image
Login / Sign Up

Wujudkan Indonesia Bebas Merkuri di 2030, Pemerintah Terbitkan Perpres RAN PPM

Aji Nurmansyah

Image

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan komisi VII terkait upaya penanganan tumpahan minyak Teluk Balikpapan di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/4). Dalam Rapat kerja dilangsungkan bersamaan dengan rapat dengar pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Kapolda Kalimantan Timur, dan Kepala Badan Pegatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas). Rapat ini membahas mengenai terjadinya insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan yang telah menelan korban jiwa. Dalam kebocoran pipa ini, Pertamina telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar 85.000 barel, karena kelalaian yang dilakukan oleh Kapal MV Ever Judger dalam menurunkan jangkar seberat 12 ton di kawasan terlarang | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).

Perpres tersebut merupakan implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik. Sebagai langkah penerapannya, KLHK menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) RAN PPM di Jakarta (22/7).

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono saat membuka Rakernis RAN PPM menyampaikan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri dan kemudian dituangkan kedalam Perpres 21/2019 tentang pelaksanaan RAN PPM.

baca juga:

'Rapat Kerja Teknis ini merupakan salah satu wadah untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Perpres RAN PPM tersebut,”katanya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sementara itu,  Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa merkuri yang juga dikenal sebagai raksa merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun. Merkuri bersifat toksik, sulit terurai, bersifat bioakumulasi dan dapat berpindah tempat dalam jarak jauh melalui atmosfer. Merkuri secara global telah dilarang, baik produksi maupun penggunaannya.

Namun demikian, di sektor tertentu seperti sektor kesehatan dan industri, merkuri masih dipergunakan dengan beberapa aturan.

“Khusus di sektor pertambangan emas, penggunaan merkuri telah dilarang seluruhnya,” tegas Vivien.

Perpres 21/2019 mengenai RAN PPM bertujuan untuk menetapkan target dan strategi pengurangan dan penghapusan merkuri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan. Peraturan ini juga mewajibkan daerah untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan RAN PPM dengan jeda waktu paling lama satu tahun setelah Perpres 21/2019 ditandatangani.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Pemkot Depok Diminta Perhatikan Kali Ciliwung

Image

Iptek

Festival Riset Hutan Tropis dan Lingkungan Hidup Promosikan Hasil Iptek

Image

Iptek

Demi Lingkungan Lebih Baik, KLHK Dukung Penuh Program GoGreener dari Gojek

Image

Iptek

Gojek Luncurkan Fitur Ramah Lingkungan, Seperti Apa?

Image

Iptek

Sains

Ilmuwan Temukan Air Beku di Sekitar Kawah Bulan

Image

News

Kualitas Udara Ibu Kota Minggu Pagi Tidak Sehat, Jakarta Timur Tercatat Paling Buruk

Image

News

Udara Jakarta Penuh Polusi, DPR Minta KLHK Tidak Tinggal Diam

Image

Ekonomi

Lewat Program 1 Juta Tumbler, Pemerintah Ingin Kurangi Sampah Plastk

Image

Ekonomi

Gawat! Kebocoran Minyak Pertamina Sudah Sampai Bekasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

5.000 Warga Kaltara Ramaikan Jalan Sehat BUMN

Jalan Sehat ini merupakan rangkaian Program BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan RI.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Dukung Penerapan Teknologi Digital untuk Jaga Akuntabilitas Pemerintah

"Karena sebetulnya digital economy adalah you try to connect dan menurunkan transaction cost," kata Sri Mulyani.

Image
Ekonomi

Soal Kontroversi Ceramah 'Salib' UAS, Pengamat Pajak: Menabrak Toleransi

Ekonom Yustinus Prastowo turut buka suara terkait pemberitaan Ustad Abdul Somas yang dinilai sudah menghina simbol agama Kristiani.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Bank BTN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu dengan Ragam Cara Ini

Pembangunan Bengkulu yang masih tertinggal dengan daerah lainnya, disebabkan berjauhan dengan infrastruktur.

Image
Ekonomi

Pesan JK kepada Startup: Berusahalah Supaya Untung!

JK : Startup harus untung dan berkontribusi dalam pembayaran pajak ke pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

AP I Ajak Siswa Kenali Indonesia Melalui Program SMN

AP I ajak sejumlah siswa mengenali daerah-daerah di Indonesia melalui Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 2019.

Image
Ekonomi

Menkeu Sarankan Pelaku Startup Baca Nota Keuangan 2020

Menkeu sarankan pelaku startup yang sedang cari ide membuat aplikasi di bidang tekfin untuk membaca nota keuangan 2020.

Image
Ekonomi

Sad! Bioskop XXI TIM Berhenti Beroperasi Mulai Besok

Bioskop XXI di kawasan TIM, Jakarta Pusat akan berhenti beroperasi pada Senin (19/8/2019) besok.

Image
Ekonomi
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

Pemerintah Terus Lanjutkan Semangat Bung Hatta, Wujudkan Perumahan Rakyat

Bapak Perumahan Indonesia menegaskan rakyat berhak mendapatkan penghidupan yang layak berupa hak untuk mendapatkan rumah.

Image
Ekonomi

Rusunawa ASN di Teluk Ambon Siap Huni

Kementerian PUPR meresmikan rusunawa ASN di Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Sebaiknya DPR Beri Kesempatan Publik Mempersoalkan Apa Urgensi Ibu Kota Pindah

  2. Lagi Heboh Video UAS Soal Salib, Tengku Zul Beri Dukungan

  3. Paranormal: Kesalahan Kasus Abdul Somad Justru Dipenyebar Kontennya

  4. Hugo Lloris: Saya Pikir Itu Gol

  5. Menang Gugatan, Pimpinan KPK Diperintahkan Kembalikan Posisi Jabatan Pegawainya sebelum Dimutasi

  6. Klarifikasi Soal Salib, UAS: Saya Tidak Akan Takut karena Saya Tidak Bersalah

  7. Agar Tak Jadi Fitnah, Mahfud MD Buka Saja Orang Arab yang Mendanai Ajaran Radikal

  8. Jack Boyd Lapian: Ampuni UAS, Dia Tidak Tahu Apa yang Diperbuat

  9. Menahan Diri untuk Berkomentar Soal Ustadz Abdul Somad dan Jin Kafir

  10. Hal-hal Kecil Ini Mampu ‘Hidupkan’ Pasanganmu

Available

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat
Available

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Available

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

4 Fakta Laksamana Muda Maeda Tadashi, Perwira Jepang yang Bantu Kemerdekaan Indonesia

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI