image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Kaprodi KPI PTIQ Jakarta, Direktur Eksekutif Institut Literasi Indonesia

Sengkarut Penundaan Penetapan DPT

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) membuka stan pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/10/2018). Pengecekan tersebut merupakan gerakan mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam mengecek status hak pilih dan menjadi pemilih aktif dalam Pemilu 2019 dalam rangka gerakan melindungi hak pilih (GMHP) nasional. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, “Keledai saja tidak ingin terantuk atau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya”, begitu pepatah yang sejak sekolah dasar diajarkan oleh para guru kepada para murid-muridnya. Maksud dari pepatah tersebut kurang lebih mengajarkan, jika kita mengalami suatu kegagalan,  jangan sampai kembali terulang.  Pepatah tersebut untuk sebagian relevan untuk  merenungi, mengkaji dan mencermati problem data pemilih pada Pemilu Serentak 2019.  Terlebih KPU tercatat tiga kali gagal dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yang diputuskan dan ditetapkan sendiri.

Rinciannya, seharusnya KPU untuk lali pertama menetapkan DPT antara 4-6 September 2018, dan KPU memang berhasil melakukannya pada 5 September 2018.  Namun karena kubu Prabowo-Sandi dan Bawaslu masih menengarai adanya jutaan pemilih ganda, penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018. Tepat tiba pada 16 September 2018 yang seharusnya DPT berhasil ditetapkan, ternyata urung lagi. Pasalnya, karena  KPU dianggap belum mampu sepenuhnya membersihkan DPT.  Ini artinya, untuk kali kedua KPU gagal menetapkan DPT. Dengan kegagalan tersebut, KPU kemudian kembali diberi perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya, atau hingga 15 November 2018.   

Di tengah-tengah masa perbaikan DPT, problem data pemilih belum berkurang, bahkan justeru bertambah. Hal ini dipicu oleh rilis Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat, terdapat 31.975.830 jiwa pemilih  sudah merekam data e-KTP tetapi belum masuk DPT. Akibatnya, pada rapat perbaikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), Kamis 15 November 2018,  kembali untuk kali ketiga dilakukan penundaan hingga satu bulan ke depan, atau sampai 15 Desember 2018. Penyebabnya, dari 28 provinsi  masih terdapat 6 provinsi yang belum menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi rapat pleno 16 September 2018. Keenam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

baca juga:

Dalam jagat pekerjaan. Orang suka menyebut, kegagalan sampai tiga kali sudah di luar batas normal. Sudah masuk dalam kategori keterlaluan dan zona merah. Kalau dalam perkawinan, talaq ketiga (divorce) sudah tidak bisa kembali rujuk (unity) dengan istrinya. Salah satu argumentasi yang bisa mentolerir terjadinya penundaan DPT/DPTHP berkali-kali adalah karena sifat dari data pemilih sangat dinamis dan spektrum problemnya sangat kompleks, berjalin berkelindan dengan berbagai faktor lainnya. Nota bene lagi, dalam pengelolaan dan perbaikan data pemilih, sedikit banyak KPU tergantung dari peran Kemendagri/Dukcapil dan Disdukcapil se-Indonesia.

Benar, penundaan penetapan DPT/DPTHP hasil kesepakatan bersama antara KPU, partai politik peserta Pemilu, Kemendagri/Dukcapil dan Bawaslu. Meskipun demikian, tanggungjawab utama tetap berada di pundak KPU karena KPU adalah pelaksana dan penanggungjawab kegiatan pengelolaan data pemilih. Andai kata KPU mampu meyakinkan dan membuktikan secara meyakinkan bahwa DPTHP yang dikelolanya sudah  memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat, KPU bisa saja menolak rekomendasi penundaan penetapan DPTHP. Ini tidak dilakukan. Artinya KPU mengakui bahwa hasil kerjanya memang belum sepenuhnya berkualitas. 

KPU (2017-2022) sulit berdalih, carut marut  data pemilih sekarang ini sebagai warisan atau peninggalan regim KPU lama (2012-2017). Alasannya karena setiap regim KPU mempunyai kemandirian dalam membangun sistem, kebijakan, program, anggaran atau mekanisme kerja, termasuk dalam pengelolaan data pemilih. Manakala sistem atau mekanisme kerja pengelolaan DPT di masa KPU sebelumnya buruk, tentu KPU periode sekarang berhak menyempurnakannya.  Tetapi jika DPTHP hingga kini belum juga clear, tentu hal ini menjadi tanggungjawab KPU periode di bawah pmimpinan Arief Budiman dan tidak bisa dilemparkan tanggungjawab tersebut kepada KPU periode sebelumnya.

KPU juga tidak bisa menyalahkan carut marut DPT bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri/Dukcapil. Jikapun DP4 dianggap belum sepenuhnya clear atau bersih, pertanyaanya:   kenapa baru sekarang pernyataan tersebut dilontarkan? Mestinya jika DP4 belum clear, KPU bisa menolak saat kali pertama DP4 diserahkan dari Kemendagri ke KPU pada 15 Desember 2017.  Tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU.  Sebaliknya, KPU justeru melakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir untuk digunakan sebagai basis data pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Baru setelah tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan DPT dilakukan, muncul teriakan data bermasalah karena dikontribusi dari DP4. Padahal bisa saja data yang bermasalah tersebut berasal dari  data KPU, bukan dari DP4.

Dampak negatif

Penundaan penetapan DPTHP berkali-kali tersebut mengakibatkan dampak negatif cukup besar, yakni: pertama, berpotensi menurunkan tingkat kredibilitas dan kepercayaan stakeholder Pemilu maupun publik terhadap kemampuan KPU dalam menerapkan  sebelas asas-asas Penyelenggara Pemilu KPU, yakni: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Manakala publik meragukan kemampuan KPU dalam menerapkan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu khususnya terkait dengan data pemilih, bisa menggerogoti keyakinan publik bahwa KPU bakal mampu mewujudkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Padahal keterpenuhan prinsip tersebut menjadi syarat terwujudnya Pemilu 2019 lebih berkualitas, berintegritas dan memiliki derajat legitimasi tinggi.

Kedua, konsentrasi KPU terhadap tahapan Pemilu yang tengah berjalan maupun yang akan datang sedikit banyak terganggu. Padahal saat ini,  Pemilu memasuki tahapan kampanye yang dilakukan serentak oleh tim dan pelaksana kampanye, Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada saat yang sama, KPU juga harus mempersiapkan kegiatan debat terbuka di televisi yang kali ini tampaknya akan lebih ramai, seru dan sekaligus sensitif. Kemudian KPU juga harus membuat perencanaan logistik untuk pencetakan surat suara, yang salah satunya banyak tergantung dari hasil penetapan DPTHP. Jika penetapan DPTHP kembali terjadi penundaan, berpotensi memunculkan  akumulasi berbagaai masalah baru yang bisa menganggu tahapan Pemilu lainnya.

Ketiga, meskipun penundaan penetapan DPTHP diklaim oleh KPU hanya terjadi di enam provinsi. Namun dampak psikologisnya bisa merambah seluruh jajaran KPU secara nasional. Bahkan berpotensi  mengakibatkan terjadinya demoralisasi dalam bentuk kegalauan, keletihan, keputusasaan, krisis kepercayaan diri, serba salah, dan sebagainya. Terlebih lagi di setiap penundaan pasti akan berdampak kepada penambahan beban kerja dan anggaran baru. Untuk jajaran KPU di level provinsi dan Kabupaten/Kota yang gaji dan pendapatannya relatif memadai, mungkin tidak bermasalah. Tetapi itu belum tentu bagi jajaran KPU di level bawah, khususnya PPK dan PPS. Beban tambahan kerja akibat penundaan penetapan DPTHP masih akan memberatkan.  

Keempat, penundaan penetapan DPTHP akan memunculkan akumulasi kesan  bahwa Pemilu Serentak 2019 benar-benar sangat kompleks dan rumit.  Jika kesan  ini dibiarkan dan masalanya tidak dikanalisasi dengan baik, bisa menimbulkan dampak lainnya, yakni:  kemungkinan KPU Kabupaten/Kota akan mengalami kesulitan merekrut anggota masyarakat untuk menjadi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).  Banyak masyarakat akan kuatir dengan beban, tanggungjawab kerja dan resiko yang berat tersebut. Terlebih lagi diperkiraan, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019 makin kompleks, dan bisa memakan waktu hingga larut malam. Sementara honoriumnya diperkirakan tidak mengalami kenaikan memadai.

Dampak-dampak lain dari penundaan penetapan DPTHP adalah membuat suhu, persaingan dan spekulasi politik menjelang Pemilu 2019  makin meningkat, tajam, dan panas.  Sekarang saja, penundaan penetapan DPTHP mengakibatkan sejumlah politisi ‘perang komentar’ yang nyinyir. Pro kontra seputar penundaan DPTHP ini berpotensi memperkokoh polarisasi sikap elit politik dan media massa, baik cetak maupun audio visual.  Dalam politik, polarisasi pandangan dan sikap semacam ini wajar. Yang negatif, manakala setiap kali mensikapi secara secara kritis problem data pemilih dianggap hanya mencari-cari popularitas dan pencitraan. Padahal data pemilih merupakan masalah dan kepentingan bersama, yang seyogianya diselesaikan secara bersama-sama pula tanpa memandang dari kubu, faksi atau blok politik.

Tamparan dan pelajaran

Jika dikatakan KPU tidak belajar dari pengalaman KPU-KPU sebelumnya dalam mengelola data pemilih, tentu pasti pernyataan semacam ini akan ditolak mentah-mentah.  Yang jelas, data pemilih kini kembali menjadi problem krusial yang secara langsung atau tidak langsung sudah mengusik citra diri komisioner dan institusi KPU sebagai lembaga yang diisi oleh orang-orang profesional dan credible. Tetapi kesadaran akan citra diri saja tidak cukup, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras, cerdas dan berkualitas. Dalam kontek data pemilih, parameternya tidak lain dan tidak bukan: DPT harus memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat.  Aktualisasi prinsip tersebut harus tercermin pada aspek jumlahnya (komprehensif dan mutakhir) dan kualitasnya yang antara lain ditunjukkan adanya akurasi data, tiadanya invaliditas dan data ganda.

Tambahan  30 hari yang diberikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan merupakan bonus yang tak ternilai harganya. Masa atau waktu sebanyak itu bisa cukup lama, manakala KPU mampu memanfaatkannya dengan efektif, efisien dan terukur. Tetapi waktu sebanyak itu bisa akan akan sangat sedikit, kurang serta muspro, manakala tidak dapat dipergunakan dengan efektif dan maksimal.  Idealnya sebelum dead line berakhir, masalah pokok yang menjadi penyebab penundaan DPTHP dapat diatasi.   Jika tidak bisa ideal, sekurang-kurangnya sebelum tenggat waktu penundaan berakhir, semua masalah pokok dan krusial terkait dengan DPTHP bisa diselesaikan dan dituntaskan.

Bukankah  KPU sudah lama memiliki Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang diklaim demikian andal? Bukankah pula Indonesia disebut-sebut masuk menjadi Negara demokrasi terbesar ketiga, setelah Amerika Serikat dan India? Tetapi mengapa data pemilih terus menjadi problem. Padahal di banyak negara, contohnya   India yang populasinya 1,2 miliar orang dan memiliki DPT mencapai 844 juta, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang datang ke Bollywood pada 2015,  tidak ada masalah mengenai DPT. Sementara di Indonesia dengan DPT masih dalam kisaran ratusan juta, data pemilih terus menjadi momok dan masalah.

Agar problem data pemilih ini tidak terus berlarut-larut,  maka penundaan penetapan DPTHP untuk kesekian kalinya harus dianggap sebagai tamparan keras kepada KPU. Selain juga harus dijadikan pelajaran mahal untuk tidak mengulangi kealfaan, kelemahan atau bahkan kesalahan serupa di kemudian hari. Dengan menganggapnya demikian, dampak postifnya diharapkan KPU lebih bebenah diri dan mampu bekerja secara professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terukur. Credo sama seharusnya juga harus menggelayuti Bawaslu karena bagaimanapun juga baik-buruknya kinerja KPU sangat tergantung dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan problem data pemilih, KPU perlu meminjam dan menggunakan jargon Pegadaian yakni: “menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah”, dan menerapkan manajemen total quality control.   Contoh aktualisasi konkritnya, sekarang ini KPU mengklaim tinggal enam provinsi atau sebanyak tujuh juta data pemilih  (24 provinsi lainnya dianggap clear) yang belum menyelesaikan penyisiran data sebagai dampak dari adanya rilis Kemendagri yang menyebutkan terdapat 31 juta lebih pemilih yang  sudah merekam data e-KTP tetapi belum masuk DPT. Selain  secara case by case bisa menuntaskan problem di tujuh daerah. Saat hasil perbaikan di enam daerah tersebut dikonversi, sinkronisasi dan diharmonisasi dengan data 24 provinsi yang dianggap sudah clear,  tidak menimbulkan problem baru. Misalnya,  terjadi invaliditas data, data ganda, fraud,  salah delet,  dan sebagainya. Hal ini diingatkan karena prinsip penyelesaian data pemilih berbasis Sisdalih  adalah tersentral.

Tunggakan masalah lainnya

Jangan dilupakan KPU masih mempunyai tunggakan masalah yang sejauh ini belum diketahui dengan jelas solusinya. Yakni:  terkait pemilih pemula yang jumlahnya mencapai jutaan orang namun belum melalukan perekaman dan belum memiliki e-KTP. Jika belum teratasi, sebaiknya Kemendagri/Dukcapil segera proaktif, jemput bola  dan massif melakukan perekaman dan penerbitan e-KTP bagi pemilih pemula. Atau bisa saja Kemendagri berkoordinasi dengan KPU untuk kembali menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP. Sebab, penggunaan e-KTP masih diakomodir dalam PKPU  No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Meskupun tidak lagi dicantumkan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, KPU DKI juga pernah digugat oleh DPD Partai Gerindra DKI ke Komisi Informasi Publik (KIP) DKI terkait dengan pembintangan atau penutupan enam digit Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam persidangan yang digelar  Selasa (30/10), KIP DKI mengabulkan gugatan DPD Partai Gerindra DKI tersebut dengan teknis implementasi pembukaan NIK tersebut dilakukan secara terbatas dengan melibatkan partai politik peserta Pemilu dan Bawaslu. Untuk mengeksekusi putusan KIP DKI, KPU DKI harus berkonsultasi dengan KPU RI karena KPU DKI  hanya sebagai pelaksana PKPU yang diterbitkan oleh KPU. Oleh karena dampak dari keputusan KIP DKI bisa berskala nasional, maka publik sebenarnya ingin mengetahui dengan gamblang dan terang benderang sikap dari KPU RI mensikapi putusan KIP.

Problem lain yang mesti diantisipasi dan dicarikan solusinya adalah terkait dengan pemilih yang masuk dalam DPT tambahan (DPTb). Pemilih dalam DPTb sebagai diatur pada Pasal 3 PKPU No. 11 tahun 2018 meliputi pemilih yang tengah menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi,  menjalani rehabilitasi narkoba,  menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, dan tugas belajar, pindah domisili; dan/atau tertimpa bencana alam.  Pemilih tersebut harus melaporkan diri kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Potensi masalah krusialnya adalah antara lain, aturan ini belum tersosialisasi dengan baik dan massif. Selain itu, masa lapor selama 30 hari tidak mudah bisa dilakukan sebab tidak jarang warga mengetahui mendapat tugas kerja, belajar, sakit, menjadi tahanan, pindah rumah dan sebagainya,  secara mendadak. Manakala peristiwa yang masuk dalam kategori pemilih DPTb terjadi secara mendadak atau kurang 30 hari dari masa yang dipersyaratkan peraturan untuk dilaporkan, apa lantas kemudian hak pilih mereka tersebut harus hilang? Tentu KPU harus mengantisipasi dan mencari jalan keluar agar tidak terjadi kesemrawutan dan kekacauan di TPS karena banyak pemilih dalam DPTb menuntut hak pilihnya.  Pengalaman Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017 terjadi kekisruhan di sejumlah TPS khususnya di apartemen sebagai akibat banyaknya pemilih yang memilih tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP-nya.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

News

Isu PKI Serang Jokowi

Image

News

Problematik Pemilih Perumahan Mewah

Image

Ekonomi

Mencermati Penerimaan Negara yang Melampaui Target APBN

Image

Hiburan

Dongeng Ken Dedes, Pararaton dan Polowijen

Image

Hiburan

Nh. Dini, Hidup dan Berkarya dalam Sunyi

Image

News

Problem 'Orang Gila' Ikut Pemilu

Image

News

Paradigma Baru Kampanye Pemilu 2019

Image

News

Nyinyiran Politik

Image

News

Politikus Sontoloyo

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mayat Perempuan Ditemukan di Apartemen Kebagusan City

Korban berasal dari Kebunmangu Gunung, Sukabumi, Jawa Barat.

Image
News

Pendukung PKR Desak Nurul Izzah Batalkan Keputusan Mundur

Desakan itu muncul sehari setelah Nurul Izzah mengumumkan pengunduran dirinya

Image
News

Pria Thailand Ini Bangun Toko Perhiasan Palsu untuk Tipu Korban

Dalam aksinya ia berhasil mendapatkan berlian milik pengusaha India senilai 10 juta Baht (Rp4,3 miliar)

Image
News

Kapolres Jakpus Perintahkan Propam Periksa Kapolsek Sawah Besar

Roma juga meminta Propam Polres Jakarta Pusat untuk mengecek tanda tangan anggota Polsek Sawah Besar di surat perdamaian kedua belah pihak

Image
News

Soal Indonesia Punah, Wiranto Tantang Prabowo Taruhan Rumah

Kalau sehabis pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh tidak punah, maka rumah Hambalang diserahkan kepada saya.

Image
News

Kabinet Inggris Siapkan Skenario Brexit Tanpa Kesepakatan

Parlemen tampaknya masih menolak kesepakatan Brexit yang dihasilkan Perdana Menteri (PM) Theresa May dengan Uni Eropa (UE)

Image
News

Guru Ngaji di Kabupaten Tangerang Menghamili Muridnya

Kepada polisi terduga pelaku pencabulan mengaku sudah menikahi muridnya, namun orang tua murid tidak mengetahuinya

Image
News

Gelombang Dukungan untuk Jubir Komisi Yudisial yang Dipolisikan 64 Hakim

Tugas Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim, kata dia, mewakili aspirasi masyarakat.

Image
News

Selandia Baru Siap Gelar Referendum Ganja pada 2020

Referendum itu dijanjikan oleh Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern tahun lalu

Image
News

Lima Bulan Kursi DKI 2 Kosong, DPRD: Kenapa Sih Pilih Satu Orang Saja Sulit

Kosongnya kursi wagub dikhawatirkan membuat Anies keteteran dalam mendatangi agenda yang bisa saja datang secara tiba-tiba.

trending topics

terpopuler

  1. Perempuan Muda di Jepang Borong Habis Kalender Presiden Rusia Berpose Macho

  2. Singapura Ingin Perselisihan Wilayah Laut dengan Malaysia Diselesaikan Secara Damai dan Profesional

  3. PKPI Sindir Demokrat, Jansen: Urusi Aja Partaimu, Tak Usah Kau Campuri Hal yang Tak Kau Ketahui

  4. Polisi Dalami Apakah Kapten Komarudin Turut Melakukan Pemukulan

  5. Merasa Dihina Hotman, Farhat: Kalau Orang Miskin Itu Diperhatikan, Bukan Dihina

  6. Unggah Foto Secantik Bidadari, Cowok Ini Sukses Bikin Banyak Cewek Minder

  7. DPW PAN Pendukung Jokowi Langsung Ditindaklanjuti oleh Ketua DPP

  8. Baliho PSI Dirobek, Ferdinand: Jangan Samakan Partai Lu Sama Partai Gue

  9. 10 Potret Kajol dan Ajay Devgn yang Selalu Tampil Mesra

  10. Rush: Klopp Bakal Bawa Liverpool Singkirkan Bayern Muenchen

fokus

Kaleidoskop 2018
Semangat Pahlawan di Dadaku
Info MPR RI

kolom

Image
Bambang Soesatyo

Refleksi Akhir Tahun 2018 Ketua DPR RI

Image
Ujang Komarudin

Isu PKI Serang Jokowi

Image
Achmad Fachrudin

Problematik Pemilih Perumahan Mewah

Image
Awalil Rizky

Mencermati Penerimaan Negara yang Melampaui Target APBN

Wawancara

Image
Hiburan

Ketinggian Falsafah Sastra Melayu Tidak Tertandingi oleh Sastra Moderen

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (3)

"Saya Masih Memikirkan Siapa yang Bakal Gantikan Saya"

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (2)

"Atlet Junior Harus Bisa Mengalahkan Senior"

Sosok

Image
Ekonomi

Buka-Bukaan Alasan Erick Thohir Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Amin

Image
Ekonomi

Intip 10 Milenial yang Berpotensi Berada di Deretan Orang Terkaya Selanjutnya

Image
Ekonomi

Kalah dengan Transportasi Online, Bos Blue Bird Terlempar dari Daftar Crazy Rich RI