image
News

Zulkifli Hasan Siap Menjamin Penangguhan Penahanan Dhani

"Kalau penangguhan penahanan itu kemungkinan dilakukan, kami siap untuk membantu,"

Image
News

Pakar: Suami Pembunuh Istri dan Anak Bisa Dipidana Mati

"Pemberian hukuman mati selain menimbulkan efek jera, hukuman mati juga mencegah terulangnya tindakan kejahatan yang sama,"

trending topics

terpopuler

  1. Massa Aksi GNPF MUI Medan Bentangkan Spanduk 'Copot Kapolda Sumut'

  2. Intip Cara Berpakaian Kerajaan Inggris Ketika Sedang Tak Bertugas

  3. Ormas Islam di Sumut Ikrarkan Kawal Ulama dan Pemilu 2019

  4. Selalu Saling Dukung, 10 Potret Mesra Sudirman Said dan Istri

  5. Ramah Tamah Bersama Ribuan Pengusaha Tionghoa, Prabowo Tegaskan Komitmen Berpihak pada Semua Etnis

  6. Pangeran Arab Saudi Bela China Soal Kamp Penahanan Muslim Uyghur

  7. Lasty Annisa Ditangkap Polisi, Begini Kata Pengacara Lyra Virna

  8. Dituding Politisasi Orang Sakit, Addie ke Warganet: Hidupmu Penuh Kebencian

  9. Prabowo Bersama Kroninya Nekat Curi Baterai BTS di Apartemen Thamrin Residence

  10. Timses Jokowi: Bukan Fanatisme Agama, Neno Warisman Sedang Dijerat Fanatisme Politik

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Mengenal Polling Palsu Pemilu

Image
Ujang Komarudin

Saling Serang Pasca Debat

Image
Ilham M. Wijaya

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Panggung Debat Kedua Milik Jokowi

Wawancara

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Image
Iptek

Debat Pilpres 2019

Ahmad Agus Setiawan: ‘Milenial Lebih Cepat Beradaptasi pada Sisi-sisi Tertentu, Terutama Digital’

Image
Hiburan

Cerita Egy Fedly Saat Pandangan Pertama Menjemput Jodoh

Sosok

Image
Ekonomi

Caleg Milenial yang Terdompleng Latar Belakang Keluarganya, Siapa Saja Mereka?

Image
News

Mertua Idaman, 8 Potret Keakraban Aburizal Bakrie dengan Menantu

Image
News

Selalu Saling Dukung, 10 Potret Mesra Sudirman Said dan Istri