image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI dan Dosen Fakultas Dakwah PTIQ

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Image

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) bersama seluruh Anggota KPU serta Bawaslu saat menggelar rapat pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden (capres) dan debat calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018). KPU menentukan kelompok televisi yang akan menyiarkan debat tersebut menjadi lima kelompok. Dalam pengundian dan penentuan hak siar ini juga dihadiri oleh masing-masing Pemimpin Redaksi/News Manager Media Elektronik Nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Selain itu, penetapan hak siar ini juga dihadiri oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Debat Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu Presiden 2019 sangat penting dan strategis. Karena debat Capres dapat menjadi ujian kapasitas dari para kandidat, instrument pendidikan politik yang mencerdaskan pemilih, mendongkrak partisipasi pemilih dan sebagainya.  Sayangnya, ekspektasi publik tersebut terancam buyar ketika KPU mendesain debat menjadi suatu apa yang diteorikan Erving Goffamen dalam “The Presentation of Self In Everyday Life” sebagai “Dramaturgi”. Atau bak panggung sandiwara dimana tokoh, alur pemain (tokoh) alur dan ending cerita sudah bisa diterka publik sehingga debat dikuatirkan berpotensi kurang greget dan kurang mendapat apresiasi publik.

Banyak faktor yang menyebabkan keraguan publik terhadap debat kali ini. Salah satunya berpangkal dari KPU, sebagainya organizernya. KPU disinyalir belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip Penyelenggara Pemilu yang oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 meliputi: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.  Tujuan prinsip tersebut, agar pengaturan Penyelenggaraan Pemilu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

KPU juga dianggap tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya dalam merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, dan sebagainya—secara profesional, transparan, akuntabel dan mandiri. Sebaliknya terkesan gagap dan ditengarai di bawah tekanan tim kampanye masing-masing Capres dan Cawapres. Padahal perencanaan, jadwal, pelaksanaan dan pengendalian debat menjadi domain tanggungjawab KPU.

baca juga:

Kehilangan Greget

Sorotan tajam terhadap KPU adalah ketika KPU membatalkan agenda penyampaian visi dan misi Capres dan Cawapres yang dijadwalkan 9  Januari 2019 dengan alasan karena tidak terjadi kesepakatan tim kampanye. Sebaliknya, menyerahkan kegiatan tersebut kepada tim kampanye. Padahal UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan, kampanye adalah penyampaian visi, misi dan program kampanye dan merupakan pendidikan politik yang harus digelar oleh KPU.  Dengan dibatalkannya kegiatan ini, artinya KPU tidak melaksanakan amanat UU dan jadwal yang sudah ditetapkannya.

Selain itu, debat Capres kali ini ditengarai berpeluang kehilangan greget karena makna debat diredusir seperti sekadar kegiatan paparan atau presentasi kandidat tentang tema debat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Adapun tema debat sesi pertama yang akan pada 17 Januari 2019 bertajuk  “HAM,  Pemberantasan Korupsi dan Terorisme”. Padahal debat sejatinya suatu arena ujian atas wawasan, pengetahuan dan kemampuan para kandidat. Di dalam debat, seyogianya terjadi apa yang dalam istilah tinju disebut ‘baku-pukul’ atau jual-beli ide atau program cerdas, kritis, dan tajam. Debat akan menarik disimak publik jika mengandung unsur keluarbiasaan (unusualness), kebaruan (novelty), kejutan (surprising) dan sebagainya dari pengisi debat.  

Debat kali ini sangat pantas dicurigai berlangsung monoton karena KPU menafsirkan metode debat sebagai bagian dari begitu banyak metode kampanye (UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 275) dengan cara membuat pengaturan dimana daftar pertanyaan yang disusun oleh panelis sudah dibocorkan jauh-jauh hari ke kandidat. Dengan cara demikian, maka Capres dan Cawapres dibantu oleh tim kampanye serta konsultan politiknya akan mempelajari dan menyiapkan sedemikian rupa jawabannya. Positifnya cara ini, membuat Capres dan Cawapres akan berpotensi sangat siap menghadapinya. Namun negatifnya, publik tidak mampu menilai tingkat kecerdasan, kemampuan dan responsivitas kandidat dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan secara mendadak.

Okelah moderator debat dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2017 teng Pemilu Pasal 277 ayat 4. Namun demikian, seyogianya KPU tetap memberikan ruang terbuka kepada moderator untuk secara lebih kreatif mengeksplorasi lebih jauh jawaban dari kandidat. Jika moderatar tidak bisa melakukan hal tersebut, dikuatirkan kegiatan debat benar-benar menjadi dramaturgi yang tidak menarik untuk ditonton. Padahal publik memerlukan jawaban cerdas, dan kayak terobosan. Dan itu hanya bisa diperoleh jika moderatornya kreatif dan inovatif, serta tidak sekadar modal cantik atau ganteng.

Dari jawaban Capres dan Cawapres di arena debat yang berbobot diharapkan dapat mempengaruhi preferensi, persepsi, opini dan  pilihan politik publik. Bukankah kita sering melontarkan pernyataan agar publik menjadi pemilih cerdas dan rasional yang menentukan pilihannya karena bersandarkan pada pengetahuan memadai tentang kapasitas dan kapabilitas  serta track record  Capres serta Cawapres? Untuk menjadikan pemilih yang cerdas, rasional dan berdaya syaratnya pemilih mendapat informasi yang lebih gamblang tentang Capres dan Cawapres. Bukan hanya kulitnya melainkan juga isi dan kedalamannya.

Jika debat tidak mampu memenuhi rasa keingintahuan publik, dikuatirkan  bukan hanya debat akan kehilangan greget dan kurang merangsang publik untuk menonton debat di televisi secara langsung. Yang paling parah dapat menggerogoti  partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Menjadi tidak sesuai dengan target yang dipatok oleh KPU, yakni: sebanyak 77,5 persen. Lebih dari itu, dengan meminjam pandangan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam “No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries” (1976), Pemilu  tidak mampu melahirkan pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara otonomi (autonomious) dan sukarela, dan bukan sekadar digerakkan (mobilized) dan terpaksa.

Seiring dengan keinginan bersama meningkatkan kualitas proses Pemilu. Seyogianya orientasi Penyelenggara Pemilu tidak hanya mengejar target partisipasi pemilih yang bersifat kuantitatif. Yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari partisipasi pemilih. Parameter kualitas pemilih sangat banyak. Diantaranya: selain cerdas dan rasional, pemilih juga mempunyai kemauan dan keberanian untuk tidak terlibat dengan berbagai pelanggaran Pemilu khususnya politik uang. Dan jika terjadi pelanggaran, bersedia  melaporkannya ke Pengawas Pemilu terdekat. Dalam kontek peningkatan kualitas partisipasi pemilih, Pengawas Pemilu semestinya berada di garda terdepan.

Delegitimasi dan Kepentingan Publik

Ketua KPU Arief Budiman secara jujur mengakui, gelaran debat yang didisainnya diupayakan menghindari agar tidak ada Capres yang dipermalukan di depan publik. Dalam kontek membangun etika politik bangsa yang berbasis Pancasila, sebenarnya pernyataan semacam ini bisa dipahami dan bahkan seyogianya didukung. Hanya saja, narasi politiknya tidak diplomatis dan tidak taktis. Apalagi di tengah suhu kontestasi politik yang makin meningkat tajam.

Maka menjadi logis pula jika pertanyaan Arief semacam itu menimbulkan reaksi beragam dan menjadi polemik tersendiri. Misalnya, muncul pernyataan: “siapa Capres dan Cawapres yang berpotensi dipermalukan”? Pernyataan Arief tersebut juga memunculkan spekulasi “seolah-olah ada Capres dan Cawapres yang dilindungi oleh KPU agar tidak dipermalukan di depan publik”. Pro kontra menyusul pernyataan pimpinan KPU tersebut sesungguhnya sangat wajar mengingat KPU adalah sebagai lembaga yang harus mandiri dan independen. Dengan pernyataan ada Capres dan Cawapres yang berpotensi dipermalukan jika debat dilakukan sedemikian rupa, orang mengira KPU telah berlaku partisan.

Lebih kontroversial tataka muncul pernyataan ada upaya delegitimasi terhadap KPU. Polemik dan kontra narasipun terhadap pernyataan semacam ini tidak terhindarkan dengan melibatkan berbagai elemen dan pendukung masing-masing. Misalnya dengan muncul ungkapan “sebenarnya siapa atau pihak mana yang melakukan delegitimasi”. Lalu muncul lagi narasi: “jika ada yang mendelegitimasi berarti ada yang melakukan legitimasi”. Bahkan ada yang menyebutkan, KPU menjadi penyebab munculnya delegitimasi, dan seterusnya. Pendek kata setiap muncul pertanyaan kontroversial akan menyulut kontroversi dan reaksi baru lainnya.

Jika kemudian KPU meredusir harapan publik yang demikian membuncah terhadap debat Capres dan Cawapres dengan menjadikannya hanya suatu kegiatan debat ala kadarnya atau seperti sebuah dramaturgi, berarti KPU lebih mendahulukan kepentingan elit dan mengorbankan eskpektasi dan kepentingan masyarakat/pemilih. Padahal sebagai Penyelenggara Pemilu, seharusnya KPU mampu bersikap profesional dan proporsional serta melayani publik. Bahkan andaikata KPU dihadapkan pilihan antara kepentingan elit politik dengan kepentingan publik, seyogianya KPU mampu memposisikan dirinya sebagai lembaga pelayan publik yang berkualitas dan lebih berpihak kepada kepentingan publik—sepanjang hal tersebut tidak bertabrakan dengan aturan perundangan.

Penurunan Kepercayaan

Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah KPU yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Mulai dari penyusunan PKPU yang tidak jarang bertentangan dengan UU diatasnya sehingga menimbulkan kontroversi dan menguras energi seperti mewajibkan mewajibkan parpol menginput persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berbasis website, pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif melalui PKPU yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung,  problem data pemilih sehingga mengakibatkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus mengalami penundaan beberapa kali hingga memunculkan nomenklatur DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang sebenarnya tidak ada dalam UU, kontroversi penetapan kotak suara berbahan kardus dan akomodasi orang disabilitas mental menjadi pemilih, dan lain sebagainya.

Teranyar adalah terkait dengan kegiatan debat yang direncanakan berlangsung lima termin. Ini baru satu termin saja sudah menimbulkan kontroversi.  Manakala KPU dalam sisa waktu yang sedikit ini, KPU tidak mampu mempersiapkan debat Capres dengan profesional dan menarik, berpotensi makin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. Trend tersebut sebenarnya sudah mulai terbaca.  Hal ini bisa disimak dari survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Survei Saiful Mujani Research and Conculting (SMRC) pada 14-20 Mei 2017, kepercayaan publik kepada KPU mencapai 80 persen sekaligus menjadi lembaga Negara terpecaya ke-4 di awah TNI, Presiden dan KPK. Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan publik kepada KPU mengalami penurunan.

Kemudian survei Koalisi Masyarakat Sipil (Perludem, ICW, SPD, Kode Initiatif) pada Maret-April 2018, satu tahun setelah dilantik menyimpulkan bahwa yang menyatakan sepakat Penyelenggara Pemilu  Periode 2017-2022 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan Penyelenggara Pemilu periode-periode sebelumnya berada pada tingkat yang rendah, yakni: KPU (39%), dan Bawaslu (70%). Survei public LSI-ICW yang dilaksanakan pada Oktober 2018 menempatkan, kepercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu di bawah angka 70%.

Trend terjadinya penurunan publik ini harus dijawab secara cerdas oleh KPU dengan langkah-langkah perbaikan kinerja. Kegiatan debat jilid pertama harus dijadikan sarana dan momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan cara mempersiapkan dan melakukan berbagai langkah agar debat berjalan secara berkualitas dan terpenting mampu memenuhi dahaga publik untuk mengetahui secara lebih gamblang putra-putra terbaik yang akan memimpin bangsa ini pada lima tahun mendatang. Publik sangat merindukan hal tersebut karena kampanye dengan cara blusukan, tatap muka, kegiatan sosial yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres dengan pendukungnya sebelum ini dianggap lebih terkesan pencitraan dan instan.

Sejumlah kalangan menilai, KPU periode ini bukan lemah dari sisi wawasan, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas dan sebagainya. Melainkan lebih karena kurang mampu dalam mengelola manajemen informasi dan strategi media serta kurang taktis dan efektif dalam memanfaatkan aliansi strategis yang sudah dibangunnya selama ini. Sehingga positioning KPU dalam pergulatan dan pertarungan di media cenderung kedodoran. Padahal dengan anggaran dan fasilitas memadai, sudah lebih dari cukup bagi KPU untuk dapat leading dalam mengelola arus informasi yang ada agar berpihak kepada KPU untuk mendukung berbagai kebijakan dan programnya. Setidak-tidaknya proporsional, obyektif, berimbang dan tidak terus menerus mendiskreditkan KPU.[]

           

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image

Ekonomi

Kolom

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Image

News

Kolom

Redefinisi Politik Emak-emak Paska Pemilu 2019

Image

News

Area Becek Sengketa Pileg 2019

Image

News

Kolom

Menanti Pertemuan Jokowi-Prabowo

Image

News

Politik Cinta

Image

News

Kolom

Menimbang Potret DPR 2019-2024

Image

News

Kolom

Deklarasi Kekalahan

Image

News

Kolom

Menguak Tabir Kerusuhan 21-22 Mei

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Bakesbanpol DKI Berjanji Perbaiki Fasilitas Pengungsi Pencari Suaka

Bakesbanpol Provinsi DKI Jakarta berjanji akan terus memperbaiki fasilitas serta sarana-prasarana pengungsian

Image
News
Haji 2019

Kemenag: Calon Haji Aceh 36,5 Persen Berusia 60 Tahun Berangkat 20 Juli

Sekitar 36,5 persen calon haji asal provinsi ini Aceh berusia 60 tahun lebih dijadwalkan bakal berangkat 20 Juli 2019.

Image
News

Dinsos DKI Berencana Adakan Belajar Bersama Anak Pengungsi Pencari Suaka

Para petugas Dinas Sosial DKI Jakarta berencana mengadakan belajar bersama untuk para anak pengungsi pencari suaka di Kalideres.

Image
News

Kemenag Ajak Umat Islam Salat Khusuf Saat Gerhana Bulan 17 Juli, Ini Tata Caranya

"Pelaksanaan shalat gerhana disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing," kata Muhammadiyah Amin.

Image
News

Hormati Pertemuan Jokowi-Prabowo, PKS Akan Tetap Dampingi Prabowo-Sandi

"Pertemuan tersebut sebenarnya menunjukkan sikap ksatria dari Prabowo, beliau selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara"

Image
News
Haji 2019

Dua Jemaah Haji Asal Surabaya dan Batam Meninggal di Madinah

Penyebab wafat Subli adalah hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah ke otak. Sementara Soeratno akibat gastritis dan dehidrask.

Image
News

Lanjutkan Proses Hukum Sjamsul Nursalim, Sikap KPK Dinilai Mengecewakan

Saat ini KPK berbalik mengklaim bahwa peran dan perbuatan SN dan IN berbeda dengan SAT.

Image
News

Polisi Indramayu Selamatkan 19 anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kapolres Indramayu AKBP Yoris M.Y Marzuki mengungkapkan, polisi mengetahui adanya TPPO tersebut berkat adanya laporan dari para orang tua.

Image
News

Ketua PA 212 Akan Berjuang Sekuat Tenaga Terlaksananya Ijtima Ulama ke-4 di Jakarta

Ijtima Ulama ke-4 siap digelar di Jakarta.

Image
News

Permunas Apresiasi Pidato Jokowi Sampaikan Agenda Lima Tahun Kedepan

Poin-poin fokus dari penyampaian agenda Indonesia selama lima tahun kedepan oleh jokowi perlu di apresiasi, didukung dan dikawal.

trending topics

terpopuler

  1. Inter Milan Buka Pramusim dengan Kemenangan

  2. Sindir Iuran untuk Habib Rizieq, Denny: Sisanya Banyak, Bisa Buat Beli Rubicon

  3. Pria Jepang Ini Jadikan Kekasihnya PSK untuk Bayar Utang dan Judi

  4. Istana Tak Main-main Pindahkan Ibu Kota Negara

  5. Jemaah Calon Haji Termuda Asal Asahan Seorang Mahasiswa SPN

  6. Paranormal Terawang Pidato Presiden Jokowi

  7. Viral, Potret Stadion GBLA Gedebage Tak Terawat yang Bikin Warganet Prihatin

  8. Roach: Thurman akan KO di Ronde Kesembilan

  9. Tak Ada Tabayyun ke Ulama Bertemu Jokowi, PA 212: Prabowo bukan Pemimpin Kami

  10. Raffi Ahmad Dibolehkan Nagita Slavina Menikah Lagi, Asalkan...

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Image
Hasan Aoni

Puzzle Kehidupan Puisi Tiyo

Image
UJANG KOMARUDIN

Bagi-bagi Jatah Menteri

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik