image
Login / Sign Up

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Ainurrahman

Image

Menkopolhukam Wiranto saat memberikan keterangan terkait pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (19/10). 13 Aparatur Negara hari ini memaparkan laporannya mengenai Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan | AKURAT.CO/Handaru M Putra

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) itu tidak akan "meleburkan" Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan kinerja KPK.

"Sangkaan orang soal aturan pidana khusus akan 'mandul' dan tidak berlaku setelah dimasukkan ke RUU KUHP itu salah. Aturan khusus itu tetap berlaku," terang dia, Rabu (6/6).

baca juga:

Mantan panglima TNI itu menjelaskan secara kelembagaan, KPK akan tetap aktif dan tidak ada pelimpahan tugas ke pihak lain. Bahkan, proses peradilan kasus korupsi juga akan tetap berlangsung seperti sebelumnya.

"Masuknya delik-delik pidana khusus dalam RUU KUHP itu hanya melengkapi pada saat dilaksanakan konsolidasi hukum, modifikasi, atau integrasi hukum," terang dia.

Menurut dia, hal itu tidak hanya berlaku pada delik korupsi. Aturan soal pidana khusus lainnya, yakni terorisme, narkotika, pelanggaran berat, serta pencucian uang juga akan tetap berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya menggelar rapat koordinasi terbatas dengan para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah, yang ikut menyusun RUU KUHP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan Muladi, serta beberapa perumus RUU KUHP terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. []

 

Editor: Ridwansyah Rakhman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

Image

News

KPK Diminta Baca RKUHP Secara Utuh

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Bukan Hanya Perempuan, Pelecehan Seksual di Ruang Publik Juga Menyasar Kaum Pria

"Tiga dari lima perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Sementara satu dari 10 laki-laki juga mengalami pelecehan,"

Image
News

Tim Advokasi Novel: Presiden Jangan Menghindar dari Tanggungjawab

Jokowi diminta ambil alih tanggung jawab.

Image
News

Diduga Langgar Hak Paten KSLL, Pembangunan Balai Karantina Pertanian Semarang Diberi Garis Polisi

Pembangunan harus ditunda.

Image
News

ICW Rekomendasikan Ditjen PAS Kemenkum HAM Dibenahi Secara Menyeluruh

"Menurut saya butuh reformasi yang serius dari Menkumham untuk membenahi lembaga pemasyarakatan"

Image
News

TGPF Kasus Novel Baswedan Rekomendasikan Polri untuk Dalami Tiga Terduga Pelaku Penyiraman

Polisi harus membentuk tim teknis buru 3 terduga pelaku.

Image
News

TGPF Bantah Cari Sensasi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Membantah pernyataan Iwan Bule.

Image
News

MAPOL: SDM Kepolisian dan Kejaksaan Sangat Dibutuhkan KPK

SDM di kepolisian adalah SDM yang paham tentang penyelidikan dan penyidikan

Image
News

Komnas Perempuan Menilai Banyak Anggapan yang Salah Soal Pelecehan Seksual

"Survei ini membalikkan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Apalagi, responden survei adalah korban pelecehan seksual sendiri,"

Image
News

Komisi Yudisial Siap Bantu Pansel Capim KPK

"Pastinya kami siap membantu, karena itu demi kepentingan publik,"

Image
News

Korban Tewas Akibat Banjir di Asia Selatan Mencapai Lebih dari 200 Orang

Jutaan orang terdampak dan ratusan ribu mengungsi

trending topics

terpopuler

  1. Ditipu Rugi Rp600 Juta, Arie Untung Mengaku Dirinya Korban Pablo Benua

  2. Ngeri, Pria AS Ini Bunuh dan Bagi Foto Mayat Pacarnya di Insta Story

  3. Penyidik Temukan Logo LSF di Video 'Ikan Asin', Farhat Abbas: Mungkin Buat Gaya-gayaan

  4. 10 Potret Temmy Rahadi dan Ira Wahyuni yang Jarang Tersorot, Mesra di Berbagai Pose

  5. Segera Menikah, ini 10 Potret Terkini Dena Rachman yang Makin Cetar

  6. Hasil Penyidikan Polisi Harus Umumkan Nama Pelaku Penyerangan Novel

  7. Foto-foto Lucu Anak SD Hormat Bendera saat Upacara Hari Pertama Ini Bikin Gemas Warganet

  8. Habib Rizieq Tak Bisa Pulang, Bagaimana Mengurus Visa dan Biayanya?

  9. Begini Jadinya Kalau Anak IPS Menggunakan Laboratorium, Kocak Abis!

  10. Pemain Debutan Berpeluang Jadi Bek Tengah Andalan Timnas U-19

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik