image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fahruddin

Penulis buku dan pemerhati politik dan demokrasi.

Politik Bohir Pencalegan

Image

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate dan rombongannya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jakarta. Senin, (17/7/2018). Partai NasDem mendaftarkan bakal calon legislatif dengan data 80 dapil, dengan jumlah bakal caleg 494 orang dan ikut hadir juga beberapa artis seperti Nafa Urbach, Tessa Kaunang dan lain-lain. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Masih ingat dengan kasus La Nyalla, Dedi Mulyadi, atau konflik internal di Partai Hanura, yang pemicunya karena ditengarai adanya politik bohir (mahar). Meskipun akhirnya kasus tersebut tenggelam begitu saja bagaikan ditelan bumi. Namun kasus tersebut telah menjadi isu seksi dan panas jelang Pilkada Serentak 2018, serta membuat gonjang ganjing elit dan partai politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Sayangnya ending (akhir) perjalanan kasus ini tidak jelas sehingga berpotensi peristiwa serupa bakal terulang kembali saat Pilkada di masa depan. Termasuk  saat proses pencalegan untuk Pemilu Serentak 2019 yang pendaftarannya sudah dibuka oleh KPU sejak 4 hingga 17 Juli 2018, dan penyusunan serta penetapanya menjdi Daftar Calon Tetap (DCT) pada 21-23 September 2018.

Secara kumulatif se-Indonesia jumlah uang yang beredar dalam politik mahar ditaksir sangat besar. Bisa mencapai miliaran rupih karena ditengarai melibatkan hampir semua partai politik peserta Pemilu dan caleg di tingkat pusat dan lokal. Besaran bohir yang harus dikeluarkan oleh setiap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam proses pencalegan bervariasi. Dari mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tergantung tingkatannya: DPR, atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Juga dipengaruhi faktor nomor urut yang diminta oleh bacaleg. Nomor urut peci tentu lebih mahal harganya karena tingkat probabilitas keterpilihannya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan nomor urut non peci.

Selain itu, Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipilih oleh bacaleg juga berpengaruh. Pada Dapil yang secara tradisional dikenal sebagai lumbung suara atau kursi suatu partai politik, bohir politik yang harus dikeluarkan akan lebih besar dari pada Dapil kering.  Sejumlah partai menetapkan besaran tarif berbeda bagi anggotanya yang sudah menjadi anggota parlemen (lama) dengan yang belum/baru menjadi caleg. Biasanya caleg yang sudah menjadi anggota parlemen,  partai mengenakan tariff bohir  lebih tinggi dari yang belum jadi. Kebijakan atau tarif bohir berbeda juga diberlakukan bagi pengurus/kader partai yang koceknya tipis, pendatang baru dari kalangan pengusaha, pesohor, selebritis, kader loncat pagar, dan sebagainya.

baca juga:

Para bacaleg pendatang baru, apalagi dari kalangan pengusaha atau artis, biasanya dipatok harga diatas rata-rata bacaleg dari unsur lain. Jangan lupa, tarif  ini baru untuk urusan bohir dalam proses penjaringan dan perebutan nomor urut DCS/DCT, dan belum termasuk untuk kepentingan biaya-biaya politik lainnya setelah ditetapkan menjadi DCT oleh KPU. Hampir bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih besar.  Memang ada partai yang mengklaim dirinya tidak mengenakan bohir, bahkan ada bacaleg yang dibajak/dibiayai oleh partai. Namun kasus seperti ini agak langka.

Sangat kompleks

Politik bohir pencalegan bagi anggota legislatif  Pemilu 2019 berpeluang besar terjadi dan umumnya dilakukan oleh partai yang kini memiliki kursi di parlemen, dan atau yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei yang profesional dan credible.  Faktor penyebabnya sangat banyak dan kompleks. Diantaranya pertama, biaya untuk menghidupkan mesin partai selama masa kampanye Pemilu belum dijamin sepenuhnya oleh Negara (APBN atau APBD). Sementara pendanaan partai belum mandiri karena iuran atau sumbangan dari pengurus, kader, anggota atau simpatisannya sangat minim.  Padahal kebutuhan dana kampanye sangat besar. Problem ini biasanya dijadikan dalih atau alasan oleh elit partai untuk menarik dana dari para bacaleg.

Kedua,  praktik politik bohir sudah dianggap sebagai hal biasa dalam proses pencalegan, dan terjadi karena ada unsur suka sama suka atau saling membutuhkan  antara bacaleg dengan pihak elit partai. Mengenai teknisnya ada yang dilakukan secara terang-terangan  atau terbuka di lingkungan internal partai, namun ada juga yang dilakukan secara tertutup.  Di masa lalu terkadang dilakukan dengan kontrak politik antara caleg dengan partai, namun cara tersebut belakangan ini dihindari. Biasanya modusnya dilakukan tanpa legalitas formal untuk menghindari proses hukum di kemudian hari. Memang ada bacaleg yang menolak politik bohir dalam proses pencalegan, namun kebanyakan cenderung memilih sikap pasif, diam atau sekadar mengumpat.

Ketiga, dikontribusi  oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 242 dan 243 poin 2, 3 dan 4 yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada internal partai sepanjang dilakukan secara demokratis, terbuka sesuai dengan AD/ART dan/atau peraturan internal partai. Benar pada Pasal 242 dari UU tersebut melarang partai politik mahar. Namun, kelemahannya jika pelaku (bacaleg/caleg) atau partai menyebutnya sebagai biaya politik (political cost) seperti: penggalangan relawan,  biaya survei atau pencitraan, pembentukan opini publik lewat media massa, honorarium saksi, dan lain sebagainya, apakah bisa dikenakan sanksi?   Dengan dalih sebagai biaya politik semacam itu, mengakibatkan Bawaslu tidak mudah memproses hukum politik bohir. Selain itu, dalam memproses indikasi pelanggaran politik bohir tidak mudah dilakukan sebagai akibat sulitnya mendapatkan alat bukti atau saksi yang diperlukan.

Keempat, pengaturan sanksi di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dengan UU No. 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya (UU Pilkada). Dimana bila dalam UU Pilkada pengaturan tentang politik mahar pada Pilkada ancaman sanksinya cukup jelas dan berat, baik sanksi material (Rp 300 juta) dan penjara (72 bulan) hingga diskualifikasi ( UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 47 ayat 2, 5, dan Pasal 187b). Sementara pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak dijelaskan mengenai ancaman serupa terhadap pelaku, penerima  atau perantara politik uang.  Kelemahan ini menjadi peluang munculnya praktik mahar politik dalam proses pencalegan.

Dampak negatif

Meskipun problem politik bohir dalam pencalegan sangat rumit dan tidak mudah menjerat para pelakunya, namun praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar dalam berbagai aspeknya. Di internal partai, politik bohir acapkali menjadi sumber konflik di kalangan elit, pengurus dan kader partai. Banyak pengurus partai yang sudah lama mengabdi terjerambab di nomor urut buncit  dalam DCT atau urung maju menjadi caleg karena tidak mampu membayar politik bohir yang diterapkan oleh partai.  Sebaiknya bacaleg pendatang baru dan bermodal kuat, karena berani membayar bohir tinggi dengan mudah menjadi bacaleg dan mendapat nomor urut bagus.

Pastinya, politik bohir  mengakibatkan proses pencalegan menjadi elitis dan berbiaya tinggi atau mahal, dan berpeluang didominasi caleg berkantong tebal. Masih mending jika modal tersebut berasal dari koceknya sendiri. Paling jika tidak terpilih menjadi anggota parlemen akan merugi secara material.   Yang paling sial adalah jika modal untuk membayar bohir dari meminjam uang dari bank, atau rentenir. Sudah itu tidak terpilih menjadi anggota legislatif.  Hal ini mengakibatkan rentetan banyak masalah. Antara lain kebangkrutan ekonomi, rumah tangga berantakan, stres atau bahkan gila. Itulah barangkali yang menjadi alasan KPU menerbitkan Surat Edaran No. 627 tanggal 30 Juni 2018 yang diantaranya mensyaratkan caleg harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang berwenang/berkompeten. Tujuannya agar caleg siap secara mental menghadapi situasi apapun, apakah itu terpilih menjadi anggota parlemen, tidak jadi dan bahkan bankrut secara ekonomi.

Dalam skala lebih besar, marajalelanya politik  bohir dalam pencalegan tanpa tersentuh proses hukum yang jelas dan tegas, merupakan cikal bakal terwujudnya oligarki politik dan kekuasaan di tangan segelintir elit yang memiliki modal besar. Dan hal ini berpotensi  akan terjadinya monopoli dan sentralisasi sumber-sumber ekonomi di tingkat pusat maupun lokal di tangan segelintir orang atau kelompok. Serta berpotensi mengakibatkan terjadinya pembajakan dan mencedrai demokrasi elektoral yang sudah dibangun secara susah payah. Oleh karena itu, semua stakeholder Pemilu, khususnya Penyelenggara Pemilu harus mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah, memberantas, paling tidak meminimalisir politik bohir dalam pencalegan di Pemilu 2019.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

Sumber:

berita terkait

Image

News

Kolom

Hantu Debat Perdana

Image

News

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Image

News

Hoaks Tsunami di Sibolga, Antara Kepanikan dan Peluang yang Mempersatukan

Image

News

Republik Darurat Hoaks

Image

News

Sesat Pikir Calon Wakil Rakyat

Image

News

Media Massa dan Pemilu 2019

Image

News

Kerawanan Pemilu di Daerah Bencana

Image

News

Muslim Uighur diantara Tragedi Kemanusiaan dan Separatisme

Image

News

Gaya Baru Kampanye Pilpres

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ketua DPR Dukung Rencana Pembentukan Badan Legislasi Nasional

Dia juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi peneliti dan ahli hukum Indonesia.

Image
News

Fifi Jawab Rencana Pernihakan Ahok: Aneh, Kok Keluarga Nggak Ada yang Tahu!

"Kalau ada acara atau kegiatan apapun di keluarga kami pada tanggal 15/2, harusnya kami keluarga tahu ya."

Image
News

Diberi Kisi-kisi Pertanyaan Ribut, Tak Diberi Ribut, Saran Paranormal: Selfie dan Pelukan Sejam

KPU menyatakan terbuka dan siap menerima masukan dari publik untuk pelaksanaan debat calon presiden.

Image
News

Gelombang Tinggi Melanda Perairan Riau, BMKG: Bukan Pengaruh Supermoon

Sedangkan angin berhembus dari arah Barat Laut ke Timur Laut dengan kecepatan 09-27 kilometer per jam.

Image
News

Soal Pembebasan Tanpa Syarat Ustaz Ba'asyir, TPM: Mekanisme Hukum Tanyakan ke Yusril

TPM akan melakukan kajian jika sudah menerima putusan pembebasan Ustaz Ba'asyir.

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Pastikan Keamanan Surat Suara, Polri Kerahkan Sepertiga Jumlah Personelnya

Polisi dan TNI akan kawal ketat hingga ke TPS-TPS.

Image
News

Guntur Bela Jokowi dari Sindiran Dahnil Anzar

"Cukur rambut di Garut, bawa tukang cukur dari Jakarta,"

Image
News

Taman Nasional Komodo Bakal Ditutup Setahun, Apa Kata Peneliti Zoologi?

"Delapan bulan baru menetas telurnya dan ada kemungkinan hanya 25 persen saja yang berhasil menetas," kata Evy.

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Ma'ruf Amin: Penunjukkan Kiai Jadi Cawapres Bukti Jokowi Cinta Ulama

Jokowi orang baik, tetapi dibilang anti Islam.

Image
News

Taman Nasional Komodo Bakal Ditutup Setahun, Apa Tak Jadi Masalah?

Dia mengatakan sebagai otoritas yang membawahi kawasan konservasi KLHK akan mempelajari masalah itu.

trending topics

terpopuler

  1. Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Ruhut Sitompul Ungkap Kebanggaanya pada Jokowi

  2. Cerita Mahfud MD Ditawari Jadi Endorse, Sekali Cuit Dibayar Rp4,5 Juta

  3. Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Karding Ingatkan Nasihat Gus Dur

  4. Erick Thohir akan Pimpin TKN Jokowi-Ma'ruf Bertemu dengan 21 Dubes Uni Eropa

  5. Bandung Raya Masuk Zona Merah, Paslon 01 Siap Rebut Suara Prabowo

  6. 10 Potret Manis Persahabatan Tantri dan Chua Kotak yang Selalu Kompak

  7. Hanura Persoalkan Tiga Pernyataan Prabowo pada Debat Perdana

  8. Seorang Anak Perempuan Ditemukan Warga Sedang Menggigil di Sekitaran Kali Ciliwung

  9. Bisnisnya Disebut Jokowi Pisang Goreng, Saran Warganet: Mas Kaesang Mending Pindah Tata Surya

  10. Revitalisasi Taman-taman di Jakarta, Anies Gelontorkan Anggaran Rp145 Miliar

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Hendra Mujiraharja

Edy Mundur, Joko Driyono Meragukan?

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Perdana Pilpres Tontonan Paling Memalukan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat