image
Login / Sign Up
Image

Ma'mun Murod Al-Barbasy

Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ

Politik Tanpa Nilai

Image

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai melakukan pencoblosan surat suara di TPS 9, Jalan Abdul Sahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Di TPS 9 Sawangan, Kota Depok ini ada sekitar 237 pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kawasan Jawa Barat. Ada empat calon pasangan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jabar 2018 ini, mereka adalah Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan), Sudrajat - Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra), Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Bicara soal nilai (value) dalam politik biasanya merujuk pada pemikiran-pemikiran politik klasik era Yunani Kuno yang direpresentasikan oleh setidaknya Plato dan muridnya Aristoteles. Politik dalam pengertian klasik dimengerti bahwa politik hadir tak lain adalah untuk mewujudkan "kebaikan bersama" (public good, al-maslahah al-ammah).

Dalam pemikiran politik Islam klasik, pemikir seperti al-Farabi sering diposisikan sebagai representasi "pemikir nilai", disamping tentu ada nama-nama lain, seperti Abi Rabi, al-Ghozali, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Al-Farabi bahkan menulis buku berjudul Madinah al-Fadhilah yang kerap “dituduh” sebagai copy paste dari karya Plato: Republic. Al-Farabi hidup di era Daulah Abbasiyyah yang saat itu tengah mengalami kekacauan. Maka pemikiran-pemikiran yang ditawarkan adalah bagaimana mewujudkan negara (Daulah Abbasiyyah) yang ideal.

baca juga:

Konteks Indonesia, pemikiran-pemikiran yang berkembang di seputar jelang kemerdekaan (persidangan BPUPKI), yang kemudian menghasilkan rumusan Pancasila adalah produk dari politik nilai. Sila-sila dalam Pancasila sarat dengan nilai-nilai agung dan mulia, sebagaimana ditawarkan Plato mapun al-Farabi.

Saat ini, terlebih di era liberal politik, politik dalam pengertian klasik (nilai) nyaris menjadi hal yang asing (gharib). Politik telah benar-benar dipahami hanya dalam pengertian yang pragmatis, sebagai perebutan kekusaan dan kepentingan. Saya tentu sangat paham bahwa politik memang (di antaranya) bicara soal bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan. Tak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Ini ungkapan yang kerap kita dengar, yang menggambarkan bahwa politik semata dimengerti sebagai kepentingan tanpa berusaha melibatkan politik nilai meskipun hanya secuil. Tentu boleh dan sah memahami politik sebagai kekuasaan dan kepentingan, tapi sertakanlah atau selipkanlah politik nilai meski hanya sedikit saja.

Coba tengok saja, praktek politik di Indonesia, terlebih pasca Orde Baru, praktis yang tampil menjadi mainstream adalah politik tanpa nilai. Saya lebih suka menyebutnya sebagai “politik comberan”, politik yang semata bicara soal kekuasaan dan kepentingan, sementara politik sebagai nilai begitu dimarjimalkan. Hasil dari praktik politik yang sebatas kekuasaan dan kepentingan, kita sekarang menyaksikan betapa bobroknya kehidupan politik saat ini. Politik nyaris berlangsung tanpa nilai. Nyaris tanpa komitmen, tak ada kepercayaan, dan tak ada integritas dalam berpolitik. Melanggar komitmen, melanggar kepercayaan, tipu-tipu, berkhianat, mengorbankan atau menikam kawan sendiri dan apalagi lawan seakan menjadi sebuah keniscayaan dalam praktik politik kita saat ini.

Sekadar contoh dan mengingatkan memori publik, saat Pilpres 2009, Megawati memutuskan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saat itu nyaris tak ada gugatan dari kubu, termasuk pengikut-pengikut setia Megawati kepada Prabowo terutama terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang pernah dilakukannya di akhir kekuasaan Orde Baru, 1998. Namun ketika Pilpres 2014, di mana Prabowo kembali maju, menjadi capres berpasangan dengan Hatta Radjasa, Prabowo mendapat hujatan hebat dari para pendukung Joko Widodo (Megawati) yang maju berpasangan dengan Jusuf Kalla. Seakan lupa peristiwa hampir lima tahun yang lalu di mana Megawati dan Prabowo berpasangan mesrah. Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo dikuliti habis. Mereka seakan lupa dengan fakta-fakta bahwa di sekeliling Megawati dan Joko Widodo juga terlalu banyak jenderal-jenderal yang tangannya berlumuran darah rakyat dan umat Islam yang tak berdosa.

Bukan hanya soal pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo, ada satu hal mendasar yang menjadi ciri khas dari “politik comberan”, yaitu melanggar komitmen (janji) seakan menjadi hal biasa dan tanpa merasa dosa. Menjelang Pilpres 2009 Megawati dan Prabowo menandatangani (di atas materai) apa yang disebut “Perjanjian Batu Tulis”, tanggal 16 Mei 2009. Isi perjanjian ini beredar luas di masyarakat. Salah satu isi perjanjian ini (poin 7) disebutkan: “7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.”

Ketika tiba waktunya (jelang Pilpres 2014), di mana komitmen terebut seharusnya dijalankan, dengan entengnya Megawati mengkhianati sebuah komitmen bersama. Megawati justru mendukung calon presiden lain bernama Joko Widodo, yang dengan berbagai polesan, termasuk dugaan kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2014, akhirnya terpilih menjadi Presiden. Inilah gambaran nyata dari “politik comberan” tanpa nilai. Melanggar komitmen dianggap hal biasa dan bahkan mungkin suatu keharusan. Kalau mendasarkan pada politik nilai, pengingkaran atas komitmen yang dibuat bersama adalah hal yang sangat prinsip.

Begitu pun yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi “pembantu” (Menkopolkam) Presiden Megawati. Dengan gayanya yang sok santun, juga melakukan “pengkhianatan” terhadap Megawati. Memanfaatkan kelebihan fisiknya, tutur katanya yang bagus, dan ditambah tampilannya yang terkesan didhalimi seiring dengan pernyataan Taufiq Kiemas yang menyebut dirinya sebagai “jenderal kekanak-kanakan”, SBY memanfaatkan pernyataan Taufiq Kiemas tersebut dan juga pengunduran dirinya dari Kabinet Gotong Royong untuk membangun citra sebagai orang yang didzalimi Megawati. Cara-cara politik seperti ini juga gambaran nyata dari berpolitik yang miskin nilai.

Akibat peristiwa ini, hingga saat ini hubungan Megawati dengan SBY berlangsung tidak mesrah. Megawati masih merasa tersakiti oleh “pengkhianatan” yang dilakukan SBY. Saya tidak tahu, apakah pengkhiatan yang dilakukan SBY ini juga mengingatkan Megawati atas “pengkhianatan” yang pernah dilakukannya terhadap Prabowo? Bersambung. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Tidak Cukup 10 Hari, Anies Tambah Waktu Kunker di Luar Negeri

Image

News

Golkar DKI Bedah Kiprah Tokoh Senior Sarwono Kusumaatmadja

Image

News

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Image

News

Kejaksaan Kolombia Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Eks Pemimpin Pemberontak FARC

Image

News

Kering Melanda, Kelangkaan Air Terasa: Bijak Menabung Air, Berhemat Gunakan Air

Image

News

Perpres Jabatan Fungsional TNI Dinilai Akan Mengundang Masalah Baru

Image

News

Politik Cinta

Image

Olahraga

Piala Amerika Brasil 2019

Gelandang Chile Akui Timnya Lebih Percaya Diri

Image

Olahraga

FOTO Chili Kalahkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

ICW Desak Pansel Capim KPK Selektif Melihat Jejek Rekam Calon

"Jangan sampai figur yang dahulu kala mungkin pernah melakukan pelanggaran hukum lolos seleksi," ujar Kurnia

Image
News

Singapura Sita Gading Gajah dan Sisik Trenggiling Senilai Rp678 Miliar

Diperkirakan gading itu bernilai Rp180 M yang berasal dari 300 ekor gajah Afrika dan sisik dari 2.000 ekor trenggiling senilai Rp498 M

Image
News

21 Rumah Sakit di Banten Turun Kelas, Gubernur Wahidin Protes

Wahidin mempertanyakan alasan Kemenkes merekomendasikan penurunan tipe 21 rumah sakit di Banten.

Image
News

Mantan PM China Li Peng si Tukang Jagal Beijing Meninggal di Usia 90 Tahun

Dia juga dijuluki sebagai “Tukang Jagal Beijing” atas perannya dalam kekerasan di Lapangan Tiananmen terhadap para pengunjuk rasa pada 1989

Image
News

Keluarga Bule Australia Berhasil Lompat dari Mobil Sebelum Terjungkal ke Underpass

Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Image
News

RPTRA Rusak, Pemkot Jakpus Minta Warga Benahi Secara Swadaya

Yaya Mulyarso meminta masyarakat sekitar untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar kerusakan yang ada bisa segera diperbaiki

Image
News

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

"Saya kira Mas Ibas cocok (jadi Ketua MPR)," kata Herman usai menghadiri acara diskusi di Media Center, Gedung Nusantara III

Image
News

Jokowi Ingin Anak Muda Masuk Kabinet, Ma'ruf: Mereka Bekerja Cepat, Lebih Trengginas

Tapi Ma'ruf Amin tidak ikut campur dalam menyeleksi calon menteri.

Image
News

Besok, Polda Jatim Publikasikan Keberhasilan Penanganan Radikalisme

Ada beberapa kasus yang berhasil diungkap Polda Jatim namun belum pernah terekspose

Image
News

Adam dan Malik, Bayi Kembar Siam Dari Tapanuli Utara Berhasil Dipisahkan

"Masa kritisnya biasanya tiga sampai lima hari ke depan. Makanya akan kita pantau terus,” kata Guslihan.

trending topics

terpopuler

  1. Disebut Jadi Menko Perekonomian Pengganti Darmin, Ini Jawaban Airlangga Sambil Tersenyum

  2. Ketum PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat, Novel Bamukmin: Pengkhianat

  3. Sesama Anggota Satpol PP Kota Bogor Saling Kontak Fisik di Bogor

  4. Anies Baswedan Dihadang Sopir Kopaja

  5. 8 Gunung Berapi Paling Berbahaya di Dunia, Dua dari Indonesia

  6. 10 Potret Manis Masayu Anastasia Bareng Anak, Hot Mama Abis!

  7. Demi Kepentingan Nasional, Pemerintah Harus Segera Panggil Zain

  8. Makin Cantik dan Elegan, 10 Potret Terbaru Song Hye-kyo

  9. PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat, Gerindra: Posisi Kami Tergantung Prabowo

  10. Nasib Pencari Suaka, Interview UNHCR: Kami Tahu Mereka Frustrasi, Sudah Melalui Banyak Hal untuk Sampai di Sini

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude