image sungai 8
Login / Sign Up

Ketua DPR Heran KPU Atur Cuti Presiden Petahana Ikut Pilpres 2019

Iwan Setiawan

Image

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. | AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku heran dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat Peraturan KPU (PKPU) terkait Presiden dan Wakil Presiden petahana ikut Pemilu Presiden 2019 wajib cuti ketika kampanye.

"Kebijakan ini tidak biasa karena itu saya tidak tahu motivasi dan dasarnya KPU membahas dan mengambil keputusan tersebut," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/4).

Dia mengatakan, apabila Presiden petahana mengambil cuti saat kampanye maka akan ada kekosongan kekuasaan sehingga harus dipikirkan secara matang karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan negara.

Bamsoet mengatakan, selama pelaksanaan Pilpres, ketika Presiden petahana maju dalam kontestasi, tidak ada gangguan sehingga bisa melewatinya dengan aman.

"Peristiwa Pilpres bukan kali ini saja, kita sudah melewati masa-masa Pilpres dan memberikan pengalaman kepada kita. Kita tidak melihat adanya gangguan ketika Presiden masih menjabat lalu mencalonkan diri kembali," ujarnya.

Bamsoet yang juga politisi Partai Golkar itu menilai aturan cuti tersebut mengada-ada karena berdampak rumit sehingga harus diperjelas dasar konstitusi aturan tersebut.

Dia khawatir ketika masa kampanye Pilpres 2019 lalu Presiden petahana cuti, dibutuhkan pengambilan keputusan oleh seorang Presiden definitif yang tidak bisa diwakilkan.

"Dikhawatirkan bisa saja setiap detik dan setiap menit ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang Presiden definitif. Kalau misalnya cuti, masa ada Pelaksana Tugas Presiden," ujarnya.

Dia berharap menjelang berbagai peristiwa politik penting, seharusnya semua pihak menjaga suasana yang teduh, bukan malah membuat gaduh.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan dalam RDP dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Pakar Nilai Permohonan Tim Hukum Prabowo Sulit Dikabulkan oleh MK

Image

News

Akademisi Nilai Sidang PHPU Pilpres di MK Terlihat Sebagai Panggung Politik

Image

News

Polikus PDI Perjuangan Puji Kenegarawanan Hakim Konstitusi

Image

News

PBNU Himbau Masyarakat Akhiri Perpecahan Paska Sidang PHPU Pilpres di MK

Image

News

MK Klaim Telah Kirim Surat Pemberitahuan Sidang Pembacaan Putusan PHPU Pilpres

Image

News

Prabowo Belum Bertemu Utusan Jokowi Bahas Rekonsiliasi

Image

News

Dua ASN Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Kota Bogor

Image

News

Pemilu 2019

Tim Hukum Prabowo: Situng KPU Harusnya Sama dengan Rekapitulasi Manual

Image

News

Cap 02 Radikal dan Pendukung Khalifah, Jubir BPN Berharap Hakim MK Telusuri Peran Hasto

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pakar Nilai Permohonan Tim Hukum Prabowo Sulit Dikabulkan oleh MK

Jadi kalau saya melihat pembuktiannya kemarin itu kurang kuat. Dua dalil yakni pembubaran KPU dan diskualifikasi itu sangat bermasalah.

Image
News

Pengacara Sofyan Basir: Suap PLTU Riau-1 Selesai sebelum Bertemu Kliennya

Dakwaan jaksa cacat hukum.

Image
News

Akademisi Nilai Sidang PHPU Pilpres di MK Terlihat Sebagai Panggung Politik

Kalau saya melihatnya banyak itu digunakan sebagai panggung politik karena saya melihat konstruksi hukumnya

Image
News

Polikus PDI Perjuangan Puji Kenegarawanan Hakim Konstitusi

Persidangan sengketa Pilpres kemarin itu betul-betul memperlihatkan kenegarawan para hakim

Image
News

PBNU Himbau Masyarakat Akhiri Perpecahan Paska Sidang PHPU Pilpres di MK

Kita berharap siapapun yang nanti menang, maka yang kalah harus legowo karena prosesnya sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi

Image
News

Megawati Bangga Kerja Keras Kader PDIP Bengkulu di Pemilu 2019

Ibu Mega berbangga bahwa Bengkulu telah menemukan kembali semangat juangnya

Image
News

Terkait Keputusan PHPU Pilpres, BPN: Keputusan MK Dipertanggungjawabkan Kepada Allah SWT

Itu haknya MK, untuk maksimal tanggal 28 Juni, dan kami tentu menghormati

Image
News

Gempa Susulan Berkekuatan Magnitudo 5,3 di Mamberano Tengah, Papua

Gempa bumi susulan berkekuatan Magnitudo 5,3 terjadi di Mamberano Tengah, Papua,

Image
News

MK Klaim Telah Kirim Surat Pemberitahuan Sidang Pembacaan Putusan PHPU Pilpres

Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan melalui surat elektronik tadi, sekitar pukul 14.15 WIB

Image
News

Gempa M 5,5 Guncang Mamberano Tengah, Papua

Gempa bumi Tidak berpotensi tsunam

trending topics

terpopuler

  1. Seruan Habib Rizieq Turun ke MK, Ferdinand: Percuma, Rakyat Sudah Bosan

  2. 10 Potret Tampan Johfi Syazeli, Bintang Sinetron Tukang Ojek Pengkolan

  3. Media Inggris Ungkap Rencana Jokowi Perketat Kenaikan Pangkat PNS Islam Garis Keras

  4. Orang yang Tikam Ramos Horta Soares Hingga Meninggal Belum Dideportasi

  5. Puluhan Sopir Proyek Tol Protes, Berbulan-bulan Uang Makan Tak Dibayar

  6. Habib Rizieq Kembali Serukan Aksi Kawal Sidang MK 26 Juni 2019

  7. 7 Fakta Penting Kesalahpahaman Orang Indonesia dalam Memandang Bangsa Arab

  8. Seruan Turun ke Jalan Demi Keadilan, Habib Novel: Kami Desak Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi

  9. Viral, Video Perolehan Poin Tenis Meja yang Membuatmu Tak Cukup Nonton Sekali

  10. IMB Anies dan Saham Pengembang yang Laris Manis

fokus

Masalah Sungai
Sampahmu
Demam Vapor

kolom

Image
Hasan Aoni

Duit Lanang

Image
Sunardi Panjaitan

Deklarasi Kekalahan

Image
Ujang Komarudin

MK dan Narasi Kecurangan

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

7 Potret Kesibukan Menteri Pertanian Andi Amran, Panen Padi hingga Beternak

Image
News

Raih IPK 3,4, Ini 5 Momen Wisuda Arumi Bachsin Didampingi Emil Dardak

Image
Ekonomi

Pemikir Ekonomi

Mengenal Adam Smith, Bapak Ekonomi Pencetus Teori Tangan Tuhan