image
Login / Sign Up

Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Maidian Reviani

Problematika Narkotika

Image

Ilustrasi penjara | Pixabay/Ichigo121212

AKURAT.CO * Pencegahan kasus narkotika menekankan tindakan pidana justru tidak tepat dalam menangani kompleksitas persoalan yang ada.
* Jumlah tahanan serta narapidana yang ada tidak sebanding dengan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang hanya sekitar 120 ribu - 130 ribu.
* Konsep demand reduction yang benar guna pencegahan serta dampak buruk juga bisa melalui pendidikan, penyadaran publik, intervensi dini, konseling, pengobatan, pencegahan kambuh, dan reintegrasi sosial.

***

Dalam sebuah diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu, pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Risda Ramadhan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika mengakomodasi sisi pencegahan dan penindakan.

Menurut dia, selama ini pencegahan kasus narkotika masih cenderung menekankan tindakan pidana. Menurut dia, pendekatan tersebut tidak tepat dalam menangani kompleksitas persoalan yang ada.

baca juga:

Choky menggambarkan jumlah tahanan dan narapidana yang tersebar di berbagai penjara di Indonesia mencapai 520 ribu orang. Dari 100-100 ribu orang itu merupakan tahanan serta narapidana kasus narkotika.

Dosen Hukum UI, Choky Risda Ramadhan. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Yang masuk ke dalam tahanan dan rutan dan lapas. Ini angkanya sekitar 42-45 persen, dari total seluruh tahanan dan narapidana yang ada di Indonesia,” kata dia

Jumlah tahanan serta narapidana yang ada, tidak sebanding dengan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang hanya sekitar 120 ribu - 130 ribu.

“Jadi hampir 90 persen ya, dari 120-130 ribu itu udah penuh disesaki oleh tahanan dan narapidana oleh kasus narkotika.”

Choky khawatir kalau penanganan kasus narkotika penekanan dari sisi hukum saja – bukan melalui pendekatan perawatan dan rehabilitasi -- program kesehatan masyarakat yang digagas pemerintah sendiri justru gagal.

“Jika di penjara adiksinya tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar dia akan komit melakukan tindak pidana serupa, akan tinggi sekali,” ujar dia.

***

Pelaksana advokasi hukum Persaudaraan Korban Napza Indonesia Alfiana Qisthi juga menekankan pentingnya penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan kesehatan.

Perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika memang merupakan suatu proses yang panjang. Sebab banyak individu membutuhkan beragam intervensi dan monitoring berkala serta komprehensif.

“Kita perlu pahami bahwa perawatan rehabilitasi ini sebetulnya masuk ke dalam kerangka demand reduction. Jadi misal temen-temen media sering mendengar terminologi supply reduction, kemudian demand reduction, sebetulnya perawatan rehabilitasi masuk ke dalam area demand reduction. Yang mana selama ini pemerintah kemudian menafsirkannya secara salah, gitu,” kata dia.

Menurut Alfiana demand reduction dan supply reduction merupakan cara untuk mengurangi permintaan dan penawaran narkotika. Namun karena pemerintah salah menafsirkan istilah tersebut, seringkali pendekatan yang dilakukan untuk menangani kasus narkotika menjadi tidak tepat.

Pegiat isu narkotika Alfiana Qisthi. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Dengan hukuman mati, kemudian penghukuman bagi pengguna, kemudian kewajiban rehabilitasi. Kalau dari konsep demain redaction yang diaplikasikan oleh pemerintah, itukan tujuannya untuk memutus rantai permintaaan. Kemudian bagaimana untuk memutus rantai permintaan ini, bagaimana orang tidak menggunakan narkotika, orang tidak menggunakan narkotika atau tidak lagi menggunakan narkotika. Dan caranya yang dilakukan pemerintah dengan cara menakut-nakuti dan juga memberikan efek jera,” ujar dia.

Konsep demand reduction yang benar guna pencegahan serta dampak buruk juga bisa melalui pendidikan, penyadaran publik, intervensi dini, konseling, pengobatan, pencegahan kambuh, dan reintegrasi sosial.

“Demand reduction yang baik adalah demand yang dilakukan menargetkan setiap individu sesuai dengan kebutuhannya. Itu prinsip utama dari demand reduction,” tutur Alfiana.

Alfiana mengatakan tidak ada suatu jenis metode perawatan dan rehabilitasi dapat diterapkan kepada setiap individu. Sebab, kebutuhan setiap individu unik serta berbeda satu sama lain.

“Jadi apapun tindakannya itu harus ditentukan dari masing-masing kebutuhan individu. Perlu ditekankan tidak semua orang butuh rehabilitasi, tidak semua orang butuh perawatan.”

Yang dimaksud berbeda satu sama lain, menurut United Nations Office on Drugs and Crime, ada enam kelompok sub populasi penggunaan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Pertama ada penggunaan napza non-dipenden (tidak ketergantungan). Kedua, pengguna narkotika suntik. Ketiga, pecandu. Keempat, ketergantungan. Kelima, sakau. Dan keenam, masa pemulihan.

Pemusnahan barang bukti kasus narkoba. AKURAT.CO/Gerdiansyah

Penanganan keenam kasus tersebut, menurut Alfiana, tidak bisa disamaratakan begitu saja. Masing-masing kasus mempunyai layanan yang harus diberikan secara berbeda.

“Ketika kita bicara mengenai penggunaan narkotika yang tidak mengalami ketergantungan maka sebetulnya layanan yang dibutuhkan bukan rehabilitasi, tapi layanan yang dibutuhkan adalah deteksi dan intervensi dini. Di sini ada konseling dan juga ada layanan siko sosial yang lainnya,” ujar dia.

“Kemudian yang suntik, nah ini barulah penggunaan napza yang mungkin membutuhkan rehabilitasi. Begitu juga pengguna narkotika yang sudah mengalami ketergantungan, ini baru kemudian membutuhkan rehab. Kemudian bagaimana dengan pengguna narkotika yang sudah kehilangan ketergantungannya, maka yang diperlukan adalah pengecahan kambuh. Jadi tidak bisa disama ratakan semua sub poulasi itu dengan satu pendekatan. Permasalahan di lapangan, rehabilitasi ini diterapkan untuk semua pengguna napza, di lain dari penjara ya” dia menambahkan.

Selama ini, menurut dia, pendekatan yang diterapkan penegak hukum cenderung dari sisi pidana atau “rehabilitasi” sehingga prinsip-prinsip yang harusnya dilakukan menjadi tidak diterapkan.

“Jadi tetap kalau di lapangan temen-temen dari LBH menuju ke PHBI menjelaskan lebih lanjut untuk pendekatan utama menjadi senjata ampuh yakni pemenjaraan yang utama. Kalaupun tidak, itupun rehabilitasi, rehabilitasi yang sendiri yaitu rezim penghukuman sebetulnya.”

***

Choky pernah punya pengalaman melihat pelaksanaan program rehabilitasi yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kasus itu dia temukan ketika berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A, Langkat, Sumatera Utara.

Di sana, kata dia, tidak ada dokter yang standby di lokasi, padahal ada sekitar 800 narapidana kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A itu.

“Nah ini menggambarkan bahwa pelaksaanaan rehabilitasi tersebut sangat tidak layak, sangat tidak mendukung dan sangat tidak komprehensif dilakukan di dalam penjara, di dalam lapas. Dan ini sendiri juga diakui oleh petugas lapas, bahkan petinggi-petinggi lapas bahwa penjara itu bukan tempat rehabilitasi untuk pengguna narkotika, diserahkan saja ke tempat-tempat yang dikatakanlah lebih layak.”

Menurut Choky penjara bukan tempat yang tepat untuk merawat dan merehabilitasi pengguna narkotika. Tempat yang tepat, kata dia, rumah sakit maupun tempat-tempat lain di luar penjara.

Ilustrasi penjara. Pixabay/TryJimmy

Prinsip tersebut, kata dia, sudah diterapkan di beberapa negara tetangga dan terbukti membawa hasil yang positif.

“Kalau dia membutuhkan rehabilitasi non medis katakanlah vacation on training, pelatihan keterampilan, pendidikan, atau bahasanya intervensi dini, pendidikan dan lain sebagainya mungkin ada tempat-tempat lain selain penjara dan lapas yang bisa diberikan kepada mereka.”

Sebagaimana yang ditekankan Alfiana, ada prinsip-prinsip perawatan dan rehabilitasi yang seharusnya dilakukan. Pemberian pelayanan perawatan dan rehabilitasi, kata dia, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi.

“Mungkin yang bisa saya tekankan adalah intinya setiap indvidu membutuhkan beragam intervensi dan juga monitoring yang berkala. Sehingga membutuhkan penanganan yang komperhensif. Perlu diingat, kebutuhan setiap individu berbeda. Dan tidak sama dengan satu dengan yang lainnya,” kata dia.

“Pemberian layanan perawatan dan rehabilitasi merupakan hak atas kesehatan bagi semua masyarakat dan layanan kesehatan ini sama seperti layanan kesehatan yang harus diberikan kepada mayarakat lain yang tidak menggunakan napza. Misal saya sakit, saya punya diabetes, sebetulnya seharusnya layanan bagi pengunaan napza tidak dibedakan dengan penyakit lainnya,” Alfiana menambahkan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Tulisan 3: Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Tulisan 4: Slogan Perangi Narkotika Sudah Tak Efektif

Tulisan 5: Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana, Apa Dampaknya?

Tulisan 6: Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Tulisan 7: BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Narkotika

BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Image

News

Problematika Narkotika

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Image

News

Problematika Narkotika

Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana Ketimbang Medis, Apa Dampaknya?

Image

News

Problematika Narkotika

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Image

News

Problematika Narkotika

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Image

News

Problematika Narkotika

Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
DPR RI

Komisi I DPR RI Minta Penyelesaian Kasus Kerusuhan di Papua Barat Tak Libatkan Banyak Pihak

Ia menilai, kerusuhan ini berawal dari penggalangan opini, yang akan berujung pada pembentukan isu referendum Papua Barat merdeka.

Image
News

DPR Minta Polisi Usut Dalang Kerusuhan Kasus Manokwari

DPR akan meminta masukan dari Anggota DPR Dapil Papua dan Papua Barat.

Image
News
Today in History

20 Agustus 1980: Reinhold Messner Sukses Lakukan Pendakian Solo Pertama Puncak Everest

Reinhold Andreas Messner adalah seorang pendaki asal Italia

Image
News

Tolak Pin Emas DPRD DKI, PSI: Penghamburan Uang

"Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas."

Image
News

KPK Periksa Ajudan Mantan Gubernur Jatim Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Adapun jabatan Karsali saat ini ialah sebagai Komisaris? di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jawa Timur.

Image
News

Demonstrasi Kembali Terjadi di Sorong, Papua Barat

Untuk menghindari kerusuhan, TNI-Polri melakukan komunikasi secara intens dengan perwakilan massa dan tokoh masyarakat

Image
News

OTT KPK di Solo Diduga Menyeret Kontraktor Rekanan Proyek di Yogyakarta

Ia berharap keluarga segera mendapat kepastian dari KPK mengenai kasus yang melilit anaknya.

Image
News

Salut, Pria Ini Beri Napas Buatan Pada Seekor Kambing yang Sekarat

Pria tersebut kemudian meniup bagian pernafasan kambing guna memberikan nafas buatan.

Image
News

Catatan Panjang Oknum Jaksa yang Terlibat Kasus Rasuah di KPK

Melihat banyaknya unsur jaksa yang terlibat rasuah, setidaknya KPK hingga saat ini telah memiliki catatan panjang dalam penanganan kasus ini

Image
News

Pastikan Kondusif, Polisi Kerahkan Empat SSK ke Manokwari

Penambahan personel itu untuk memastikan situasi keamanan benar-benar aman dan kondusif.

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Dikawal Ketat, Salmafina Tertunduk Malu Sambangi Polres Jakarta Barat

  2. Banyak Kiriman Video Pendeta Hina Islam dan Minta Bantu Sebarkan, Haikal Hassan: Lapor ke Polri Bukan Sosmed!

  3. Manokwari Mencekam, Perekonomian Lumpuh Total

  4. Tokoh Adat Papua: Tak Perlu Khawatir, Saya Sudah Pesan pada Masyarakat Se-Indonesia, Tolong Dijaga Anak-anak Saya

  5. Dituding Kelebihan Berat, 5 Bintang Bola Ini Pamer Perut 'Roti Sobek'

  6. Paranormal Terawang Rusuh Manokwari: Apa yang Sebenarnya Terjadi, Siapa yang Tanggungjawab Jika Sudah Seperti Ini?

  7. Tengku Zul Beri Dukungan UAS hingga Yusril Sepakat GBHN Dihidupkan

  8. GMKI Laporkan Ustad Abdul Somad ke Mabes Polri Terkait Penistaan Agama

  9. Rusuh di Manokwari, Kapolri: Saya Dapat Laporan dari Kapolda Papua Barat, Situasi Sudah Berangsur Kondusif

  10. Tengku Zulkarnain: Omong Kosong Aja, Separuh Kawan Saya SD Itu Kawin Semua, Nggak Ada Tuh yang Mati

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
Ekonomi

Belum 25 Tahun, 3 Founder Startup Indonesia Masuk Daftar Pengusaha Tersukses Asia

Image
News

5 Fakta Sepak Terjang Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko

Image
Ekonomi

Bagi-bagi Harta hingga Rp650 Triliun, 7 Biliuner Dunia Ini Dikenal Paling Dermawan