image
Login / Sign Up

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Herman Syahara

Image

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo | AKURAT.CO/Herman Sahara

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

baca juga:

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

HUT ke-74 RI

FOTO Penyandang Disabilitas Rayakan HUT RI ke-74

Image

Iptek

Para Ilmuwan Kembangkan Robot Exosuit, Bisa Bantu Orang Berjalan dan Berlari

Image

News

Kelompok Disabilitas Depok Dapat Kesempatan Sama dalam Bursa Lowongan Kerja

Image

Olahraga

VIDEO: Momen Haru Latihan Liverpool & Chelsea dengan Anak Disabilitas

Image

News

Tahun Depan Bakal Kinclong, Nasaruddin: Ini Pertama Direnovasi Paling Besar Sepanjang Sejarah Istiqlal

Image

Iptek

Fasilitasi Disabilitas di Trotoar, Peneliti Kerjakan Proyek OpenSidewalks

Image

Ekonomi

Fresh Graduate? Ini Langkah Dapat Gaji Sesuai Keinginan

Image

News

FOTO Gedung Parlemen Jepang Direnovasi demi Mudahkan Disabilitas

Image

News

Lolos Jadi Anggota Parlemen Jepang, Dua Penyandang Disabilitas Hadiri Rapat Pertama

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cerita Difabel Baca Teks Pancasila: Iya Pakai Teks Braille karena Saya Buta Total

Khusus petugas pengibar bendera dan komandan upacara merupakan penyandang low vision.

Image
News

Perjalanan Tiga Pelajar Penemu Obat Kanker hingga Harumkan Indonesia di Korsel

Yazid, Anggina Rafitri, dan Aysa Aurealya Maharani meraih medali emas di ajang ajang WICO 2019 di Seoul, Korea Selatan.

Image
News

Tidak Semua Pohon Bajakah Bisa Dijadikan Obat Kanker Payudara

“Yang kami tahu, bajakah punya banyak varietasnya."

Image
News

9 Anggotanya Bunuh Diri, Polisi New York Diwajibkan Ikut Kursus Online

9 anggota polisi New York meninggal tahun ini

Image
News

Apa Kabar Angelina Sondakh di Sel? Dia Banyak Anak Buah dan Bikin Tim Sapu Jagat

Yuli mengenal Angie sebagai pribadi yang luar biasa.

Image
News

Dapat Remisi Bebas, Tapi 100 Napi Kembali Masuk Tahanan, Kok Bisa?

Dari total tersebut masing-masing terdiri 1.923 orang tahanan dan 6.556 orang narapidana.

Image
News
20 Tahun Kekuasaan Putin

Fakta-fakta Menarik Putin, Bikin Rusia Miskin sampai Dijuluki Sultan oleh Media

Pengamat mengatakan Putin adalah pemimpin dengan masa jabatan terpanjang sejak Joseph Stalin.

Image
News

Gerindra Belum Putuskan Sikap, Masih 50 : 50

Menurut dia Prabowo Subianto tentu akan membuat keputusan terbaik bagi partai setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

Image
News
HUT ke-74 RI

Di Provinsi Aceh, 4.176 Napi Mendapat Remisi Hari Kemerdekaan

Dari 4.176 penerima remisi, 263 narapidana di antaranya baru pertama kali menerima remisi sejak menjalani pidana.

Image
News

Negara Afrika Dorong Perdagangan Gading Gajah Dibuka Kembali

Studi yang dirilis pada 2016 memperkirakan sebanyak 30.000 hingga 40.000 gajah dibunuh pemburu setiap tahun dan kini hanya tersisa 400.000

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Jokowi Keluarkan Ponsel saat Pidato, Istana: Itu Gimmick Presiden untuk Sampaikan Substansi

  2. Kenakan Kebaya, 5 Potret Menawan Istri Pejabat Dampingi Suami di Sidang Tahunan MPR

  3. Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

  4. Babak I: Timnas Indonesia Ketinggalan Empat Gol dari Myanmar

  5. Foto Anak Pelajar Tolong Polisi Cianjur yang Terbakar Viral

  6. Ini Rentetan Usaha Umar Kei dan Silsilahnya Bersama Jhon Kei

  7. Mahfud MD Sebut Indonesia Bisa Bubar Tahun 2030

  8. Din Syamsuddin: Indonesia saat Ini Menyimpang dari Cita-cita Pendiri Bangsa

  9. Indonesia U-16 Menang Tipis atas Montenegro di Myanmar

  10. Di Hadapan MPR, DPR, DPD, Jokowi Pamer: Saya Yang Pimpin Lompatan Kemajuan!

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat

kolom

Image
Ujang Komarudin

Merdeka atau Mati

Image
Achmad Fachrudin

Akrobat Politik Cak Imin

Image
Girindra Sandino

Pesan Pidato Politik Megawati, Fragile Coalition dan Loyalitas Jokowi Terhadap PDIP

Image
Girindra Sandino

Keterlibatan ASN dalam Pilkada Jangan Dianggap Sepele Bung!

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

Image
News

Kenakan Kebaya, 5 Potret Menawan Istri Pejabat Dampingi Suami di Sidang Tahunan MPR