image
Login / Sign Up

Mencari Titik Temu Polemik Pungutan Ekspor Sawit

Wayan Adhi Mahardika

Indepth

Image

Petani menimbang kelapa sawit di Kinali, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sektor kelapa sawit menghadapi penurunan harga crued palm oil (CPO) sebesar 24 persen, dari 636 dolar AS per ton menjadi 485 dolar AS per ton hingga akhir Oktober 2018. | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

AKURAT.CO Langkah pemerintah yang ingin memberlakukan kembali pungutan ekspor sawit mendapat reaksi beragam dari petani sawit itu sendiri. Sebagian pihak mensetujui ini namun banyak juga yang tak setuju karena di tuduh penyebab turunnya harga buah tandan segar (TBS). 

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah membuat kebijakan tidak mengenakan pungutan ekspor sawit karena rendahnya harga CPO. Kemudian pemerintah telah menerbitkan beleid yang membebaskan industri dari pungutan ekspor sawit.

Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

baca juga:

Regulasi tersebut  berlaku mulai 11 Maret 2019 yang berlaku hingga 31 Mei 2019. Dalam aturan disebutkan bahwa pungutan ekspor tetap dibebaskan setelah 1 Juni 2019 dan seterusnya, apabila harga CPO di bawah USD 570.

Selanjutnya, CPO dan produk turunan dengan harga antara USD570 - USD619 per ton dikenakan tarif pungutan bervariasi sesuai jenis di rentang US$5 hingga US$25 per ton. Kemudian, CPO dan produk turunan dengan harga di atas US$619 per ton juga akan dikenakan tarif bervariasi sesuai jenis di kisaran USD10 hingga USD50 per ton.

Berdasarkan penetapan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Juli 2019 adalah USD 542,45 per MT. Artinya, saat ini, tidak ada pungutan ekspor sawit.

Mengapa pungutan ekspor sawit harus dilanjutkan?

Petani' class='related-tag'>Petani yang pro akan kembalinya ada pungutan adalah Asosiasi Petani' class='related-tag'>Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang meminta pemerintah untuk melanjutkan kebijakan pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat ME Manurung mengatakan, dana pungutan telah dirasakan petani melalui berbagai kegiatan seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa anak petani serta buruh sawit, dan pelatihan kompetensi petani.

Dia menilai pungutan sangat berdampak positif bagi petani. Sejak pertengahan 2015, dana pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sangat bermanfaat bagi para petani khususnya.

Sebagai contoh, ada 10 ribu petani sawit Apkasindo di 22 provinsi dan 116 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan teknis berkebun. Selain itu, dana pungutan juga dimanfaatkan bagi pengembangan riset dan kegiatan promosi sawit di dalam serta luar negeri. Adapula lebih dari 50 ribu hektar lahan petani sudah mendapatkan hibah Rp25 juta per hektare untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Yang harus dicatat, PSR ini kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut dapat terjadi karena Presiden menerbitkan Perpres 61 Tahun 2015 dan berdirinya BPDP-KS. Selama negara ini berdiri, belum ada kebijakan strategis seperti itu," tegas dia.

Gulat juga membantah pernyataan yang menyebut jika pungutan ekspor menjadi biang keladi turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit petani belakangan ini. Itu sebabnya, pungutan ekspor perlu diberlakukan kembali walaupun besarannya perlu disesuaikan.

"Sebab lagi-lagi saya katakan, PE (pungutan ekspor) tidak ada kaitannya dengan penurunan harga TBS petani," kata dia.

Selain itu APKASINDO berpendapat bahwa pungutan ekspor dapat mendorong ekspansi pengusaha sawit ke sektor hilir. Meski lebih murah pungutan pada sektor hilir, banyak pelaku usaha lebih memilih ekspor produk mentah CPO lantaran lebih mudah, praktis, dan cepat.

Namun, Gulat mengakui pandangannya berbeda dengan asosiasi petani lainnya yang justru menentang adanya pungutan ekspor sawit karena dianggap membebani. Padahal, dengan mengembangkan sektor hilir, menurutnya penyerapan Tandan Buah Sawit (TBS) akan lebih stabil. Selain itu, penyerapan TBS tidak akan terpengaruh oleh kampanye negatif di Eropa.

Pungutan ekspor sawit biang kerok rendahnya TBS

Disisi kontra Serikat Petani' class='related-tag'>Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai punggutan ekspor penyebab jatuthnya harga TBS. hal itu disebabkan ekportir menutup biaya punggutan dengan memberatkan kepada petani dengan membeli harga yang murah. Sederhananya, para pengusaha membayar pungutan sawit dengan memotong harga beli TBS kelapa sawit dari tingkat petani.

"Terbukti dengan pungutan 50 USD/ton harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150/kg," tutur Mansuetus Darto.

Sementara itu, Petani' class='related-tag'>Petani Sawit anggota SPKS Tanjabar, Jambi, Vincentius Haryono mengatakan, selain adanya pungutan dana sawit, program biodiesel juga dipandang jadi salah satu penyebab jatuhnya TBS sawit di tingkat petani.

Petani' class='related-tag'>Petani, tak punya pilihan selain menjual TBS kelapa sawit mereka ke tengkulak dengan harga rendah, lantaran kalangan industri lebih senang menyerap kelapa sawit mereka sendiri untuk kebutuhan Biodiesel ketimbang menyerap kelapa sawit dari petani.

Selain itu Asosiasi Petani' class='related-tag'>Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) pada Juni lalu menuntut pemerintah mencabut kebijakan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pasalnya pungutan USD50 per ton ekspor CPO mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) merosot, sehingga menyengsarakan petani.

APPKSI mengatakan selama tiga tahun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) hanya dinikmati konglomerat pemilik industri biodiesel. Mereka mendapatkan dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO sebagai dana untuk menyubsidi industri biodiesel.

"Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS," ungkap Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan.

Andri bilang, dalam tiga bulan terakhir petani sawit baru menikmati peningkatan harga TBS. Sejak Mei 2016 diadakan pungutan ekspor CPO, harga TBS sawit anjlok hingga mencapai harga yang dianggap sangat merugikan.

Selain menyengsarakan petani, ucap Andri, pungutan ekspor CPO juga bakal menyebabkan jatuhnya harga CPO Indonesia. Jika demikian, CPO Indonesia akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekspor oleh pemerintah mereka.

Banyak Petani' class='related-tag'>Petani kelapa sawit menilai pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Sebab, hampir 99 persen dari dana tersebut diperuntukkan untuk insentif program Biodiesel sawit.

Serikat Petani' class='related-tag'>Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan dana pungutan ekspor CPO yang dirasa sangat minim memberikan manfaat bagi para petani kepala sawit. Dana tersebut justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan industri biodiesel .

Dari total dana pungutan yang terkumpul sebanyak Rp 43 triliun sejak 2015, dialokasikan untuk insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun.

Sementara yang disalurkan untuk bantuan petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.

"Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan saja," tandasnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Gencarkan Ekspor Sarang Burung Walet ke China, Ini Langkah Kemendag

Image

Ekonomi

Indonesia-Singapura Tingkatkan Perdagangan Hortikuktura Lewat Forum Kerjasama Agribisnis

Image

Ekonomi

GAPKI Sebut Ekspor CPO Meningkatk 18 Persen

Image

Ekonomi

Genjot Ekspor Non Migas, Pemerintah Promosi Produk di Transportasi Haji

Image

Ekonomi

Menkeu Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Semester I 2019 Sebesar 5,1 Persen

Image

Ekonomi

Kementan Ekspor 1.000 Ton Bawang Merah ke Tiga Negara Tetangga

Image

Ekonomi

Kementan Kembangkan Pertanian Berbasis Ekspor di Daerah Pinggiran

Image

Ekonomi

Neraca Dagang RI Surplus, Menko Darmin Soroti Sektor Migas

Image

Ekonomi

Neraca Perdagangan Juni 2019 Surplus USD196 Juta

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pemerintah Laporkan Penyaluran KUR Pariwisata Capai Rp279 Miliar

Penyaluran KUR Pariwisata sebesar Rp279 Miliar dan akan disalurkan kepada 6.911 debitur di Banyuwangi-Jawa Timur untuk tahun 2019.

Image
Ekonomi

Rhenald Kasali: KPPU Harusnya Belajar, Garuda dan Sriwijaya Beda Market!

Sejatinya KPPU harus belajar karena meskipun sesama airlines namun market Garuda Indonesia dan Sriwijaya berbeda.

Image
Ekonomi

Kesiapan Kalimantan Tengah Jadi Calon Pemindahan Ibu Kota Negara

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua.

Image
Ekonomi

Aliran Modal Asing yang Masuk Per 18 Juli 2019 Sebesar Rp192,5 Triliun

Aliran modal asing yang masuk atau capitap inflow hingga 18 Juli 2019 mencapai Rp192,5 triliun.

Image
Ekonomi

Trump Curigai Qatar Airways Main Curang dan Rugikan Maskapai AS

AS menduga Qatar Airways dan Uni Emirat Arab mendapat subisidi dari negara asalnya yang dinilai merugikan.

Image
Ekonomi
Indepth

Menilik Urgensi Gonta-Ganti Direksi Versi Rini Soemarno

Kementerian BUMN meminta HIMBARA dan PGN menggelar RUPSLB, hal itu untuk melihat kinerja laporan keuangan selama Semester I-2019.

Image
Ekonomi

Bos BI Perkirakan Inflasi Juni 2019 Sebesar 0,2 Persen

Perry Warjiyo memperkirakan inflasi pada Juli 2019 sebesar 0,2 persen secara month to month dan 3,2 persen secara year to year.

Image
Ekonomi

Ingin Beli Mobil Baru di GIIAS? Kuy Simak Tipsnya Agar Dapat Harga Murah

Beberapa tips mendapatkan mobil baru dengan harga murah yang bisa dipertimbangkan.

Image
Ekonomi

Gembar-Gembor Waste To Energy, Proyek PLTSa Justru Beri Kerugian?

Proyek PLTSa pada tahapan perencanaannya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah menjadi pendapatan asli daerah.

Image
Ekonomi

BTN Sesuaikan Rencana Bisnis Bank Karena Makin Dinamisnya Perekonomian

Bank BTN telah melakukan kajian ekonomi makro dengan mengubah asumsi makro dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah dari asumsi.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Bikin Merinding, Bocah 4 Tahun Asal Australia Ini Mengaku Reinkarnasi Putri Diana

  2. Soal Bambu Getah Getih Anies, Komut Adhi Karya: Benda Paling Menganggu Akhirnya Dibongkar

  3. Cerita Kakek 94 Tahun Asal Indonesia Diundang Raja Salman ke Tanah Suci

  4. Perobohan Bambu Getah Getih, Tsamara: Setengah Miliar Dikeluarkan dan Kini Hancur

  5. Anyaman Bambu Seharga Rp550 Juta Dibongkar Karena Rusak, PDIP: Dulu Katanya Tahan Lama!

  6. BPBD Jawa Tengah Peringatkan Warga Soal Bahaya Tsunami di Empat Wilayah Ini

  7. 5 Kisah Pembunuhan Kejam Sepanjang Sejarah, Ada Mayat yang Dijadikan Hidangan

  8. 13 Korban Tewas Akibat Bentrokan di Mesuji Akan Dimakamkan oleh Pihak Keluarga

  9. Syamsuddin: Bagaimana Kita Percaya Jenderal Polisi Bisa Pimpin KPK Jika Kasus Novel Saja Gagal Diungkap

  10. Bambu Getah Getih Dibongkar, Begini Respons Sang Seniman

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik