image vape
Login / Sign Up

Mencari Titik Tengah Polemik Tarif Ojek Online

Dhera Arizona Pratiwi

Indepth

Image

Peserta aksi unjuk rasa ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) membentangkan bendera merah putih di jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka menuntut pengakuan eksistensi legal sebagai bagian dari sistem transportasi, penetapan tarif standar sebesar Rp4.000 per kilometer dan perlindungan hukum bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara resmi telah mengatur tarif ojek online (ojol) atau dalam jaringan (daring) pada 25 Maret 2019.

Hal tersebut tertuang dalam dua aturan sekaligus yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kedua beleid tersebut pun resmi diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Dalam ketentuan tarif ini, pemerintah membaginya ke dalam tiga zona. Adapun zona 1 meliputi wilayah Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, dan Bali. Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terakhir, zona 3 meliputi Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT).

baca juga:

Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850 per km dan tarif batas atas sebesar Rp2.300 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp7 ribu–Rp10 ribu.

Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2 ribu per km dan tarif batas atas sebesar Rp2.500 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp8 ribu–Rp10 ribu.

Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 per km dan tarif batas atas sebesar Rp2.600 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp7 ribu–Rp10 ribu.

Dari tarif tersebut, biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi.

Ironis dalam perjalanan penerapannya, kedua peraturan tersebut menerima pro dan kontra, baik dari sisi aplikator, konsumen, dan pengemudi ojol.

Bahkan, saat aturan tersebut diterapkan pada hari pertama, aplikator ojol berlomba-lomba memberikan tarif promo berupa diskon kepada konsumennya. Tujuannya? Jelas, agar tidak kehilangan konsumen yang merasa berat dengan penerapan tarif baru tersebut.

Terbukti, para konsumen pun menyambut bahagia berlimpahnya diskon-diskon yang diberikan aplikator tersebut. Namun, pemberian promo yang dianggap terlalu jor-joran tersebut membuat geram sejumlah pihak.

Tarif promo atau diskon jadi polemik

Mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf meminta pemerintah dalam hal ini Kemenhub melarang aplikator transportasi ojek online menerapkan tarif promo yang berlebihan dan mengarah pada praktik predatory pricing berbungkus promo yang terus menerus. Perilaku persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dinilai berpotensi menyingkirkan kompetitor hingga pada akhirnya menciptakan monopoli yang merugikan konsumen.

Akhirnya belum lama ini, pemerintah pun berwacana untuk menerbitkan aturan mengenai pelarangan pemberian diskon ojek ojol atau ojol. Ini bertujuan untuk menghindari praktik predatory pricing, yakni sebuah upaya memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing.

"Selama ini pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat ditemui di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2019 Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Saat ini, Budi melihat diskon dalam aplikasi ojek ojol bukan lagi untuk tujuan pemasaran (marketing), melainkan ke arah predatory pricing. Memang, ia mengakui diskon merupakan keterlibatan entitas berbeda, seperti Go-Pay dan Ovo, tetapi ketika masuk ke dalam bisnis transportasi, hal itu menjadi satu kesatuan.

"Jadi merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," ujarnya.

Selain itu, Budi menjelaskan diskon itu mengubah skema tarif ojek ojol, meskipun masih dalam batas atas dan batas bawah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Terutama terkait tarif minimum jarak pendek (flag fall) meskipun belum berlaku secara nasional.

Budi mengatakan tarif minimum jarak pendek itu merupakan keluhan terbanyak pengemudi ojol, terutama di wilayah Jabodetabek.

"Sementara yang dikeluhkan itu (flag fall)," kata Budi.

Tarif minimum atau tarif "buka pintu" atau biaya jasa minimal yang harus dibayarkan hingga empat kilometer perjalanan, yaitu Rp8.000-Rp10.000 untuk wilayah Jabodetabek.

Biaya jasa minimal artinya perjalanan nol hingga empat kilometer diberlakukan tarif yang sama, yaitu Rp8.000-Rp10.000, artinya tarifnya flat hingga empat kilometer. 

Respon aplikator layanan ojek online

Grab dan Gojek sebagai aplikator layanan ojek online memberikan pernyataan terkait rencana Kementerian Perhubungan RI untuk melarang diskon tarif ojek online karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

Kemenhub menilai larangan diskon tarif tersebut untuk menghindari predatory pricing, memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan kompetitor.

"Harapan kami, apa pun keputusannya bisa dipertimbangkan secara holistik dari sisi pendapatan mitra, dari sisi konsumen dan keberlangsungan industri," kata VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say.

Gojek belum bisa memberi komentar lebih banyak karena larangan diskon ojek online tersebut masih sebatas rencana. Gojek tidak ingin berkomentar sebelum melihat isi atau revisi peraturan tersebut.

Sementara Grab menyatakan akan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

"Terkait dengan aturan tersebut, kami percaya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

HP Bocah Kecil Dijambret Driver Ojol, Warganet: Kalo Ketangkep Bapaknya Bisa Dibanting Tuh Orang

Image

Ekonomi

Perang Dagang

India Putuskan Naikkan Tarif 28 Barang Milik AS

Image

Ekonomi

Aturan Transportasi Online Menghambat, Ekonom: Driver Tak Minta Uang Ke Negara!

Image

News

FOTO Mengintip Bangunan di Pulau D yang Menjadi Polemik terkait IMB

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Kekeuh Berjuang Hingga Titik Darah Penghabisan Melawan AS

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Sebut Tidak Ada 'Sang Pemenang' dalam Perang Dagang

Image

Ekonomi

Lebaran 2019

Menhub Akui Pelaksanaan Arus Balik Lebaran Perlu Diperbaiki

Image

Ekonomi

Lebaran 2019

Kemenhub Integrasikan Angkutan Darat Ke Bandara YIA

Image

Ekonomi

Jelang Tarif USD300 Miliar, AS Adakan Jajak Pendapat Dengan Pebisnis

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Jauh dari Konflik, 4 Sikap Ini Bikin Hari Pertama Kerja Makin Lancar

Buat kamu yang akan hadapi hari pertama kerja nih

Image
Ekonomi

YLKI: Peningkatan Konsumsi Bright Gas Kurangi Beban Subsidi Pemerintah

Brigth Gas 5,5 kg dan 12 kg berdampak positif untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah.

Image
Ekonomi

Kementan Mulai Antisipasi Kekeringan di Sentra-sentra Pertanian

Memasuki musim kemarau Kementerian Pertanian memberikan perhatian khusus terhadap potensi terjadinya kekeringan terhadap lahan pertanian pro

Image
Ekonomi

KLHK Kembalikan 5 Kontainer Sampah Ke Negara Asalnya AS

Pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel.

Image
Ekonomi

Kemenperin Telah Serap Anggaran di 2018 Sebesar 92 Persen

Angka tersebut setara dengan 92,28 persen dari total anggaran Rp2,8 triliun.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

CEO Huawei: Sanksi AS Berdampak Buruk, Lebih dari Perkiraan

CEO Huawei Technologies Ren Zhengfei mengungkapkan dampak sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaannya lebih buruk dari yang diperkirakan.

Image
Ekonomi

LGN: Dalam Pembangunan, Pemda Saat Ini Cukup Egois

Ketua Jejaring Pemerintah Daerah Maritim (LGN), Hugua mengingatkan agar Pemda harus memikirkan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

Image
Ekonomi

Dear Anies, IMB dan Reklamasi Bukanlah Hal Terpisah

IMB di lahan reklamasi Teluk Jakarta dengan kegiatan reklamasi merupakan hal yang tak terpisahkan.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Tegaskan Rasio Utang Masih Jauh Dari Ambang Batas

Rasio utang terhadap PDB atau GDP masih jauh dari ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Image
Ekonomi

Polemik Mahalnya Tiket Pesawat, Pemerintah Salah Buat Ramuan Obat?

Fenomena ini sudah terjadi mulai tahun 2018 silam dan belum ada kejelasan kapan tarif tiket yang mahal itu bisa kembali normal.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Refly Harun: Malaikat Tidak Tanya di Alam Kubur Siapa yang Didukung Dalam Pilpres

  2. Kasus Murid Berhubungan Intim di Kelas Bukti Lemahnya Kontrol Sekolah

  3. Sakit, 5 Foto Terkini Agung Hercules Bikin Kaget

  4. Sidang Sengketa Pilpres Kedua, Sandiaga: Kita Sudah Putuskan Tidak Hadir di MK

  5. Salah Besar Jika Mempermasalahkan Kenaikan Gaji PNS di Sidang MK

  6. 6 Bisnis Ini Tak Akan Bangkrut Ditelan Zaman

  7. Cerita Kawin Kontrak yang Mencuat Sejak Ditemukan Kampung Arab di Bogor

  8. Terkait Perubahan Permohonan BPN Saat Sidang, Pengamat: Hakim MK Bisa Akhiri Polemik Itu

  9. 5 Penampilan Elegan Tamu Pernikahan Sergio Ramos, dari Model sampai Atlet Matador

  10. Pakar Hukum Tata Negara: Permohonan Prabowo-Sandi Cacat Formil

Available

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang
Available

kolom

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Image
Achmad Fachrudin

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Image
UJANG KOMARUDIN

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Image
Hasan Aoni

Impian Negeri Tuhan dari Teras Saidah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

8 Potret Terbaru Mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji, Tanam Padi hingga Kopi

Image
News

6 Potret Taj Yasin Maimoen Jalankan Tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah

Image
News

5 Karier Denny Indrayana, Dari Wamenkumham Hingga Kuasa Hukum Prabowo-Sandi