image
Login / Sign Up
Image

Pangi Syarwi Chaniago

Analis Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Larangan Eks Koruptor Nyaleg Ditolak MA, Bukti KPU Lampaui Kewenangan

Image

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama pimpinan KPU lainya menekan tombol sebagai simbol Peluncuran Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 yang memuat larangan bagi mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menuai polemik dan prokontra.

Mahkamah Agung (MA) meloloskan uji materi terhadap peraturan tersebut dan menyatakan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yakni undang-undang Pemilu. Banyak masyarakat dan aktifis anti korupsi sangat kecewa berat dengan putusan MA tersebut.

Dari sisi hukum, putusan MA yang membatalkan PKPU yang melarang eks-napi korupsi menjadi caleg tidak lah salah. Sebab, putusan itu terkait dengan UU Pemilu yang multitafsir, yang tidak tegas melarang eks napi koruptor menjadi caleg.

baca juga:

Putusan MA dihujat, MA mendapat sintemen negatif, terkesan berpihak/membela sang koruptor dan tidak mendapat dukungan publik. Namun MA tetap konsisten secara ajek dengan basis negara hukum (rule of law) dan trayek peraturan perundang-undangan yang jelas, bukan bertindak berdasarkan asumsi, persepsi, apalagi negara berdasarkan arus opini publik.

Ini sangat penting ditegaskan bahwa hirarki perundang-undangan, tidak boleh PKPU bertentangan dengan peraturan/UU di atasnya dalam hal ini UU pemilu.

Secara substansial, kita akui dan apresiasi maksud baik dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melahirkan demokrasi berkualitas dan pemimpin yang berintegritas.

Namun sangat disayangkan, tujuan serta niat yang baik dari KPU tentunya harus berdasar pada basis aturan yang jelas dan jangan malah melanggar aturan undang undang dan konstitusi.

Peraturan KPU yang memuat larangan kepada eks napi koruptor setidaknya mengindikasikan bahwa; Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang sangat substansial menyangkut pembatasan hak politik bahkan telah merampas hak politik warga negara.

Pencabutan hak politik seseorang mestinya dituangkan dalam UU atau via putusan pengadilan bukan, bukan dituangkan dalam PKPU. Artinya peraturan mengatur soal mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan domain kewenangan KPU.

KPU hanya berwenang mengeluarkan aturan teknis terkait penyelenggaraan pemilu yang jurdil, luber dan objektif bukan malah mengurusi urusan yang menjadi kewenangan lembaga lain. Sekali lagi, pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan undang undang bukan diatur berdasarkan PKPU.

Kedua, indikasi dis-harmoni antar lembaga. Aturan KPU ini juga menguatkan indikasi bahwa KPU terkesan arogan dan menciptakan konflik dengan lembaga lain, terutama BAWASLU.

Selama ini KPU dan Bawaslu adalah mitra, saling menguatkan, saling mengisi dan mendukung. Realitas sekarang, fenomena yang amat langkah yaitu dihadap hadapkan serta dibenturkan antara institusi KPU dan Bawaslu, sebelumnya ini ganjil terjadi.

Semestinya semua lembaga terkait penyelenggara dan pengawas pemilu melakukan koordinasi, terintegrasi satu sama lain, hal-hal substansial demi kesuksesan pemilu berkualitas bukan malah ingin gagah-gagahan.

Ketiga, dis-orientasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU harus menempatkan diri sebagai penyelenggara yang mengatur urusan-urusan teknis pemilu.

Dengan fokus pada tugas pokok yang sudah digariskan (the right man in the right place) maka KPU tidak disibukkan untuk mengurusi hal-hal di luar tugasnya yang justru mengganggu konsentrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan demikian, institusi KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu tak boleh melampaui kewenangannya alias offside.

Aturan KPU yang menuai polemik dan telah dianulir oleh MA, mau tidak mau akan melahirkan arus balik perlawanan yang akan berdampak pada tiga elemen penting; Pertama, dampak sosial dan politik.

Kontroversi ini dikhawatirkan akan melahirkan perlawanan yang berpotensi melahirkan kekisruhan dan kekacauan politik dan terganggunya tahapan pemilu yang disebabkan terpecahnya konsentrasi KPU untuk mengurusi hal-hal lain (gugatan) dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Kedua, dampak pada individu (eks napi koruptor). Aturan ini jelas sangat merugikan secara personal pada pihak-pihak yang terkait. Aturan ini dengan jelas telah merampas hak politik mereka sebagai warga negara tanpa putusan pengadilan, dengan kata lain mereka mendapat hukuman tambahan yang dibuat sendiri oleh KPU yang tentunya akan menjadi beban moral tersendiri.

Ketiga, dampak Kelembagaan. Arogansi KPU ini akan menjadi preseden buruk bagi koordinasi kelembagaan yang akan merugikan KPU sendiri, yang dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia

Kita sangat tidak setuju, koruptor yang nyata sudah mengkhianati negara kembali diberi panggung politik, kembali memperoleh hak politik merampok uang negara. Kita sangat mendukung terobosan dan itikat baik dari KPU mencegah kembali agar koruptor pengkhianat negara tak kembali diberikan panggung politik.

Namun sekali lagi, aturan main PKPU tidak bisa mencabut hak politik mantan eks-korupsi menjadi caleg. Mestinya KPU harus bersabar dulu, biar lah nantinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Pemilu yang mengaturnya lebih tegas, detail, teknis dan tidak multitafsir dalam rangka menghabisi riwayat politik koruptor pengkianat negara. Semoga!.[]

Editor: Dedi Ermansyah

Sumber:

berita terkait

Image

News

Tangkal Hoaks Jelang Pemilu, KPU: Adik-adik Harus Selalu Membaca, Itu Sangat Penting

Image

News

KPU: 669.737 Pemilih Urus Dokumen Pindah TPS

Image

News

KPU NTT Laporkan Ada 367.678 Surat Suara Pemilu Serentak Rusak

Image

News

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image

News

Penerbitan e-KTP Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun, KPU Serahkan ke Kemendagri

Image

News

KPU: Peserta Pemilu Diminta Patuhi Aturan Zonasi Kampanye Rapat Umum

Image

News

KPU Depok Pastikan WNA Tak Punya Hak Pilih

Image

News

8.722 Penghuni Lapas di Jakarta Terancam Kehilangan Hak Pilih

Image

News

FOTO Uji Coba Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Pertanyakan Kongres Nasdem

"Sudah suatu kewajiban di dalam AD/ART bahwa kepemimpinan baik di DPD, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan DPP harus dilaksanakan 5 tahun"

Image
News

Tanggapi Penolakan, Tengku Zulkarnain: Spanduk Provokatif Buatan Kelompok Pengecut Kepanasan

Tengku Zulkarnain menyebut pemasang spanduk tersebut sebagai pengecut yang mengatasnamakan elemen masyarakat Islam.

Image
News

Selandia Baru Segera Larang Peredaran Senjata dengan Spesifikasi Militer

Kebijakan ini diikuti dengan skema pembelian kembali bagi para pemilik senjata

Image
News
Menuju Pilpres 2019

TKD Siapkan 16 Ribu Orang Saksi untuk Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Sumatera Barat

Para saksi yang telah ditunjuk ini juga dapat bekerja sebagai tim sukses meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Image
News

Korban Selamat Topan Idai Putus Asa Harapkan Bantuan

Sebagian dari mereka memperbaiki atap logam mereka, sementara yang lain mengikat ranting pohon pinus untuk tidur di bawahnya.

Image
News

Polisi Tanggapi Pernyataan Wiranto Soal Penyebar Hoaks Bisa Dijerat UU Terorisme

Harus ada bukti pelaku terlibat dengan jaringan terorisme.

Image
News

Anggota DPRD Usulkan MRT Gratis Khusus Buat Warga Jakarta sampai Akhir Tahun

MRT rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019). Saat ini, pembahasan tarif masih dibahas.

Image
News

Tanggapi Pernyataan Mahfud Soal Kursi 5 M, Rektor UIN Alauddin: Itu Pernyataan Ngawur

"Maka saya terpilih sebagai rektor yang dipilih oleh senat dan selanjutnya dilantik oleh Menteri," Musafir Pababbari menambahkan.

Image
News

Topan Idai Telan 217 Korban, Upaya Penyelamatan Terus Berlangsung

Beira adalah kota di Mozambik yang terdampak paling parah akibat bencana tersebut

Image
News

Di Surabaya, KPK Periksa 12 Orang Terkait Kasus Suap Jabatan di Kemenag

"Tim mendalami proses seleksi yang dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur"

trending topics

terpopuler

  1. Buntut Pernyataan Mahfud di ILC, Rektor UIN Syarief Hidayatullah Didemo Mahasiswa

  2. Survei Litbang Kompas Berpolitik? Ini Analisis Denny JA

  3. Punya 4 Anak, Ririn Dwi Ariyanti Belum seperti Emak-emak

  4. Dirut Cantik Pertamina Tersinggung Dituduh Rugi, Pengamat: Jangan Sewot Dong!

  5. Berhasil Selamat Dari Kekerasan Berujung Maut, Ibunda Tsania Marwa Sangat Bersyukur

  6. Program OKE OCE Agak Sadis Kalau Dibilang Gagal, Misbakhun: Sebut Saja Kurang Berhasil

  7. 10 Potret Blusukan Dico Ganinduto, Suami Chacha Frederica saat Kampanye

  8. Bun, Bedak Tabur Ternyata Tak Baik untuk Kesehatan si Kecil

  9. 4 Manfaat Bermain Game yang Mungkin Tidak Kamu Sadari

  10. Soal Sawit, Menko Luhut: Kami Bukan Negara Bodoh, Jangan Dikte Kami Tentang Lingkungan!

fokus

Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru
Di Balik Pakaian Bekas Impor

kolom

Image
Ujang Komarudin

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image
Achmad Fachrudin

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Image
Ujang Komarudin

Menanti Kejutan di Debat Ketiga

Wawancara

Image
Iptek

Sepeda Listrik Jadi Polemik, Migo Beri Jawaban!

Image
Gaya Hidup

Chief Company Barbershop

Jatuh Bangun Chief Barbershop di Tangan Fatsi Anzani dan Oky Andries

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 8 Momen Manis Amien Rais saat Momong Cucu

Image
News

10 Momen Manis Djarot Saiful Hidayat Bersama Istri, Bak Pengantin Baru!

Image
News

Jadi Caleg DPR RI, Begini 10 Potret Sahrul Gunawan Blusukan sampai Diserbu Ibu-ibu