image
Login / Sign Up

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Muslimin

Image

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tanggapan RKUHP yang saat ini digodok DPR | AKURAT.CO/Muslimin

AKURAT.CO, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR dan Pemerintah untuk memastikan penguatan pemberantasan korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)  FH UI, Andry S. menilai, RKUHP yang saat ini dibahas belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Selain itu, terdapat dua penggunaan dua Undang-Undang dengan duplikasi dan delik yang sama persis namun ancaman pidana berbeda.

Maka, kata Andry, akan membuka peluang aparat penegak hukum memperdagangkan pasal-pasal tersebut pada tersangka dan atau terdakwa, secara langsung. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

baca juga:

"Yang ada dalam RKUHP maupun di Undang-Umdang pidana korupsi sama-sama berlaku, masalahnya ancaman pidananya berbeda di RKUHP dan Undang-Undang korupsi. Inikan akan menimbulkan ruang-ruang transaksi, ini menjadi masalah yang tidak diselesaikan," katanya di Kantor ICW, Minggu (10/6).

Ia mengatakan, terdapat penentuan ancaman pidana yang bertentangan dengan logika dan asas dasar dalam hukum pidana. Pasal 588 RKUHP memiliki ancaman minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal kategori II yakni RP100 juta dan maksimal kategori VI yakni RP150 juta. 

Sedangkan untuk korupsi kerugian negara yang tidak spesifik menggunakan sarana penyalahgunaan kewenangan, melainkan hanya sekedar dengan rumusan 'melawan hukum’ sebagaimana diatur dalam pasal 687 RKUHP, justru diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal kategori ll, RP10 juta dan maksimal kategori VI, Rp2 mlliar.

Ancaman pidana penjara yang jumlahnya sama antara penyalahgunaan wewenang dengan sekedar melawan hukum saja sudah bermasalah, apalagi ditambah dengan ancaman pidana denda yang jumlahnya leblh berat untuk pasal 687 ketimbang 688 RKUHP.

"Hal ini telah menerabas logika dan asas pidana. Sebab, dalam hukum pidana, seharusnya delik jabatan, apalagi pejabat publik, seharusnya diperberat karena yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatan dan selama ini sudah menikmati fasilitas negara," pungkasnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

Image

News

KPK Diminta Baca RKUHP Secara Utuh

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Menteri Pariwisata Dorong Kepala Daerah Kembangkan Destinasi Wisata di Kawasan Danau Toba

Menurut Arief, beberapa para kepala daerah di kawasan Danau Toba sudah mulai mengusulkan destinasi apa yang akan dikembangkan.

Image
News

Wow! Pemerintah Kucurkan Rp6,4 Triliun untuk Pengembangan Empat Destinasi Wisata Ini

Dana yang akan direalisasika pada tahun 2020 itu diperuntukan membangun fasilitas penunjang baik infrastruktur maupun unilitas.

Image
News

Diamputasi karena Tertembak, Foto Kaki Pria Ini Dijadikan Iklan Bahaya Merokok

Kejadian itu bermula saat putranya membeli sebungkus rokok di Luksemburg tahun lalu

Image
News

Sambut Lebaran Betawi, Pemkot Jakut Kirim Miniatur Rumah Singgah Si Pitung

“Rumah si Pitung kita hadirkan dalam acara Lebaran Betawi."

Image
News

Ingin Buat Jakarta Keindonesiaan, Anies Bakal Pajang Karya Seni Lokal Lagi

"Kita akan lebih sering lagi mengundang para seniman terutama yang menggunakan bahan - bahan lokal untuk menunjukkan karyanya di sini,"

Image
News

Ungkap Kasus Novel, Polri Bentuk Tim Teknis Pekan Depan

Secara pengorganisasian, minggu depan akan ditetapkan keseluruhan dari tim teknis itu.

Image
News

Tuai Pujian, Kisah Aiptu Rukur Sidabutar Berhasil Mengantarkan Tiga Putranya Lulus Akademi Militer

"Luar biasa patut dicontoh bapak ini, bisa mendidik anak dan menghantar kan menuju cita-citanya."

Image
News

Turki Bom Wilayah Kurdi di Irak Setelah Diplomatnya Dibunuh

Pakar dari Irak menuding kemungkinan pelakunya adalah separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap kelompok teroris oleh Turki

Image
News

Dukungan untuknya Trending di AS, Ilhan Omar Kobarkan Perlawanan Terhadap Trump

#IStandWithIlhan menjadi trending nomor satu di AS

Image
News

7 Kasus Sepele Penyebab Dipenjara, dari Berkata Kasar hingga Sedekah pada Pengemis

Force harus ditangkap dan akhirnya dijebloskan ke penjara lantaran mengatakan "fuck" (persetan) di depan umum.

trending topics

terpopuler

  1. Yunarto Sedih Karya yang Disebut Anies 'Luar Biasa' Dibongkar

  2. Bikin Merinding, Bocah 4 Tahun Asal Australia Ini Mengaku Reinkarnasi Putri Diana

  3. Soal Bambu Getah Getih Anies, Komut Adhi Karya: Benda Paling Menganggu Akhirnya Dibongkar

  4. Cerita Kakek 94 Tahun Asal Indonesia Diundang Raja Salman ke Tanah Suci

  5. Perobohan Bambu Getah Getih, Tsamara: Setengah Miliar Dikeluarkan dan Kini Hancur

  6. Ustaz Tengku Zulkarnain Cuitkan Soal Pengemplang Pajak, Ditanggapi DJP Eh Dihapus

  7. Anyaman Bambu Seharga Rp550 Juta Dibongkar Karena Rusak, PDIP: Dulu Katanya Tahan Lama!

  8. Kritik Pedas Syamsuddin Haris Hasil Kerja TPF Novel: Bagaimana Kita Percaya Jenderal Polisi Bisa Pimpin KPK

  9. 13 Korban Tewas Akibat Bentrokan di Mesuji Akan Dimakamkan oleh Pihak Keluarga

  10. BPBD Jawa Tengah Peringatkan Warga Soal Bahaya Tsunami di Empat Wilayah Ini

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik