image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Direktur Eksekutif Institut Literasi Indonesia, anggota Jaringan Demokrasi Indonesia

Pemilih Tahanan di Ujung Tanduk

Image

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai melakukan pencoblosan surat suara di TPS 9, Jalan Abdul Sahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Di TPS 9 Sawangan, Kota Depok ini ada sekitar 237 pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kawasan Jawa Barat. Ada empat calon pasangan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jabar 2018 ini, mereka adalah Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan), Sudrajat - Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra), Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Salah satu isu krusial dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu adalah terkait pemilih tahanan atau narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Secara kuantitatif, jumlah mereka cukup besar. Dari DPT sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri serta 2.049.791 pemilih luar negeri untuk Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu, jumlah pemilih dari kalangan ini mencapai ratusan ribu orang. Angka ratusan ribu ini dikalkulasi berdasarkan data base Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebutkan, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 246.389 orang. Pada Pemilu 2019, hak pilih kalangan yang kadang disebut dengan penghuni hotel prodeo berpotensi terancam hilang oleh berbagai sebab.

Peraturan perundangan memposisikan hak pilih kaum marjinal ini equivalen dengan hak warga negara lainnya. Terkecuali jika pemilih tahanan tersebut dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disimak dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, rekomendasi atau seruan The Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan lain-lain. Substansi semua aturan/seruan tersebut untuk melindungi hak pilih setiap individu pada Pemilu tanpa dikriminasi atas nama etnis, agama, bahasa, dan sebagainya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi pemilih rentan seperti kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, masyarakat yang tinggal di perbatasan, penganut kepercayaan minoritas, pasien rumah sakit, dan warga tahanan di penjara-penjara. Sedangkan KPU (2015), dalam buku “Pedoman Pendidikan Pemilih” lebih menekankan pemilih rentan di sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random). Masalah ini dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, penyelenggaraan Pemilu dan legitimasi Pemilu.

baca juga:

Antara potensi dan realitas

Meskipun pengaturan perundangan di tingkat nasional maupun seruan internasional yang berhubungan dengan perlindungan tahanan dan narapidana sudah tersedia cukup banyak dan memposisikan pemilih narapidana dan tahanan setara dengan pemilih non tahanan. Namun praktiknya tidak atau sulit dilakukan untuk disetarakan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan di bawahnya. Misalnya, dalam hal pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana ditentukan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 12 ayat harus dilakukan ke setiap Pemilih (door to door).

Pengaturan tentang warga binaan secara khusus diatur pada Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan, pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat. Pasal 2 menyebutkan, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilih menunjukkan e-KTP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Namun untuk pemilih di hotel prodeo, metode Coklit secara door to door tidak diterapkan. Alasannya karena di PKPU tidak memerintahkannya. Hal yang juga musykil atau sulit diterapkan adalah pemutakhiran data Pemilih dengan cara pemilih menunjukkan e-KTP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pasalnya, sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, penghuni hotel prodeo tidak dibekali dengan identitas kependudukan seperti e-KTP atau surat keterangan lainnya, seperti SIM, atau paspor. Karena ditahan atau sengaja tidak diambil dalam proses pengadilan. Sebaliknya, penghuni Lapas dan Rutan banyak menggunakan nama samaran agar tidak diketahui nama aslinya.

Dalam praktik pengelolaan data pemilih Lapas/Rutan, selama ini KPU memperoleh atau mengandalkan data pemilih warga binaan dari Kanwil KumHAM, Pengelola Lapas dan Rutan. Selanjutnya data tersebut diserahkan oleh KPU setempat untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Disdukcapil. Yang tidak lengkap Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (NKK), Disdukcapil akan berusaha sekuat tenaga memperbaiki dan melengkapinya. Sementara bagi data pemilih yang sudah berhasil dilengkapi NIK/NKK, diserahkan ke jajaran KPU untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan data yang ada, antara potensi pemilih dalam Lapas dan Rutan dengan realitas DPT yang ditetapkan oleh KPU, terjadi ketimpangan. Contohnya di Jakarta. Dari jumlah potensi warga binaan sekitar 15.000 orang (dari Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok Bambu). Yang masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019 hanya dapat 967 orang. Sementara di Jawa Timur, berdasarkan catatan Bawaslu setempat hanya 13.094 pemilih dari 23.857 penghuni Lapas di Jawa Timur. Di Lapas Kelas II-B Mojokerto, potensi pemilihnya mencapai 23 ribu orang. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 10,5 ribu pemilih yang dapat melengkapi berkas persyaratan pemilih. Hal yang sama berpotensi terjadi di berbagai Lapas dan Rutan di Indonesia.

