image angkutan jadul
Login / Sign Up

Tak Pandang Bulu, Satgas Saber Pungli Tindak Semua Pungutan Liar

Bayu Primanda

Image

Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol Widiyanto Poesoko saat ditemui di kawasan Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/11/2018). Menurut Widiyanto, Satgas Saber Pungli dibentuk sebagai langkah konkret dan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) di semua lapisan pelayanan masyarakat. Jika sudah terlalu lama dibiarkan terjadi, mungkin akan menjadi budaya tersendiri, dan hal tersebut harus diberantas. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

"Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

baca juga:

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan dan merencanakan serta melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

Kemudian, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Menurut Perpres, susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas Pengendali/Penanggungjawab yakni Menko Polhukam, Ketua Pelaksana yakni Inspektur Pengawasan Umum Polri, Wakil Ketua Pelaksana I yakni Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Pelaksana II yakni Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan dan Sekretaris yakni Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;

Anggotanya sendiri berasal dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara dan dan Polisi Militer TNI.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai Satgas Saber Pungli? mengenai cara kerjanya? berapa kasus yang telah berhasil dituntaskan? dan lain sebagainya, berikut ini wawancara langsung dan khusus Tim Redaksi AKURAT.CO dengan Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Widiyanto Poesoko di kantornya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Sejak dibentuk hingga saat ini berapa banyak aduan dari masyarakat?

Jumlah aduan sejak satgas ini berdiri tanggal 20 oktober 2016 ini sampai sekarang, dua tahun ini, 36.508 (aduan).

Itu seluruhnya diproses?

Jadi 36 ribu itu akan sulit bagi kita ya, 36 ribu itu banyak ya. Saya aja ini baru membaca itu baru sekitar 4 ribuan. Sebagian saya kirim ke daerah. Kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara, saya kirim ke daerah, di Bandung saya lempar ke Jawa Barat, di Surabaya saya lempar ke Jawa Timur. Jadi semua unit serentak di Indonesia bergerak menangani masalah.

Selain mereka juga terima pengaduan dari lokal mereka. Dari pusat mengirim pendistribusian, TO lah istilahnya, yang kami terima kami kirim ke daerah-daerah.

Itu kan aduan dari 2016, nah kalau untuk di 2018 sendiri?

Dari Januari sampai sekarang baru sekitar 1400 setahun ini.

Yang paling banyak di sektor apa?

Yang paling banyak itu di sektor pelayanan masyarakat, kedua di pendidikan, ketiga masalah hukum, empat perizinan, lima kepegawaian, enam pengadaan barang dan jasa.

Kalau tanya instansi mana yang paling banyak dilaporkan, yang pertama Kementerian Dalam Negeri, ini terkait dengan perizinan-perizinan itu, kan banyak perizinan di Kemendagri itu, ya IMB lah di kelurahan, KTP, surat desa.

Kemudian yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini yang tadi saya bilang ada pungli di tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang ketiga Polri, kebanyakan masih di sekitar SIM dan razia-razia di jalanan.

Yang keempat Kementerian Perhubangan, ini juga perizinan-perizinan banyak itu, terutama perhubungan laut dan darat. Kelima Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN, ini terkait dengan pembuatan sertifikat HGB HGU dan sebagainya.

Lalu provinsi mana yang banyak dilaporkan, pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara.

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Artinya nanti ada sanksi buat oknum penyelenggara negara yang terbukti bersalah?

Ya ada yang diturunkan pangkat, ada yang dipecat, ada yang enggak boleh sekolah, tunda kenaikan pangkat, macem-macem.

Objek yang ditindak itu hanya penyelenggara negara saja?

Ya semua, kalau swasta mungkin enggak ada atasannya kan bisa masuk pasal 351 pemerasan. Jadi kena pemerasan.

Kalau di sektor swasta banyak aduan juga enggak?

Banyak juga aduan.

Di sektor apa?

Orang cari kerja, ngelamar, ada yang mungut pegawainya, kemudian yang mau cuti, mau apa, ini dipungut juga, swasta buruh, sama juga di rumah sakit-rumah sakit swasta perlu diwaspadai. Ada oknum-oknum seperti itu.

Kalau kasus yang nominalnya paling besar yang pernah ditangani di 2018 ini?

2018 masih sekitar baru 10 jutaan.

Kalau sejak 2016, yang paling besar?

Kalau yang paling besar di 2017, di Komura (Koperasi Samudera Usaha) itu 280 miliar.

Cara kerja Satgas Saber Pungli ini gimana sih Pak?

Satgas pusat ini terdiri dari 92 anggota, ini dibagi 4 kelompok kerja, ada kelompok kerja sosialisasi pencegahan, yang kedua intelijen, yang ketiga penindakan, yang keempat Yustisi.

Kami menggerakkan seluruh daerah, di tiap-tiap provinsi ada Unit Pemberantasan Pungli. Jadi kalau di pusat ada Satgas Saber Pungli, di daerah namanya Unit Pemberantasan Pungli. Lalu di Kabupaten/Kota sama, jadi sekarang sudah kita bentuk, jumlah totalnya itu ada 571 unit se-Indonesia.

Jadi kalau memang itu tangkap tangan, tangkap. Sebagai informasi, kita sudah menangani sekarang ini tersangkanya itu 16.072 orang.

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Tersangka itu sesuai dengan aduan yang masuk?

Gini, jadi untuk penanganan ini ada yang berupa aduan yang kita terima, ada juga yang hasil kita patroli di tempat langsung.

Kayak Ombudsman gitu dong bikin penyelidikan sendiri?

Nah, jadi misalnya kemaren ada laporannya gini, waktu orangnya lewat 'loh itu kok ada preman mungut-mungut uang ke pedagang di Tanah Abang', kita comot langsung. Karena pedagang-pedagang laporan juga, 'pak saya dipungut oleh Dinas Pasar tiap jam, Retribusi Daerah, Pol PP mungut juga, oknum mungut juga, ormas juga ikut mungut, jadi kalau saya jualan kain 100 ribu, ya terpaksa saya naikkan, karena saya harus bayar-bayar itu semua'. Makanya biaya ekonomi lebih tinggi jadi 150 ribu, berpengaruh pada ekonomi.

Kalau ormas pungli, sanksinya buat siapa? personalnya apa ormasnya?

Kalau itu mengatasnamakan ormas, untuk ormasnya, kalau pribadi atau oknum-oknum jadi enggak, oknum-oknum jadi yang kena. Dan itu hukumnya dikenakan pidana pemerasan pasal 351.

Terkait evaluasi dari Ombudsman yang menyimpulkan bahwa Satgas ini kurang efektif. Menurut ORI, ketidakefektifan itu terlihat dari aspek penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Bagaimana Pak?

Begini, Ombudsman hanya melihat dari banyaknya penindakan, jadi Ombudsman tidak melihat dari adanya sosialisasi. Menurut saya, kenapa dibilang enggak efektif, ya karena laporan masyarakat masih banyak yang belum kita tangani, masih terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Satu, personelnya masih 92 orang. Penindakan aja cuma 15 orang, dan ini ribuan kasus, enggak mungkin lah ya.

Kedua anggaran, enggak bisa ke daerah. Yang ketiga, kita kirim ke daerah, daerah juga banyak masalah yang ditangani. Nah ini yang menyebabkan beberapa kadus ini tertunda.

Artinya memang kendala Satgas Saber Pungli ini Sumber Daya Manusia dan Anggaran?

Hooh (iya). Yang kedua, kalau kita operasi tindakannya apa nih, kalau tindakannya diproses pengadilan, biayanya kan besar.

Tapi setelah Ombudsman mengeluarkan hasil kajian itu, kami langsung menggelar Rakernis, yuk kita bahas di sini, Ombudsman ngomong gini, yuk kita sempurnakan.

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Di Rakernis membahas evaluasi Ombudsman semisal memperjelas Standar Operasional Prosedur?

Ya semua arahan Ombudsman kami tindaklanjuti, kami buat Rakernis khusus bahkan dari kantor Presiden juga datang untuk menyaksikan itu, artinya hasil kajian Ombudsman kita laksanakan, kita tanggapi. Bagus emang, cuma beliau (Ombudsman) kan enggak menilai masalah anggaran dan enggak tahu anggarannya berapa.

Ada harapan Anggaran dan Sumber Daya Manusia ditambah?

Ya kendala lagi, kendala yang utama lagi, kalau KPK (anggaran) ada khusus KPK ya, walaupun ada polisi jaksa memang kerja di KPK khusus. Disini enggak, disini dobel tugas disini, selain tugas pokok, melaksanakan tugas Saber Pungli. Nah kadang-kadang pas kita mau operasi, ada tugas dari deputinya, ada tugas keluar kota, sehingga enggak bisa ngumpul anggotanya.

Anggota saya ada yang di Bareskrim, ada yang di Mabes Polri. Ketika kita undang untuk berangkat tugas, kendala, enggak bisa (berangkat). Memang kemaren ada masukan dari KPK malah, 'pak kalau bisa Saber Pungli dibentuk badan pak, Badan Saber Pungli jadi supaya fokus'.

Nah kebetulan nyinggung KPK, bedanya apa sih Pak pungli sama korupsi?

Coba kamu punya uang 20 ribu dipalak, minta uangmu 10 ribu, berat enggak? berat. Jadi pungli ini lebih dirasakan oleh masyarskat, lebih terasa dampaknya. Kalau Gubernur, Bupati, Wali Kota misalnya atau pejabat melakukan korupsi, rakyat enggak begitu berasa. Tapi kalau dipungli, diancam pakai pisau ini, sampai gebrak mobil atau misal anak sakit diminta dulu duitnya, kan berat. Itu pungli

Artinya dampaknya yang jadi pembeda antara pungli dan korupsi?

Ya ya ya. Yang kedua, barang bukti pungli biasanya 10 ribu atau katakan 1 juta ya, misalnya ada di loket SIM, loket agraria, buat sertifikat atau di loket-loket lain di pelayanan publik di IMB dan sebagainya itu barang bukti bisa satu juta.

Proses penyidikan kalau sampai tipikor ini bisa sampai 200 juta 1 kasus, jadi enggak imbanglah antara barang bukti dan biaya penyidikan. Selain itu, biaya penuntutan Kejaksaan itu juga 40 juta lebih, sidang pengadilan, sidangnya sampai 4-5 kali, berapa satu kali sidang, berjuta-juta juga.

Yang berikut kalau kejadiannya di Pacitan, sidang tipikornya dimana, Surabaya, atau perjalanan bolak-balik perlu biaya, sehingga dari Perpres ini sudah diberikan petunjuk, kalau memang dinilai itu, mungkin ada tim kami menilai itu baru sekali atau apa pakai teguran, melihat situasi wilayah setempat, cukup diserahkan pada Bupati atau kepada Kapolres atau kepada Dandim ankumnya masing-masing.

Berarti Saber Pungli ini jadi pintu awal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih tinggi?

Ya betul

Dari 7 poin kewenangan Satgas Saber Pungli, yang paling berat yang mana Pak?

Yang paling sulit adalah pertama, nomor satu ya, karena mungkin kompleks dengan peraturan perundangan yang lain dan kebijakan ini yang harus kita sesuaikan. Kebijakan di Kementerian Kelautan apa, Kementerian Dalam Negeri apa, ini harus kita sesuaikan dan dibuat sistem pencegahan.

Dan sekarang ini kita punya Aparat Pengawas Internal Pemeriintah, APIP, kita juga harus bersinergi dengan APIP.

Pada kenyataannya pegawai-pegawai di kementerian/lembaga ini enggak berani nangkep orang. Ya ditangkap sama temen sendiri. Pak saya kan enggak mungkin nangkep temen saya sendiri katanya. Nah ini kendala juga.

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Tanggapan dari masyarakat tentang keberadaan Satgas Saber Pungli ini sendiri gimana?

Sebagian orang mengatakan senang ya, puas dan mendukung kegiatan Saber Pungli. Contohnya kemaren kami menangani masalah pemblokiran rekening nasabah beberapa bank. Kami datang, mereka laporan, langsung kami komunikasikan dengan Gubernur akhirnya, kalau Gubernur enggak bisa, ya terpaksa kami ambil langkah. Maka pemblokirannya dibuka.

Akhirnya masyarakat mengucapkan terima kasih dong, jadi bunga macem-macem (dikirim) ke Menko Polhukam sebagai tanda simpati.

Tapi ada juga yang enggak puas, 'mana laporan gue, kok enggak pernah diinfo, lama sekali'. Memang lama karena tenaganya kan cuma 92 orang di pusat. Laporannya puluhan ribu. Berat. Dan dari puluhan ribu itu kita pilah satu persatu mana yang kita masukkan prioritas, enggak semuanya bisa langsung kita kerjakan, enggak bisa.

Misalnya kejadian di Gorontalo, di Papua, di Riau, kan enggak bisa langsung berangkat, kendala anggaran. Yang kedua dananya kita belum tahu. Yang ketiga, ini hoaks apa bukan, jangan-jangan sampe sana ah enggak jelas, hanya orang sentimen, kalau ini iri hati, akhirnya membuat laporan-laporan (hoaks) seperti itu.

Target 2019 apa Pak kira-kira?

2019 saya ingin seluruh laporan masyarakat zero, saya tindak lanjuti semua, ini masih ada sekitar 14 ribu sekian dan yang hoaks juga banyak. Yang hoaks diitung udah ada 8 ribu sekian.

Sekarang yang paling gencar ini dari Jabar. Sosialisasi paling banyak. Sosialisasi kita udah sampe 300 ribu kali.

Itu sosialisasi seluruh Indonesia?

Hooh. Dan sekarang tidak hanya di tingkat kota, tapi Babinsa dan Babinkamtibmas itu kita beri bekal sosialisasi di tingkat desa.

Harapan terkait pemberantasan pungli?

Pertama harapan pada masyarakat supaya tidak takut lapor pada pungli, untuk pelapor kami jamin aman dirahasiakan enggak ketahuan. Dan makanya kami juga koordinasi dengan Kejaksaan, Kehakiman dan Pengadilan, kalau kasus-kasus pungli yang diproses hanya yang terima uang, yang minta uang saja. Sekarang misalnya dia udah dipalakin, masa ikut proses juga, udah rugi, udah uangnya keluar, ya kan.

Yang kedua, satgas bisa diberikan dukungan materil, juga sarana prasarana yang memadai. Beda dengan KPK, kalau KPK kan itu punya alat nih sadap. Kita enggak, kita manual. Pandangan mata, lihat pak disana pak, bagian Dukcapil pak dipungut pak tiap orang sekian, tungguin, begitu (ketahuan), (langsung) plek bek (tangkep).

Widiyanto Poesoko. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Untuk masyarakat yang mau lapor pungli kemana Pak?

Kami sudah memberikan beberapa sarana, ke Call Center 123, SMS 1123 kemudian saberpungli.go.id atau email bisa juga.[]

Editor: Deni Muhtarudin

Sumber:

berita terkait

Image

News

Menko Polhukam Minta Jajarannya Bekerja 'Out of the Box'

Image

Iptek

Indonesia Belum Punya Klasifikasi Data Strategis Sistem Transaksi Elektronik

Image

News

Selama 2 Tahun, Satgas Saber Pungli Berhasil OTT 8.424 Kasus

Image

News

4 Tahun Jokowi-JK

4 Tahun Jokowi, Wiranto: Terjadi Penurunan Cyber Crime pada 2015-2017

Image

News

4 Tahun Jokowi-JK

4 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Mampu Tekan Konflik Antar Umat Beragama

Image

News

Terkena OTT Saber Pungli, 2 PNS Bantul Resmi Dipecat

Image

News

Satgas Saber Pungli OTT Oknum Direktorat Polair Polda Banten

Image

News

Polres Jakpus Tangkap Pelaku Pungutan Liar di Thamrin City

Image

News

Pungli Berkedok Santunan Anak Yatim, 5 Anggota Ormas Diciduk Polisi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Gaya Hidup

Langkah Arief Yahya Dorong Startup Pemenang WSA Batch II Capai Unicorn

Tiga startup di sektor pariwisata meraih kesempatan pendanaan dan investasi.

Image
Gaya Hidup

Otak Perempuan dan Laki-laki Sudah Berbeda Sejak di Rahim

Para ilmuwan memindai 118 janin pada usia kehamilan di atas empat bulan untuk melakukan analisis.

Image
Gaya Hidup

Duh, Ternyata Banyak Perempuan Sepelekan Perawatan Kulit Tubuh

Rata-rata perempuan lebih fokus merawat kulit wajah, sehingga tubuh sering diabaikan.

Image
Gaya Hidup

Deretan Kesalahan Fatal dalam Pengaplikasian Maskara

Kamu pasti sering salah melakukan hal ini

Image
Gaya Hidup

Tiga Startup Pariwisata Jawara WSA Batch II 2019

Tiga startup berhasil unggul dari 309 peserta yang mengikuti Wonderful Startup Academy (WSA) Batch II 2019.

Image
Gaya Hidup

Selain Mengontrol Tekanan Darah, Ini Manfaat Hebat Kacang Hijau

Tak boleh dikonsumsi pasien gagal ginjal

Image
Gaya Hidup

Bun, Begini Cara Bantu Anak Bikin PR

Jangan mengulangi cara yang sama seperti di sekolah

Image
Gaya Hidup
Jajal MRT

Terlalu Kecil, Mushola di Stasiun MRT Bundaran HI Dikeluhkan Masyarakat

Hanya tampung 8-10 orang

Image
Gaya Hidup

3 Alasan Utama Anak Tak Semangat Belajar

Jangan sesekali memaksanya!

Image
Gaya Hidup
Jelajah Indonesia

Mau ke Tebing Keraton? Catat Beberapa Hal Penting Ini

Jangan selfie melewati pagar pembatas!

trending topics

terpopuler

  1. Sandiaga Kecele, Mengira Sedang Disambut, Ternyata Anak-anak Itu Tunggu Atta Halilintar

  2. Lagu 'Lagi Syantik' Meledak, Siti Badriah Dapat Bonus Mobil Mewah

  3. Mall di Bandung Punya Kebun Bunga Matahari

  4. Wakil Rektor UIN ke Mahfud: Sepertinya Berkurang Kepercayaan Saya ke Beliau

  5. Tsamara: Spanduk Saya Dicopot Pria Berpeci Malam-malam

  6. Karir dan Finansial Keempat Zodiak Agak Buruk di Akhir Maret

  7. Jelang Pilpres 2019, Pendukung Rasional Mutasi ke Pendukung Emosional

  8. Survei Charta Politika: Prabowo Kalah di Pulau Jawa

  9. Kader: Di Bawah Kepemimpinan Suharso Monoarfa, PPP Bisa Tembus 4 BesarĀ 

  10. Gelisah Saat Lamaran, Siti Badriah Habiskan 2 Botol Minuman

fokus

Angkutan Tempoe Doeloe
Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru

kolom

Image

FOTO Kampanye Terbuka di Bali Prabowo Sapa Pendukungnya

Image
Muh Tunjung Nugroho

Basis Pajak dan Penurunan Tarif PPh

Image
Ujang Komarudin

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image
Achmad Fachrudin

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Wawancara

Image
Hiburan

Jais Darga: Pelukis Indonesia Harus Lebih Agresif

Image
Gaya Hidup

Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Image
Video

VIDEO Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Sosok

Image
News

10 Potret Hangat Zulkifli Hasan Bersama Cucu, dari Jalan-jalan hingga Hadir Acara Sekolah

Image
News

10 Potret Hangat Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat Main dengan Cucu

Image
News

4 Fakta Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo Subianto yang Jadi Politisi