image
Login / Sign Up

Bambang Soesatyo Minta KPK Beri Waktu Terkait LHKPN DPR

Khalishah Salsabila

Image

Ketua DPR Bambang Soesatyo (berdiri), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Refleksi Akhir Tahun dan Tahun Politik 2019 di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2018). Dalam refleksi akhir tahun ini pimpinan parlemen mengajak masyarakat, maupun seluruh media massa bersama-sama dalam tiga hingga empat bulan ke depan bisa betul-betul hadir dengan suasana perdamaian dan persahabatan, serta mewujudkan friendly competition. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi waktu kepada anggotanya yang belum membeuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga anti rasuah itu.

"Ya sekarang kita kerja berapa lama sejak tahun baru? kan ini tanggal 15. Kasihlah waktu untuk selesai reses tahun baru untuk kejar target legislasi, kerja-kerja DPR," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, para anggota yang belum melaporkan hasil kekayaannya pada KPK itu, karena ia tidak merasakan kenaikan aset dari tahun sebelumnya.

"Mungkin beberapa orang merasa dalam setahun tidak ada penambahan aset," ujarnya.

Namun demikian, Bamsoet mengira bahwa untuk tahun ini justru yang ia ketahui LHKPN DPR tidak serendah yang disampaikan KPK 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

"Yang saya ketahui LHKPN DPR itu sangat bagus bahkan hanya tinggal beberapa anggota saja, dalam hitungan jari yang belum melapor," terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tingkat persetujuan LHKPN Tahun 2018 di DPR hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memandang, temuan ini mengejutkan. Sebab, saat pelaporan LHKPN dilakukan secara manual, tingkat persetujuan di DPR cukup tinggi. Namun, saat pelaporan sudah elektronik, tingkat persetujuan menjadi rendah.[]


baca juga:

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Hasil Penyidikan Polisi Harus Umumkan Nama Pelaku Penyerangan Novel

Image

News

Munas Golkar

Dapat Restu Jokowi dan Habibie, Bamsoet Diyakini Mampu Buat Golkar Makin Kompak

Image

News

Semua Anggota DPR Setuju Sembilan Anggota KPI Periode 2019-2022

Image

News

Dipindah dari Gunung Sindur Kembali ke Sukamiskin, Ini yang Dilakukan Setnov Selama di Lapas

Image

News

Setya Novanto Dipindahkan Kembali ke Lapas Sukamiskin, Kok Bisa?

Image

Ekonomi

Pemerintah Catat Defisit APBN Semester I 2019 Sebesar Rp135,75 Triliun

Image

Ekonomi

DPR Permasalahkan Harga Avtur Penyebab Mahalnya Tiket Pesawat

Image

Ekonomi

Terungkap Ini Alasan Pemerintah Belum Siap Bangun PLTN Nuklir

Image

News

WALHI Minta Jokowi Tarik Diri dari Pembahasan RUU Pertanahan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Manipulasi Suara Caleg DPRD, 10 PPK Koja dan Cilincing Didakwa Pasal Berlapis

10 PPK didakwa Pasal 532 dan Pasal 505 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Image
News

Rayakan Ulang Tahun Sang Ibu, Atiqah Hasiholan Bawakan Tumpeng dan Rencanakan Rilis Buku

Atiqah mengaku, dalam waktu dekat, dirinya akan meluncurkan buku sang ibu sebagai kado ulang tahun

Image
News

Kasus BLBI, Sjamsul Nursalim Terungkap Tak Layak Dapat RnD

Penyidikan atas dugaan korupsi BLBI untuk tersangka Sjamsul dan Itjih bakal terus berlanjut.

Image
News

Mendagri: 74 Tahun Indonesia Merdeka, Masih ada Ormas yang Menolak Pancasila

"Menjadi tantangan kita bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini," kata Tjahjo,

Image
News

Balasan Nasdem ke PSI Soal Dugaan Politik Uang Cawagub: Kampanye Sudah Usai, Tidak Usah Menggurui KPK

"Saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye," ujar Bestari

Image
News

Meski Negativ Narkoba dan Alkohol, Pemilik Rubicon Terancam Kurungan Satu Tahun Penjara

Selain terancam penjara, Pramugraha juga dikenakan denda sebesar Rp1.000.000

Image
News

Hasil Penyidikan Polisi Harus Umumkan Nama Pelaku Penyerangan Novel

Bukan lagi rekomendasi.

Image
News

30 Kg Jaringan Malaysia Ternyata Berasa Dari Myanmar

Menurut dia pola pengiriman barang bukti masih sama yaitu melalui jalur perairan Sumatera dan masuk ke Dumai

Image
News

WALHI: Pidato Jokowi Ancaman Bagi Aktivis Lingkungan

Kekerasan terhadap aktivis lingkungan akan sering terjadi.

Image
News

Belum Kantongi Syarat Perpanjangan SKT, Mulai Rekomendasi Kementerian Agama hingga AD/ART

Dari 20 syarat, masih ada 10 syarat yang belum dilengkapi FPI.

trending topics

terpopuler

  1. Polri Tak Tangani Dugaan Truk TNI yang Angkut WN China

  2. Mendekam Dalam Penjara, Rey Utami Satu Sel dengan Ratna Sarumpaet

  3. 6 Fakta Menarik Saleha, Ratu Brunei Darussalam yang Kerap Tampil Mewah

  4. Albiner Sitompul Masuk Bursa Calon Menteri Jokowi

  5. Jarang Tersorot, 5 Fakta Menarik Anak Putin Katerina Tikhonova yang Jadi Ilmuwan

  6. Perubahan di Diri Salmafina, Sunan Kalijaga Yakin Hasil Doktrin Temannya

  7. KPPU Mengendus Adanya Indikasi Kartel pada Bisnis OVO

  8. Menggagas Skenario Perang di Ibu Kota Baru Agar Memusingkan Musuh

  9. Pemkot Bandung Bicara Soal Kondisi Mengenaskan Stadion GBLA

  10. Dua Minggu Minggat, Sunan Kalijaga Temukan Salmafina Dalam Keadaan Sehat

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Image
Hasan Aoni

Puzzle Kehidupan Puisi Tiyo

Image
UJANG KOMARUDIN

Bagi-bagi Jatah Menteri

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik