image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI dan Dosen PTIQ Jakarta

Sesat Pikir Calon Wakil Rakyat

Image

Perwakilan partai-partai saat menandatangani surat suara usai menggelar validasi dan approval surat suara DPR RI serta presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). Validasi dan approval ini dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar. Serta dalam waktu dekat surat suara akan dicetak. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kata ‘sesat’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak melalui jalan benar atau salah jalan, dan salah (keliru)/menyimpang dari kebenaran. Sedangkan kata ‘pikir’ berarti akal budi, ingatan, angan-angan, dan  pendapat. Jika dua kata tersebut digabungkan, yakni: sesat dan pikir, dapat diartikan sebagai suatu kekeliruan dalam cara berfikir. Dalam terminologi lain, sesat fikir disebut dengan logical fallacy. Jalaluddin Rakhmat (1999) merinci sedikitnya ada tujuh jenis sesat fikir, salah satunya disebut dengan fallacy of dramatic instance, yakni: kecendrungan orang untuk melakukan over-generalisation. Sejumlah calon wakil rakyat cukup banyak mengidap penyakit sesat pikir dalam mensikapi kampanye dan  Pemilu 2019.

Banyak faktor yang melatari kekeliruan atau sesat pikir ini. Awalnya disebabkan karena minimnya atau ketiadaan mindset tentang kampanye pada khususnya dan Pemilu pada umumnya. Kemudian, karena kurangnya pengetahuan tentang makna, tujuan, strategi dan metode kampanye. Dampaknya, sebagian calon wakil rakyat beranggapan dalam berkampanye atau meraih suara signifikan di Pemilu tidak perlu dibekali tanpa visi, misi, program kerja dan sebagainya. Cukup dengan modal dukungan logistik khususnya anggaran, ketokohan, jaringan organisasi, dan sebagainya.

Visi Hingga Tikungan

baca juga:

Sedikitnya ada 16 (enam belas) sesat pikir di kalangan para calon wakil rakyat. Diantaranya: pertama, anggapan tidak diperlukan memiliki visi, misi dan program kerja, atau citra diri untuk berkampanye di Pemilu. Kalaupun ada, tidak dirumuskan melalui kajian dan riset memadai. Karena itu, ketika para calon wakil rakyat itu berkampanye, tidak jelas apa yang hendak disampaikan dan ditawarkan kepada masyarakat atau pemilih. Akibatnya ajang kampanye berubah menjadi arena curhat, keluh kesah, janji, iming-ming dan sebagainya dari sang Caleg.

Kedua, memposisikanmasyarakat/pemilih sebagai obyek kampanye. Sebagai obyek, kadang kala pemilih/masyarakat dianggap kumpulan individu yang tidak paham dengan politik, bahkan dianggapnya bodoh. Sebaliknya si calon wakil rakyat sebagai subyek memposisisikan dirinya orang yang paling mengerti tentang politik dan apa yang terbaik bagi masyarakatnya.  Padahal kini sudah makin banyak masyarakat melek politik sebagai dampak dari melubernya berita dan informasi yang menceritakan tentang sepak terjang wakil rakyat yang sudah terpilih maupun belum.

Ketiga, sebagian Caleg beranggapan bahwa kampanye merupakan masa tepat untuk memoles dan menyulap citra diri menjadi pribagi humble, carenees, relijius, karitatif, dan sebagainya secara mendadak dan instan.  Dengan cara demikian,  Caleg tersebut berharap akan mampu mengelabui massa dan menarik simpati pemilih. Padahal seiring dengan makin cerdas dan kritisnya masyarakat, pemilih tidak senang dengan calon wakil rakyat yang memposisikan dirinya seperti tukang sulap. Masyarakat kini makin menuntut otentisitas dan genuitas.

Keempat, sebagian calon wakil rakyat beranggapan, kampanye adalah musim cocok tanam dan investasi dana besar-besaran. Karena mereka berkeyakinan untuk mendapat uang dan kekuasaan, harus dipancing juga dengan hal yang sama. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat/pemilih beranggapan bahwa musim kampanye adalah musim panen.  Akibat pola pikir sesat semacam itu, oleh sebagian calon wakil rakyat, menjadikan kampanye sebagai ajang melakukan investasi besar-besaran. Padahal jika motifnya sosial dan sedekah politik, lebih baik dana tersebut disalurkan ke lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang membutuhkan.

Kelima, sejumlah Caleg berfikir keliru dengan anggapan bahwa jajaran KPU paling menentukan dalam perolehan suara Pemilu. Bahkan mereka ada yang sempat berfikir, jajaran KPU dapat menentukan hasil suara sesuai yang dikehendaki Caleg. Padahal, perolehan suara Caleg sangat ditentukan oleh perolehan suara dari Caleg bersangkutan. Bagaimanapun dekatnya seorang Caleg dengan jajaran KPU, jika perolehan suaranya jeblok, tetap saja tidak bisa dikutak-katik. Selain dalam proses penghitungan suara makin banyak pihak yang akan memelototi, jajaran KPU sangat paham sangat besar sanksi pidananya bagi yang terbukti melakukan pergeseran dan perubahan suara secara ilegal.

Keenam, sejumlah Caleg lebih memilih strategi bermaindi tikungan atau injury time, terutama di sebulan terakhir jelang kegiatan pemungutan suara, dan khususnya lagi di masa tenang. Di injury time itulah sejumlah Caleg itu akan melakukan berbagai jurus  kampanye untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya tanpa mau bersusah payah melakukan pendekatan dan kampanye berjangka panjang (long term). Main di tikungan boleh saja, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Namun jika berlaku jorok dan brutal, bisa tidak efektif dan beresiko terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari Pengawas Pemilu.

Dulog Hingga Tim Sukses

Ketujuh, anggapan sebagian Caleg bahwa dukungan logistik (dulog) dan uang menentukan segalanya. Bagi sebagian Caleg yang mempunyai gizi besar, seolah-olah aspirasi, dukungan dan suara masyarakat/pemilih dapat dibeli serta dikonversi dengan suara. Padahal trend pemilih sekarang ini butuh Caleg yang tidak saja kuat dari sisi dulog, melainkan juga cemerlang dari sisi visi, misi, program kerja dan jati diri. Bahkan boleh dikatakan, dulog hanya pendukung atau alat untuk memperkuat dan mewujudkan visi, misi dan program Caleg.

Kedelapan, sebagian Caleg beranggapan bahwa untuk meraih suara signifikan di Pemilu, cukup dengan mendekati para elit, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Asumsinya: jika berhasil mendekati kalangan elit, dengan sendirinya masyarakat atau pendukungnya mengikuti jejak politik para elit. Padahal itu belum tentu terwujud sebagai akibat meningkatnya rasionalitas pemilih dan krisis ketokohan, Tambahan lagi, tidak jarang ditemukan adanya elit dan tokoh yang tidak credible dan hanya menjadikan masyarakat/pemilih sebagai komoditas politik pribadinya.

Kesembilan, sebagian Calegyang mempunyai orang tua berasal dari tokoh besar dan berpengaruh, memiliki jaringan organisasi karena mantan aktivis, sedang atau pernah menjadi Pimpinan suatu Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, dianggap secara otomatis dapat meraih suara signifikan di Pemilu. Di sisi lain, petahana atau incumbent (pejabat anggota DPR, DPD dan DPRD) juga dianggap dengan mudah melenggang menjadi anggota parlemen. Itu belum tentu, tanpa dibarengi dengan kualitas personal dan track record Caleg yang positif, terbukti dan teruji.

Kesepuluh, ada asumsi di sebagian Caleg bahwa nomor urut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) segalanya. Dengan alasan itu, Caleg  nomor urut peci, berkeyakinan akan dengan mudah, santai dan rileks saja dapat menggapai apa yang diinginkan. Padahal itu belum tentu atau bukan menjadi jaminan bakal dapat melanggeng ke DPR/DPRD.  Itu bukan garansi politik yang sifatnya taken for granted  tanpa dibarengi dengan manajemen kampanye yang dikelola secara profesional, efektif, efisien dan terukur.  

Kesebelas, sebagian Caleg kini ada yang memakan mentah-mentah teori efek ekor jas (coattail-effect). Seolah-olah Caleg yang tergabung dengan pengusung utama Capres dan Cawapres, dengan gampang dapat menjadi anggota parlemen.  Secara teori, efek ekor jas menguntungkan partai politik dan Caleg pengusung utama Capres dan Cawapres di Pilpres 2019.  Tetapi itu tidak bisa otomatis. Caleg yang bukan berasal dari pengusung utama Capres dan Cawapres, tetap berpeluang, terutama yang bertarung di DPRD. Karena ketentuan ambang batas parlemen 4 persen dari suara sah, hanya berlaku di DPR.

Keduabelas, sebagian Caleg berasumsi bahwa keberhasilan Caleg menjadi anggota parlemen lebih banyak ditentukan oleh dirinya, tanpa merasa perlu dibantu tim kampanye/tim sukses yang solid. Kalaupun melibatkan tim kampanye/tim sukses, pelibatannya dilakukan setengah hati. Bahkan tidak jarang ada Caleg yang memperlakukan tim kampanye/tim sukses seperti sapi perahan tanpa memperhatikan kesejahteraan moril dan materil anggota tim. Ini merupakan logical fallacy yang cukup banyak diidap Caleg.

Ketigabelas, anggapan bahwa kampanye cukup fokus di darat. Maksudnya lebih banyak mengandalkan kampanye dengan metode kanvasing seperti: tata muka, dialog, kegiatan sosial  dan sebagainya. Hal ini bagus karena memang sangat dibutuhkan untuk lebih memperkenalkan Caleg ke tengah-tengah masyatakat. Namun di era digital dan disruptif sekarang ini, metode kampanye kanvasing harus dibarengi pula dengan metode kampanye melalui media, baik mainstream (media cetak, audio visual, radio, dan lain-lain) maupun non mainstream, seperti media online dan media sosial.

Keempatbelas, terlalu banyak mengandalkan kampanye dengan cara mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) seperti: spanduk, banner, baliho, dan sebagainya. Sejumlah Caleg sudah merasa senang dan puas serta yakin memperoleh suara signifikan, manakala APK tentang dirinya sudah  sudah dicetak, terpasang dan tersebar sedemikian banyak dan massif.  Kemudian Caleg bersangkutan merasa tidak perlu lagi untuk turun ke bawah untuk  menyapa serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung maupun melalui media massa, khususnya media sosial. Ini merupakan pola pikir sesat dan bisa menyesatkan.

Kelimabelas, sejumlah Caleg terlalu percaya sepenuhnya kepada tim kampanye, tim sukses dan relawan. Seolah-olah jika sudah membentuk dan memfasilitasinya, kampanye akan berjalan dengan efektif dan efisien serta kursi di parlemen tinggal menunggu waktu. Ironisnya, kepercayaan tersebut tidak dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja tim kampanye atau tim sukses yang dibentuknya. Padahal dalam kenyataan, tidak semua tim kampanye melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bahkan tidak sedikit ditemukan tim sukses yang berfikir lebih pada bagaimana mereka sukses, dan tidak terlalu peduli dengan keberhasilan Calegnya yang sudah membiayai dan memfasilitasinya.

Keenambelas, sejumlah partai politik dan Caleg terlalu percaya dengan hasilsurvei yang dilakukan oleh lembaga survei. Seolah-olah jika hasil survei menyatakan perolehan suaranya bagus atau sebaliknya jelek, itulah hasil nyata yang akan diperoleh di Pemilu 2019. Ini pola pikir yang salah karena tidak jarang lembaga survei bekerja bukan untuk menghasilkan data penelitian yang valid, melainkan tergantung dari keinginan dan pesanan penyandang dana. Karena itu, Caleg harus mensikapi secara rasional, kritis dan obyektif terhadap lembaga survei.    

Dari Paradigma ke Manajemen Kampanye

Sesat pikir atau logical fallacy ini harus dirubah (tentu bagi yang menderitanya, dan cukup menjadi warning bagi yang tidak melakukannya). Mumpung masih ada waktu. Sebab jika sesat pikir dibiarkan, impian untuk terpilih menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD bisa buyar. Untuk mengubahnya tidak ada resep tunggal, melainkan cukup banyak resepnya. Hal utama dan yang harus dilakukan adalah  merevitalisasi dan merestorasi mindset atau paradigma dari logical fallacy (sesat pikir) menjadi healthy logic(sehat pikir).

Dari healthy logicatau sehat pikir tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk manajemen dan strategi kampanye yang dikelola secara profesional.  Melalui langkah membentuk tim kampanye/tim sukses yang andal. Tugas tim kampanye antara lain (1) menyusun visi, misi, program kerja, jadwal kerja dan sebagainya: (2) merumuskan dan melakukan analisis SWOT internal dan eksternal, (3) memetakan dan memperluas kantong-kantong pemilih dan jaringan pemilih, baik tradisional maupun non tradisional, (3) memetakan, mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu kampanye yang aktual, dan (4) merancang logistik untuk kebutuhan staregi pemenangan.

Selanjutnya, menyusun strategi kampanye. Tujuan strategi kampanye secara umum ada tiga, yakni: (1) memperkenalkan Caleg kepada pemilih (popularity) agar pemilih menjadi lebih mengenalnya; (2) meningkatkan tingkat kesukaan pemilih terhadap Caleg (likeability) agar menjadi lebih suka, dan (3) membuat pemilih agar memilih Caleg bersangkutan (electability) di hari pemungutan dan penghitungan suara. Bagaimana cara mengukur preferensi politik pemilih, memilih Caleg tertentu? Tim kampanye Caleg harus melakukan pendataan, mengonsolidasikan, memantau konstituennya jelang dan saat hari pemungutan suara. Paska pemungutan suara, jika perlu dilakukan exit poll untuk memastikan bahwa konstituennya benar-benar memilih Caleg  tersebut.

Strategi kampanye sendiri cukup banyak, antara lain (a) melakukan pure publicity, yakni: mempopolerkan diri sendiri melalui berbagai aktivitas sosial dengan setting sosial natural dan menarik; (b) free ride publicity, yakni: mempopulerkan diri dengan cara membonceng popularitas orang lain yang sudah diakui kepopulerannya; (c) tie-in publicity, yakni: memanfaatkan peristiwa post majour atau extra ordinary guna menaikkan citra positif Caleg, dan (d) paid publicity, yakni:  mempopolerkan diri melalui pemberitaan berbayar di berbagai jenis media, dan lain sebagainya.

Kiat, jurus atau resep penting lain yang harus dilakukan Caleg manakala ingin memperoleh kursi di parlemen adalah dengan menetapkan target perolehan suara. Misalnya, untuk DPR menargetkanya sebanyak 100.00 ribu suara, DPRD Provinsi sebanyak 50.000 suara, atau jika DPRD Kabupaten/Kota ditarget beroleh 10.000 suara. Target ini ditetapkan tentu dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dan kursi yang diperebutkan dalam suatu Daerah Pemilihan. Dari target ini kemudian dirumuskan langkah-langkah strategis untuk memperoleh dan merebut suara/kursi.

Hal lain yang tidak kalah penting harus dilakukan oleh setiap Caleg yang ingin menang di Pemilu adalah melakukan pengamanan suara yang sudah diperoleh mulai tingkat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seterusnya. Strateginya bisa ditempuh dengan dengan cara menempatkan saksi/relawan andal di sejumlah TPS yang dibidik,  memperoleh foto copy seluruh berita acara penghitungan suara di semua tingkatan, koordinasi yang baik dengan jajaran KPU/Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, dan lain sebagainya. Semua kerja-kerja politik tersebut harus dilakukan secara cerdas dan berkualitas. Dan menghindarkan diri dari sesat pikir atau logical fallacy.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

News

Kolom

Hantu Debat Perdana

Image

News

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Image

News

Hoaks Tsunami di Sibolga, Antara Kepanikan dan Peluang yang Mempersatukan

Image

News

Republik Darurat Hoaks

Image

News

Media Massa dan Pemilu 2019

Image

News

Kerawanan Pemilu di Daerah Bencana

Image

News

Muslim Uighur diantara Tragedi Kemanusiaan dan Separatisme

Image

News

Gaya Baru Kampanye Pilpres

Image

News

Natal dan Iman Kita

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kisah James Berjam-jam Menunggu, Akhirnya Berhasil Jadi Pusat Perhatian Jokowi

James terlihat menangis karena tak percaya dapat bertemu Jokowi.

Image
News

Pencari Suaka, Imigran, dan Pengungsi, Apa Bedanya?

Pengungsi berbeda dengan migran atau imigran karena perpindahan mereka didorong oleh faktor yang tidak mereka kehendaki.

Image
News

Korban Dibunuh karena Pelaku Dendam Pernah Disantet

Selain itu, polisi juuga sudah memeriksa saksi-saksi.

Image
News

Guntur Romli: Saya Tidak Peduli Abu Bakar Ba'asyir Dukung Siapa di Pilpres 2019

"Iya, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," katanya.

Image
News

Pengamat: Pembebasan Ba’asyir bukan Kompromi dengan Teroris

Ba’asyir telah menjalani masa hukumannya selama 9 tahun sejak divonis 15 tahun penjara.

Image
News

Janji Ma'ruf Amin kepada Petani Kalau Menang

"Terimakasih atas dukungan yang diberikan. Saya sangat bersyukur dan yakin bahwa kita bisa menang dan meraup suara tinggi di Jabar."

Image
News

KPU Tinjau Proses Percetakan Surat Suara di Makassar

Hari ini 20 Januari pukul 11.15 WITA, kita mulai pencetakan perdana suara suara Pemilu 2019.

Image
News

Pendukung Ahok: Gua yang Jemput Pertama BTP, Gua yang Gendong, Gua Mau Arak

Victor Simanjuntak mencoba menawar. Dia mengatakan nanti tidak akan membuat macet.

Image
News

Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Dua Pria yang Jenazahnya Diikat di Pasuruan

Ketiganya saat ini sedang menjalani pemeriksaan.

Image
News
Pemilu 2019

Gandeng Partai Koalisi, PDIP Targetkan Kursi DPR di Jakarta Bertambah

"Kalau kalkulasi dengan sistem perhitungan sesuai UU baru, sekarang 2 sampai 3"

trending topics

terpopuler

  1. Ricuh di Tanah Abang, Pengamat: PKL Berani Serang karena Tahu Kelemahan Satpol PP

  2. Habiburokhman: Jangan Ada Pihak-pihak yang Mempolitisasi Pembebasan

  3. Tuai Banyak Cibiran, Foto Liburan Syahrini Ini Diduga Editan

  4. Giggs: Saya Tidak Terkejut Apa yang Solskjaer Lakukan

  5. Ini Dia, Sejumlah Vitamin yang Bisa Cegah Jerawat Meradang

  6. Pemerintah Tawarkan Rumah Subsidi Seharga Rp130 Juta Bagi Tukang Cukur

  7. Paslon Nurhadi-Aldo Jadi Sorotan Media Internasional

  8. Rumah Luthfi Hasan Ishaaq Akhirnya Laku Dilelang KPK

  9. Film Preman Pensiun Tuai Banyak Pujian, Ini Kata Epy Kusnandar

  10. Jangan Fitnah Ma'ruf Amin, Kiai Hayie: Sebab Dia Punya Senjata

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat