image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)

Gubernur Dukung Jokowi

Image

Presiden Joko Widodo melantik Sembilan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9) | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO 

AKURAT.CO, Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil Pilkada serentak 2018 telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di istana negara kemarin. Tak ada yang aneh dalam prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

baca juga:

Namun yang unik dan menarik, para Gubernur tersebut sebelum dan sesudah dilantik sudah menyatakan diri akan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden dua periode.

Hak para Gubernur, begitu juga hak para Wakil Gubernur untuk dukung mendukung pada Pilpres 2019 yang akan datang. Para Gubernur mendukung Jokowi sah-sah saja dan tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika para Gubernur tersebut mendukung petahana menggunakan kekuasaan, jabatan, dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye sang incumbent.

Yang paling penting, rakyat tidak terpecah karena Gubernurnya mendukung calon tertentu. Dan rakyatnya mendukung calon yang lain. Banjir dan mengalirnya dukungan para Gubernur, baik yang sedang menjabat maupun yang baru dilantik kemarin, merupakan fenomena politik yang wajar.

Dan bukan perbuatan kurang ajar. Bisa menjadi kurang ajar, jika para Gubernur tersebut mendukung Prabowo, karena akan dianggap berbeda pilihan dan melawan petahana.

Gerbong dukungan para Gubernur tersebut tentu menguntungkan Jokowi sang petahana dan merugikan Prabowo sang penantang. Dukungan para Gubernur ke Jokowi bisa saja karena kecocokan visi dan misi para Gubernur tersebut dengan pemerintahan Jokowi.

Oleh karena itu, bisa dilanjutkan untuk dua periode. Atau bisa juga karena kedekatan emosional para Gubernur dan partai-partai pendukungnya dengan Jokowi. Atau biasa juga karena ketika Pilkada kemarin para Gubernur tersebut mendapat dukungan dan sokongan dari pemerintah.

Namun yang paling berbahaya dan mengerikan, jika dukungan para Gubernur tersebut disebabkan tekanan hukum dari oknum tertentu kepada mereka agar mendukung calon tertentu.

Karena kita sama-sama mafhum, di republik ini, hukum masih bisa dijadikan alat untuk menekan mereka yang berkasus “korupsi” untuk “disandera” secara politik guna kepentingan dukungan dalam Pemilu.

Para pejabat dan para Gubernur sangat takut akan hal ini. Dan demi kemanan dan keselamatan diri terpaksa atau dipaksa untuk mendukung calon tertentu.

Para Gubernur yang memiliki kasus “korupsi” memang dalam dilema, galau, dan was-was. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu meninggal. Dua-duanya pilihan yang membingungkan. Ditekan via jalur hukum memang menyiksa. Seolah tidak ada apa-apa. Padahal was-was, suatu saat bisa masuk penjara.

Jadi mendukung petahana bagi para Gubernur merupakan pilihan dan tindakan rasional demi mengamankan dirinya dan tentu menyenangkan sang incumbent. Hanya ada dua pilihan bagi para Gubernur yang bermasalah secara hukum, mendukung sang incumbent atau terkena kasus hukum lalu masuk penjara.

Oleh karena itu, tidak heran jika ada Gubernur yang tadinya vokal, ingin jadi Capres atau Cawapres, tetapi setelah diperiksa KPK, dia diam seribu bahasa dan berbalik arah mendukung yang sedang berkuasa.

Dan kita juga menemukan banyak Gubernur yang berasal dari partai barisan koalisi Prabowo yang menyebrang dan mendukung Jokowi. Atau bisa juga karena kebaikan petahana membantu para Gubernur sehingga para Gubernur merasa memiliki hutang budi, lalu balik mendukung sang petahana. Pilihan wajar dan rasional yang saling menguntungkan.

Setidaknya saya teringat dengan pidato Sir Winston Churchill di Majelis Rendah, London, 20 Agustus 1940 yang mengatakan “Dalam sejarah perjuangan manusia belum pernah ada begitu banyak hutang budi yang begitu besar kepada begitu sedikit orang”. Dan hati-hati dengan hutang budi, jangan sampai dibawa mati. Mendukung kembali orang yang telah berjasa merupakan langkah yang tepat dan penuh perhitungan.

Pilpres 2019 bukan hanya pertarungan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno semata. Namun juga menjadi ajang pengamanan dan penyelamatan bagi mereka-mereka yang memiliki jabatan di kementerian, kejaksaan, kepolisian, TNI dan lembaga negara lainnya.

Paling tidak, jika Jokowi terpilih kembali mereka akan aman dan nyaman serta kokoh dalam singgasana jabatannya. Namun jika rezim berganti dan yang terpilih Prabowo, maka otomatis mereka banyak yang akan terlempar dan akan diganti oleh pejabat yang lain.

Secara teori para pejabat tersebut harus netral, namun dalam kenyataannya mereka memihak diam-diam. Bagaimana dengan rakyat sang pemilik suara dan sang pemilik kedaulatan.

Bagi rakyat siapapun yang terpilih, entah Jokowi-MA atau Prabowo-Sandi yang terpenting rakyat kenyang, tidak lapar, sembako murah, lapangan kerja terbuka, hukum ditegakkan dengan tidak tebang pilih, dan syukur-syukur rakyat bisa sejahtera dan makmur.

Namun sepertinya kesejahteran dan kemakmuran masih jauh dari angan-angan rakyat Indonesia. Tetapi kita tidak boleh pesimis dan harus tetap optimis. Walaupun aset-aset banyak dikuasai pihak swasta dan hutang negara membumbung tinggi. Namun kita tidak boleh putus asa dan kehilangan harapan.

Indonesia masih bisa bangkit. Pilpres 2019 harus menjadi momentum kebangkitan bangsa. Rakyat harus rasional dalam memilih Capres dan Cawapresnya. Jangan atas dasar pertimbangan siapa yang memberi “uang cendol” dihari H, lalu menggadaikan nasib selama lima tahun. Rakyat harus rasional se rasional para Gubernur dalam memilih Capres dan Cawapres.

Pilih sesuai hati nurani, pilih yang mengerti, pilih yang bisa melayani, pilih yang tidak korupsi, dan pilih yang mencintai Anda sehidup semati. Jika hanya mengumbar janji-janji, hindari dan pergi, karena yang pasti rakyat akan rugi. Bahkan bisa mati karena termakan janji-janji para Capres dan Cawapres.

Tak masalah dan tak apa para Gubernur mendukung Jokowi dan berlawanan dengan Prabowo. Itu hak politik mereka. Justru menjadi aneh jika para Gubernur tersebut tidak mendukung Jokowi.

Ya, aneh jika para Gubernur mendukung Prabowo. Pepatah mengatakan, ada gula ada semut. Incumbent adalah gula yang akan selalu dikerubuti semut. Petahana punya kuasa dan wibawa, jika para Gubernur mbalelo dan tak mendukungnya, bisa saja mereka akan menerima akibat dari yang dilakukannya tersebut.

Gubernur dukung Jokowi merupakan urusan dan perkara kecil. Hal besar adalah bagaimana rakyat dapat menentukan sesuai hati nurani dan pilihannya. Dan tentu tidak dipaksa oleh para Gubernur yang sudah memiliki pilihan sendiri.

Rakyat berdaulat negara akan hebat dan kuat. Rakyat berkhidmat republik akan dahsyat. Rakyat dikhianati negara akan mati. Rakyat diberi janji tanpa realisasi, bangsa akan mati suri. Rakyat dibodohi, maka negara akan kualat, berdosa, lalu merana. Dan rakyat punya pilihannya sendiri.

Tak penting para Gubernur tersebut mendukung siapa. Yang terpenting adalah para Gubernur menjaga keteladanan. Dukung mendukung dalam Pilpres tidak menjadikan masyarakat bercerai berai dan terpecah. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Biarkan para Gubernur tersebut memilih dan mendukung Jokowi. Kita pun punya hak untuk memilih siapapun yang kita kehendaki. Mendukung dan memilih Jokowi-MA atau Prabowo-Sandi itu hak Anda.

Namun yang pasti, Anda dan kita semua berdagang, berkerja, bertani, berlayar, bernyanyi, dan berkarya sendiri, bukan dibantu oleh Capres dan Cawapres itu.

Tak perlu saling mencaci. Tak perlu saling menyakiti. Tak perlu saling memfitnah. Tak perlu saling mengkhinati. Tak perlu saling beradu fisik. Tak perlu saling menolak. Dan tak perlu saling membenci.

Karena seperti kata Clerence Darrow, seorang penulis, pembicara, dan dosen hebat dan juga pengacara kenamaan Amerika, “saya percaya Anda tidak dapat melakukan apapun dengan kebencian”.

Ya, kita tak akan bisa melakukan apapun dengan kebencian. Bukankah begitu!!!

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Zainudin Amali Siap Diusulkan Jadi Calon Menteri Jokowi

Image

News

Hasto Minta Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Dikaitkan dengan Pembentukan Koalisi

Image

Hiburan

Gugat Partai Gerindra, Apa Alasan Mulan Jameela Tak Pernah Hadiri Sidang?

Image

News

Temui Ketua DPR, Menpan RB Sampaikan Hasrat Jokowi Soal Efektifitas

Image

News

Kabinet 2019-2024, Golkar Bakal Usulkan Zainudin Amali ke Jokowi

Image

Ekonomi

Faisal Basri: Saya Agak Takut Jokowi Salah Diagnosis Investasi

Image

News

Megawati, Prabowo dan Jokowi Bertemu Besok Siang

Image

News

Ide Amien Rais Disebut Misleading, Bara Tegaskan PAN Tulus Membantu Pemerintahan Jokowi

Image

News

Pansel Tegaskan LHKPN Berlaku Bagi Komisioner KPK Terpilih

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Anggaran untuk Pilkada Jawa Barat 2020 Akan Dibahas dalam Waktu Dekat

Legislatif dan lembaga terkait akan membahas anggaran untuk pelaksanaan pilkada mendatang dalam waktu dekat ini.

Image
News

7 Gaya Santai Ridwan Kamil, Isengi Muda-mudi Pacaran hingga Didemo Anggaran Makeup

Kang Emil sesekali mengisengi muda-mudi yang tengah asyik pacaran

Image
News
Pemilu 2019

Sembilan Partai Lolos ke DPRD Kota Bandung, PKS Raih Kursi Terbanyak

Kursi Partai Hanura hilang dan diganti dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Image
News

Pengedar Narkoba Tertabrak Truk Saat Larikan Diri

Pengedar narkoba terpental 10 meter usai ditabrak truk di kawasan Bekasi.

Image
News

Gerebek Kampung Narkoba, Polres Medan Ringkus Empat Pengedar Sabu

Dari penggerebekan, personel Satres Narkoba meringkus empat orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu.

Image
News

Zainudin Amali Siap Diusulkan Jadi Calon Menteri Jokowi

"Sekali lagi, itu adalah kewenangan dari pimpinan partai ditugaskan di mana, enggak ditugaskan pun oke"

Image
News

Kasus Novel, Rocky: Kelihatan dari Awal Dibikin Rumit Prosedurnya, Jadi Itu Soalnya Rakyat Dibuat Jengkel

Menurut Rocky Gerung rekomendasi itu merumitkan.

Image
News

Sudjiwo Tedjo: Kalau Aku Membenci Mas Anies atau Mas Ahok, Biarkan Itu Terjadi Alami

"Aku hanya tak mau membencimu cuma gegara media massa membujukku untuk membencimu."

Image
News

Tergiur Untung Besar, Uang Suparjoko Digandakan Dengan Uang Mainan

Polisi mengamankan barang bukti berupa tujuh lembar uang pecahan Rp100 ribu dan 1.000 lembar uang mainan menyerupai pecahan Rp100 ribu.

Image
News

Hasto Minta Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Dikaitkan dengan Pembentukan Koalisi

"Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsoennya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh Ketum Koalisi"

trending topics

terpopuler

  1. FPI Klaim Habib Rizieq Tidak Bermasalah di Arab, Ferdinand: Masa Menikahkan Dijadikan Bukti?

  2. Sesama Anggota Satpol PP Kota Bogor Saling Kontak Fisik di Bogor

  3. Disebut Jadi Menko Perekonomian Pengganti Darmin, Ini Jawaban Airlangga Sambil Tersenyum

  4. Ketum PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat, Novel Bamukmin: Pengkhianat

  5. Anies Baswedan Dihadang Sopir Kopaja

  6. Sedih Banget Duit Buat Rumah Sakit Banyak Sekali: Kisah Pencari Suaka Melahirkan

  7. Gerombolan Bersenjata Diduga Triad Serbu Massa Pro-Demokrasi Hong Kong di MRT

  8. 8 Gunung Berapi Paling Berbahaya di Dunia, Dua dari Indonesia

  9. Akhirnya, Pos Indonesia Buka Suara Soal Isu Bangkrut

  10. Makin Cantik dan Elegan, 10 Potret Terbaru Song Hye-kyo

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude