image
Login / Sign Up

DPR Siap Jembatani Konflik Antara LMK dan LMKN

Deni Muhtarudin

Image

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, saat menerima delegasi dari KCI di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6) | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku siap menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam industri musik di Tanah Air.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan, jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKN merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

"DPR RI pada November 2014 telah mensahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait. Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal," ungkapnya saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (5/6).

baca juga:

Bamsoet mengatakan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan bahwa setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota LMK. Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait.

"Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)," ujarnya.

Bamsoet menyampaikan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKN oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKN dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKN.

"KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKN yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKN padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKN juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI, LMKN tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait," katanya.

Sementara menurut Ketua Umum KCI, Dharma Oratmangun, pihaknya juga menilai bahwa tupoksi LMKN sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014 dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKN dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

"Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKN," ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, Bamsoet pun akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

"Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud," ujarnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Bamsoet Siap Terima Amnesti Baiq Nuril Demi Landasan Asas Kemanusiaan

Image

News

Bamsoet Minta Tradisi Memecat Kader Beda Pilihan Politik Dihentikan

Image

News

Pengamat Beberkan Modal Bamsoet Menuju Golkar 1

Image

News

Bamsoet Yakin Jokowi Dilantik Jadi Presiden Periode 2019-2024

Image

News

Bamsoet Desak Kemendikbud dan Komisi X Evaluasi Kebijakan PPDB Zonasi

Image

News

Jelang Aksi Bela Tauhid, Ketua DPR Imbau Semua Pihak Menahan Diri

Image

News

Soal Dana Saksi, Bamsoet: Kami Pimpinan Hanya Menyuarakan Keputusannya

Image

News

Peluru 'Nyasar' ke DPR, Bamsoet Inginkan Suasana yang Aman

Image

News

Bamsoet Minta Pemerintah Lebih Galak soal Iklan PRT Indonesia di Singapura

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

JK: Partai Suara Terbanyak Dapat Kursi Kabinet yang Memadai

Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di Kabinet yang memadai.

Image
News

Amien Rais: Pertemuan Prabowo dan Jokowi Tak Ada Pembahasan Kursi Kabinet

Saya tadi bertemu dengan Prabowo, isinya pertemuan dengan Jokowi pada 13 Juli

Image
News

Nasdem Siapkan Kader Terbaiknya di Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf

Kalau Bapak Presiden masih menganggap NasDem penting berada di kabinet, ditempatkan.

Image
News

Surya Paloh: Jokowi Kader Partai Nasdem

Kalau ada yang tanya Jokowi itu kader partai siapa? Partai nomor 1, NasDem!

Image
News

KIK Solid, PKB Yakin Pimpinan MPR Bakal Aklamasi

Kalau komunikasi dibangun dengan baik, satu paket maka selesai aklamasi.

Image
News

Terdakwa Pemalsuan KTP Berkilah Telah Urus Data Kependudukan dengan Sah

"Saya gunakan untuk pembuatan paspor WNI. Dulu saya lahir di Jakarta juga"

Image
News

KPU Jawab Dalil PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Barat

ami sebelumnya ingin menyampaikan eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah, mengingat dalil-dalil pemohon dengan kewenangan Bawaslu

Image
News

Surya Paloh: Kursi Menteri Hak Prerogratif Presiden Jokowi

Tidak ada target apa-apa, itu semua terserah hak prerogratif presiden. Sama sekali bukan mempertahankan

Image
News

KY Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA

Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi kualitas untuk 69 calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA)

Image
News

Diduga Terlibat Politik Uang, Caleg DPRD dari Partai Gerindra Diburu Polisi

Argo menjelaskan, laporan ini dibuat seseorang berinisial YH. Laporan tersebut dibuat setelah Sentra Gakkumdu Bawaslu menyelesaikan berkas

trending topics

terpopuler

  1. Pemkot Bandung Bicara Soal Kondisi Mengenaskan Stadion GBLA

  2. Dua Minggu Minggat, Sunan Kalijaga Temukan Salmafina Dalam Keadaan Sehat

  3. Keluarga Rey Utami-Pablo Benua akan Minta Maaf ke Fairuz A Rafiq

  4. Ketua PA 212 Akan Berjuang Sekuat Tenaga Terlaksananya Ijtima Ulama ke-4 di Jakarta

  5. Sakit Hati Mantan Istri Dipacari Orang Lain, Pria Asal Palembang Lakukan Pembunuhan

  6. Kinerja Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Merosot Gara-gara Kapal Seruduk Crane

  7. Pemerintah Akan Lelang 9 Bendungan Selama 2019

  8. BPS: Tingkat Ketimpangan Maret 2019 Sentuh 0,382

  9. INACA Lapor Ombudsman Soal Maladministrasi Tiket Pesawat, Darmin: Enak Aja!

  10. Bak Kakak Beradik, 10 Potret Manis Natalie Sarah dan Putrinya yang Beranjak Remaja

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Image
Hasan Aoni

Puzzle Kehidupan Puisi Tiyo

Image
UJANG KOMARUDIN

Bagi-bagi Jatah Menteri

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik