image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Direktur Eksekutif Institut Literasi Indonesia, anggota Jaringan Demokrasi Indonesia

Pemilih Tahanan di Ujung Tanduk

Image

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai melakukan pencoblosan surat suara di TPS 9, Jalan Abdul Sahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Di TPS 9 Sawangan, Kota Depok ini ada sekitar 237 pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kawasan Jawa Barat. Ada empat calon pasangan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jabar 2018 ini, mereka adalah Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan), Sudrajat - Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra), Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Salah satu isu krusial dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu adalah terkait pemilih tahanan atau narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Secara kuantitatif, jumlah mereka cukup besar. Dari DPT sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri serta 2.049.791 pemilih luar negeri untuk Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu, jumlah pemilih dari kalangan ini mencapai ratusan ribu orang. Angka ratusan ribu ini dikalkulasi berdasarkan data base Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebutkan, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 246.389 orang. Pada Pemilu 2019, hak pilih kalangan yang kadang disebut dengan penghuni hotel prodeo berpotensi terancam hilang oleh berbagai sebab.

Peraturan perundangan memposisikan hak pilih kaum marjinal ini equivalen dengan hak warga negara lainnya. Terkecuali jika pemilih tahanan tersebut dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disimak dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, rekomendasi atau seruan The Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan lain-lain. Substansi semua aturan/seruan tersebut untuk melindungi hak pilih setiap individu pada Pemilu tanpa dikriminasi atas nama etnis, agama, bahasa, dan sebagainya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi pemilih rentan seperti kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, masyarakat yang tinggal di perbatasan, penganut kepercayaan minoritas, pasien rumah sakit, dan warga tahanan di penjara-penjara. Sedangkan KPU (2015), dalam buku “Pedoman Pendidikan Pemilih” lebih menekankan pemilih rentan di sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random). Masalah ini dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, penyelenggaraan Pemilu dan legitimasi Pemilu.

baca juga:

Antara potensi dan realitas

Meskipun pengaturan perundangan di tingkat nasional maupun seruan internasional yang berhubungan dengan perlindungan tahanan dan narapidana sudah tersedia cukup banyak dan memposisikan pemilih narapidana dan tahanan setara dengan pemilih non tahanan. Namun praktiknya tidak atau sulit dilakukan untuk disetarakan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan di bawahnya. Misalnya, dalam hal pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana ditentukan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 12 ayat harus dilakukan ke setiap Pemilih (door to door).

Pengaturan tentang warga binaan secara khusus diatur pada Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan, pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat. Pasal 2 menyebutkan, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilih menunjukkan e-KTP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Namun untuk pemilih di hotel prodeo, metode Coklit secara door to door tidak diterapkan. Alasannya karena di PKPU tidak memerintahkannya. Hal yang juga musykil atau sulit diterapkan adalah pemutakhiran data Pemilih dengan cara pemilih menunjukkan e-KTP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pasalnya, sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, penghuni hotel prodeo tidak dibekali dengan identitas kependudukan seperti e-KTP atau surat keterangan lainnya, seperti SIM, atau paspor. Karena ditahan atau sengaja tidak diambil dalam proses pengadilan. Sebaliknya, penghuni Lapas dan Rutan banyak menggunakan nama samaran agar tidak diketahui nama aslinya.

Dalam praktik pengelolaan data pemilih Lapas/Rutan, selama ini KPU memperoleh atau mengandalkan data pemilih warga binaan dari Kanwil KumHAM, Pengelola Lapas dan Rutan. Selanjutnya data tersebut diserahkan oleh KPU setempat untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Disdukcapil. Yang tidak lengkap Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (NKK), Disdukcapil akan berusaha sekuat tenaga memperbaiki dan melengkapinya. Sementara bagi data pemilih yang sudah berhasil dilengkapi NIK/NKK, diserahkan ke jajaran KPU untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan data yang ada, antara potensi pemilih dalam Lapas dan Rutan dengan realitas DPT yang ditetapkan oleh KPU, terjadi ketimpangan. Contohnya di Jakarta. Dari jumlah potensi warga binaan sekitar 15.000 orang (dari Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok Bambu). Yang masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019 hanya dapat 967 orang. Sementara di Jawa Timur, berdasarkan catatan Bawaslu setempat hanya 13.094 pemilih dari 23.857 penghuni Lapas di Jawa Timur. Di Lapas Kelas II-B Mojokerto, potensi pemilihnya mencapai 23 ribu orang. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 10,5 ribu pemilih yang dapat melengkapi berkas persyaratan pemilih. Hal yang sama berpotensi terjadi di berbagai Lapas dan Rutan di Indonesia.

Pemilih pindahan dan surat suara

Pemilih Lapas dan Rutan yang sudah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam DPT, belum tentu aman dan ada jaminan dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Rabu, 17 April 2019. Masalahnya terbentur dengan realitas dimana antara alamat yang tertera di e-KTP penghuni Lapas dan Rutan, berbeda dengan alamat Rutan dan Lapas yang nantinya akan dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih tahanan. Dalam PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019 diatur, pemilih di tahanan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih dalam DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, pemilih tersebut harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Persoalannya, siapa atau pihak mana yang harus mengurus surat pindah memilih? Yang jelas, tidak mungkin diharapkan dari pemilih yang sedang ditahan mengurusnya. Yang paling mungkin untuk mengurusnya adalah keluarga tahanan, Pengelola Lapas/Rutan, atau jajaran KPU. Tapi apakah instansi tersebut dapat, mau serta mempunyai waktu mengurus penghuni pindahan satu per satu? Mestinya, instansi berwenang mau atau setidak-tidaknya cakap mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, waktu untuk mengurusnya sebagaimana ditentukan PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 37 ayat (2), paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jangka waktu ini bisa menjadi kendala sendiri, terutama bagi warga binaan yang masuk ke hotel prodeo paska 30 hari masa penutupan pengurusan surat pindah memilih.

Bagaimana dengan ratusan ribu lagi dari pemilih di Lapas dan Rutan yang datanya tidak berhasil diverifikasi dan divalidasi oleh Disdukcapil? Jika memandangnya secara prosedural dari sudut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau PKPU No. 11 tahun 2018, nasib pemilih semacam ini lebih parah dan nyaris sulit bisa diselamatkan manakala para pihak terkait tidak tergerak untuk mencari jalan keluarnya. Terlebih lagi warga binaan pada kategori ini masuk ke hotel prodeo paska 30 hari setelah penutupan pengurus surat pindah memilih.

Problem lain yang masih menjadi tanda tanya adalah mengenai pendirian TPS di dalam Lapas dan Rutan. Jika tidak memungkinkan, apakah pemilih penghuni tahanan yang masuk dalam DPT akan ‘digiring’ untuk memilih di TPS terdekat? Atau sebaliknya, disediakan TPS keliling atau TPS dimana petugasnya berasal dari TPS terdekat berkeliling ke Lapas dan Rutan. Bukan sebaliknya penghuni Rutan/Lapas yang bergerak (move on) ke TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya.

Pertanyaan seputar tersebut tidak secara jelas diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2018 maupun Surat Edaran KPU No. 887/2018 tentang Aturan Pemilih di Lapas atau Rutan pada DPT Pemilu 2019. Atau setidak-tidaknya masih menimbulkan berbagai penafsiran, dan pastinya belum ada arahan yang tegas dan jelas dari KPU RI kepada jajaran KPU di bawahnya. Kabarnya, masih menunggu sampai pada 15 Desember 2018, atau paska penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) Jilid Ketiga. Itupun dengan catatan jika pada 15 Desember 2018, DPTHP berhasil ditetapkan dengan fix.

Jika tidak/belum diatur, tentu KPU berwenang mengatur hal-hal semacam ini. Bukan justeru lebih concern atau syur untuk membuat kebijakan/aturan yang sudah jelas-jelas ada payung hukum di level UU. Jika setelah melalui kajian mendalam dengan melibatkan terutama partai politik dan Bawaslu, KPU memandang lebih safety mendirikan TPS di Lapas dan Rutan, silakan saja. Tetapi jika langkah tersebut dianggap berbenturan dengan UU karena di UU tidak diamanatkan pembuatan TPS di Lapas/Rutan, bisa saja KPU ‘mensiasati’ dengan membuat TPS dengan nomor/kode khusus. Yang penting, prosedur pindah memilih bagi penghuni hotel prodeo harus dipenuhi. Jika langkah terakhir yang dipilih, harus segera disosialiasasikan ke instansi terkait, termasuk dalam penyediaan petugas Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS).

Yang jelas, jika pilihannya ‘menggiring’ penghuni hotel prodeo untuk memilih di TPS terdekat, terlalu besar resikonya. Apalagi jika pemilih dimaksud, cukup banyak jumlahnya. Tentu akan berkonsekwensi logis terhadap keamanan warga binaan dan kesiapan petugas pengamanan, selain soal ketersediaan surat suara. Dalam kontek ketersediaan surat suara, harus mendapat perhatian khusus karena sangat mungkin TPS yang menjadi tujuan pemilih pindahan akan mengalami krisis surat suara karena terjadi pembludakan pemilih dalam DPTb.

Terlebih dalam DPTb dan DPT, diberi peluang pemilih dimasukkan alam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, dengan syarat mampu menunjukkan e-KTP dan didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP. Padahal surat suara, sesuai dengan PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal Pasal 10 ayat (1) disebutkan, jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota.

Mengenai pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPTb dan DPT namun diberi peluang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan e-KTP, harus diantisipasi. Pasalnya pengalaman pahit semacam ini pernah terjadi di sejumlah TPS di Jakarta saat Pilkada DKI 2017, khususnya yang berlokasi di apartemen. Dimana akibat krisis surat suara, terjadi kegaduhan dan mengakibatkan sejumlah pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Hal ini terjadi antara lain karena terjadi salah delet atas pemilih saat proses penyusunan DPS. Semula dikira data ganda, padahal faktanya merupakan merupakan dua orang yang berbeda. Faktor lainnya karena Coklit dan pemutakhiran data tidak maksimal sehingga masih ada pemilih yang tercecer tidak dimasukkan ke dalam DPT.

Jalan keluar

Problem pemilih rentan memunculkan kembali diskusi lama terkait dengan dilema antara menegakkan pengaturan perundangan dan menerapkan administrasi Pemilu secara rigit dan konsisten dengan konsekwensi mengabaikan semangat perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk pemilih hotel prodeo yang pasti akan mengalami banyak hambatan administrasi. Jika KPU berpegang teguh pada aturan yang ada sekarang dan tidak mencari jalan keluarnya, akan banyak pemilih Lapas dan Rutan berpotensi kehilangan hak pilihnya. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di suatu TPS jika ada sebagian penghuni bisa memilih dan sebagian besar lainnya harus gigit jari karena tidak bisa memilih.

Tetapi jika yang dikedepankan adalah semangat untuk melakukan perlindungan hak pilih terhadap penghuni hotel prodeo, tentu dalam pengelolaan data pemilih harus berperspektif HAM. Manakala ada kendala-kendala teknis dan administratif untuk pemenuhan hak pemilih penghuni Lapas dan Rutan, harus dicari jalan keluarnya. Misalnya, dengan cara KPU berkoordinasi dan meminta bantuan dari Kanwal KumHAM atau pengelola Lapas dan Rutan dalam pengurusan surat pindah memilih (A5) bagi penghuni Lapas dan Rutan secara kolektif. Selanjutnya, KPU mendirikan TPS di Lapas dan Rutan, entah dengan nomor/kode TPS khusus atau kelanjutan dari nomor TPS yang ada.

Sebab, jika pemilih Lapas dan Rutan yang diminta proaktif atau aktif mengurusnya surat pindah memilih (form A5), tidak mungkin dapat dilakukan. Bagi mereka, jangankan mengurus surat pindah memilih, untuk mengurus dan memperjuangkan nasib mereka di tahananpun sebagian mereka tidak mampu. Kalaupun bisa dilakukan, apakah memungkinkan pengelola Lapas dan Rutan mengizinkan atau memberikan dispensasi penghuni tahanan? Rasanya tidak mungkin dilakukan. Hal yang sama sebenarnya berlaku pada pemilih Lapas dan Rutan yang data kependudukannya tidak bisa dilacak oleh Disdukcapi. Bahkan kelompok terakhir, nasibnya jauh kritis dan berada di ujung tanduk. []

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

Olahraga

PSM Makassar

Jadwal Padat, Pemain PSM Berpeluang Nyoblos di Luar Negeri

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Jelang Pemilu 2019, Jokowi: Medsos Isinya Fitnah Semua

Image

News

Terkait Debat Pilpres, TKN: Prabowo Lebih Mirip Kritikus, Bukan Lawan Setara Debat Jokowi

Image

News

BPN Sebut JK Objektif Terkait Lahan Yang Dikelola Prabowo

Image

News

Machfud MD Samakan Penyebar Hoaks Dengan Setan atau Anak Iblis

Image

News

Dedi Mulyadi: Golkar Keluar Dari Zona Bahaya di Pemilu 2019

Image

News

Napi Rutan Klas IIB Takengon Kabur, Polisi Minta Kerjasama Masyarakat dan Pihak Keluarga

Image

News

KPU Sisir Perusahaan Dalam Maksimalkan DPTb

Image

News

Rutan Klas IIB Takengon Dibobol, 11 Napi Kabur

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dugaan Intimidasi Wartawan Saat Munajat 212, JK: Tentu Salah

"Mengintimidasi kepada siapa saja, wartawan, kepada yang lain-lain kepada masyarakat, tentu salah,"

Image
News

Pengamat Intelijen: Pemilu 2019 Masih Berpotensi Terjadi Polemik

Strateginya KPU, Bawaslu harus bisa memastikan DPT tidak bermasalah.

Image
News

Polisi Bandara Sita Senpi Rakitan Tujuan Aceh

Senjata api rakitan yang disita polisi berjenis revolver dan peluru kaliber 38 sebanyak 35 butir.

Image
News

Bawaslu Sayangkan Kekerasan Terhadap Wartawan di Acara Munajat 212

Tidak boleh ada ancaman, paksaan dan intimidasi kepada Insan Pers.

Image
News

Terjadi Ledakan, 3 Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru

"Menurut berita yang kami terima sekitar pukul 15.44 WIB terjadi ledakan."

Image
News

Pengamat: Strategi 02 Gempur Basis Suara Jokowi

Adi Prayitno memprediksi Jokowi sulit membalap perolehan suara Prabowo Subianto di Jawa Barat dalam Pilpres 2019.

Image
News

Hasto: Saatnya Door To Door Menangkan Jokowi-Ma'ruf 

Saat ini perolehan suara untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah mencapai 51persen.

Image
News

Sesalkan Pernyataan Wali Kota Makassar, Bawaslu: ASN Itu Harus Netral

Pribadi yang dimaksud, silakan memilih di TPS.

Image
News

Deklarasikan Dukungan ke Jokowi, Ganjar Pranowo Dinyatakan Bersalah

Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok

Image
News

Seorang Pemuda Tewas dalam Tawuran Antar Kelompok di Jatinegara

Pihak kepolisian kesulitan mengungkap identitas pelaku.

trending topics

terpopuler

  1. Kenyang! Jumbonya Nougat di Ropang OTW

  2. Dahnil Banjir Sindiran, Penulis Buku: Emang Jalan Raya Bentuknya Lurus Kayak Jalanan Babi?

  3. Ketimun Berceceran di Bioskop, Warganet Gagal Paham

  4. Diduga Langgar Kampanye, Timses Jokowi Sesalkan Anies Izinkan Acara Munajat 212

  5. Tanggapi Sudirman Said, Said Didu Sebut Negosiasi Freeport Hanya Target Politik

  6. Bimbim Slank Akui Sudah Tinggalkan Narkoba, Alkohol dan Nikotin, Tapi...

  7. Meski Kalahkan Myanmar, Malaysia Tetap Gagal ke Semifinal

  8. Mengagumkan! Ibu Empat Anak Ini Ternyata Jack Ma-nya Rusia

  9. Presiden Erdogan dengan Lantang Usir IMF dari Turki

  10. Redmi 7 Pro Rilis 28 Februari, Harganya Rp3,3 Jutaan

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Mengenal Polling Palsu Pemilu

Image
Ujang Komarudin

Saling Serang Pasca Debat

Image
Ilham M. Wijaya

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Panggung Debat Kedua Milik Jokowi

Wawancara

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Image
Iptek

Debat Pilpres 2019

Ahmad Agus Setiawan: ‘Milenial Lebih Cepat Beradaptasi pada Sisi-sisi Tertentu, Terutama Digital’

Image
Hiburan

Cerita Egy Fedly Saat Pandangan Pertama Menjemput Jodoh

Sosok

Image
Ekonomi

Caleg Milenial yang Terdompleng Latar Belakang Keluarganya, Siapa Saja Mereka?

Image
News

Mertua Idaman, 8 Potret Keakraban Aburizal Bakrie dengan Menantu

Image
News

Selalu Saling Dukung, 10 Potret Mesra Sudirman Said dan Istri