image
Login / Sign Up

Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Berikan Ruang TNI Aktif Jabat Kepala BNPB

Yohanes Antonius

Image

Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Letnan Jenderal Doni Monardo usai pelantikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Pelantikan Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi kepala BNPB berdasarkan surat keputusan presiden nomor 5/p Tahun 2019 menggantikan Laksaman Muda (Purn) Willem Rampangilei. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Penunjukan prajurit TNI aktif sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai tidak melanggar aturan karena ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat militer Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, saat menanggapi penunjukan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang baru menggantikan Laksda (Purn) Willem Rampangilei.

baca juga:

Edy mengungkapkan bahwa Perpres tersebut adalah hasil revisi dari Perpres Nomor 8 tahun 2008 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Perpres Nomor 1 tahun 2019 itu, salah satunya mengatur pelibatan Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK. Kalau itu melibatkan Kemenko Polhukam, TNI (aktif) bisa masuk. Ruangnya ada," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Edy menilai, jika ingin melihat secara jernih persoalan penunjukan Doni Monardo, maka harus dikaji secara komprehensif antara aturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni UU Penanggulangan Bencana dan UU tentang TNI.

"Dalam Perpres itu membuka ruang untuk pelibatan prajurit TNI. Jadi bukan di Undang-Undang TNI-nya (saja), tapi di penanggulangan bencana, itu ada. Di sana disebutkan ada unsur-unsur pelaksana BNPB," ujarnya.

Selain melihat aturan soal penanggulangan bencana, Edy mengatakan, penunjukan Doni Monardo juga harus melihat kepada peraturan soal administrasi prajurit TNI aktif.

"Kita cek lagi, di dalam PP Nomor 39 tentang Administrasi Prajurit TNI, itu dikatakan bahwa sudah dapat menduduki jabatan di instansi lain, yang ditetapkan dalam peraturan perundangan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Edy, tidak ada tumpang tindih ataupun tabrakan yang terjadi antara UU Penanggulangan Bencana dengan UU TNI.

"Jadi cantolannya adalah UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan konsisten dengan ini prajurit aktif TNI dapat menduduki 10 K/L termasuk search and rescue sebagaimana dinyatakan dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2," ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang baru untuk menggantikan Laksda (Purn) Willem Rampangilei. Langkah Jokowi itu pun sempat mendapat sorotan karena Doni Monardo masih aktif sebagai Perwira Tinggi TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas).

Pasalnya, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI memang melarang TNI aktif menduduki jabatan sipil yang tertuang dalan pasal 47 ayat 1. Sedangkan di dalam ayat 2, TNI aktif boleh menduduki jabatan sipil yang berada di Kemenko Polhukam, Kemenhan, BIN, Sandi Negara, Lemhanas, Sekretaris Militer Presiden, Dewan Pertahanan Nasional, Basarnas, BNN, dan MA.

BNPB sendiri merupakan lembaga yang tidak termasuk yang diperbolehkan oleh UU TNI tersebut karena berada di bawah Presiden langsung. Namun dengan adanya Perpres Nomor 1 Tahun 2019, BNPB berubah posisinya menjadi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan memiliki strata setingkat menteri. Sehingga, prajurit TNI aktif bisa menjabat Kepala BNPB tanpa pensiun terlebih dahulu dan tanpa melanggar aturan apapun.[]

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

Iptek

Kominfo Gelar Uji Coba Radio Komunikasi Kebencanaan

Image

Gaya Hidup

Bila Bencana Alam Terjadi, Sektor Pariwista Paling Merana

Image

Iptek

BMKG: Catatan Sejarah Jadi Modal Penting Antisipasi Bencana Alam

Image

Gaya Hidup

Bencana Melanda, Ini 3 Tahapan yang Dilakukan Kemenpar

Image

Iptek

BNPB: 1500 Sekolah Telah Jalankan Program Kebencanaan

Image

Iptek

Perlu Tahu, Ini Katalog Desa Rawan Bencana yang Dirilis BNPB

Image

Iptek

Adakan Edukasi Kebencanaan, BNPB Apresiasi Jakarta Humanity Festival 2019

Image

Iptek

BNPB: Aplikasi Mitigasi Belum Terlalu Efektif Di Lapangan

Image

Gaya Hidup

BNPB Minta Pembangunan Kawasan Wisata Perhatikan Peta Rawan Bencana

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mantan PM China Li Peng si Tukang Jagal Beijing Meninggal di Usia 90 Tahun

Dia juga dijuluki sebagai “Tukang Jagal Beijing” atas perannya dalam kekerasan di Lapangan Tiananmen terhadap para pengunjuk rasa pada 1989

Image
News

Keluarga Bule Australia Berhasil Lompat dari Mobil Sebelum Terjungkal ke Underpass

Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Image
News

RPTRA Rusak, Pemkot Jakpus Minta Warga Benahi Secara Swadaya

Yaya Mulyarso meminta masyarakat sekitar untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar kerusakan yang ada bisa segera diperbaiki

Image
News

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

"Saya kira Mas Ibas cocok (jadi Ketua MPR)," kata Herman usai menghadiri acara diskusi di Media Center, Gedung Nusantara III

Image
News

Jokowi Ingin Anak Muda Masuk Kabinet, Ma'ruf: Mereka Bekerja Cepat, Lebih Trengginas

Tapi Ma'ruf Amin tidak ikut campur dalam menyeleksi calon menteri.

Image
News

Besok, Polda Jatim Publikasikan Keberhasilan Penanganan Radikalisme

Ada beberapa kasus yang berhasil diungkap Polda Jatim namun belum pernah terekspose

Image
News

Adam dan Malik, Bayi Kembar Siam Dari Tapanuli Utara Berhasil Dipisahkan

"Masa kritisnya biasanya tiga sampai lima hari ke depan. Makanya akan kita pantau terus,” kata Guslihan.

Image
News

Polri: Terduga Teroris di Padang Miliki Koneksi ke Jaringan Luar Negeri

Tidak hanya Asia, N juga memiliki koneksi hingga ke Suriah dan Afghanistan.

Image
News

Tarian Seka Mimika Diharapkan Tampil pada Pembukaan PON XX 2020

Imam Nahrawi ikut bergoyang bersama lebih dari 1.000 pelajar SMP se-Kota Timika.

Image
News

Juara AASAM 12 Kali Berturut-Turut, Petembak TNI AD Dapat Apresiasi dari Pindad

"Kebanggaan kami makin lengkap, karena petembak TNI AD menggunakan produk Pindad, senjata dan munisinya"

trending topics

terpopuler

  1. FPI Klaim Habib Rizieq Tidak Bermasalah di Arab, Ferdinand: Masa Menikahkan Dijadikan Bukti?

  2. Disebut Jadi Menko Perekonomian Pengganti Darmin, Ini Jawaban Airlangga Sambil Tersenyum

  3. Ketum PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat, Novel Bamukmin: Pengkhianat

  4. Sesama Anggota Satpol PP Kota Bogor Saling Kontak Fisik di Bogor

  5. Anies Baswedan Dihadang Sopir Kopaja

  6. 8 Gunung Berapi Paling Berbahaya di Dunia, Dua dari Indonesia

  7. 10 Potret Manis Masayu Anastasia Bareng Anak, Hot Mama Abis!

  8. Demi Kepentingan Nasional, Pemerintah Harus Segera Panggil Zain

  9. Makin Cantik dan Elegan, 10 Potret Terbaru Song Hye-kyo

  10. PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat, Gerindra: Posisi Kami Tergantung Prabowo

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude