image
Login / Sign Up

Menunggu Keseriusan Pemerintah Soal Sinkronisasi RUU Minerba

Aji Nurmansyah

Indepth

Image

Ilustrasi - Pertambangan | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Komisi VII DPR RI kembali melempar bola kepada pemerintah terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu bara (RUU Minerba).

Pasalnya dalam waktu yang dianggap begitu singkat dan hanya menyisakan 3 minggu sebelum reses. Namun belum ada sinkronisasi terkait daftar isian masalah dari Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerin ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kemendagri.

Kendati Komisi VII DPR RI melempar bola kepada pemerintah dan menunggu secepatnya pemerintah mengembalikan Daftar Isian Masalah (DIM) yang sudah melalui sinkronisasi antar Kementerian, tetapi Anggota Komisi VII DPR RI siap untuk menyelesaikan RUU Migas tersebut sebelum masa akhir Jabatan DPR RI mengalami pergantian.

baca juga:

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan DPR sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan tapi belum teroganisir karena belum ada DIM yang sudah tersingkroniasi dari pemerintah, kendati DIM yang dari Kementerian ESDM sudah dikirim pada 27 juni 2017.

"Saat ini, Komisi VII DPR RI akan memulai membahas ini,"katanya di Jakarta, Jumat (18/7/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengungkapkan kunci dari sukses atau tidaknya RUU Minerba dapat disahkan pada sebelum masa pergantian anggota DPR menurut dia ada pada pemerintah. Sebab jika pemerintah bergerak cepat dan melakukan sinkronisasi antar Kementerian dalam RUU Minerba, maka DPR dapat segera mengebut pembahasannya melalui panja. Dengan demikian, DIM relatif sudah tidak ada masalah tinggal menunggu dari sisi pemerintah.

"Kuncinya di pemerintah, kalau pemerintah menjamin bisa sinkronisasi saya kira dalam waktu 3 minggu bahkan kurang, bisa kita selesaikan,"katanya.

Pemerintah Menjawab Isu Sinkronisasi

Menjawab isu Sinkronisasi terkait dengan RUU Minerba, Pemerintah seolah gamamg dan sebab dengan waktu yang relatif singkat beberapa masalah krusial belum ketemu penyelesaiannya.

Beberapa masalah yang menjadi isu penting yang harus diselesaikan secara singkroniasi meliputi isu terkait luas wilayah perizinan terhadap operator perusahaan tambang yang dalah hal ini harus melibatkan Kementerian Dalam negeri, Dalam hal ini Kementerian ESDM harus meyakinkan pihak Kementerian Dalam Negeri sehingg DIM yang meyangkaut luas wilayah izin usaha bisa tersingkronisasi dengan baik.

Selain itu menyangkut masalah penerimaan negara yang juga belum putus dan belum terjadi singkronisasi oleh pihak pemerintah. Kedua Masalah ini menjadi point penting yang dibahas dan ditunggu oleh Komisi VII DPR RI untuk segera diselesaikan. Sehingga memuluskan jalan DPRUntuk mengesahkan RUU Minerba.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan kendati pemerintah belum secara bulat mengirim daftar isian masalah sebab belum disinkronisasi antar beberapa Kementerian. Kendati demikian, Airlangga mengaku optimis RUU Minerba bisa terlaksana.

"Saya menggaris bawahi dari Menteri ESDM pemerintah belum bulat mengirim DIM, tadi sudah dielaborasi isunya terkait luasan wilayah dari Kemendagri dan dari Kemenkeu terkait penerimaan negara. Selama ini menjamin perubahan UU ini bisa meningkatkan penerimaan negara saya yakin Kemenkeu akan menerima," imbuhnya.

Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan bahwa perlu ada upaya dan kerja bersama antara Pemerintah dan DPR RI agar dapat memuluskan RUU Minerba untuk segera disahkan. Sebab dalam waktu yang relatif sangat singkat, perlu ada kecepatan dalam menangani masalah.

"Sebelum kami masuk materi mau lanjut atau tidak, karena ini menurut saya kalau lanjut harus full speed," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/7/2019).

RUU Minerba Mendesak untuk Disahkan

Menurutnya RUU Minerba sangat penting dan urgen untuk segera diselesaikan lantaran terkait dengan tata kelola hilirisasi industri minerba ke depan. Terlebih harus ada pergerakan industrialiasi sektor mineral dan batu bara secara masif agar bisa mendatangkan nilai tambah dan multiplier effect terhadap sektor ketenagakerjaan dan lainnya.

Selain itu, untuk menambahkan hilirisasi dan sumber bahan baku industri sama seperti PLTU mulut tambang, nantinya melalui RUU Minerba bisa mengubah mulut tambang menjadi royalti. Adapun jika dari industri ini tidak maksimal hilirisasinya karena ada hambatan di sektor insentif dan regulasi yang lain.

"Sambil menunggu sinkronisasi pemerintah, silahkan yang ditetapkan. Pemerintah terus berjalan tapi karena masa sidang tinggal sekali lagi perlu ada komitmen apakah akan fast track dan sebagainya,"katanya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan kendati pemerintah belum secara bulat mengirim daftar isian masalah sebab belum disinkronisasi antar beberapa Kementerian. Kendati demikian, Airlangga mengaku optimis RUU Minerba bisa terlaksana.

"Saya menggaris bawahi dari Menteri ESDM pemerintah belum bulat mengirim DIM, tadi sudah dielaborasi isunya terkait luasan wilayah dari Kemendagri dan dari Kemenkeu terkait penerimaan negara. Selama ini menjamin perubahan UU ini bisa meningkatkan penerimaan negara saya yakin Kemenkeu akan menerima," imbuhnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD

Image

News

DPR RI

Soal Wacana Pindah Ibu Kota, DPR RI Merasa Dilangkahi Oleh Pemerintah

Image

News

FOTO Rapat Kerja Menhan dan Komisi I Bahas RUU PSDN

Image

Iptek

Cari Tanda-tanda Kehidupan, Kendaraan Ini Menuju Mars

Image

News

FOTO Diskusi Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota

Image

News

Dianggap Tak Ajak Pemerintah Soal Pemindahan Ibu Kota, Gerindra: Kami Kaget dan Menyayangkan

Image

News

FOTO Rapat Paripurna Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020

Image

Ekonomi

SPBU Penyalur Hadir di Nusa Ceningan, Masyarakat Dapat BBM Harga Murah

Image

Ekonomi

Tok! RDP Komisi XI Dengan Garuda Indonesia Ditunda Gara-Gara Hal Ini

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengusaha Bakal Rugi Rp50 Triliun Jika Pemerintah Kekeuh Segerakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Hal itu berpengaruh terhadap progres pembangunan fasilitas smelter dan dipastikan akan menjadi mangrak.

Image
Ekonomi

FKSPI Sebut Pengawas Intern Mampu Dukung Pencegahan Korupsi di BUMN

FKSPI dukung upaya pencegahan berbagai bentuk tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dengan mengembangkan whistleblowing system.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

China Peringatkan AS Tak Tambahkan Tarif Bulan Depan

Kementerian Perdagangan China memperingatkan Amerika Serikat agar tidak meningkatkan perang perdagangan lebih lanjut.

Image
Ekonomi

Gelar Pertemuan Bilateral, Menko Luhut Tawarkan Peralatan Militer Hingga Sawit

Kedua pemimpin juga berbagi pengalaman dalam menghadapi diskriminasi sawit dari Uni Eropa.

Image
Ekonomi

Pemerintah Perlu Berikan Insentif untuk Mendorong Kreativitas Pelaku Ekonomi di Era Industri 4.0

Pemerintah dinilai perlu mendorong kreativitas pelaku ekonomi agar menghasilkan produk yang bersaing

Image
Ekonomi

BlueScope Gandeng Yayasan Nurani Dunia Bangun Kampung Ilmu di Purwakarta

Tak hanya membangun gedung-gedung sekolah, beragam infrastruktur desa juga dibangun dan melibatkan warga di Tegalwaru Purwakarta.

Image
Ekonomi

Pengamat: Kaltim Penuhi Semua Aspek Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pemerintah salah satunya soal pengamanan tanah bahwa yang akan digunakan untuk ibu kota baru.

Image
Ekonomi

Kaltim Benar-benar Jadi Ibu Kota? Jokowi: Masih Tunggu 1-2 Kajian

“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya"

Image
Ekonomi

WhatsApp Akan Luncurkan Pembayaran Digital di Indonesia, Bos BI Beri Tanggapan

Perry Warjiyo menegaskan bahwa WhatssApp belum melakukan pengajuan perijinan kepada BI hingga kini.

Image
Ekonomi

Pemerintah Akan Jadi Pemegang Mayoritas Saham Tuban Petrochemical

Pemerintah dalam perkembangannya saat ini terus berupaya mencari cara menyelesaikan permasalahan yang melanda Tuban Petrochemical Industries

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Ditanya Menyesal Jadi Mualaf, Deddy Corbuzier: Sakit Mendengarnya!

  2. Jaksa Satriawan Masih Ditemui Warga Sedang Ibadah Salat Magrib saat Hari OTT KPK

  3. Pembangunan Stadion di Lahan Sengketa Berlanjut, Gubernur Anies Dinilai Tak Hormati Proses Hukum

  4. Hubungi Wagub Papua Barat, Sandiaga Uno Tawarkan Bantuan

  5. Sindir Kinerja Jokowi, 5 Fakta Menarik Sherly Annavita Rahmi

  6. Setelah Getah Getik, Kini Terpampang Batu Bronjong Senilai Rp150 Juta di Bundaran HI

  7. Perlukah UAS Minta Maaf? Ini Dua Pandangan Berbeda Yunarto dan Budiman Sudjatmiko

  8. Diam-diam Astra Menangi Tender Pengadaan Kendaraan Menteri, Segini Nilainya

  9. Lagu 'Location Unknown' Mendadak Viral, Gading Marten: Gara-Gara Gempi

  10. Bebas 'Jajan', Ini 5 Negara yang Legalkan Prostitusi Secara Penuh

Available

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Available

kolom

Image
Andre

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Adek Berry, Memahami Kehidupan saat di Daerah Konflik

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Sosok

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin

Image
News

5 Ustaz Ini Pernah Bikin Heboh Tanah Air karena Kontroversinya