image
Login / Sign Up

Dua Catatan Penting Terkait RKUHP Versi LBH Masyarakat

Deni Muhtarudin

Image

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memiliki dua catatan krusial terkait dimasukkannya tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea, mengungkapkan bahwa dua catatan tersebut muncul sehubungan dengan keberadaan tindak pidana khusus di dalam RKUHP dan memperhatikan dinamika pembahasan RKUHP baru-baru ini, yang sepertinya luput dari perhatian dan percakapan publik.

"Pertama, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (5/6).

baca juga:

Menurut Arinta, hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

"Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Pada praktiknya, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana dengan memanfaatkan faktor kerentanan yang mereka miliki," ujarnya.

Arinta mengatakan, dalam tindak pidana narkotika misalnya, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan intim mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

"Beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan meningkatnya tren perempuan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam tindak pidana terorisme, baru-baru ini kita melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme, padahal sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung," katanya.

Arinta menyampaikan, keterlibatan mereka di tindak pidana khusus tersebut akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Rumusan KUHP sekarang dan RKUHP yang sekarang digodok bersama oleh DPR dan Pemerintah belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

"Pendekatan yang digunakan selama ini adalah kriminalisasi tanpa melihat lebih dalam karakteristik khusus keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Meletakkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan kemungkinan aparat penegak hukum dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan-kejahatan tersebut," ujarnya.

Karena RKUHP adalah legislasi yang bersifat umum (generalis), Arinta menegaskan, maka sebenarnya keberadaan peraturan khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Pengadilan HAM dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.

Catatan Kedua, Arinta menyebutkan, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

"DPR dan Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang luas, partisipatoris dan bermakna, dengan masukan dari lembaga negara tersebut. Apalagi kalau RKUHP dipaksakan selesai di Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan. Penyelesaian pembahasan produk legislasi, terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti RKUHP, tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk perayaan simbolik. Memaksakannya selesai di tengah derasnya penolakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara memperlihatkan kepada publik akan watak DPR dan Pemerintah yang mengejar ego dan bukannya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat," katanya.[]

Editor: Iwan Setiawan

Sumber:

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sekwan DPRD DKI Jakarta Kaget Soal LHKPN yang Dirilis KPK

"Loh datanya kan harusnya udah masuk. Bukan belum pada bikin, Tapi mereka baru ngisi form,"

Image
News

Kok Bupati di Provinsi Papua Tahan Gaji 12 ASN? Ini Dia Penyebabnya...

"Kami sudah minta bahwa sekolah tidak jalan, gaji guru ditahan, tambahan penghasilan juga ditahan,"

Image
News

Setelah Bebas dari Penjara, Abu Bakar Ba'asyir: Yusril Adalah Orang yang Berani

"Setelah bebas, Ba'asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,"

Image
News

Ini Bahayanya Jika Terlalu Sering Menerima Hoaks di Media Sosial

"Mereka perlu diperkenalkan dengan hal-hal yang memang berpotensi menimbulkan masalah ketika itu diupload di medsos,"

Image
News
Debat Pilpres 2019

Pengamat Sebut Jokowi-Ma'ruf Sudah Kuasai Materi Debat Kemarin

"Ketika pemaparan visi misi di awal debat, ada hal menarik disampaikan oleh Pak Jokowi," kata Bawono.

Image
News

Ini Lima Hal yang Membuat Indonesia Tak Mudah Dijadikan seperti Suriah

"Kalau bilang jangan Suriahkan Indonesia, segala prasyarat apa yang terjadi di Suriah, di Indonesia itu ada semua,"

Image
News

Sebelum Menjadi Cawapres, Ternyata Sandiaga Pernah di PHK dan 'Nganggur'

Di tahun itu juga dirinya mencoba membuka usaha yang hanya mempunyai tiga karyawan saja.

Image
News

Bebaskan Ba'asyir, Ma'ruf Amin Sebut Sisi Kemanusiaan Jokowi Luar Biasa

"Bahkan bukan hanya membebaskan, beliau juga ingin merawat Abu Bakar Ba'asyir"

Image
News

TNI Ikut Uji Coba Jaringan Optik Bawah Laut Palapa Ring Paket Tengah

Letjen Herindra menyapa Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang saat itu sedang berada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Image
News

SEMPU Disebut Sebagai Tulang Punggung Komando Sektor Timur UNIFIL

Hal itu dikatakan Dansektor Timur UNIFIL Brigadier General Antonio Gomero Losada saat mengunjungi Gajah Mada Base UNP 7-3 di Lebanon.

trending topics

terpopuler

  1. Baru Putaran Pertama Debat Capres-Cawapres, Prabowo Mengaku Kelelahan

  2. Denny Siregar: Saya Kira Prabowo Suka Joget, Ternyata Itu Bagian Terapi Emosinya

  3. Kecewa Debat Capres-Cawapres, Ferdinand: Saya Lebih Tertarik Menonton Cerdas Cermat SD

  4. Paska Debat Pertama, Andi Arief: Semalam Pak Jokowi Seperti Danjen Kopassus

  5. Fadli Zon Nilai Paparan dan Jawaban Jokowi pada Debat Pertama Tidak Relevan

  6. Prabowo Joget, Abu Janda: Apa Kita Rela RI Dipimpin Oleh yang Seperti Ini?

  7. Sayangkan Pertanyaan Jokowi Tentang Parpol, AHY: Padahal Seru dan Berjalan 'Fair'

  8. Goenawan Mohamad: Mencalonkan Mantan Koruptor Belum Tentu Melanggar Hukum

  9. 5 Pesona Ludivinie Kadri, Istri Bacary Sagna yang Senyumnya Bikin Kamu Semangat!

  10. TGB Nilai Penampilan Jokowi-Ma'ruf saat Debat Gunakan Pendekatan Konstitusional

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat