image
Login / Sign Up

Mengapa Ibu Kota Harus Pergi dari Jakarta?

Herry Supriyatna

Mencari Tempat Baru

Image

Ibu Kota Jakarta | Antara Foto

AKURAT.CO * Alasan lain kenapa ibu kota negara harus pindah dari Jakarta yaitu tingkat ketersediaan air bersih di Pulau Jawa yang sudah krisis, meski sekarang terlihat baik-baik saja.
* Tanah di Pantai Utara Jakarta menurun hingga enam sentimeter setiap tahun. Itu sebabnya banjir rob tidak hanya terjadi di Tegal, Pekalongan atau Semarang (Jawa Tengah), tapi makin sering terjadi di Ibu Kota Jakarta.
* Persyaratan lain untuk menjadi ibu kota negara baru adalah sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.

***

Selama ini, mungkin banyak sekali pertanyaan kepada pemerintah mengenai kenapa ibu kota negara mesti pindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

baca juga:

Dalam acara Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful beberapa waktu yang lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan yang menggelayut di benak masyarakat, terutama dari aspek ekonomi.

"Yang dipilih adalah opsi pindah ke luar Jawa dan alasannya beban Pulau Jawa luar biasa,” kata Bambang.

Saat ini, Pulau Jawa memiliki 150 juta penduduk. Sekitar 100 juta penduduk yang lainnya tersebar di pulau-pulau lain di luar Jawa.

Dengan demikian, sumbangan ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto paling banyak: 58 persen, kalau dibandingkan pulau-pulau lain. Bahkan, kata Bambang, kalau ekonomi Sumatera dan Jawa digabung, maka kontribusi ekonomi kedua pulau terhadap PDB mencapai 80 persen.

“Maka di luar Jawa dan Sumatera praktis, maka 20 persen itu dibagi untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dan Nusa Tenggara," kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang B. Antara Foto

Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, jika dinilai dari PDB-nya.

Itulah sebabnya, kata Bambang, negeri ini memiliki ibu kota negara yang modern, berstandar internasional dengan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Alasan lain kenapa ibu kota negara harus pindah dari Jakarta yaitu tingkat ketersediaan air bersih di Pulau Jawa yang sudah krisis, meski sekarang terlihat baik-baik saja.

Sampai hari ini, sumber ketahanan pangan -- produksi padi dan beras dan -- masih mengandalkan Pulau Jawa. Tapi, seiring bertambah jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di pulau ini, dikhawatirkan semakin tinggi pula pembangunan yang berakibat pada konversi lahan subur menjadi perumahan dan pabrik. 

"Semakin besar konversi lahan semakin terancam ketahanan pangan di Indonesia, bukan hanya ketahanan pangan di Pulau Jawa saja," kata Bambang.

Bambang juga menjelaskan konsentrasi penduduk berada di wilayah metropolitan yang didefinisikan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, dan Cianjur. Jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai 33 juta jiwa. Angka tersebut lebih besar dari penduduk Malaysia dan Australia. 

Ibu Kota Jakarta. Antara Foto

Hal itu terkonfirmasi dari daftar 10 kota penduduk terbesar di Indonesia. Lima dari 10 kota itu berada di Jabodetabekpunjur. Jakarta berada di urutan teratas dengan 10,1 juta penduduk, disusul Bekasi urutan ketiga (2,8 juta penduduk), Depok nomor enam terbesar di Indonesia (2,2 juta penduduk), Tangerang urutan ketujuh (2,1 juta penduduk), dan yang paling baru Kota Tangerang Selatan pada urutan 10 dengan 1,5 juta penduduk.

"Lima kota terbesar ada di Jabodetabek. Praktis Jakarta jadi segalanya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis, keuangan, jasa, atau apapun yang anda bisa sebut ada di Jakarta. Migrasi yang ada di Indonesia itu searah, yakni mengarah ke Jakarta," ujar Bambang.

"Semua orang berharap kalau mau karir terbaik, mendapatkan penghasilan terbaik harus di Jakarta. Ini tentunya menciptakan beban yang luar biasa, seperti rawan banjir. Praktis Jakarta susah terbebas dari rawan banjir."

Bambang juga mengungkapkan persoalan lain. Tanah di Pantai Utara Jakarta menurun hingga enam sentimeter setiap tahun. Itu sebabnya banjir rob tidak hanya terjadi di Tegal, Pekalongan atau Semarang (Jawa Tengah, tapi makin sering terjadi di Ibu Kota Jakarta.

***

Sistem transportasi publik di Jakarta sekarang masih ketinggalan jauh dibandingkan kebutuhan masyarakat.

Akibat lebih banyak anggota masyarakat menggunakan sarana pribadi, terjadi kemacetan yang semakin hari semakin parah. Menurut studi pada 2013, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp56 triliun.

Kalau studi dilakukan pada 2019, kata Bambang, kemungkinan jumlah kerugian ekonominya sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Itulah sebabnya, sebagai solusi untuk menangani kerugian ekonomi, pemerintah menawarkan tiga opsi. Pertama, ibu kota negara tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota pindah di daerah tak jauh dari Jakarta. Ketiga, pindah ke luar Pulau Jawa. 

Menurut Bambang pilihan nomor tiga merupakan cara yang paling tepat untuk menjawab berbagai kerugian ekonomi.

"Apa yang kita harapkan dari ibu kota baru ini? Tak lain membuat Indonesia centris sebagai representasi dari identitas bangsa. Jadi kalau lihat Ibu Kota baru langsung kita lihat Indonesia centris benar-benar menggambarkan identitas bangsa, yaitu kota yang secara design dengan pendekatan green, smart, beautiful dan sustainable," kata alumnus University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat.

Ibu Kota Jakarta. Antara Foto

Indonesia terbagi menjadi tiga waktu, Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ibu kota negara baru Indonesia idealnya berada di bagian tengah. Wilayahnya harus bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, tanah longsor, serta kebakaran hutan, dan lahan gambut. Pulau yang palling kecil tingkat resikonya adalah Kalimantan.

"Kita memang memutuskan tadi ke Kalimantan, salah satunya memang bebas atau resiko bencana yang paling kecil," kata Bambang.

Persyaratan lain untuk menjadi ibu kota negara baru adalah sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.

"Satu lagi, kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota existing, atau yang relatif sudah berkembang, sudah berfungsional. Sehingga mempermudah akses logistik melalui bandara, pelabuhan, maupun Jalan. Karena Indonesia termasuk negara maritim, letak ibu kota juga tidak boleh jauh dari bibir pantai. Kemudian tingkat layanan dasar, air minum, dan listrik tentunya harus memadai," katanya.

Dari segi sosial, pemerintah menginginkan penduduk sekitar ibu kota negara baru memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Hal ini guna menghindari potensi konflik sosial.

***

Menurut itungan Bappenas dampak pemindahan ibu kota ke luar Jawa akan menambah PDB nasional sebesar 0,1 persen.

"Kalau base line pertumbuhan katakanlah 5 persen, maka dengan adanya proyek atau ada kegiatan membangun ibu kota baru ini itu akan bertambah dari 5 menjadi 5,1 persen. 0,1 persen jelas bukan angka yang kecil karena PDB kita sekitar Rp15 ribu triliun," ujar Bambang.

Bambang optimistis pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Sebaliknya, akan memberikan dampak positif karena ada penggunaan sumber daya potensi yang selama ini belum termanfaatkan.

Kebijakan tersebut juga dinilai tidak akan mengakibatkan kontraksi ekonomi atau pengurangan perkembangan ekonomi di wilayah lain. 

Statistik penduduk di Jabodetabekpunjur. AKURAT.CO/Herry Supriyatna

Itulah sebabnya, pemillihan lokasi yang tepat merupakan bagian yang penting. Semakin lokasinya strategis, semakin besar pula dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan.

"Yang lainnya, peminat ekonomi ini juga akan menurunkan kesenjangan, karena terletak pada persentase kenaikan harga dari modal 0,23 persen dan kenaikan harga dari tenaga kerja sebesar 1,37 persen. Jadi artinya pemindahan Ibu Kota ke daerah baru akan menyebabkan ekonomi ke arah sektor padat karya (jasa)," ujar Bambang.

"Sektor padat karya ini penting karena Indonesia salah satu tantangannya adalah mengatasi pengangguran. Jadi kita harus mendorong pada kegiatan padat karya sehingga bisa membantu menurunkan kesenjangan antara pendapatan baik di regional ataupun di tingkat nasional," Bambang menambahkan.

Dampak positif pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa lainnya mendorong perdagangan merata ke seluruh provinsi. Bukan cuma Jakarta dan Pulau Jawa.

Bambang memprediksi lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan kalau ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik.

"50 persen wilayah di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses pemindahan Ibu Kota tersebut. Dari sisi investasi, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong investasi, baik di provinsi Ibu Kota baru tersebut, juga provinsi sekitarnya," kata Bambang.

Satu-satunya dampak negatif pemindahan Ibu Kota, menurut Bambang, dapat mengakibatkan tambahan inflasi. Tapi itupun relatif kecil, yakni 0,2 persen. Artinya, kalau inflasi base line acuannya tahun lalu sebesar 3,13 persen berarti dengan kegiatan penambahan ibu kota ini bertambah menjadi 3,33 persen. Menurut Bambang angka tersebut masih bisa ditoleransi dan dampaknya relatif minimal.

Bambang optimistis pemindahan ibu kota mendorong penurunan kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Sebaliknya, nanti akan mendorong perdagangan antar wilayah dan investasi di daerah sekitar Ibu Kota baru serta mendorong diversifikasi ekonomi, terutama pada sektor non tradisional di provinsi tersebut.

Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, semua provinsi Kalimantan punya karakteristik yang sama. Yaitu ekonominya sangat bergantung ke sumber daya alam, apakah itu tambang, hutan atau perkebunan. Dan itu adalah ekonomi trandisionaldi wilayah Kalimantan.

***

Pemerintah sudah memiliki dua skenario pembiayaan pemindahan ibu kota. Skenario pertama biayanya Rp466 triliun dan skenario kedua Rp323 triliun.

Skenario pertama yang menjadi fokus pemerintah. Bambang menjelaskan, misalkan untuk fungsi utama gedung dan lainnya sebesar Rp33 triliun dan fungsi pendukung termasuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan akan dialokasikan dana Rp265 triliun. Kemudian untuk sarana dan prasarana infrastruktur sebesar Rp106 triliun. Pengadaan lahan sekitar Rp8 triliun.

Pembiayaan tidak akan mengganggu prioritas lainnya dalam APBN, tapi lebih mengutamakan peran swasta, BUMN, dan kerjasama pemerintahan dan badan usaha.

“Kalau pun ada pembiayaan APBN sifatnya multiyears, yakni sekitar 5-10 tahun. Tidak mungkin angka berapa pun hanya terjadi dalam 1 tahun," ujar Bambang.

“Dan pemerintah yang pasti akan mengundang kerjasama antara swasta untuk memanfaatkan dan optimalisasi aset."

Bambang menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih akan ada, tapi lebih banyak untuk membangun infrastruktur, membangun Istana Kepresidenan, bangunan strategis untuk TNI-Polri dan rumah dinas, baik untuk Aparatur Sipil Negara dan TNI-Polri. Kemudian pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau.

Badan Usaha Milik Negara nanti akan didorong untuk pengembangan infrastruktur, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan.

Ibu Kota Jakarta. Antara Foto

Kerjasama pemerintah dan badan usaha akan digunakan untuk pembangunan gedung, kantor, beberapa infrastruktur utama, termasuk listrik dan air.

"Sarana pendidikan, sekolah, universitas, sarana kesehatan, rumah sakit. Kemudian museum, lembaga permasyarakatan, dan sarana penunjang. Semua bisa dilakukan dengan skema badan usaha. Jadi tidak semata-mata dengan APBN. Dengan demikian, pihak swasta akan melihat ibu kota baru sebagai sarana investasi yang menarik," kata Bambang.

"Jadi intinya semua pihak akan dilibatkan sehingga APBN tidak menanggung ini sendirian dan tidak menanggung beban sendirian. Kita sudah coba pilah dari Rp466 triliun itu yang untuk fungsi utama gedung dan sarana TNI-Polri Rp51 triliun. Kita lebih banyak akan menggunakan skema KPBU, selain dengan APBN. Yang pasti istana kepresidenan dan bangunan strategis lainnya, seperti TNI-Polri harus dengan APBN."

Bambang mengatakan rencananya tahun 2019 ini pemerintah sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota negara yang baru.

Kemudian pada 2020, masterplan sampai dengan detail desain sudah harus disiapkan.

Pada 2021 kontruksi dan 2024 sudah bisa dimulai pemindahan ibu kota tahap pertama.

***

Dalam paparan pandangan hari itu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Riatu Mariatul Qibthiyyah menekankan pembangunan ibu kota baru bersifat kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Mengapa demikian, karena yang akan menerima manfaat atau beban dari pembangunan tentunya generasi yang akan datang.

"Isu terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota merupakan salah satu contoh di mana kita mengkomunikasikannya ke masyarakat, karena ini juga kebijakan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin penerima manfaat atau bebanya bukan kita saat ini, tapi juga generasi yang akan datang," kata Riatu di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurut Riatu rencana pembangunan ibu nota negara baru memiliki dampak ekonomi yang positif dari sisi output. Tetapi pemerintah juga harus ingat tujuan utama pembangunan tak hanya itu. Pemerintah dituntut dapat menanggulangi dan memperbaiki disparitas ekonomi antar wilayah yang selama ini terjadi. Kebijakan ini diharapkan juga menguatkan kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah ada.

"Misalnya yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah untuk di bidang sosial, atau dikebijakan desentralisasi dengan transfer ke daerah, termasuk juga multi sektoral lainnya," ujar Riatu.

Riatu mempertanyakan, ketika antar wilayah memang bertujuan untuk pemerataan, apakah yang dipacu itu adalah distribusi pendapatan? Karena kemungkinannya juga daya beli dihitung dari konsumsi kebutuhan, karena mungkin saja secara nasional ada peningkatan pemerataan terutama pada faktor yang memengaruhi. Misalnya rumah tangga atau pendapatan individu menengah ke bawah.

Menurut dia pemerataan antar wilayah perlu dipertimbangkan karena hal itu berbicara konteks nasional. Sebab, sebagian besar penduduk dusun itu ada di Pulau Jawa, yakni sebanyak 13 juta lebih. Walaupun dari persentase Papua masih menjadi area yang cukup banyak penduduk dusunnya.

Ibu Kota Jakarta. Antara Foto

"Jadi untuk di Indonesia dengan variasi antar wilayah ini kita perlu melihat berbagai indikator, tidak hanya misalnya dari rasio, tapi dari komposisi pendapatan domestik regional bruto misalnya. Tentu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang cocok dilakukan di satu wilayah mungkin tidak di wilayah lain. Jadi juga koordinasi antara pusat dan daerah," kata dia.

Kalau untuk konteks percepatan, dengan kondisi sebagian besar populasi berada di Jawa, yang menurut dia semua orang tahu bahwa hal itu terjadi. Lantas ia mempertanyakan apakah itu bisa berangsur dialihkan ke growth center atau tempat lain? Maka menurut dia hal ini juga perlu dipertimbangkan apakah efisiensi juga akan terbentuk ketika Ibu Kota baru sudah terealisasi.

Dari sisi efisiensi daerah, misalnya Provinsi Jakarta yang terbesar, baru kemudian Jawa Timur dan kemudian Kalimantan. Seberapa besar opportunity cost itu dipertimbangkan? Misal alternatifnya adalah pemerataan yang cukup baik, kemudian dilihat dari disparitas ekonominya. Dari konteks konektivitas, Pulau Jawa cukup kuat dari segi darat dan pelabuhan.
Itulah sebabnya, menurut Riatu, Kalimantan mungkin perlu menjadi prioritas ketiga, yakni dari sisi konektivitas laut, udara, dan darat.

"Konektivitasnya seperti apa, kemudian juga dari sisi udaranya selain juga daratnya yang masih ada di bawah dibandingkan di Jawa. Hal itu juga yang kemudian akan memengaruhi eksistensi sumber daya dan kemudian apakah yang memang akan berdampak ke wilayah timur, itu tergantung keterkaitan antara wilayah itu sendiri dengan wilayah-wilayah lain," ujar Riatu.

Selama ini, menurut Riatu, apabila pembangunan terjadi di luar Pulau Jawa, pengaruhnya akan sampai ke Pulau Jawa juga. Karena memang dari sisi industri aktivitas ekonomi dan variasinya masih banyak di Pulau Jawa, termasuk juga dengan sumber daya manusianya seperti apa. Maka dari itu, pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa perlu juga diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia di wilayah terkait.

“Tapi kalau untuk ini dibebankan semua untuk satu kebijakan mungkin tidak adil juga. Tapi di sinilah bagaimana satu kebijakan bisa saling menguatkan kebijkan lain," ujarnya.

"Intinya adalah proses komunikasi kebijakan. Dan juga saya setuju sekali misalnya aspek tentang lingkungan ada di depan, terutama juga karena faktor ada di Kalimantan yang dia adalah merupakan, dari sisi diversity, dari sisi pengelolaan hutan. Dan ini juga mungkin kelebihan ketika misalnya kebijakan ini dilihat dari multiaspek ekonomi lebih baik untuk membangun perubahan yang sekarang jalan," dia menambahkan.

***

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mudradjad Kuncoro, menilai permasalahan ketimpangan ekonomi masih menjadi momok bagi negeri ini.

Bagaimana tidak, orang berduit semakin makmur hidupnya, sementara orang melarat semakin terjepit. Jika berbicara suatu pulau, ketimpangan perekonomian sangat nyata terjadi.

Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo saja, pendapatan Pulau Jawa mencapai 59 persen, sedangkan sisanya dibagi-bagi dengan pulau-pulau di seluruh Indonesia.

Maka itu, dia menegaskan agar pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan persoalan ketimpangan perekonomian yang sudah terjadi sejak lama. Apalagi, sekarang menguat wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Wacana tersebut dilihat Mudradjad sebagai peluang bagi pemerintahan saat ini dalam mengatasi seluruh persoalan perekonomian, termasuk pemerataan distribusi pendapatan.

“Saya garis bawahi bahwa pemindahan ibu kota salah satunya adalah pemerataan distribusi pendapatan. Ini momentum untuk distribusi pendapatan yang saat ini masih tinggi di Jawa saja. Jadi upaya memindahkan ibu kota adalah cara untuk menurunkan ketimpangan," kata dia.

Kalau ibu kota baru nantinya berada di Pulau Kalimantan, Mudradjad meyakini wilayah itu dapat tumbuh pesat. Seperti yang disampaikan Bappenas, ketika proses pembangunan atau pemindahan Ibu Kota dilaksanakan, maka didalamnya akan ada pelipatgandaan nilai (multiplikasi). Pada sektor investasi, Bappenas diperkirakan multiplikasi bisa mencapai 2,3 dari nilai yang diinvestasikan. Misalnya, jika investasi yang dikucurkan berjumlah Rp1 triliun, maka hasilnya bernilai Rp2,3 triliun.

Kemudian di sektor tenaga kerja, Bappenas memprediksi pada saat pembangunan ibu kota baru akan terjadi multiplikasi sebanyak 2,9. Misalnya setiap penambahan satu buah pekerjaan di sektor publik, akan menciptakan 2,9 lapangan pekerjaan baru di sektor swasta.

“Kalau perencanaan dana untuk membangun Ibu Kota itu Rp466 triliun bayangkan itu big push bagi Kalimantan yang sebelumnya paling hanya Rp16 triliun,” kata Mudradjad.
Lalu Bappenas juga memprediksi terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen apabila ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Namun menurut Mudradjad, hal itu baru permulaan saja.

Ibu Kota Jakarta. Antara Foto

"Saya yakin apabila proses pemindahan Ibu Kota sudah, pertumbuhan ekonominya akan lebih dari 0,1 persen," kata Mudradjad.

Di balik persoalan-persoalan yang ada di atas, posisi Pulau Kalimantan memang berbatasan dengan laut. Mudrajad melihat dari segi ekonomi, faktor strategisnya adalah Kalimantan termasuk ke dalam kategori ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) karena dipenuhi dua jalur laut. Jadi menurur dia, ini menjadi salah satu hal yang positif.

Namun, ada dua opsi letak pasti ibu kota baru nantinya yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dari kunjungan Bappenas ke Kalimantan Tengah, keunggulannya sangat jelas, yaitu memiliki akses terhadap bandara, bebas dari bencana gempa bumi, 90 persen aman dari banjir.

Sementara kekurangannya adalah Kalimantan Tengah jauh dari akses laut, kurang lebih memakan waktu 6 jam menuju laut. Selain itu ketersediaan sumber daya pangan juga terbatas, karena sebagian besar lahan di Kalteng itu tergolong gambut.

Kemudian Kalimantan Timur. Menurut Mudjatat, wilayah ini banyak memiliki keunggulan, di sana sudah tersedia dua bandara berskala besar, yaitu di Balikpapan dan di Samarinda.

Kemudian pelabuhan di juga cukup banyak jumlahnya. Apalagi akses jalan tol di Balikpapan dan Samarinda akan selesai pada akhir tahun ini.

Selain itu, dia mengatakan struktur demografi di Kalimantan heterogen karena mayoritas penduduknya justru merupakan pendatang. Yang paling penting dekat dengan ALKI, bebas gempa bumi, tidak berbatasan langsung dengan negara lain, dan memiliki ketersedian lahan yang cukup luas.

"Nah catatan dari Bappenas itu Kaltim rawan banjir, kemudian ketersediaan air tanah terbatas," kata dia.

Jadi kesimpulannya, menurut Mudjarad, wacana dan diskusi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa perlu segera didahului dengan menetapkan lokasi di mana lokasi baru akan membentang. Apakah Kalimantan Tengah atau Kalimantan TImur, atau di mana saja.

Kemudian yang kedua, dia menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin merealisasikan pemindahan Ibu Kota baru. Apalagi penyusunan master plan ibu kota baru termasuk rencana pembiayaan sudah menemui titik terang.

"Secara ekonomi kita sudah menghitung, perpindahan Ibu Kota itu akan mampu mengurangi ketimpangan antar daerah, meningkatkan interkonektivitas. Lalu juga memperkuat fungsi pusat kegiatan nasional maupun pusat kegiatan wilayah. Saya lihat di sini desa tertinggal itu ada di Kalimantan, diharapkan adanya Ibu Kota baru masalah tersebut bisa diatasi," ujar Mudradjad. []

Baca juga:

Tulisan 1: Istana Tak Main-main Pindahkan Ibu Kota Negara

Tulisan 3: Brasil Jadi Contoh Sukses Pindahkan Ibu Kota

Tulisan 4: Konsep Ibu Kota Baru Harus Visioner

Tulisan 5: Menggagas Skenario Perang di Ibu Kota Baru Agar Pusingkan Musuh

Tulisan 6: Interview Sejarawan: Awal Mula Isu Pemindahan Ibu Kota Muncul

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Mencari Tempat Baru

Interview Sejarawan: Awal Mula Isu Pemindahan Ibu Kota Muncul

Image

News

Mencari Tempat Baru

Menggagas Skenario Perang di Ibu Kota Baru Agar Memusingkan Musuh

Image

News

Mencari Tempat Baru

Konsep Ibu Kota Baru Harus Visioner

Image

News

Mencari Tempat Baru

Brasil Jadi Contoh Sukses Pindahkan Ibu Kota

Image

News

Mencari Tempat Baru

Istana Tak Main-main Pindahkan Ibu Kota Negara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

OTT KPK di Solo Diduga Menyeret Kontraktor Rekanan Proyek di Yogyakarta

Ia berharap keluarga segera mendapat kepastian dari KPK mengenai kasus yang melilit anaknya.

Image
News

Salut, Pria Ini Beri Napas Buatan Pada Seekor Kambing yang Sekarat

Pria tersebut kemudian meniup bagian pernafasan kambing guna memberikan nafas buatan.

Image
News

Catatan Panjang Oknum Jaksa yang Terlibat Kasus Rasuah di KPK

Melihat banyaknya unsur jaksa yang terlibat rasuah, setidaknya KPK hingga saat ini telah memiliki catatan panjang dalam penanganan kasus ini

Image
News

Pastikan Kondusif, Polisi Kerahkan Empat SSK ke Manokwari

Penambahan personel itu untuk memastikan situasi keamanan benar-benar aman dan kondusif.

Image
News

Pembunuh Satu Keluarga di Banten Ditangkap, Ternyata Kuli Bangunan

Pelaku ditangkap di Lampung, saat ini dalam perjalanan ke Serang, Banten

Image
News

PDIP: Wajar Bila Anggota Dewan Diberi Pin Emas 22 Karat

Setiap anggota dewan bakal dibagi dua pin emas seberat tujuh gram dan lima gram.

Image
News

Pesan Kapolda ke Mahasiswa Binus: Jangan Ambil Bagian Sebarkan Kebohongan

Kapolda Metro berharap mahasiswa baru tidak ikut dalam penyebaran hoax.

Image
News

BPOM Amankan Belasan Kardus Kosmetik Ilegal di Pasar Mester Jatinegara

Petugas dan pemilik toko enggan berkomentar terkait giat tersebut

Image
News

Ubah Komposisi Pimpinan MPR, Revisi UU MD3 Mulai Dibahas Pekan Depan

Harus ada harmonisasi di Baleg.

Image
News

Polisi Selidiki Laporan Kasus Dugaan UAS Menistakan Agama

"Tentunya setiap ada laporan yang masuk kita akan selidiki."

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Dikawal Ketat, Salmafina Tertunduk Malu Sambangi Polres Jakarta Barat

  2. Banyak Kiriman Video Pendeta Hina Islam dan Minta Bantu Sebarkan, Haikal Hassan: Lapor ke Polri Bukan Sosmed!

  3. Manokwari Mencekam, Perekonomian Lumpuh Total

  4. Tokoh Adat Papua: Tak Perlu Khawatir, Saya Sudah Pesan pada Masyarakat Se-Indonesia, Tolong Dijaga Anak-anak Saya

  5. Dituding Kelebihan Berat, 5 Bintang Bola Ini Pamer Perut 'Roti Sobek'

  6. Paranormal Terawang Rusuh Manokwari: Apa yang Sebenarnya Terjadi, Siapa yang Tanggungjawab Jika Sudah Seperti Ini?

  7. Tengku Zul Beri Dukungan UAS hingga Yusril Sepakat GBHN Dihidupkan

  8. GMKI Laporkan Ustad Abdul Somad ke Mabes Polri Terkait Penistaan Agama

  9. Rusuh di Manokwari, Kapolri: Saya Dapat Laporan dari Kapolda Papua Barat, Situasi Sudah Berangsur Kondusif

  10. Tengku Zulkarnain: Omong Kosong Aja, Separuh Kawan Saya SD Itu Kawin Semua, Nggak Ada Tuh yang Mati

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

5 Fakta Sepak Terjang Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko

Image
Ekonomi

Bagi-bagi Harta hingga Rp650 Triliun, 7 Biliuner Dunia Ini Dikenal Paling Dermawan

Image
News

Pesona 8 Menteri 'Srikandi' Kabinet Kerja Jokowi Tampil Cantik Kenakan Kebaya