image
Login / Sign Up

Dua Catatan Penting Terkait RKUHP Versi LBH Masyarakat

Deni Muhtarudin

Image

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memiliki dua catatan krusial terkait dimasukkannya tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea, mengungkapkan bahwa dua catatan tersebut muncul sehubungan dengan keberadaan tindak pidana khusus di dalam RKUHP dan memperhatikan dinamika pembahasan RKUHP baru-baru ini, yang sepertinya luput dari perhatian dan percakapan publik.

"Pertama, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (5/6).

baca juga:

Menurut Arinta, hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

"Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Pada praktiknya, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana dengan memanfaatkan faktor kerentanan yang mereka miliki," ujarnya.

Arinta mengatakan, dalam tindak pidana narkotika misalnya, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan intim mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

"Beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan meningkatnya tren perempuan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam tindak pidana terorisme, baru-baru ini kita melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme, padahal sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung," katanya.

Arinta menyampaikan, keterlibatan mereka di tindak pidana khusus tersebut akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Rumusan KUHP sekarang dan RKUHP yang sekarang digodok bersama oleh DPR dan Pemerintah belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

"Pendekatan yang digunakan selama ini adalah kriminalisasi tanpa melihat lebih dalam karakteristik khusus keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Meletakkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan kemungkinan aparat penegak hukum dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan-kejahatan tersebut," ujarnya.

Karena RKUHP adalah legislasi yang bersifat umum (generalis), Arinta menegaskan, maka sebenarnya keberadaan peraturan khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Pengadilan HAM dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.

Catatan Kedua, Arinta menyebutkan, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

"DPR dan Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang luas, partisipatoris dan bermakna, dengan masukan dari lembaga negara tersebut. Apalagi kalau RKUHP dipaksakan selesai di Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan. Penyelesaian pembahasan produk legislasi, terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti RKUHP, tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk perayaan simbolik. Memaksakannya selesai di tengah derasnya penolakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara memperlihatkan kepada publik akan watak DPR dan Pemerintah yang mengejar ego dan bukannya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat," katanya.[]

Editor: Iwan Setiawan

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Jateng Genjot Investasi Demi Capai Target Tujuh Persen Pertumbuhan Ekonomi 2020

“Perusahaan-perusahaan di Jateng masih ada yang menyisakan masalah."

Image
News

BNN Miskinkan Pengedar Sabu Kaya Raya

"HAS dan SY memiliki aset berupa uang, rumah, tanah, sawah, perhiasan, dan kendaraan bermotor, perkiraan nilai total mencapai Rp 16 miliar."

Image
News

Lagi Bule Dijambret di Kota Medan, Polisi: Kemungkinan Pelakunya Jaringan

Redyanto berharap polisi segera menangkap pelaku agar nama baik Kota Medan tak tercoreng.

Image
News

Polisi Bekuk Bandar 150 Kilogram Ganja di Tangerang

Tim Satres Narkoba Polresta Tangerang melakukan upaya observasi dan penyamaran.

Image
News

Kisah Penipu Warga Terbelit Uang, Korban Menuruti Semua Maunya

Semua permintaan itu telah dilaksanakan Sholeh. Dia sampai mengeluarkan uang lebih dari Rp100 juta.

Image
News

Anyaman Bambu Seharga Rp550 Juta Dibongkar Karena Rusak, PDIP: Dulu Katanya Tahan Lama!

Dulu kan pernah kita pertanyakan.

Image
News

Gubernur Jabar Tanggapi Rencana Pemkot Depok Putar Lagu di Tiap Lampu Merah

Pemkot Depok yang lebih paham kondisi masyarakat.

Image
News

24 Orang Tewas dalam Kebakaran di Studio Animasi di Jepang

Jenazah korban telah dievakuasi dan mereka yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit

Image
News

Farid Al Fauzi, Mantan Anggota DPR Tak Penuhi Panggilan KPK

Farid Al Fauzi dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi atas terdakwa koruptor anggota DPRD Lampung, Zainudin

Image
News

Jansen Sitindaon Dukung Youtuber Rius Vernandez yang Dilaporkan Garuda Indonesia ke Polisi

Pidana itu ultimum remedium.

trending topics

terpopuler

  1. YouTuber Rius Vernandes Dipanggil Polisi Usai Beberkan Menu Makanan Garuda Indonesia Ditulis Tangan

  2. Sindiran Pedas Abdillah Toha kepada Pendukung Prabowo yang Kecewa: Merasa Kuda Tunggangan Mereka Telah Hilang

  3. 'Ga Pulang-pulang', Biaya Per Bulan Habib Rizieq di Saudi Lebihi Rp36 Juta

  4. BPPT: Gempa Megathrust Bermagnitudo 8,8 Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa

  5. Viral Larangan Foto di Pesawat, Pesan Warganet untuk Garuda Indonesia: Gak Usah Aneh-aneh, Teruskan Tingkatkan Layanan Saja

  6. Garuda Laporkan Youtuber, Netizen Ramai Tantang Laporkan Hotman Paris

  7. AFC Sebut Indonesia Bisa Sulitkan Raksasa Asia

  8. Posting Foto Mesra, Tanda Nagita Slavina Hamil Anak Kedua Makin Kuat

  9. Ke Amien Rais, Dedek: Saya Sarankan Mbah Pensiun Saja, Punten, Sudah Tak Compatible dengan Zaman

  10. Telepon dari Amerika, Sang Ibunda Pesan Steve Emmanuel Agar Dibelikan Air Minum

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik