image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Kaprodik KPI Institut PTIQ Jakarta

Pemilu Demokratis Dibajak Hoaks

Image

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) bersama seluruh Anggota KPU serta Bawaslu saat menggelar rapat pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden (capres) dan debat calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018). KPU menentukan kelompok televisi yang akan menyiarkan debat tersebut menjadi lima kelompok. Dalam pengundian dan penentuan hak siar ini juga dihadiri oleh masing-masing Pemimpin Redaksi/News Manager Media Elektronik Nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Selain itu, penetapan hak siar ini juga dihadiri oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pemilu Serentak 2019 diidealisasi oleh berbagai kalangan berlangsung lebih demokratis. Pemilu harus demokratis karena meminjam ungkapan Austin Ranney: “no free election, no democracy”. Dengan Pemilu demokratis, proses suksesi atau pergantian kekuasaan di eksekutif maupun legislatif berlangsung dengan konstitusional, Luber dan Jurdil serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat.

Namun demikian, untuk mewujudkan Pemilu demoratis tidak mudah. Salah satu ancaman terbesar di era digital ini adalah maraknya informasi menyesatkan atau hoaks yang secara nyata mendistorsi dan mendelegitimasi ikhtiar membangun proses demokrasi melalui Pemilu.

Contoh paling aktual adalah 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada Rabu (4/1/2019) malam. Padahal Rabu (4/1/2019) sore, KPU menggelar rapat validasi terakhir dan persetujuan atas desain surat suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Awalnya, isu tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp.

baca juga:

Di media sosial, tersebar rekaman seorang laki-laki yang berbunyi: "Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari China itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya,".

Desas-desus tersebut juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun WhatsApp. Pihak KPU berkeyakinan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Namun isu tersebut terus bergerak liar dan sulit dibendung. KPU tentu tidak ingin proses pembusukan ini terus berlangsung dan menyesatkan publik. KPU lalu meminta Cyber Crime Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks. Hasil penelusuran awal kepolisian menyebutkan bahwa penyebar berita bohong itu merupakan akun anonim yang tidak jelas identitasnya dan tiba-tiba hilang setelah menyebarkan informasi.

Meskipun demikian, isu tersebut terus bergulir. Terlebih sejumlah kalangan memberikan komentar. Diantaranya dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter pribadinya (Rabu, 2/1/2019), @AndiArief__, Andi berkicau, "mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar". Selajutnya KPU menempuh langkah nyata dengan menggandeng Bawaslu mendatangi kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam. Ternyata, isu surat suara dicoblos, hanyalah isapan jempol belaka.

Sasaran tembak

Hoaks sebenarnya bisa terjadi pada jenis berita atau informasi apa saja: sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, serta bisa menerpa lembaga manapun. Namun yang paling rentan dan sering terjadi pada berita politik dan lembaga politik, khususnya Penyelenggara Pemilu dan lebih spesifik lagi KPU. Akan lebih mudah meledak lagi jika sedang digelar Pemilihan, apakah itu Pilkada atau Pemilu Serentak 2019 sebagaimana terjadi saat ini. Sebagai Penyelenggara Pemilu, sangat logis manakala KPU termasuk pihak yang paling banyak mendapat sorotan dan terpaan berbagai isu miring, sekaligus sasaran tembak.

Hal ini karena kedudukan, fungsi dan peran KPU sangat strategis dan menentukan. Di tingkat lokal, anggota KPU sangat disegani dan powerful, apalagi saat Pemilu seperti ini. Bahkan jika meminjam pendapat Joseph Stalin, sebagaimana dikutip Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas: “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari Pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari Pemilu”. Nah intitusi penghitung suara di Pemilu adalah KPU pada semua tingkatan.

Ironisnya, bila ada peristiwa buruk terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, termasuk logistik Pemilu, serta merta ditarik kepada kecurigaan bakal terjadinya kecurangan Pemilu yang akan dilakukan oleh KPU. Padahal, tidak seperti ini duduk masalahnya dan secara substansial kecurigaan ini tidak berdasar. Kasus 7 (tujuh) kontainer surat suara, sudah dicoblos, hanya salah satu saja dimana kasus ini coba ditarik kepada kemungkinan jajaran KPU berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu.

Contoh lain sangat banyak. Diantaranya soal rencana KPU yang akan mengakomodir orang gila mengikuti Pemilu dengan syarat mendapat rekomendasi dokter dan penggunaan kotak suara berbahan kardus saat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian, soal e-KTP tercecer di sejumlah tempat, soal Information Technology (TI) atau Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang seringkali ngadat atau lemot, data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan lain sebagainya.

Hal lain yang membuat KPU menjadi sorotan karena adanya penafsiran keliru. Yakni: seolah-olah jajaran KPU dengan secara sistematis akan mudah terjerambab dan mau diajak kongkalingkong oleh oknum atau pihak tertentu guna melakukan pelanggaran dan kecurangan. Misalnya dengan melakukan pergeseran angka perolehan suara Pemilu. Mereka menyangka seolah-olah jajaran KPU seperti tukang sulap yang dapat seenaknya melakukan pergeseran suara saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seterusnya. Dengan asumsi demikian, begitu pikiran sebagian orang, bila mau menang dalam Pemilu, berbondong-berbondong merapat ke jajaran KPU.

Anggota KPU maupun institusi bukan tukang sulap yang bisa dengan seenaknya merubah perolehan suara. Lagi pula di era keterbukaan sekarang dan dimana kegiatan pemungutan suara banyak dipelototi berbagai kalangan, mulai dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), saksi partai, pemantau, saksi caleg/tim sukses, media massa dan sebagainya, makin sulit bagi siapapun untuk melakukan kecurangan secara sengaja. Namun demikian, institusi KPU bukan kumpulan para malaikat yang tidak bisa salah. Sebagai manusia, ia bisa berbuat keliru.

Kebanyakan kekeliruan bukan karena kecurangan sistematis, melainkan karena faktor kelalaian, kelengahan atau kelelahan dari jajaran anggota KPU. Potensi terjadinya kemungkinan kekeliruan sangat besar saat penghitungan suara pada Pemilu 2019. Sebagai akibat padatnya rangkaian kegiatan pemungutan suara dan penghitungan, banyak suara partai politik dan calon anggota legislatif serta suara Capres dan Cawapres yang perolehan suaranya harus dihitung secara tepat dan teliti oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berbagai hambatan saat kegiatan pemungutan suara berpotensi mengakibatkan kegaduhan dan ketidaktepatan dalam kegiatan penghitungan suara.

Faktor lain yang membuat jajaran KPU sering menjadi sasaran tembak karena di KPU cukup banyak pengadaan barang dan jasa yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Seperti kata pepatah “ada gula ada semut”. Biasanya para pengusaha dan perantara (broker) merapat ke KPU untuk mengadu nasib dan peruntungan mendapat proyek dan memenangkan tender. Selain itu, mengingat honorarium, fasilitas dan pendapatan lainnya dari jajaran komisioner KPU dari pusat hingga kabupaten/kota cukup besar, mengakibatkan kinerja anggota KPU sering mendapat pantauan ketat. Di sisi lain, opini atau kesan bahwa institusi/komisioner KPU dekat dengan penguasa, menjadikan lembaga demokrasi ini rentan diterpa dengan berbagai gosip politik.

Ragam Hoaks

Di era digital atau era disrupsi yang oleh akademisi dan praktisi bisnis yang juga guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dimakna bukan sekedar fenomena hari ini (today), melainkan fenomena "hari esok" (the future) yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini, hari ini (the present). Hoaks hanyalah salah satu dari jenis informasi yang berseliweran di dunia maya. Sengaja disini menggunakan istilah informasi untuk membedakannya dengan berita. Karena informasi belum tentu beritanya sudah diverifikasi validitasnya baik dari sisi sumber maupun isi/materinya, tetapi berita semestinya sudah terverifikasi validitasnya.

Kata "hoax" berasal dari kata ‘hocus’ dari mantra ‘hocus pocus’, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‘sim salabim’. Lynda Walsh dalam buku "Sins Against Science" berpendapat, istilah hoaks dalam bahasa Inggris masuk sejak era industri, diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Secara resmi Oxford English dictionary mendefinisikan kata ‘hoax’ sebagai ‘malicious deception’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Istilah ini pula yang diadopsi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi ‘hoaks’ lalu diartikan sebagai ‘berita bohong’.

Hoaks banyak bentuknya. Diantaranya: pertama, fake news atau penyebaran informasi bohong secara sengaja untuk menipu orang. Hoaks jenis ini disebut hoax proper. Segala unsur berita yang bisa dirumuskan dalam bentuk 5W+1H (what, who, when, where, why, dan how) tidak terpenuhi. Termasuk di dalamnya judul dan isinya. Informasi 7 kontainer surat suara, sudah dicoblos merupakan salah satu contohnya. Fake news kebanyakan beredar di media sosial (non mainstream), sedikit beredar di media on line, dan lebih sedikit lagi di media mainstream.

Kedua, judul berita tidak sesuai dengan isi berita. Hal semacam ini terjadi di media sosial, on line dan tidak jarang di media mainstream, khususnya di media cetak. Tujuannya, untuk mengelabui pembaca dan agar pembaca tertarik membacanya. Media semacam ini kadang disebut dengan media kuning atau abal-abal. Di masa Orde Baru dan untuk sebagian tetap marak di masa kini, jenis media semacam ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau memeras pejabat, kalangan selebritis dan orang-orang berduit yang tengah terbelit masalah.

Ketiga, berita benar (bukan hoaks) namun sudah out of context dari sisi orientasi dan prilaku sumber berita dan waktunya. Kasus semacam ini kini banyak banyak menimpa sejumlah tokoh, politisi dari semua kubu dan partai politik. Misalnya ada politisi yang sebelumnya menolak dan bahkan mendeskreditkan kandidat tertentu, seiring berjalannya waktu berubah haluan politiknya dan justru memuja-mujanya. Kemudian oleh sejumlah media sosial, informasi semacam ini terus diulang-ulang dan diviralkan lagi. Tujuannya untuk merusak integritas dan menimbulkan citra tidak/kurang baik terhadap sumber berita maupun tokoh atau pihak yang didukungnya sekarang.

Keempat, sumber berita dan beritanya mengandung kebenaran namun diinformasikan secara tidak utuh, atau bahkan dipelintir dan digoreng. Sehingga mengakibatkan sumber berita dan institusinya menjadi tercoreng, atau bahkan terdelegitimasi, serta mengakibatkan disinformasi. Hal ini bisa dilakukan oleh media mainstream maupun non mainstream. Biasanya gorengan berita dan informasi semacam ini menjadi lebih hiruk pikuk di media sosial dengan segala meme dan karikaturnya yang bisa tidak menyenangkan sumber berita dan institusinya.

Contohnya terkait langkah KPU yang berencana membolehkan orang gila dapat mencoblos dengan syarat ada rekomendasi dokter berwenang, atau kotak suara kardus digunakan di Pemilu 2019. Materi beritanya benar namun substansinya digoreng sedemikian rupa sehingga menimbulkan disinformasi di kalangan masyarakat. Tujuannya untuk mendeskreditkan atau mendelegitimasi KPU. Tetapi dalam kasus ini, tidak bisa seluruhnya dipersalahkan ke media atau publik. Mispersepsi atau simpang siur akan hal ini, karena KPU tidak sepenuhnya mampu menjelaskan ke publik secara lugas dan komprehensif.

Profesional dan tidak lebai

Menghadapi segala hoaks yang dapat menimpa atau menyerang pribadi maupun pejabat publik dan khususnya jajaran KPU dan diperkirakan akan makin meningkat kualitas, intensitas dan kualitas di masa depan, harus dianggap hal yang lumrah dan resiko dari pejabat publik. Selebihnya, lebih baik menjaga integritas pribadi dan marwah organisasi. Serta selalu introspeksi diri, dan mengambil hikmah positifnya guna meningkatkan kapasitas dan soliditas organisasi, baik sesama komisioner maupun sekretariat. Karena keduanya merupakan suatu kesatuan.

Untuk menghadapi hoaks, diperlukan sikap profesional dan proporsional, termasuk dalam manajemen informasi dan strategi media. Manakala sikap KPU dianggap sudah cukup pas, penanganan selanjutnya diserahkan kepolisian, karena lembaga ini yang berwenang menangani pelanggaran hukum pidananya, serta Kominfo untuk pengawasannya lebih lanjut.Respon demikian akan menunjukkan kualitas personal dan kematangan sebagai pejabat publik serta kesoliditan institusi publik.

Sebaliknya, respon terlalu reaktif, emosional, berlebihan, over acting atau lebai tidak akan banyak menguntungkan pribadi dan lembaga. Bahkan bisa menimbulkan counter productive. Apalagi kemudian mengesankan reaksi KPU seolah-olah menjadikan berita hoaks tentang kontainer berisi surat suara sebagai komoditas untuk menyerang, memukul balik dan mengerdilkan pihak-pihak yang selama ini cenderung kritis terhadap KPU. Lagi pula, publik yakin benar bahwa informasi tersebut seratus persen tidak masuk akal dan tidak benar.

Alasan lain, sebab bisa saja untuk suatu kasus, posisi KPU sudah benar, tidak bersalah dan top markotop. Tetapi kasus yang lain, belum tentu KPU sepenuhnya berada pada posisi yang benar dan tepat. Yang namanya manusia bisa saja kepeleset, apes dan sial. Jangan lupa, problem Pemilu itu sangat rumit dan pelik. Sumber masalah bisa datang dari komisioner, sekretariat atau pihak lain. Bisa saja jajaran KPU tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, dan apalagi kecurangan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Tetapi bisa saja ada kebijakan, langkah dan tindakan dari jajaran KPU yang lalai lalu mengakibatkan ada orang atau pihak lain dirugikan sebagai akibat dari kelalaian tersebut.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

Iptek

Instagram Hadirkan Fitur Laporan Konten Hoaks

Image

Iptek

Dukung Pemberantasan Hoaks, Google Donasikan Rp2,68 Miliar ke Mafindo

Image

News

Andre Rosiade: Jangan Sampai Rekonsiliasi Disalah Artikan Jadi Politik Dagang Sapi

Image

News

Pemilu 2019

Ma'ruf Amin Janji Bekerja Keras

Image

News

Pemilu 2019

Koalisi Indonesia Adil Makmur Bubar, Habib Novel: Belum Ada Wacana Gelar Ijtima Ulama Jilid 4

Image

News

Pemilu 2019

Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih, 10 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung KPU

Image

News

Pemilu 2019

Partai Demokrat Dianjurkan Merapat ke Pemerintah, Begini Sikap Ferdinand

Image

News

Pemilu 2019

Rustam: Sebaiknya Gerindra, PKS dan PAN Tetap Ditempatkan Oposisi

Image

News

Pemilu 2019

Ucapan AHY ke Jokowi-Ma'ruf: Selamat Mengemban Amanah Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Bukan Pengganti 'Getih Getah', 5 Fakta Instalasi Batu Gabion di Bundaran HI

Merupakan rancangan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta

Image
News
DPR RI

Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Jokowi Sudah Disetujui DPR RI

"Peraturannya sudah dilalui sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Giliran mau realisasi kok baru diributkan sekarang?"

Image
News

Amien Rais Minta Jokowi Urus Konflik Papua dan Tunda Bicara Soal Pemindahan Ibu Kota

"Pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, saya minta tunda dulu pembicaraan mengenai pemindahan ibu kota."

Image
News
Munas Golkar

Fungsionaris Golkar Minta Jokowi Copot Airlangga Hartarto dari Jabatan Menperin

Di akhir masa jabatannya saat ini sebagai ketua umum partai Golkar membuat kegaduhan politik baru secara nansional.

Image
News

Tiga Musang Bertubuh Besar Diamankan Petugas dari Warga

Menurut pengakuan Arpan tiga satwa tersebut pemberian warga Aceh sekitar lima tahun yang lalu.

Image
News

Polisi Buru Wanita Setengah Telanjang di Summarecon Mall Bekasi

"Setelah kita dapat identitasnya kita akan coba introgasi baru ketahuan semua pertanyaan, motifnya apa."

Image
News

Bentrok, Ratusan Warga Kashmir Terkena Gas Air Mata dan Peluru Karet

Data ini diambil dari dua rumah sakit utama di Kashmir yang dikontrol India

Image
News

Pengakuan Suami yang Kalap: Mereka Sudah Selingkuh Selama Enam Tahun

Di kantor polisi, Andreas mengatakan nekat menikam korban karena cemburu.

Image
News

Lagi Swafoto, Mahasiswa Asal Papua dan Sumut Ditelan Ombak Besar

Tim berhasil menemukan Bonano Yogi dengan kondisi sudah tidak bernyawa.

Image
News

Disangka Sembunyikan Tiket Lotere, Seorang Ibu Dianiaya Putranya

Pria bernama Graeme Mackay itu bahkan menyerang sambil menempelkan pisau di leher ibunya.

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Lukas Enembe Kritik Jokowi, Faizal: Kepala Daerah Tidak Etis 'Menghujat' Presiden

  2. 2 Jam Besuk Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari Cuma Bahas Soal Lagu

  3. Bisnis Ternak Hewan 'Nyeleneh' yang Menghasilkan Banyak Uang

  4. Jadi Ibu Baru, 10 Potret Memesona Aura Kasih Dua Bulan setelah Melahirkan

  5. Soal Cuitan 'Pabrik Susu', Aura Kasih Belum Tentukan Sikap Ke Jalur Hukum

  6. Kehadiran Batu Bronjong, Guntur Romli: Selera 'Seni' Anies Makin Sulit Dicerna Selera Umum

  7. Tunda Bulan Madu, Roger Danuarta-Cut Meyriska Pilih Hadiri Pengajian Gus Anom

  8. Ada yang Minimal Rp180 Juta, 5 Pernikahan Adat Ini Dikenal Paling Mahal di Indonesia

  9. 5 Potret Keren Frank Ribery dalam Balutan Warna Ungu Fiorentina

  10. Puluhan Terpidana Mati dan Tahanan Seumur Hidup Dipindahkan ke Lapas Kedungpane Semarang

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI

kolom

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti: Kita Harus Optimalkan Perekonomian Domestik

Image
Video

VIDEO Jurus Optimalkan Perekonomian Domestik ala Destry Damayanti

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Sosok

Image
News

5 Kontroversi Aceng Fikri, Mantan Bupati Garut yang Kena Razia Satpol PP

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin