image vape
Login / Sign Up

Gonjang-ganjing Pemerintah Atasi Stok Bawang Putih yang Menipis dan Mahal

Wayan Adhi Mahardika

Indepth

Image

Para pekerja saat memilah bawang putih pabrik di Christopher Ranch di Gilroy, California, AS, 29 Maret 2019. Ken Christopher saat berada di kebun bawang putih keluarga Christopher Ranch di Gilroy, California, AS, 29 Maret 2019. Dampak perang dagang antara AS-Cina berdampak baik bagi penjualan bawah putih dalam negeri. Penjualan Bawah putih Christopher Ranch tercatat naik 15 persen pada kuartal terakhir 2018 setelah AS menerapkan bea masuk 10 persen pada impor bawang putih Cina. | REUTERS/Lucy Nicholson

AKURAT.CO Sudah setiap tahun menjelang Ramadan bawang putih jadi komoditas pangan yang wajib impor karena kebutuhan tanam dalam  tidak mencukupi konsumsi dalam negeri. Tercatat  Sesuai perhitungan Kementerian Pertanian, dibutuhkan lahan seluas 73 ribu hektare (ha) untuk mencapai swasembada bawang putih, terdiri dari 60 ribu ha ditujukan untuk bawang konsumsi dan 13 ribu sisanya ditujukan untuk produksi benih.

Saat ini kebutuhan nasional yang mencapai 600 ribu ton per tahun baru bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan syarat luas tanam yang ada minimal 60 ribu ton per hektarr (asumsi produktivitas 10 ton/ha). Untuk mencapai itu, diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Aturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan importir menanam 5 persen dari volume impor bawang putih  yang direkomendasikan Kementan. Dengan RIPH tersebut pemerintah menargetkan swasembada bawang putih terlaksana pada 2021. Namun, impian swasembada pangan kelihatannya masih sulit terealisasi.

baca juga:

Pasalnya data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor bawang putih pada 2015 tercatat 482.655 ton dan kemudian menurun 7,95 persen menjadi 444.300 ton setahun berikutnya Selain itu, impor bawang putih meroket 25,15 persen dan mencapai 556.060 ribu ton pada 2017. Tak berhenti di sana, impor kembali menanjak sebesar 4,49 persen menjadi 581.077 ton pada 2018.

Tahun ini Impor bawang putih dilakukan kembali setelah pemerintah mengizinkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih awal tahun ini.  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan impor diambil karena khawatir harga melonjak pada Ramadan dan Idul Fitri.

Terlebih, harga bawang putih pada masuk awal Ramadan sempat menyentuh Rp100.000. Bahkan, Darmin mengatakan impor 100 ribu ton ini bukan yang terakhir tahun ini. Tambahan impor bawang putih berpotensi terjadi mengingat defisit bawang putih di Indonesia berada pada kisaran 400 ribu ton setiap tahunnya. Impor tersebut berhasil meredam harga bawang kembali ke harga rata-rata Rp30.000 dengan gerak cepat Kementan dan Kemendag melakukan operasi pasar di berbagai daerah.

Namun tidak semua pihak senang dengan keputusan pemerintah ini pasalnya Organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menduga terjadi praktik kartel terkait dengan impor bawang putih. Syaiful Bahari, Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat mengatakan bahwa sejak Februari 2019, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi dan persetujuan impor.

Ini karena kurangnya pasokan pasti akan mengakibatkan kenaikan harga bawang putih. Akan tetapi, peringatan itu tidak digubris sehingga terjadi kenaikan harga yang mencapai Rp100.000 per kg di beberapa daerah.

“Kami pandang kurangnya pasokan bukan karena anomali pasar, atau harga di daerah asal, Cina mahal, atau ada masalah iklim. Hal ini terjadi karena hambatan rekomendasi impor produk hortikultura di Kementan dan surat persetujuan impor di Kemendag. Ada apa sebenarnya penundaan ini sampai empat bulan berturut-turut. Sampai saat ini juga pemerintah tidak memberikan jawaban,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Pihaknya menduga terjadi rekayasa pasar yang mengarah pada tindakan kartel jilid kedua yang berhubungan dengan keterlambatan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) serta penetapan harga jual sebesar Rp25.000 secara sepihak antara Kementerian Pertanian dan para importir atas nama operasi pasar.

Dugaan tindakan kartel ini menurutnya bertujuan untuk meningkatkan harga jual bawang putih yang sempat anjlok pada akhir 2018. Menurutnya, harga Rp25.000 per kg yang disepakati oleh pemerintah dan importir tidak memiliki dasar hukum maupun perhitungan nilai keekonomian yang jelas.

Pasalnya, harga bawang putih dari Cina dan dikapalkan ke Indonesia sebesar Rp14.500 sehingga jika dibanderol dengan Rp25.000 dalam operasi pasar, menurutnya masih terlampau tinggi.

“Penetapan harga ini melanggar Undang-undang 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ucapnya.

Sebelumnya, KPPU pernah memperkarakan 19 perusahaan dalam kasus kartel impor bawang putih. Dalam perkara dengan nomor registrasi 05/KPPU-I/2013 ini, 19 terlapor terbukti melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 UU No.5/1999 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menjelaskan, bahwa keterlambatan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam menerbitkan RIPH, menyebabkan tersendatnya suplai barang di pasar yang berujung pada kelangkaan dan harga yang meroket.

“Karena itu, KPUU mendorong pemerintah agar RPIH barang yang tidak memiliki pelaku usaha dalam negeri untuk dilindungi, semestinya tidak diperlukan. Kebijakan kuota itu maksudnya untuk melindungi,“ tuturnya.

Bawang putih, lanjutnya, tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang menanam varietas bawang yang sejenis dengan bawang yang diimpor tersebut sehingga kebijakan rekomendasi impor tersebut dianggap tidak beralasan. Bahkan, kebijakan impor yang menggunakan dasar kuota sebagaimana yang terjadi selama ini justru menyebabkan masyarakat menanggung harga yang sangat tinggi.

Hal ini bisa dilihat dari jurang harga yang lebar antara harga bawang di negara asal dengan harga yang diterima konsumen di dalam negeri.

“Karena KPPU memiliki tugas melakukan advokasi kebijakan, kami mendorong agar pemerintah mengevaluasi kebijakan RPIH dan mendorong persetujuan impor langsung dari Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, yang merasa pesimis Indonesia bisa mencapai swasembada bawang putih pada 2021 mendatang. Alasannya, ia melihat tak ada niat serius dari pemerintah untuk benar-benar meningkatkan produksi bawang putih nasional.

Pemerintah sebenarnya sudah punya intensi baik untuk meningkatkan produksi bawang putih nasional. Niatan itu tercantum dalam Pasal 32 Permentan Nomor 38 Tahun 2017. Jika ketentuan ini tak diikuti oleh importir, maka Kementan tak akan mengeluarkan rekomendasi impor untuk periode berikutnya.

Secara kasat mata, Anton bilang kebijakan ini cukup baik, hanya saja belum berjalan dengan sungguh-sungguh. Ia kerap mendengar laporan dari anggota asosiasinya yang bergerak di budidaya bawang putih bahwa jarang sekali ada importir yang mau bekerja sama dengan kelompok tani.

Padahal, importir sesungguhnya tak memiliki kemampuan menggarap lahan mandiri begitu saja, terutama soal lahan, pemupukan, dan proses penanaman. Menurut Anton, kondisi tersebut dibiarkan oleh Dinas Pertanian di beberapa daerah. Dengan demikian, ia menganggap kebijakan 5 persen bawang putih impor untuk produksi nasional sebatas teori di atas kertas semata.

"Kalau pengusaha serius, harusnya dia melibatkan petani plasma. Sediakan lahan, biar kami yang garap. Tapi laporan hingga hari ini, semuanya tidak ada yang jalan. Saya curiga kewajiban ini hanya dianggap masalah administrasi impor," ujarnya menduga.

Tak berhenti di sana, ia juga menilai peta jalan Kementan menuju swasembada bawang putih belum jelas. Bahkan, ia mengklaim Kementan tidak tahu mengenai periodisasi jadwal panen bawang putih secara nasional. Siklus panen seringkali berubah antar waktu karena masalah iklim, Rekapitulasi data ini, lanjut dia, bahkan tidak dimiliki Kementan.

"Jadi memang kami melihat keinginan pemerintah untuk mencoba menyediakan stok bawang putih dalam negeri minim. Sampai detik ini kami belum dapat info dari Kementan tentang rencana program penanaman bawang putih untuk mencapai swasembada, memenuhi kebutuhan dalam negeri ini mau dengan apa?," tanyanya.[]

Editor: Ade Miranti

Sumber:

berita terkait

Image

Ekonomi

Brazil Minta WTO Selidiki Kebijakan Ekspor Impor Unggas RI

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Kurangi Kepemilikan Surat Utang AS, Kenapa?

Image

Gaya Hidup

Rokok Mild Tak Pakai Tembakau Lokal, Ini Harapan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia

Image

Ekonomi

Terus Berkurang, Kementan Catat Ada 38 Importir Bawang Putih Nakal

Image

Ekonomi

Kementan Tegaskan Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Terus Jalan

Image

Ekonomi

Perang Dagang

India Putuskan Naikkan Tarif 28 Barang Milik AS

Image

News

FOTO Mengintip Bangunan di Pulau D yang Menjadi Polemik terkait IMB

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Kekeuh Berjuang Hingga Titik Darah Penghabisan Melawan AS

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Sebut Tidak Ada 'Sang Pemenang' dalam Perang Dagang

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Segini Denda Grab, Jika Kamu Batalkan Perjalanan

Ada dua jenis denda yakni untuk GrabBike dan GrabCar.

Image
Ekonomi

Grab Akan Denda Konsumen Jika Batalkan Perjalanan

Grab menyarankan kepada pelanggan untuk mempelajari lima tips pesan kendaraan dalam rangka mengurangi terjadinya pembatalan.

Image
Ekonomi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek legalitas dan pembinaan koperasi menjadi fokus pengawasan koperasi saat ini.

Image
Ekonomi

Investasi Pasca-Pemilu Stabil, Kepala BKPM: Berkah Ramadan dan Idulfitri

Ramadan dan Idulfitri pada tahun ini memberikan berkah tersendiri terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Tanah Air.

Image
Ekonomi

Kemenperin Dorong Industri Daur Ulang Beri Nilai Tambah Limbah Plastik

Kemenperin mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur ulang.

Image
Ekonomi

3 Merek Fesyen Indonesia Pamerkan Produk di Paris

Sebanyak tiga merek fesyen Indonesia, yaitu SOE Jakarta, Wilsen Willim, dan Kaula Leatherworks berpartisipasi dalam kegiatan pop up store.

Image
Ekonomi

Boeing Meminta Maaf kepada Maskapai dan Keluarga Korban 737 Max

Boeing meminta maaf kepada maskapai dan keluarga korban 737 Max yang jatuh di Indonesia dan di Ethiopia.

Image
Ekonomi

Perry Paparkan Empat Faktor Rupiah Dikisaran Rp13.900 - Rp14.300 Pada 2020

Empat faktor yang membuat bank sentral optimis untuk memasang target asumsi nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp13.900 - Rp14.300 per dolar AS

Image
Ekonomi

Brazil Minta WTO Selidiki Kebijakan Ekspor Impor Unggas RI

Indonesia diduga tidak pernah menerapkan keputusan WTO itu dan terus memblokir impor ayam dari perusahaan Brazil.

Image
Ekonomi

Libur Lebaran 2019, Transaksi EC BSM Naik 60 Persen

Transaksi EC BSM selama libur Lebaran 2019 naik 60 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Istri Agung Hercules Minta Pihak RS Agar Merahasiakan Artis yang Menjenguk

  2. Eks Pendiri Alumni 212 Sarankan Jokowi Jadikan Ahok Menteri

  3. Saran Syamsuddin ke Jokowi: Jauh Lebih Baik dan Bijak Jika Tidak Banyak Berjanji Dulu

  4. Viral Suhu Capai 63 Derajat Celcius di Kuwait Pecahkan Rekor Dunia, Ini Faktanya

  5. BPN Siapkan 12 Truk Bukti Kecurangan Pilpres, TKN: MK bukan Tempat Pembuangan Sampah

  6. Litbang Kompas: 53 Persen Pendukung Prabowo-Sandi Menerima Hasil Pilpres 2019

  7. Cerita Merek Smartphone Tak Terkenal Asal China yang Kuasai Pasar Afrika

  8. Soal Gugatan Pilpres, Denny JA Nilai Tim Hukum Prabowo 'Klaim Besar, Bukti Melompong'

  9. 10 Potret Jerinx SID dan Nora Alexandra, Mesra Abis!

  10. Faldo Maldini Buat Video 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK'

Available

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang
Available

kolom

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Image
Achmad Fachrudin

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Image
UJANG KOMARUDIN

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Image
Hasan Aoni

Impian Negeri Tuhan dari Teras Saidah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

7 Gaya Sederhana Mikail Azizi Baswedan, Anak Kedua Gubernur DKI Jakarta

Image
News

8 Potret Terbaru Mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji, Tanam Padi hingga Kopi

Image
News

6 Potret Taj Yasin Maimoen Jalankan Tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah