image
Login / Sign Up

Berpotensi Jadi 'Kuburan Massal', LSM Desak Pemerintah Hentikan Proyek di Benoa

Andi Syafriadi

Image

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada saat pemaparan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas bersama Badan BMKG di Istana Negara, dimana Presiden Jokowi meminta BMKG agar tegas terhadap pemerintah daerah untuk "melarang adanya pembangunan infrastruktur dan properti di zona merah atau di daerah rawan bencana” yang dinilai tidak konsisten | Andoy

AKURAT.CO Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) merekomendasikan agar pemerintah menghentikan beberapa mega proyek seperti rencana reklamasi teluk Benoa dan perluasan pelabuhan Benoa yang berada di kawasan rawan bencana Bali Selatan terkait potensi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Menurut Koordinator Divisi Politik ForBALI, Suriadi Darmoko menyebutkan bahwasanya Teluk Benoa dan sekitarnya (Bali Selatan) merupakan area yang berhadapan langsung dengan zona megathrust dimana segment Bali memiliki potensi gempa magnitudo maksimum 9,0 SR.

Sedangkan dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bali, lanjut Suriadi, khususnya di kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan terdapat 19 desa/kelurahan dalam kelas bahaya tinggi tsunami.

baca juga:

"Di 19 kawasan tersebut terdapat empat mega proyek yakni rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar, perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi, perluasan Bandara dengan cara reklamasi seluas 147,45 Ha, termasuk rencana Pembangunan Bali Sport Hun yang diwacanakan oleh Bupati Badung seluas 50 hektar dibatalkan karena berada di kawasan rawan bencana, jika ini terus dilakukan maka pemerintah saat ini sedang menyiapkan skenario Kuburan Massal," ujar Suriadi Darmoko ketika ditemui pada saat pemaparan di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Suriadi menambahkan, seharusnya melihat kondisi tersebut, Presiden dengan tegas untuk melakukan pencabutan Perpres 51/2014 dan mengembalikan posisi Teluk Benoa kembali menjadi kawasan konservasi. 

Senada dengan Suriadi, Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebutkan seharusnya Presiden sadar, instruksi kepada BMKG tidak hanya ditujukan pada Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota atau Gubernur namun harus juga dibeberkan kepada jajaran Kementrian/Lembaga (K/L) yang berada di bawah pimpinan presiden saat ini.

Bahkan seharusnya menjadi pengingat baginya untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan lembaga kepresidenan yang tidak memperhatikan aspek kebencanaan.

"Presiden Seharusnya bisa mengawali instruksi ini dengan preseden yang baik, Mulai lah dengan mencabut perpres 51/2014 yang membuka keran pembangunan di lokasi rawan bencana, terlebih lagi menyebutkan tidak punya beban masa lalu, sehingga kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebelumnya yang tidak memperhatikan aspek kebencanaan dapat dengan mudah ia koreksi," pungkasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwasanya pernyataan presiden Jokowi seharusnya juga direspon oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti yang telah menertibkan izin lokaso reklamasi Teluk Benoa pada 29 November 2018 lalu.

"Secara Faktual izin lokasi tersebut berada pada kawasan rawan bencana, maka sebagai tindakan konkritnya seharusnya Menteri Susi Pudjiastuti segera mencabut izin tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2019 mempertegas posisi Indonesia saat ini yang berada di daerah rawan Bencana sekilas pernyataan tersebut seolah memperlihatkan presiden mempunyai perhatian terhadap isu kebencanaan secara nasional.

Namun sayangnya instruksi kepada BMKG agar secara tegas mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan pembangunan di daerah rawan bencana nampaknya tak dijadikan sebagai alat introspeksi terhadap kebijakan yang diterbitkan Pemerintah pada masanya ataupun periode pemerintahan lalu yang membuka lebar pembangunan untuk melanggengkan investasi di daerah rawan bencana. 

Dimana sebagai contoh salah satu kebijakan nasional yang membuat rakyat menjadi korban potensial bencana terjadi di Provinsi Bali melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 pada 30 Mei 2014 lalu dimana pemerintah membuka keran investasi di daerah rawan bencana di Teluk Benoa.  []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Sebaiknya DPR Beri Kesempatan Publik Mempersoalkan Apa Urgensi Ibu Kota Pindah

Image

Video

HUT Ke-74 RI

VIDEO Pulau D Reklamasi Menjadi Lokasi Upacara 17 Agustus

Image

News

HUT ke-74 RI

FOTO Jokowi Berikan Sepeda Kepada Baju Adat Terbaik

Image

News

Alasan ASN DKI Jakarta Usir Nelayan di Pulau Reklamasi

Image

News

HUT ke-74 RI

FOTO Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI

Image

Ekonomi

HUT Ke-74 RI

Arti Merdeka Bagi Guru Honorer, Cerdas Muridnya Sejahtera Gurunya

Image

News

KIARA: Anies Baswedan Gelar Upacara di Atas Pulau Haram

Image

Iptek

eSports

Punya Jiwa Gamer Sejati, Kaesang Pangarep Resmi Direkrut Tim Genflix Aerowolf

Image

News

Satpol PP Usir Nelayan di Pulau Reklamasi, Anies: Yang Berani Ngusir Nanti Diusir

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Setelah NET TV, Kini Giliran Kantor Berita Antara PHK Paksa Karyawannya?

Para karyawan yang terkena kebijakan PHK Paksa ini pun tidak diberikan pilihan untuk menolak sesuai dengan kaidah Golden Shake Hand.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

PTPP Santuni 10 Pejuang Veteran di HUT RI Ke-74

Perayaan Hari Kemerdekaan oleh PTPP dimulai dengan dilakukannya upacara kenaikan bendera di Kantor Proyek Yogyakarta Internasional Airport.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Semangat Kemerdekaan, Kemenkop Klaim Akan Tegakkan Kedaulatan Dengan Bangun UKM

Koperasi dan UKM selayaknya harus dijadikan garda terdepan untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Image
Ekonomi

Perum Jamkrindo Sinergi BUMN Hadirkan Pasar Murah di Kalimantan Utara

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang dilaksanakan atas sinergi BUMN antara PT Telkom sebagai Ko

Image
Ekonomi

Penjual yang Gunakan Kode QR Dikenakan Tarif 0,7 Persen

BI memutuskan transaksi yang menggunakan Kode QR akan dikenakan tarif 0,7 persen kepada penjual.

Image
Ekonomi

Perum Jamkrindo Gandeng Telkom Dan Pupuk Kaltim Renovasi Rumah Untuk Masyarakat Tarakan

PT Telkom, Perum Jamkrindo dan Pupuk Kaltim, bersama satu padu bersinergi memberikan layanan terbaik bagi negeri.

Image
Ekonomi

Hadapi Musim Kemarau, Kementan Pacu Pengembangan Varietas Cabai Unggul

Kementan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasokan cabai terlebih saat musim kemarau.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Kemenperin Klaim Fokus Kembangkan SDM Industri Unggul

Pembangunan SDM sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia dimasa depan.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Meriahkan Hari Kemerdekaan, The Sultan Hotel Gelar Fashion Show Batik

The Sultan Hotel & Residence Jakarta menggelar sebuah agenda pegelaran Fashion show batik dan promosi makanan khas rasa lokal.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Tak Mau Kalah, Gojek Dan Mitranya Turut Rayakan Kemerdekaan

Jutaan mitra yang memanfaatkan teknologi untuk hidup lebih baik merupakan elemen penting penggerak ekonomi digital.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Makna Desain Jersey Ketiga MU yang Baru Diluncurkan

  2. Philippe Coutinho Resmi Dipinjamkan ke Bayern Muenchen

  3. Wisata Kapal Pesiar Mewah Cuma Rp3,8 Juta, Kamu Mau?

  4. Barcelona Takluk di Markas Athletic Bilbao

  5. Akademisi: Pidato Jokowi Pesan Negarawan Bukan Pesan Pencitraan

  6. 10 Potret Perjalanan Cinta Cut Meyriska dan Roger Danuarta Hingga Menikah

  7. Ternyata Ini Perbedaan Sertifikasi IP67 dan IP68 pada Smartphone

  8. 5 Jersey Termahal hingga Termurah La Liga Spanyol 2019-2020, Paling Murah Rp700 Ribu

  9. 7 Meme Kekalahan Barca dari Athletic Bilbao, Yang Ngegolin 38 Tahun Lho...

  10. Akses ke Lapangan Upacara Minim, Anak Buah Anies Injaki Rumput Seenaknya

Available

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Merdeka atau Mati

Image
Achmad Fachrudin

Akrobat Politik Cak Imin

Image
Girindra Sandino

Pesan Pidato Politik Megawati, Fragile Coalition dan Loyalitas Jokowi Terhadap PDIP

Image
Girindra Sandino

Keterlibatan ASN dalam Pilkada Jangan Dianggap Sepele Bung!

Available

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

Image
News

Kenakan Kebaya, 5 Potret Menawan Istri Pejabat Dampingi Suami di Sidang Tahunan MPR