image
Login / Sign Up

KPU Belum Berkomentar terkait Putusan MA Bolehkan Eks Napi Koruptor Ikut Pileg

Muslimin

Image

Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan uji materi Peraturan KPU No. 20/2018 pasal yang melarang pencalegan mantan napi koruptor.

Dengan demikian, KPU RI belum bersedia memberikan komentar terkait putusan MA yang memutustkan mantan napi korupsi maju di Pileg.

Untuk itu, menurut Ilham melalui pesan singkat saat dihubungi Antara, di Jakarta, Jumat, pihaknya belum mau berkomentar terkait hal itu.

baca juga:

"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan tentang terbitnya Putusan MA yang mengabulkan permohonan/gugatan 'judicial review' terhadap PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD, KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai tergugat 'judicial review' tersebut," kata Ilham Saputra, Jakarta, Jumat (14/9).

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 tahun 2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar juru bicara MA Suhadi.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

"Jadi pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

"Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan, setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu, Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu UU 7/2018," tutur Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini, diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung yaitu, Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

News

Polisi Imbau Massa Munajat 212 Berdoa di Wilayah Masing-masing

Image

News

Ma'ruf Amin Kunjungi Makam Ulama Besar Makassar, Syekh Yusuf

Image

Hiburan

Mengenal Advance Tech, Kostum Quantum Realm di Avengers: Endgame

Image

Gaya Hidup

Kuliner Menjadi Senjata Tambahkan Wisman ke Indonesia

Image

News

Anggota DPRD Maluku Dikabarkan Hilang

Image

Hiburan

Ternyata Ini Peran Jude Law di Film Captain Marvel

Image

News

Berita Populer Potret Kedekatan SBY dengan Cucu hingga Fakta Perjalanan Karier Rano Karno

Image

Gaya Hidup

Ada 457 Jenis Nyamuk di Indonesia, Kenali Mana Saja yang Membahayakan

Image

Ekonomi

India Beli Minyak Besar-besaran dari Venezuela, Manfaatkan Sanksi AS

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Terobos Jalur TransJakarta, 145 Pengendara Motor Dapat 'Surat Cinta' dari Polisi

Ada pelanggar yang menyogok petugas.

Image
News

Polisi Imbau Massa Munajat 212 Berdoa di Wilayah Masing-masing

Kami imbau sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas.

Image
News

Tak Mau Bayar Klaim Asuransi Rp6,7 Miliar, Manulife Digugat Ahli Waris

Sidang dengan materi pokok perkara ditunda dua Minggu dan dilanjutkan pada 6 Maret 2019 dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.

Image
News

Pantau Reklame di Jakarta, Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi 'Jakarta Satu'

Yang ingin berusaha di DKI Jakarta ini dipermudah. Tetapi sesuai dengan ketentuan, pajak mesti bayar.

Image
News

Perempuan Muda AS yang Gabung ISIS Berharap Diterapi dan Tak Dipenjara

Kepada media, ia mengaku menjadi korban manipulasi dan pencucian otak

Image
News

Staf Keuangan PT Waskita Karya Dijadwalkan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Proyek Fiktif

Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua

Image
News

Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Lampung Tengah, KPK Panggil 5 Saksi

Para saksi diminta patuhi proses hukum.

Image
News

KPK Panggil Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu terkait Suap

Kasubdit DAK Fisik II Kemenkeu, Yuddi Saptopranowo juga diperiksa.

Image
News

Ma'ruf Amin Kunjungi Makam Ulama Besar Makassar, Syekh Yusuf

Pemerintah Afrika Selatan tercatat juga turut memberikan gelar pahlawan kepada Syekh Yusuf.

Image
News

Peringatan Dini Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan di ruang politik praktis, bisnis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan legislasi dan kepentingan

trending topics

terpopuler

  1. Akun Palsu Serang Pemerintah, Ferdinand: Saya Tidak akan Pernah Mengkritik dengan Kalimat Kasar

  2. JK Jujur Jika Bertolak Belakang Dengan Presiden Jokowi Demi Pembangunan

  3. Fahri Hamzah: Orang Ngomong Idiot Aja Dipenjara, Nih Aku Ngomong Sontoloyo!

  4. Prabowo Subianto Diminta Cabut Pernyataannya Soal Bandara Kertajati dan Minta Maaf

  5. Survei LSI: Hanya Ada 7 Parpol yang Lolos ke Parlemen

  6. Terbongkarnya Kepemilikan Lahan Kedua Kubu Capres, Siapa Terbesar?

  7. Mantan Jubir GAM Ajak Masyarakat Aceh Dukung Joko Widodo

  8. Balas Trump, Hillary Ungkapkan Darurat Nasional Yang Sesungguhnya

  9. Usai Bertemu Petinggi Madrid, Marcelo Putuskan Masa Depannya

  10. Di Saat Prabowo Kuasai Lahan, Rakyat Tak Punya Lahan Memadai

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Ujang Komarudin

Saling Serang Pasca Debat

Image
Ilham M. Wijaya

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Panggung Debat Kedua Milik Jokowi

Image
Achmad Fachrudin

Bola Panas Logistik Pemilu 2019

Wawancara

Image
Iptek

Debat Pilpres 2019

Ahmad Agus Setiawan: ‘Milenial Lebih Cepat Beradaptasi pada Sisi-sisi Tertentu, Terutama Digital’

Image
Hiburan

Cerita Egy Fedly Saat Pandangan Pertama Menjemput Jodoh

Image
Olahraga

Susy Susanti

"Sekarang Saatnya Pemain Putri Mengubah Mindset"

Sosok

Image
News

Dari Aktor hingga Politisi, Ini 5 Fakta Perjalanan Karier Rano Karno

Image
News

10 Aksi Susi Pudjiastuti di Atas Perahu, Menantang Laut

Image
News

7 Potret Ketegaran Ani Yudhoyono Jalani Pengobatan Kanker Darah