image
Login / Sign Up

Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Herry Supriyatna

Problematika Narkotika

Image

Ilustrasi penjara | Pexels/Donald Tong

AKURAT.CO Tulisan kali ini menyajikan beberapa perspektif tentang penanganan masalah narkotika di negeri ini. Mulai dari perspektif mantan narapidana, para pemerhati masalah narkotika, hingga legislatif, dan pengambil kebijakan.

Mantan narapidana yang saya temui bercerita tentang adanya kekeliruan pendekatan terhadap pengguna narkotika. Pengguna disejajarkan dengan pengedar. Padahal seharusnya, penanganan pengguna memakai pendekatan layanan kesehatan.

Sedangkan para pemerhati masalah narkotika membahas problematika yang terjadi selama ini. Mulai dari masalah pendekatan yang dinilai lebih dititikberatkan pada tindak pidana, seharusnya layanan kesehatan. Akibatnya, antara lain penjara over capacity warga binaan, praktik peredaran narkotika di dalam penjara, bahkan orang yang tadinya cuma pengguna kecil-kecilan, setelah keluar malah menjadi-jadi karena tidak tepat dalam menangani mereka.

baca juga:

Indonesia sudah terlanjur menjadi pasar besar bagi pengedar narkotika sehingga diperlukan tindakan ekstra, bukan langkah yang biasa saja.

Di bagian akhir tulisan, BNN dan legislatif bicara tentang problem yang mereka temui, juga harapan-harapan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekarang sedang diperjuangkan agar segera dilaksanakan DPR.

Tulisan akan dibagi menjadi beberapa bagian.

***

* Dia disuruh oleh teman untuk membeli satu paket sabu dari seorang bandar. Bandar ini sebenarnya juga sahabatnya sendiri. Eh, ternyata dia dijebak.
* Ketika berkas sudah sampai ke P21 dimintai biaya sekitar Rp300 ribu-Rp500 ribu untuk mempercepat proses biar langsung dioper ke kejaksaan untuk sidang.
* Seharusnya dalam menangani pengguna narkotika, aparat mengedepankan pendekatan pelayanan kesehatan ketimbang pidana.

***

Ketukan palu hakim siang hari itu menjawab tanda tanya berapa hukuman yang harus dijalani Beto. Beto – bukan nama sebenarnya – divonis hukuman penjara selama lima tahun enam bulan.

Singkat cerita, Beto hanya menjalani hukuman empat tahun empat bulan kurungan penjara setelah dipotong remisi.

Saya menemui Beto di Jakarta tidak lama setelah dia selesai menjalani hukuman. Tujuannya untuk menggali cerita dari pemuda itu mengenai pengalaman menjalani proses hukum, mulai dari kantor polisi hingga masuk lembaga pemasyarakatan. Saya ingin tahu apakah dia juga dieksploitasi sedemikian rupa oleh oknum yang ingin mengeruk benefit pribadi dari proses hukum.

Tentu saja dalam cerita ini, nama dan identitas lainnya disamarkan demi alasan keamanan yang bersangkutan.

Beto menceritakan kronologis kasusnya. Kasus dimulai pada pertengahan April 2015. Hari itu, dia disuruh oleh teman untuk membeli satu paket sabu dari seorang bandar. Bandar ini sebenarnya juga sahabat Beto.

Tak lama setelah transaksi, tiba-tiba empat anggota polisi mengepungnya. Yang mengejutkan lagi, mereka datang bersama tiga teman Beto sendiri.

"Gue dicepuinlah sama kawan sendiri. Gue suruh beli buat pakai sabu bareng, nyatanya dicepuin. Jadi ditangkapnya bukan pas lagi pakai, udah selesai beli pas siap-siap mau pakailah," kata Beto.

Ilustrasi narkotika ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Barang bukti yang disita petugas ketika itu sabu seberat 0,25 gram.

Di kantor polisi, dia menjalani interogasi yang melelahkan. Polisi menyuruh Beto berterus terang saja mengenai asal usul narkoba itu.

Dari keterangan Beto, polisi kembali ke tempat bandar. Sejam kemudian, bandar dibawa ke polisi.

Beto mengungkapkan proses pembuatan berita acara pemeriksaan berlangsung sekitar dua bulan, padahal seharusnya 21 hari. Dan selama itu tentu saja Beto meringkuk di tahanan setiap kali selesai diinterogasi.

"Ketika berkas sudah sampai ke P21 dimintain biaya sekitar Rp300 ribu-Rp500 ribu untuk mempercepat proses biar langsung dioper ke kejaksaan untuk sidang," kata dia.

Sekitar Juni 2015, berkas perkara Beto sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan, Beto ditawari oleh oknum jaksa nanti hanya akan dituntut hukuman rendah asalkan bayar Rp10 juta.

"Cuma gue gak mau daripada duit hilang (tapi masih dipenjara juga) ya udah gue jalanin hukuman apa adanya. Sampai divonis lima tahun 4 bulan. Waktu itu tuntutannya enam tahun enam bulan," ujar Beto.

Setelah mendapatkan kepastian hukum, Beto dikirim ke rumah tahanan.

Di sel penampungan yang sumpek, dia diperas. Dia disuruh bayar Rp1,5 juta untuk sewa kamar dalam blok.

“Itu pun belum semua sampai kamar ada yang namanya uang gaul dan lain-lain lagi. Sampai kamar dimintain uang gaul kamar Rp300 ribu lagi," ujar dia.

Tak lama kemudian, dia dipindahkan ke lembaga permasyarakatan kelas I yang lokasinya tak jauh dari rutan. Lagi-lagi dia diperas oleh kepala kamar.

"Itupun masih dimintain biaya juga pas sampai penampungan lapas, uang gaulanlah modelnya. Sekitar 300-500 ke kepala kamar," kata Beto.

Dalam hati, ketika itu, Beto kecewa bukan main karena sudah dipenjara, masih harus membayar ini itu kepada oknum, termasuk kepala kamar yang punya kewajiban menyetor ke oknum. Sebab, semua kegiatan di dalam penjara sudah menjadi tanggungjawab pemerintah.

***

Beto kecewa dengan penanganan aparat terhadap kasusnya. Seharusnya, dia sebagai pengguna direhabilitasi, bukan langsung dipenjara.

Dia tahu kenapa langsung dipenjara. Itu karena dia tidak mau membayar perkara agar mendapatkan keringanan.

"Seharusnya gue direhabilitasi. Cuma karena gue gak bermain sama jaksa hakim dan kepolisian, gue divonis lima tahun lebih yang seharusnya paling lama dua tahun. Itu kenapa sampai segitunya? Berarti kan ada oknum yang bermain, yang gak bertanggungjawab. Buat apa ada undang-undang, seharusnya kita beracuan pada undang-undang. Sebenarnya undang-undangnya udah bener cuma penerapan di lapangan itu yang harus dirubah atau dibasmi," kata Beto.

Setelah merasakan sendiri bagaimana hukum berjalan, menurut pandangan Beto, seharusnya dalam menangani pengguna narkotika, aparat mengedepankan pendekatan pelayanan kesehatan ketimbang pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 yang menyebutkan jika penyalahguna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Ilustrasi narkotika ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Menurut dia seharusnya aparat juga menangani secara berbeda antara pengedar dan pengguna narkotika. Sayangnya, saat ini para penegak hukum lebih banyak menjerat penyalahguna narkotika dengan Pasal 112 karena pembuktiannya dianggap lebih mudah.

Karena mayoritas pengguna narkotika tidak mendapatkan hak memulihkan ketergantungan melalui rehabilitasi, mereka berpotensi kembali menjadi penyalahguna atau memakai narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual beli narkotika di dalam penjara semakin subur.

"Bener, malah banyak di dalam (peredaran narkoba). Cara memasukan narkoba ke dalam lapas ya melalui petugas lapas itu sendiri. Modelnya napi harus membayar kepada petugas sebesar 20 juta per 100 gram sabu. Nantinya bandar di dalam menjualnya kepada napi yang berada di dalam juga," kata Beto.

Beto mengungkapkan di blok yang pernah dihuninya terdapat kamar khusus untuk tempat jual beli narkotika. Kamar khusus ini dikenal dengan sebutan apotek.

Keberadaan apotek jelas diketahui sipir, namun kebanyakan dari mereka mereka tutup mata. Bahkan menurut Beto, hampir 80 persen petugas sipir ikut menikmati fasilitas tersebut untuk ikut menggunakan narkotika.

"Di lapas yang gue tempatin ada delapan apotek. Petugas tahu dan mereka pun kebanyakan pakai narkoba juga di apotek itu. Apotek itu sebenarnya buat tahanan. Bandar membeli kamar yang dibuat apotek sebesar 50 juta kepada petugas," kata Beto.

"Bandar itu memberikan sejumlah uang juga kepada sipir sebagai uang aman. Mangkanya di dalam penjara itu jaringan narkoba lebih luas, narkoba lebih amanlah di dalam," Beto menambahkan.

Senada dengan Beto, Alfa—bukan nama sebenarnya— juga punya pengalaman yang mirip. Alfa ini dulu juga pernah masuk penjara gara-gara kasus narkotika.

Alfa berkesimpulan penjara justru bisa menjadi tempat orang belajar melakukan kriminal dengan skala yang lebih besar dari kasus yang terjadi sebelumnya. 

Ilustrasi penjara. Pixabay/TryJimmy

"Misalkan ketahuan cuma pakai selinting, misalkan dari keluarga gak punya, akhirnya dia jalankan hukum yang polos tanpa embel-embel (bayar). Diputus di atas dua sampai tiga tahun penjara. Di dalam dia ketemu sama bandar yang eskalasinya lebih besar, diajarinlah. Akhirnya dia mulailah main dari dalam, dia keluar main lagi yang lebih besar gak lama ketangkep lagi. Sebenarnya siklus peredaran narkoba itu seperti itu," kata dia. 

"Ada juga orang setelah masuk penjara tobat, banyak. Dan banyak juga di dalam tobat di luar main lagi, ada. Manusiawi," Beto menambahkan.

Pengakuan Beto dan Alfa mengingatkan pada pernyataan pengajar Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska, dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. DIa mengatakan narasi perang narkotika yang seringkali digalakkan pemerintah tidak efektif. Indikatornya, mayoritas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan over capacity warga binaan kasus narkotika.

Dan yang mencengangkan lagi ternyata di penjara justru sebagian warga binaan bisa mengedarkan dan menggunakan narkotika.

“Bagaimana ternyata katanya yang paling aman adalah penjara, tidak akan mungkin orang akan kapok mengedarkan dan juga pasti menggunakan. Ternyata adalah tempat yang paling subur terhadap peredaran narkotika. Nah, hal-hal kaya gini ternyata gak bisa diselesaikan,” ujar Asmin.

Beto menilai penanganan kasus narkotika tebang pilih. Kalau penggunanya artis atau orang berduit, mereka mudah mendapatkan hak rehabilitasi. Tapi kalau yang terjerat orang tak berduit – tidak mau membayar – sudah bisa dipastikan nasibnya berakhir di penjara.

"Contohnya artis-artislah. Mungkin dia punya duit itu langsung direhabilitasi. Bahkan ada artis yang kena kasus narkoba barang buktinya 0,25 gram kayak gue. Seharusnya gue sama kayak artis itu, direhabilitasi. Ya karena gue gak punya duit hukuman gue lebih tinggi dan lebih parah," ujar dia.

Menurut Beto seharusnya penegak hukum jangan memukul rata orang yang terjerat narkotika. Pengguna, jangan disamakan dengan pengedar. Pengguna mestinya ditangani dengan pendekatan layanan kesehatan.

"Jadi seharusnya rehabilitas itu paling tepat untuk menangani para pemakai narkoba karena pemakai itu bukan pengedar. Pemakai itu sudah jelas undang-undangnya yang mengharuskan direhabilitasi," kata dia.

Karena pendekatan yang selama ini dipakai adalah pidana, semua rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan pun over capacity.

Bagaimana cara mengurangi over capacity tahanan? Menurut Beto salah satu caranya pengguna narkoba cukup ditangani dengan pendekatan rehabilitasi.

"Karena kan sudah jelas penanganan narkoba itu seharusnya direhabilitasi. Tapi nyatanya bagi yang gak berduit pengguna disamakan dengan pasal bandar. Menurut gue seharusnya ini dirubah sudut pandangnya, dan oknum-oknum yang bermain harus dibasmi. Pemerintah harus terjun sendiri ke akar-akarnya," kata Beto.

"Intinya rehabilitasi itu pentinglah untuk napi pengguna narkoba, untuk mengurangi kadar pemakaian dan buat pengurangan kelebihan kapasitas lapas itu sendiri." []

Baca juga:

Tulisan 1: Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Tulisan 2: Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Tulisan 3: Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Tulisan 4: Slogan Perangi Narkotika Sudah Tak Efektif

Tulisan 5: Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana, Apa Dampaknya?

Tulisan 6: Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Tulisan 7: BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Narkotika

BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Image

News

Problematika Narkotika

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Image

News

Problematika Narkotika

Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana Ketimbang Medis, Apa Dampaknya?

Image

News

Problematika Narkotika

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Image

News

Problematika Narkotika

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Image

News

Problematika Narkotika

Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

komentar

Image

2 komentar

Image
Resta Apriatami

jadi malah belajar lebih kriminal lagi ya. kaco emg Indonesia

Image
Hera Wati

haihh ko bisa bgtu yaa,,

terkini

Image
News

OTT KPK di Solo Diduga Menyeret Kontraktor Rekanan Proyek di Yogyakarta

Ia berharap keluarga segera mendapat kepastian dari KPK mengenai kasus yang melilit anaknya.

Image
News

Salut, Pria Ini Beri Napas Buatan Pada Seekor Kambing yang Sekarat

Pria tersebut kemudian meniup bagian pernafasan kambing guna memberikan nafas buatan.

Image
News

Pastikan Kondusif, Polisi Kerahkan Empat SSK ke Manokwari

Penambahan personel itu untuk memastikan situasi keamanan benar-benar aman dan kondusif.

Image
News

Pembunuh Satu Keluarga di Banten Ditangkap, Ternyata Kuli Bangunan

Pelaku ditangkap di Lampung, saat ini dalam perjalanan ke Serang, Banten

Image
News

PDIP: Wajar Bila Anggota Dewan Diberi Pin Emas 22 Karat

Setiap anggota dewan bakal dibagi dua pin emas seberat tujuh gram dan lima gram.

Image
News

Pesan Kapolda ke Mahasiswa Binus: Jangan Ambil Bagian Sebarkan Kebohongan

Kapolda Metro berharap mahasiswa baru tidak ikut dalam penyebaran hoax.

Image
News

BPOM Amankan Belasan Kardus Kosmetik Ilegal di Pasar Mester Jatinegara

Petugas dan pemilik toko enggan berkomentar terkait giat tersebut

Image
News

Ubah Komposisi Pimpinan MPR, Revisi UU MD3 Mulai Dibahas Pekan Depan

Harus ada harmonisasi di Baleg.

Image
News

Polisi Selidiki Laporan Kasus Dugaan UAS Menistakan Agama

"Tentunya setiap ada laporan yang masuk kita akan selidiki."

Image
News

Kasus Mahasiswa Papua, Akademisi: Seluruh Elemen Harus Kedepankan Pendekatan Secara Damai

Riza bahkan menyebut, Presiden Jokowi dimungkinkan untuk turun dan memimpin upaya komunikasi tersebut.

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Dikawal Ketat, Salmafina Tertunduk Malu Sambangi Polres Jakarta Barat

  2. Banyak Kiriman Video Pendeta Hina Islam dan Minta Bantu Sebarkan, Haikal Hassan: Lapor ke Polri Bukan Sosmed!

  3. Manokwari Mencekam, Perekonomian Lumpuh Total

  4. Tokoh Adat Papua: Tak Perlu Khawatir, Saya Sudah Pesan pada Masyarakat Se-Indonesia, Tolong Dijaga Anak-anak Saya

  5. Dituding Kelebihan Berat, 5 Bintang Bola Ini Pamer Perut 'Roti Sobek'

  6. Paranormal Terawang Rusuh Manokwari: Apa yang Sebenarnya Terjadi, Siapa yang Tanggungjawab Jika Sudah Seperti Ini?

  7. Tengku Zul Beri Dukungan UAS hingga Yusril Sepakat GBHN Dihidupkan

  8. GMKI Laporkan Ustad Abdul Somad ke Mabes Polri Terkait Penistaan Agama

  9. Rusuh di Manokwari, Kapolri: Saya Dapat Laporan dari Kapolda Papua Barat, Situasi Sudah Berangsur Kondusif

  10. Pernyataan Resmi Gubernur Papua Soal Insiden di Surabaya

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

5 Fakta Sepak Terjang Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko

Image
Ekonomi

Bagi-bagi Harta hingga Rp650 Triliun, 7 Biliuner Dunia Ini Dikenal Paling Dermawan

Image
News

Pesona 8 Menteri 'Srikandi' Kabinet Kerja Jokowi Tampil Cantik Kenakan Kebaya