image sampah 7
Login / Sign Up

LPSK dan Kontribusinya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Herry Supriyatna

Image

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai | Dokumentasi Humas LPSK

AKURAT.CO, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah 10 tahun berada di Indonesia untuk melindungi saksi dan para korban dari berbagai kasus tindak pidana.

Meski baru seumur jagung, beberapa torehan prestasi dan inovasi telah menghiasi perjalanan lembaga ini.

Apa saja capaian lembaga ini, berikut wawancara AKURAT.CO dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

baca juga:

Apa itu LPSK?

LPSK merupakan lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi/Korban.

Adapun Visi LPSK yakni terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana.

Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan Pelayanan dari LPSK?

LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Beberapa diantaranya yakni

 1.Korban/ Saksi tindak pidana pelanggaran HAM berat

2.Korban/Saksi Tindak pidana Korupsi

3.Korban/Saksi Tindak pidana pencucian uang

4. Korban Tindak pidana terorisme

5. Korban Tindak pidana perdagangan orang

6. Korban/Saksi Tindak pidana narkotika, psikotropika

7.Korban Tindak pidana seksual terhadap anak

8. Korban/Saksi Tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat.

Namun diluar dari kasus-kasus di atas, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK.

Apa Saja Pelayanan Perlindungan dari LPSK?

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

 Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).

3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Abdul Haris mengatakan, karena layanan yang ada di LPSK merupakan perlindungan, sehingga kerja kerja LPSK cukup sulit untuk dipublikasikan ke masyarakat. Akan berbeda kondisinya dengan beberapa tahun kemudian.

Seperti saat ini pihaknya telah membuat buku tentang pengakuan para korban maupun saksi yang pernah merasakan layanan dari lembaga negara ini. Buku yang berjudul soverin ini mengulas pengalaman korban maupun saksi dalam menjalani hidupnya di tengah tekanan kasus yang sedang dialaminya.

Ketua LPSK bersama Anker. Dokumentasi Humas LPSK

Setelah 10 Tahun Apa sih Prestasi LPSK?

Pertama, kami sebagai lembaga yang melindungi korban dan saksi sempat tenar dengan kasus mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Susno Duadji. Sejak tahun 2010 Susno minta perlindungan LPSK. Permintaan Susno bukan tanpa dasar.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini punya sejumlah informasi terkait skandal Bank Century, Antaboga, dan kasus pajak.

Suka atau tidak suka, kasus Susno memberi pelajaran atau sosialisasi terhadap masyarakat tentan Undang-undang No 13 TAHUN 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saat itu LPSK sempat dituding melindungi pelaku tindak pidana. Namun akhirnya masyarakat bisa menerima.

Kedua, selama memimpin LPSK saya merubah orientasi peradilan tindak pidana. Jika sebelumnya peradilan tindak pidana hanya berorientasi terhadap pelaku kriminal.

LPSK memberikan sumbangsih bahwa proses peradilan juga harus berorientasi pada korban. Artinya, korban berhak mendapatkan kompensasi atas apa yang telah diterimanya.

Hal ini dikuatnya dengan dikeluarkannya Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Terakhir LPSK menyerahkan kompensasi sebesar Rp 1,6 miliar kepada 17 korban dan keluarga tiga peristiwa terorisme, yakni peristiwa bom Thamrin, bom Kampung Melayu, dan serangan teroris di Markas Polda Sumatera Utara. Kompensasi tersebut merupakan bentuk ganti rugi negara kepada para korban.

 Seberapa Jauh Ketenaran LPSK di mata Masyarakat Indonesia?

Saya kira cukup lumyan ya. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan dari LPSK.  Di Tahun 2017 permohonan untuk mendapatkan perlindungan ada 1.860 kasus. Namun yang dijalankan LPSK lebih dari itu yakni 1.901. Kelebihan pemohon didapat dari korban ataupun saksi yang direkomendasi dari instansi terkait seperti Mabes Polri, Kejagung, maupun KPK.

Ketua LPSK bersama Menkum HAM. Dokumentasi Humas LPSK

Apa Harapan Bapak terhadap LPSK ke Depan?

Harapan saya LPSK bisa memiliki perwakilan di 34 Provinsi. Hal ini untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan perlindungan dari LPSK. Karena dengan pertumbuhan penduduk, kasus kriminalitas makin beragam. Hal ini harus diantisipasi dengan memberikan sosialisasi tentang keberadaan LPSK.

Tidak hanya itu LPSK juga menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti mabes Polri dan Kemenkum HAM. Hal ini bertujuan agar proses perlindungan berjalan maksimal. Dan tentunya ini merupakan salah satu cita-cita reformasi dimana seseorang saksi bisa merasa aman dalam perlindungan LPSK.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

Sumber:

berita terkait

Image

News

BW Kaitkan 'Serangan Subuh' Bowo Dalam Sengketa Pilpres 2019

Image

News

Kuasa Hukum KPU Ragukan Keaslian Amplop C1 Plano Berserakan

Image

News

Sidang MK, Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Tolak Sidang Pilpres Ditunda

Image

News

Di Persidangan MK, Saksi Pemohon Ungkap Deklarasi Gubernur Jateng Dukung 01

Image

News

Pemilu 2019

Terlibat Kasus HAM '98' Alasan Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo di MK

Image

Sosok

FOTO Perjuangan Korban Ledakan Ranjau Irak Dengan Melukis Tanpa Lengan

Image

News

Saksi Kedua Tim Prabowo-Sandi Paparkan Temuan NIK Siluman dan DPT Ganda

Image

News

Pemilu 2019

Ketua Tim Hukum Prabowo Sempat 'Disemprot' Hakim MK

Image

News

Pemilu 2019

Yusril Sebut Permintaan Kubu Prabowo Soal Perlindungan Saksi Tak Lazim

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Korsel Kirim Bantuan 50.000 Ton Beras ke Korut

Image
News

Sering Sakau Bikin Resah Warga, Heri Diringkus Polisi

Di kamar Heri polisi menemukan 15 bungkus plastik berisi sabu.

Image
News

Saudi Kecam Laporan PBB, Sebut Pembunuhan Jamal Khashoggi Tak Berdasar

"Laporan (PBB) itu mengulangi lagi apa yang telah terbit dan beredar di media."

Image
News

Rory Stewart Tersingkir dari Pertarungan Menjadi Perdana Menteri Inggris

Stewart hanya meraih 27 suara

Image
News

Perkara Reklamasi, Pengamat: Anies Plintir Pergub Bikinan Ahok

"Ahok membuat Pergub 206 itu sebagai upaya Ahok untuk mempermudah warga yang belum memiliki rumah."

Image
News

Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei di Bawah Umur Jalani Sidang Diskresi

Mereka dikembalikan kepada orangtuanya.

Image
News
Pemilu 2019

Pengamat: Gagal Buktikan Kecurangan TSM, Gugatan Kubu 02 Bakal Ditolak MK

"Mana kecurangan terstruktur, mana kecurangan sistematis dan dimana massifnya?"

Image
News

Pembangunan MRT Fase II Mulai Digenjot, Semua Jalur Dibangun Bawah Tanah

Total anggaran sebesar Rp22, 5 triliun rupiah.

Image
News

Jadi Saksi, Hairul Anas Cerita Pesan Gubernur Jateng

Aparat diminta mendukung Paslon 01.

Image
News

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Kubu Prabowo, Yusril: Saya Nggak Kenal dan Tidak Ada Kepentingan

Mau Said Didu, Haris Azhar, atau siapapun didatangkan silakan aja.

trending topics

terpopuler

  1. Tim Hukum Prabowo-Sandi Hadirkan Ahli IT BPN dan ITB di Sidang Lanjutan PHPU Pilpres

  2. Bawa Kabur Tas Berisi Uang Rp91 Juta, Satpam Ini Diburu Polisi

  3. Jelaskan Terkait DPT, Hakim Konstitusi Minta Agus Maksum Tak Gunakan Diksi 'Manipulatif atau Siluman'

  4. Harga Minyak Langsung Naik Saat Xi Jinping dan Trump Rencanakan Pertemuan

  5. Jumlah Saksi Dibatasi, Ketua Hukum Prabowo-Sandi: Bagaimana Kita Membuktikan Kecurangan Pilpres?

  6. Stang Dikunci ke Kanan, Motor Honda Beat Digondol Maling dalam Hitungan Detik

  7. Tak Lolos ke Parlemen, Mustofa: Meski Banyak Ujian, Saya Tetap Konsisten Bersama Prabowo-Sandi Hingga Babak Akhir

  8. Syamsuddin Haris: Semoga sebelum Tanggal 28 Juni Putusan Diketok MK

  9. Lunasi Hutang Kampanye Pileg, Taufik Minta Anies Gratiskan Air Bersih Bagi Warga Jakarta

  10. Momen Hakim MK Ancam BW: Pak Bambang Stop, kalau Tidak Saya Minta Keluar!

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang

kolom

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Image
M. Rifki Fadilah

Jalan Terjal Rezim Bunga Murah

Image
Achmad Fachrudin

Menguak Tabir Kerusuhan 21-22 Mei

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
Sosok

FOTO Perjuangan Korban Ledakan Ranjau Irak Dengan Melukis Tanpa Lengan

Image
News

5 Fakta I Wayan Sudirta, Kuasa Hukum Paslon 01 yang Aktif di Kegiatan Sosial

Image
News

7 Potret Hangat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat Bersama Istri