image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Kolom

Image

Petani memanen buah timun suri di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2019). Timun suri menjadi salah satu buah favorit yang dijadikan bahan minuman untuk menu berbuka puasa yang dijual Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per buah tergantung ukuran. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kemarau panjang tahun ini membawa dampak buruk bagi petani. Terjadi kekeringan di mana-mana. Lahan pertanian menjadi tandus dan tanaman mengalami puso. Gagal panen mengancam. Lalu, ketika sumber air semakin berkurang, dan desa-desa mengalami kelangkaan air bersih. Derita petani pun kian bertambah.

Ironisnya, di tengah kondisi sulit yang dihadapi petani itu, pemerintah justru giat melakukan impor. Garam, misalnya, diimpor besar-besar sehingga membuat garam petani –produksi dalam negeri– sulit bersaing di pasaran. Impor pangan lainnya seperti beras, daging, dan buah-buahan turut membanjiri pasar membuat produk petani semakin terjepit. Nilai Tukar Petani (NTP) pun “terjun bebas” ke titik nadir.

baca juga:

Rezim penguasa saat ini, sesungguhnya sejak awal menjanjikan kondisi yang  lebih baik dalam penyediaan bahan pangan bagi warga. Di dalam dokumen Nawacita Jokowi-JK, pada poin ketujuh dikatakan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Poin ini diletakkan sebagai “induk” dari kebijakan pangan. Di dalam RPJMN 2015-2019, ada penegasan: salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Ada program produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam. Seiring dengan itu, pemerintah juga mengajukan program pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi. Tetapi, kenyataan beribicara lain, pemerintah lebih suka impor ketimbang memberdayakan produk pangan dalam negeri. Juga, lebih gemar membuat jalan tol yang tak sedikit mengorbankan lahan-lahan pertanian.

Pada waktu yang sama, beras pemerintah di gudang-gudang Bulog membusuk dan rusak. Padahal sangat banyak rakyat kita yang miskin dan kesulitan membeli beras. Mengapa tidak dibuka kemungkinan beras-beras itu didistribusikan untuk kelompok miskin terutama di desa-desa ketimbang rusak dan dibuang? Bukankah salah satu kewajiban negara adalah membuat dan menjamin warganya sejahtera? Ada indikasi negara abai dan kurang peduli dengan nasib dan kesulitan warganya.  

Dalam konteks politik, petani republik ini nyaris tak punya nilai tawar. Mereka tidak memiliki wakil di parlemen di semua tingkatan. Artinya, tidak ada anggota parlemen yang secara khusus dan tegas mewakili petani, meskipun jumlah petani –sebagai pemilih dalam pemilu– sangat besar. Posisi politik petani kurang lebih sama dengan kaum buruh dan para guru, tidak ada alamat khusus mereka di parlemen. Parlemen kita –pusat dan daerah– lebih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis, pejabat birokrasi, militer, kaum intelektual, organisasi sosial-keagamaan, dan aktivis partai politik yang tidak memiliki keterkaitan “ideologis” dengan petani. Kenyataan ini membuat kepentingan petani kurang teragregasi dengan baik di dalam agenda-agenda kebijakan.

Kalaupun saat ini ada anggaran desa dari APBN sekitar satu miliar rupiah setiap desa pada dasarnya tidak sebanding dengan kontribusi desa (dan petani) terhadap kota dan pemerintah. Desa dan petani sudah sangat lama mensubsidi kota. Subsidi dari desa dan petani adalah berupa bahan pangan seperti beras, ikan, daging, telor, jagung, garam, sayur-mayur, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan lain-lain. Petani telah membuat warga kota terjamin kebutuhan pangan dan nutrisinya. Petani setiap hari membawa hasil produksinya ke pasar-pasar di kota dan dijual dengan harga yang murah sehingga terjangkau oleh semua warga kota.

Itulah yang bisa disebut subsidi tersembunyi (hidden subsidy) petani kepada warga kota. Suatu jenis subsidi yang tidak begitu disadari, tidak diungkapkan, dan sepertinya juga tidak pernah mendapat pengakuan termasuk dari pemerintah. Sebaliknya ketika pemerintah yang memberi subsidi ke desa dan para petani menjadi berita besar, dan pemerintahpun dianggap telah memberikan perhatian serius. Padahal, ungkapan “subsidi pemerintah” sesungguhnya tidak tepat. Secara politik, itu sejatinya alokasi –barang dan jasa– yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya. Lagi pula, apa yang “disubsidi” oleh pemerintah itu berasal dari warga berupa pajak dan berbagai macam retribusi.  Karena itu, suatu program yang dikemas dalam “subsidi pemerintah” sesungguhnya salah kaprah.

Dalam kondisi demikian, petani ditempatkan sebagai warga negara kelas dua. Mereka masih menjadi dan dipandang sebagai objek pembangunan, belum menjadi subjek. Posisi politik petani yang lemah, di satu sisi, dan kecilnya perhatian pemerintah kepada mereka, di sisi lain, membuat petani sulit mengangkat nasibnya sendiri. Petani –baik yang tergolong farmer maupun lebih-lebih yang peasant (pinjam istilah Wolf, 1966)– menjadi kelompok warga yang tidak diuntungkan dan kurang dipihaki oleh kebijakan-kebijakan. Mereka terhempas di pinggiran dan menjadi mayoritas diam yang tak punya nilai tawar di hadapan negara. Dalam bahasa James Scott (1984), mereka itu hanya hadir sebagai orang-orang yang kalah (losers).   

Kebijakan ekonomi pemerintah, katakanlah di bidang investasi, banyak sekali yang berdampak buruk terhadap petani dan dunia perdesaan. Ambil contoh investasi di sektor tambang dan air mineral. Kendati memberikan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Perusahaan tambang menggali lubang raksasa di gunung dan hutan dalam jangka panjang telah membawa bencana tersendiri yang mengerikan. Perusahaan air minum yang tersebar di hampir seluruh seantero negeri, telah menyedot air tanah di gunung-gunung sepuasnya dan tanpa ukuran membuat sumber-sumber mata air mengering.

Kalangan terdekat secara geografis yang paling merasakan langsung kerusakan alam tersebut adalah warga desa dan para petani.  Hal itu menunjukkan betapa negara hanya melihat keuntungan ekonomi dari investasi tambang dan air meneral secara hitam-putih. Tidak memperhitungkannya secara komprehensif termasuk dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, negara lebih memihak dan melayani kepentingan serta ambisi bisnis pemilik modal ketimbang menyelamatkan masa depan lingkungan serta nasib masyarakat perdesaan dan kaum tani.  

Ketika di musim kemarau panjang tahun ini kekeringan begitu meluas dan membuat dunia pertanian –di banyak wilayah– menderita, alam seolah hendak menunjukkan keangkuhannya. Ia berubah dari ramah menjadi marah. Masyarakat desa dan kaum tani tentu bersedih dan seakan sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konteks ini, negara –baca: pemerintah di semua level kekuaasaan– dituntut bertindak cepat. Warga desa dan kaum tani sungguh menanti perhatian nyata dan belai-kasih pemerintah. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image

Ekonomi

Kolom

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image

News

Kolom

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image

News

Kolom

Redefinisi Politik Emak-emak Paska Pemilu 2019

Image

News

Area Becek Sengketa Pileg 2019

Image

News

Kolom

Menanti Pertemuan Jokowi-Prabowo

Image

News

Politik Cinta

Image

News

Kolom

Menimbang Potret DPR 2019-2024

Image

News

Kolom

Deklarasi Kekalahan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Indepth

Pro Kontra Investasi Dalam Pidato Jokowi

Secara lantang Jokowi mengatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang menghambat jalan masuknya investasi.

Image
Ekonomi

Kemendes Dorong Desa Ekspor Produk Unggulan

Kemendes PDTT mendorong pemerintah desa menjual produk unggulannya bukan hanya di lokal daerah

Image
Ekonomi

Indonesia Bisa Menangkan Perang Dagang, Jika...

Fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia.

Image
Ekonomi

Kemendag Dorong Pengolahan Sarang Burung Walet untuk Genjot Ekspor

Kemendag mendorong pengusaha nasional untuk mengolah sarang burung walet dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Image
Ekonomi

Kementan Launching BUN500 untuk Tingkatkan Sektor Perkebunan

Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan BUN500, program distribusi benih unggul perkebunan 500 juta batang 2019-2024 secara gratis

Image
Ekonomi

Akses Mudah Modal Murah, ini 3 Investasi yang Ramah pada Milenial

Dalam reksa dana, ada manajer investasi yang bertugas mengatur segala bentuk pengelolaan dana yang telah diinvestasikan

Image
Ekonomi

Faceapp Berbahaya? Ini Perspektif Bisnisnya

Ketenaran aplikasi Faceapp ternyata menjadi kekhawatiran di beberapa kalangan ahli forensik.

Image
Ekonomi

6 Tahun Lagi, Ekspor Mobil Produksi RI Ditargetkan Capai 1 Juta Unit

Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025.

Image
Ekonomi

Menteri PUPR: Masyarakat Perlu Adaptif Antisipasi Risiko Bencana Alam

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, masyarakat perlu terus berperilaku adaptif dalam mengantisipasi risiko bencana alam.

Image
Ekonomi

Pertamina Gandeng PTN Perkuat Pengembangan Operasional Kilang Nasional 

Saat ini Pertamina sedang memperkuat kinerja pengolahan dengan terus mengembangkan operasional 6 kilang eksisting.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. 5 Kisah Pembunuhan Kejam Sepanjang Sejarah, Ada Mayat yang Dijadikan Hidangan

  2. BPBD Jawa Tengah Peringatkan Warga Soal Bahaya Tsunami di Empat Wilayah Ini

  3. Nikita Mirzani Ditetapkan Sebagai Tersangka, Tessa Mariska: Selamat Ya Kamu

  4. Di Luar Negeri, Anies Bisa Kendalikan Sistem Pemerintahan Jakarta Lewat Aplikasi Chatting

  5. Gugatan Ditolak, Seorang Pengacara Sabet Kepala Hakim Pakai Ikat Pinggang

  6. Meski Diremehkan, Timnas Indonesia Berpeluang Lolos dari Grup G

  7. Jika Garbi Jadi Parpol, Pengamat: Bakal Menambah Perpecahan di PKS

  8. 7 Potret Aksa Uyun, Anak Sulung Soimah yang Baru Beranjak SMA

  9. Rupiah Bersorak Akhirnya BI Pangkas Suku Bunga

  10. Viral Lagi, Aplikasi FaceApp Ternyata Berbahaya

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik