image
Login / Sign Up

#aturan

Image
Ekonomi

Langgar Aturan di MRT? Siap-Siap Bayar Denda Rp500 Ribu!

MRT siap melakukan pemberian denda sebesar Rp500 ribu ke penumpang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Image
Ekonomi

Dihantui PHK, Ini Besaran Pesangon Pegawai Giant Sesuai Aturan Pemerintah

walaupun PHK menghantui para pegawai Giant harusnya mereka akan mendapatkan pesangon sesuai dengan Undang-Undang.

Image
Ekonomi
Indepth

Mencari Titik Tengah Polemik Tarif Ojek Online

Peraturan Kemenhub menerima pro dan kontra, baik dari sisi aplikator, konsumen, dan pengemudi ojol.

Image
Iptek

Menhub Minta Masyarakati Terbangkan Balon Udara Sesuai Aturan

Masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki tradisi tahunan untuk merayakan Idul Fitri yaitu dengan menerbangkan balon udara.

Image
Ekonomi

Huawei Pertanyakan Legalitas Kebijakan AS yang Membatasi Bisnisnya

Huawei Technologies Co Ltd pada Selasa malam (28/5/2019) mengajukan tuntutan ketidakmampuan pemerintah Amerika Serikat.

Image
Ekonomi
Roda Ekonomi Ramadan

Puncak Arus Mudik Bakal Naik 181 Persen, Jasa Marga Jakarta-Cikampek Siapkan Strategi Ini

Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek menyiapkan sejumlah strategi untuk menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

Image
Ramadan

Sri Mulyani Pastikan THR yang Belum Cair Bisa Dilakukan Setelah Hari Raya

Satker yang belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, maka satker dapat mengajukan SPM THR hingga 31 Mei 2019.

Image
Ekonomi
Indepth

Gonjang-ganjing Pemerintah Atasi Stok Bawang Putih yang Menipis dan Mahal

Sudah setiap tahun menjelang ramadan bawang putih jadi komoditas pangan yang wajib impor karena kebutuhan tanam dalam tidak mencukupi kons

Image
Ramadan

PNS Tetap Dapat THR Utuh Loh Meski Dikenakan Pajak, Kok Bisa?

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Namun, jangan iri ya

Image
Ekonomi

ASN Daerah Khawatir THR Tak Kunjung Cair, Mendagri Minta 'Revisi' Aturan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melayangkan surat revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.35 dan 36 Tahun 2019.

lainnya