image
Login / Sign Up

Drama 'Gagal Bayar Utang' Jababeka, Sudah Sampai Mana?

Dhera Arizona Pratiwi

Indepth

Image

PT Jababeka Tbk didirikan pada tahun 1989 dan merupakan perusahaan pengembang kawasan industri terbuka, yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1994. | Jababeka.com

AKURAT.CO Awal Juli ini publik cukup dikejutkan oleh pernyataan resmi dari PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang terancam default atau gagal bayar utang notes senilai USD300 juta akibat adanya pergantian Direktur Utama.

Namun, sekitar dua minggu kemudian, perseroan memberikan klarifikasi dengan menyatakan tidak berkewajiban untuk melakukan penawaran pembelian Notes dengan harga pembelian 101 persen beserta kewajiban bunga lantaran adanya pergantian Direktur Utama seperti yang diberitakan.

"Oleh karena itu, isu yang beredar bahwa KIJA wajib melakukan pembelian Notes karena pergantian change of control ataupun Direktur Utama kami konfirmasi TIDAK VALID," tulis pernyataan tertulis perseroan yang dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2019.

baca juga:

Bahkan, Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang baru diangkat dalam RUPST 26 Juni lalu, Soegiharto, angkat bicara. Ia menegaskan, isu yang beredar atas potensi default (gagal bayar) terhadap surat utang senilai USD300 juta adalah tidak valid.

Soegiharto menyatakan, keputusan pengangkatan dirinya sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris adalah keinginan mayoritas pemegang saham publik yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berjumlah 52,12 persen dari keseluruhan pemegang saham yang menggunakan hak suaranya.

“Kepemilikan saham tersebut terpisah-pisah, independen dan bukan dalam satu grup atau afiliasi,” katanya melalui keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Perseroan menambahkan, dengan ditunjuknya Soegiharto sebagai Direktur Utama KIJA yang baru, jumlah individu yang termasuk dalam board of directors setelah RUPST pada tanggal 26 Juni 2019 lalu adalah tujuh orang. Di mana enam orang atau mayoritas (86 persen) di antaranya merupakan anggota board of directors pada saat Notes diterbitkan, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016, dan anggota board of directors yang ditunjuk setelahnya (sebelum RUPST).

Masih mengutip isi keterangan resmi perseroan, individu yang pada tanggal penerbitan Notes menjabat di Dewan Direksi dari Penjamin Induk (dalam hal ini KIJA), bersama dengan setiap direktur baru yang pemilihannya untuk Dewan Direksi disetujui dengan suara setidaknya dua-pertiga dari direksi yang pada saat itu sedang menjabat yang merupakan direktur yang menjabat pada tanggal penerbitan Notes ataupun pemilihannya telah disetujui setelahnya, tidak lagi menjadi mayoritas Dewan Direksi perusahaan yang baru karena alasan apapun.

Dengan kata lain, berkenaan dengan change of control, KIJA berkewajiban menawarkan pembelian Notes hanya jika anggota board of directors saat Notes diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016 ditambah anggota board of directors yang ditunjuk setelahnya (sebelum RUPST) tidak menjadi mayoritas dalam board of directors yang terbentuk setelah penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama KIJA yang baru pada RUPST tanggal 26 Juni lalu.

"Maka, tidak benar bahwa terjadi change of control setelah RUPST pada tanggal 26 Juni 2019 lalu. Yang terjadi hanyalah penambahan anggota board of directors," tulis keterangan tersebut.

Klaim Pemegang Saham

Namun, perseroan membenarkan adanya bahwa Islamic Development Bank (IDB) dan PT Imakotama Investindo yang masing-masing memiliki 9,32 persen dan 5,40 persen saham KIJA mengusulkan penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris.

Hanya saja, tujuan IDB dan Imakotama mengusulkan Soegiharto dan Aries Liman murni agar kinerja KIJA lebih transparan dan baik ke depannya. Sehingga, keuntungan perseroan diharapkan dapat meningkat dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi lebih baik, yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh pemegang saham.

"IDB dan Imakotama memang berhak mengusulkan perubahan direksi karena memiliki saham lebih dari 5 persen, namun tentu tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali karena persentase kepemilikan yang jauh di bawah persentase kepemilikan Mu'min Ali Gunawan sebesar 21,09 persen," tulis keterangan tersebut.

Lanjut isi keterangan tersebut, keputusan pengangkatan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris sepenuhnya merupakan keinginan mayoritas pemegang saham publik yang hadir di RUPST yang jumlahnya mencapai 52,12 persen dari keseluruhan pemegang saham yang menggunakan hak suara pada RUPST. "Atau 46,91 persen dari keseluruhan pemegang saham publik KIJA yang kepemilikannya terpisah-pisah, independen, dan bukan dalam satu grup," lanjutnya.

Oleh karena itu, kata keterangan tersebut, IDB dan Imakotama bukanlah pengendali pemegang saham publik tersebut. Adapun persetujuan mayoritas pemegang saham publik tercermin melalui harga saham KIJA yang naik setelah RUPST digelar dan Soegiharto serta Aries Liman resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Komisaris.

"Kemudian, tidak benar bahwa ada perubahan pemegang saham pengendali pasca-RUPST seperti yang diisukan. Pasalnya, Mu'min Ali Gunawan masih tercatat sebagai pemegang saham terbesar KIJA selama beberapa tahun terakhir," tulis keterangan tersebut.

Menurut isi keterangan itu, tidak ada satupun orang atau individu yang memiliki saham voting pada RUPS KIJA tanggal 26 Juni 2019 lalu yang kepemilikan sahamnya lebih tinggi daripada kepemilikan saham permitted holders yaitu Setyono Djuandi Darmono dan Hadi Rahardja selaku co-founders KIJA dan afiliasinya. Pemegang saham terbesar yang menyetujui penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris adalah Islamic Development Bank dengan kepemilikan saham sebesar 9,32 persen yang tentu saja masih jauh di bawah kepemilikan saham permitted holders seperti yang disebutkan di atas.

Simpang Siur Informasi Jababeka

Menanggapi simpang siurnya isu Jababeka default tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPMI) Indra Safitri mengatakan, pernyataan klarifikasi yang diberikan oleh perseroan tersebut terbilang membingungkan.

Pasalnya, perseroan telah memberikan keterbukaan informasi dengan menyatakan adanya potensi default kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2019) hingga akhirnya BEI memberhentikan sementara saham KIJA.

Apalagi, kata Indra, BEI tidak mungkin mengambil kebijakan suspensi terhadap saham KIJA begitu saja tanpa adanya pernyataan resmi dari perseroan.

"Kalau dilihat dari pernyataan perseroan, artinya BEI kemarin mengambil tindakan suspensi itu kan terkait keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Setahu saya begitu. Jadi, artinya selalu BEI selalu ambil tindakan berdasarkan keterbukaan informasi perseroan. Jadi, agak aneh kalau kemudian ternyata ada perubahan lagi. Artinya, informasi tidak terjadi apa-apa," ucapnya kepada Akurat.co, saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia pun menduga sejak awal sudah terjadi misleading saat perseroan menyampaikan keterbukaan informasi kepada BEI. Padahal, sesungguhnya tidak terjadi masalah apapun di internal perseroan.

"Dugaan saya setelah dianalisis dengan kondisi terjadi baru informasi di-revise kembali. Padahal awalnya sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Ada misleading di awal. Salah analisis mungkin atau tidak hati-hati sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, harus ada pemeriksaan khusus oleh BEI," pungkasnya.

Perubahan Direksi Jababeka Ditolak

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan pada Rabu (17/7/2019), Jababeka telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan tidak setuju atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi dan komisaris, yaitu PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.

"Karena itu, pengangkatan jabataban/posisi direksi dan anggota dewan komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketika, termasuk kreditur perseroan," tulis surat yang ditandatangi oleh Direktur Utama KIJA Tedjo Budianto Liman yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan usai RUPST tersebut.

Dengan demikian, saat ini susunan direksi dan dewan komisaris tidak mengalami perubahan. Artinya, perubahan yang terjadi pada RUPST lalu, yaitu pengangkatan Sugiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai komisaris, menjadi batal.

Sehingga, jajaran direksi dan komisaris perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Setyono Djuando Darmono

- Wakil Komisaris Utama: Bacelius Ruru

- Komisaris: Hadi Rahardja

- Komisaris: Gan Michael

Direksi:

- Direktur Utama: Tedjo Budianto Liman

- Direktur: Hyanto Wihadhi

- Direktur: Tjahjadi Rahardja

- Direktur: Sutedja Sidarta Darmono

- Direktur: Setiawan Mardjuki

- Direktur: Basuri Tjahaja Purnama

Adapun, dalam lampiran terkait surat yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang tidak setuju, disampaikan alasan penolakan tersebut.

Bhineka Cipta Karya menyampaikan bahwa merasa sangat dirugikan dengan adanya isu tersebut yang dikhawatirkan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan bisnis mereka. Bhineka merupakan kontraktor dari anak usaha KIJA, PT Grahabuana Cikarang.

Alasan yang serupa juga disampaikan oleh Praja Vita Mulia selaku kontraktor yang berkepentingan atas kestabilan usaha KIJA dan entitas anaknya. Graha Kreasindo Utama yang berlaku sebagai kontraktor proyek di Morotai milik KIJA, menyebut pihaknya bingung dan resah dengan adanya isu perubahan direksi. Sehingga mereka keberatan dengan hasil keputusan RUPST tersebut. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Wait and See Suku Bunga BI buat IHSG Lesu

Image

Ekonomi

Sempat Melemah Tipis, IHSG Kembali Menguat Berkat Sentimen Global

Image

Ekonomi

IHSG Masih Tak Bertenaga, Saham-saham Ini Bisa Jadi Pertimbangan

Image

Ekonomi

Pasar Saham Dan Dolar Merosot, Emas Mulai Melesat

Image

Ekonomi

IHSG Lesu di Tengah Penangguhan Bisnis Huawei

Image

Ekonomi

IHSG Menguat pada Pembukaan Perdagangan Berkat Trump

Image

Ekonomi

IHSG Bakal Lesu Hari Ini, Intip Menu Saham Pilihan Ini

Image

Ekonomi

Pasar Saham Berseri, Emas Kian Meredup

Image

Ekonomi

IHSG Mampu Menguat di Tengah Berbagai Dinamika

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Ekonomi Digital Indonesia Bakal Sumbang 9,5 Persen terhadap PDB di 2025

Pasar industri pengelolaan big data di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan semakin berkembang.

Image
Ekonomi

Kupang Berpotensi Hasilkan Garam Industri, Pemerintah Langsung Pacu Investasi

Secara keseluruhan, potensi lahan tambang garam di NTT mencapai 60.000 ha.

Image
Ekonomi

Jaga Cadangan Batu Kapur, Semen Baturaja Investasi Lahan Tambang

Untuk memastikan cadangan batu kapur memenuhi hingga 40 tahun kedepan, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) tengah berinvestasi di Baturaja II.

Image
Ekonomi

Proyek LRT Jabodebek Biang Kerok Arus Kas Adhi Karya Negatif

Proyek LRT Jabodebek jadi salah satu penyebab negatifnya arus kas Adhi Karyadi Semester I 2019.

Image
Ekonomi

BCA Ramal Perlambatan Ekonomi Hambat Pertumbuhan Kredit

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melihat kondisi ekonomi global dan domestik yang cenderung melambat akan berampak pada kredit perbankan.

Image
Ekonomi

Sido Muncul: Relokasi Pabrik Anak Usaha Masih Dirancang

Sebab, memindahkan pabrik farmasi tidak mudah dan membutuhkan waktu.

Image
Ekonomi

Harga Emas Cenderung Naik, Antam Naikkan Target Produksi

Antam (ANTM) berencana menambah target jumlah produksi emas hingga akhir tahun.

Image
Ekonomi

Kemenkeu Ungkap Alasan Pemerintah Masih Butuh Utang

Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah masih membutuhkan utang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Image
Ekonomi

Porsi Ekspor Capai 6 Persen, Sido Muncul Fokus ke 3 Negara Ini

Porsi ekspor hingga semester I-2019 tersebut sudah meningkat tiga kali lipat bila dibandingkan dengan akhir 2018

Image
Ekonomi

HIPMI Gandeng ModalUsaha dan Baba Rafi, Beri Akses Permodalan untuk Mahasiswa

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggandeng ModalSaham dan Baba Rafi untuk menyediakan akses permodalan bagi para anak muda.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Ini Hewan Ternak yang Tak Butuh Modal Besar dengan Hasil Menggiurkan

  2. Kisah Ramah dan Rekatnya Kekeluargaan Masyarakat Papua pada Mahasiswa KKN, Bikin Haru!

  3. 8 Film Superhero Pewayangan Indonesia Besutan Satria Dewa Universe

  4. Startup Es Doger Gibran Jokowi Dapat Dana Rp71 M, Said Didu: Bisnis Pedagang Kaki Lima

  5. Belum 25 Tahun, 3 Founder Startup Indonesia Masuk Daftar Pengusaha Tersukses Asia

  6. Kasus Somad Dibandingkan Zakir Naik, Rustam: Seandainya Pemerintah di Sini Setegas Malaysia

  7. FKUB Papua Kecewa dengan TV: Seharusnya Gambar yang Tayang Sama dengan Berita yang Disiarkan

  8. Australia: China Dapat Kalahkan Militer AS di Asia dalam Hitungan Jam

  9. Pembunuh Satu Keluarga di Banten Ditangkap, Ternyata Kuli Bangunan

  10. Ide Beli Greenland Dianggap Konyol, 4 Wilayah AS Ini Ternyata Dibeli dari Negara Lain

Available

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Available

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Available

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mutiara Alyzza Bilqis, Bocah Surabaya yang Bisa Hidupkan UKM dari Sampah

Image
News

Sindir Kinerja Jokowi, 5 Fakta Menarik Sherly Annavita Rahmi

Image
News

Potret 6 Kepala Daerah Makan Bareng Warganya, Sederhana tapi Hangat