Pemilih pindahan dan surat suara

Pemilih Lapas dan Rutan yang sudah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam DPT, belum tentu aman dan ada jaminan dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Rabu, 17 April 2019. Masalahnya terbentur dengan realitas dimana antara alamat yang tertera di e-KTP penghuni Lapas dan Rutan, berbeda dengan alamat Rutan dan Lapas yang nantinya akan dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih tahanan. Dalam PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019 diatur, pemilih di tahanan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih dalam DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, pemilih tersebut harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Persoalannya, siapa atau pihak mana yang harus mengurus surat pindah memilih? Yang jelas, tidak mungkin diharapkan dari pemilih yang sedang ditahan mengurusnya. Yang paling mungkin untuk mengurusnya adalah keluarga tahanan, Pengelola Lapas/Rutan, atau jajaran KPU. Tapi apakah instansi tersebut dapat, mau serta mempunyai waktu mengurus penghuni pindahan satu per satu? Mestinya, instansi berwenang mau atau setidak-tidaknya cakap mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, waktu untuk mengurusnya sebagaimana ditentukan PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 37 ayat (2), paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jangka waktu ini bisa menjadi kendala sendiri, terutama bagi warga binaan yang masuk ke hotel prodeo paska 30 hari masa penutupan pengurusan surat pindah memilih.

Bagaimana dengan ratusan ribu lagi dari pemilih di Lapas dan Rutan yang datanya tidak berhasil diverifikasi dan divalidasi oleh Disdukcapil? Jika memandangnya secara prosedural dari sudut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau PKPU No. 11 tahun 2018, nasib pemilih semacam ini lebih parah dan nyaris sulit bisa diselamatkan manakala para pihak terkait tidak tergerak untuk mencari jalan keluarnya. Terlebih lagi warga binaan pada kategori ini masuk ke hotel prodeo paska 30 hari setelah penutupan pengurus surat pindah memilih.

Problem lain yang masih menjadi tanda tanya adalah mengenai pendirian TPS di dalam Lapas dan Rutan. Jika tidak memungkinkan, apakah pemilih penghuni tahanan yang masuk dalam DPT akan ‘digiring’ untuk memilih di TPS terdekat? Atau sebaliknya, disediakan TPS keliling atau TPS dimana petugasnya berasal dari TPS terdekat berkeliling ke Lapas dan Rutan. Bukan sebaliknya penghuni Rutan/Lapas yang bergerak (move on) ke TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya.

Pertanyaan seputar tersebut tidak secara jelas diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2018 maupun Surat Edaran KPU No. 887/2018 tentang Aturan Pemilih di Lapas atau Rutan pada DPT Pemilu 2019. Atau setidak-tidaknya masih menimbulkan berbagai penafsiran, dan pastinya belum ada arahan yang tegas dan jelas dari KPU RI kepada jajaran KPU di bawahnya. Kabarnya, masih menunggu sampai pada 15 Desember 2018, atau paska penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) Jilid Ketiga. Itupun dengan catatan jika pada 15 Desember 2018, DPTHP berhasil ditetapkan dengan fix.

Jika tidak/belum diatur, tentu KPU berwenang mengatur hal-hal semacam ini. Bukan justeru lebih concern atau syur untuk membuat kebijakan/aturan yang sudah jelas-jelas ada payung hukum di level UU. Jika setelah melalui kajian mendalam dengan melibatkan terutama partai politik dan Bawaslu, KPU memandang lebih safety mendirikan TPS di Lapas dan Rutan, silakan saja. Tetapi jika langkah tersebut dianggap berbenturan dengan UU karena di UU tidak diamanatkan pembuatan TPS di Lapas/Rutan, bisa saja KPU ‘mensiasati’ dengan membuat TPS dengan nomor/kode khusus. Yang penting, prosedur pindah memilih bagi penghuni hotel prodeo harus dipenuhi. Jika langkah terakhir yang dipilih, harus segera disosialiasasikan ke instansi terkait, termasuk dalam penyediaan petugas Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS).

Yang jelas, jika pilihannya ‘menggiring’ penghuni hotel prodeo untuk memilih di TPS terdekat, terlalu besar resikonya. Apalagi jika pemilih dimaksud, cukup banyak jumlahnya. Tentu akan berkonsekwensi logis terhadap keamanan warga binaan dan kesiapan petugas pengamanan, selain soal ketersediaan surat suara. Dalam kontek ketersediaan surat suara, harus mendapat perhatian khusus karena sangat mungkin TPS yang menjadi tujuan pemilih pindahan akan mengalami krisis surat suara karena terjadi pembludakan pemilih dalam DPTb.

Terlebih dalam DPTb dan DPT, diberi peluang pemilih dimasukkan alam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, dengan syarat mampu menunjukkan e-KTP dan didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP. Padahal surat suara, sesuai dengan PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal Pasal 10 ayat (1) disebutkan, jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota.

Mengenai pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPTb dan DPT namun diberi peluang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan e-KTP, harus diantisipasi. Pasalnya pengalaman pahit semacam ini pernah terjadi di sejumlah TPS di Jakarta saat Pilkada DKI 2017, khususnya yang berlokasi di apartemen. Dimana akibat krisis surat suara, terjadi kegaduhan dan mengakibatkan sejumlah pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Hal ini terjadi antara lain karena terjadi salah delet atas pemilih saat proses penyusunan DPS. Semula dikira data ganda, padahal faktanya merupakan merupakan dua orang yang berbeda. Faktor lainnya karena Coklit dan pemutakhiran data tidak maksimal sehingga masih ada pemilih yang tercecer tidak dimasukkan ke dalam DPT.

Jalan keluar

Problem pemilih rentan memunculkan kembali diskusi lama terkait dengan dilema antara menegakkan pengaturan perundangan dan menerapkan administrasi Pemilu secara rigit dan konsisten dengan konsekwensi mengabaikan semangat perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk pemilih hotel prodeo yang pasti akan mengalami banyak hambatan administrasi. Jika KPU berpegang teguh pada aturan yang ada sekarang dan tidak mencari jalan keluarnya, akan banyak pemilih Lapas dan Rutan berpotensi kehilangan hak pilihnya. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di suatu TPS jika ada sebagian penghuni bisa memilih dan sebagian besar lainnya harus gigit jari karena tidak bisa memilih.

Tetapi jika yang dikedepankan adalah semangat untuk melakukan perlindungan hak pilih terhadap penghuni hotel prodeo, tentu dalam pengelolaan data pemilih harus berperspektif HAM. Manakala ada kendala-kendala teknis dan administratif untuk pemenuhan hak pemilih penghuni Lapas dan Rutan, harus dicari jalan keluarnya. Misalnya, dengan cara KPU berkoordinasi dan meminta bantuan dari Kanwal KumHAM atau pengelola Lapas dan Rutan dalam pengurusan surat pindah memilih (A5) bagi penghuni Lapas dan Rutan secara kolektif. Selanjutnya, KPU mendirikan TPS di Lapas dan Rutan, entah dengan nomor/kode TPS khusus atau kelanjutan dari nomor TPS yang ada.

Sebab, jika pemilih Lapas dan Rutan yang diminta proaktif atau aktif mengurusnya surat pindah memilih (form A5), tidak mungkin dapat dilakukan. Bagi mereka, jangankan mengurus surat pindah memilih, untuk mengurus dan memperjuangkan nasib mereka di tahananpun sebagian mereka tidak mampu. Kalaupun bisa dilakukan, apakah memungkinkan pengelola Lapas dan Rutan mengizinkan atau memberikan dispensasi penghuni tahanan? Rasanya tidak mungkin dilakukan. Hal yang sama sebenarnya berlaku pada pemilih Lapas dan Rutan yang data kependudukannya tidak bisa dilacak oleh Disdukcapi. Bahkan kelompok terakhir, nasibnya jauh kritis dan berada di ujung tanduk. []

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

News

Kotak Suara Kardus, Arsul: Saat Rapat Semua Fraksi Sudah Setuju

Image

News

INFOGRAFIS Polemik Kotak Suara Berbahan Kardus

Image

News

Kotak Suara Kardus Ditimpa Beban 90 Kilogram, KPU: Enggak Penyok

Image

News

Di Siantar dan Simalungun, PDIP Targetkan 75 Persen Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Image

News

Hasto Ingatkan Kader PDI Perjuangan Sumut Tidak Terlena Dengan Hasil Survei

Image

News

KPU Diminta Terus Mutakhirkan Data Pemilih Disabilitas

Image

News

Masuk Pemilih Rentan, Perludem Minta KPU Serius Perhatikan Pemilih Disabilitas

Image

News

1,6 Juta Masyarakat Adat Belum Masuk Daftar Pemilih, AMAN Ragukan DPTHP II KPU

Image

News

NasDem Targetkan Naik Peringkat di Pemilu 2019

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ombudsman Minta Peleburan BP Batam Dibatalkan

Laode Ide mengungkapkan, pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan nasib pengembangan kota Batam yang dikesankan ada dualisme

Image
News

Survei LSI Denny JA, Dukungan Ormas Islam ke Prabowo-Sandi Menurun

"Dukungan terhadap Prabowo-Sandi di pemilih yang menyatakan berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah mengalami penurunan suara."

Image
News

45 Kantong Jenazah Korban Tsunami Aceh 14 Tahun Lalu Ditemukan, Begini Kondisinya

"Kami pikir cuma dua orang, tetapi setelah dikorek (gali) 45 orang. Dikorek berjarak 0,5 meter, dan semula untuk lobang septic tank,"

Image
News

Pemuda Papua di Jakarta Deklarasikan Cinta NKRI

"I Love Indonesia, waspadai pihak asing yang ingin memecah belah Papua. Kami tak ingin memisahkan diri dari NKRI," jelas Otis.

Image
News

Ada Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Kemenpora

KPK periksa 12 orang yang berasal dari Kemenpora dan KONI.

Image
News

Bareskrim Hentikan Penyelidikan E-KTP Tercecer

polisi harap agar masyarakat tidak perlu resah maupun takut akan penyalahgunaan e-KTP tersebut.

Image
News

Wali Kota Bogor Bima Arya Salut dengan Kebijakan Jokowi

Ini itu dibikin gratis. Mempercantik ini itu. Padahal, belum tentu dibutuhkan masyarakat.

Image
News

Yenny Wahid Sebut Jokowi Mampu Cegah Indonesia Tidak Hancur, Sindir Prabowo?

"Pemimpin yang kuat bukan karena berbicara berapi-api, melainkan bagiamana dia memastikan negara kita tak akan hancur 30 tahun lagi,"

Image
News

Tepis Buku 'Jokowi Udercover', Dua Akademisi Terbitkan 'Jokowi; Dari Bantaran Kalianyar ke Istana'

Asal-usul Jokowi diungkap di buku "Jokowi; Dari Bantaran Kalianyar ke Istana".

Image
News

Bima Arya Optimistis 2024 Indonesia Belum Punah

Saya lihat sekarang kalau dilihat trend di Indonesia, jauh dari indikasi bahwa kita akan punah atau bubar.

trending topics

terpopuler

  1. Prabowo Janji Buka Lapangan Kerja, Denny: Kim Jong Un Ngakak Sambil Mainin Granat

  2. Aksi Penganiayaan Dilihat Langsung Orang Tua Korban

  3. China Waspadai Perang Dagang Meski Berhasil Entaskan 700 Juta Orang dari Kemiskinan

  4. Viral Nisan Salib di Potong Oleh Warga, Ini Penjelasannya

  5. Para Wanita Asal China, Pembeli Utama Barang Mewah Dunia

  6. Imam Nahrawi Kaget Anak Buahnya Terjaring OTT

  7. Potongan Video Perlihatkan Aksi Penganiayaan Bahar Bin Smith

  8. Unggahan Pogba di Medsos Dapat Respons Keras

  9. Floyd Wisner, Pengacara Korban Lion Air yang Dikenal Pemabok

  10. Gelandang PSG Semakin Dekat Menuju Barcelona

fokus

Kaleidoskop 2018
Semangat Pahlawan di Dadaku
Info MPR RI

kolom

Image
Bambang Soesatyo

Refleksi Akhir Tahun 2018 Ketua DPR RI

Image
Ujang Komarudin

Isu PKI Serang Jokowi

Image
Achmad Fachrudin

Problematik Pemilih Perumahan Mewah

Image
Awalil Rizky

Mencermati Penerimaan Negara yang Melampaui Target APBN

Wawancara

Image
Hiburan

Ketinggian Falsafah Sastra Melayu Tidak Tertandingi oleh Sastra Moderen

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (3)

"Saya Masih Memikirkan Siapa yang Bakal Gantikan Saya"

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (2)

"Atlet Junior Harus Bisa Mengalahkan Senior"

Sosok

Image
Ekonomi

Buka-Bukaan Alasan Erick Thohir Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Amin

Image
Ekonomi

Intip 10 Milenial yang Berpotensi Berada di Deretan Orang Terkaya Selanjutnya

Image
Ekonomi

Kalah dengan Transportasi Online, Bos Blue Bird Terlempar dari Daftar Crazy Rich RI