image vape
Login / Sign Up

Mendaur Ulang Wacana Usang: Pindah Ibu Kota!

Rizal Mahmuddhin

Indepth

Image

Ilustrasi. Monumen Nasional sebagai ikon dari Ibukota Indonesia, DKI Jakarta.. | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggaungkan wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Rencana tersebut disampaikan Jokowi usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa pekan lalu.

Bukan perihal baru, sebab wacana pindah ibu kota sebenarnya sudah tercetus sejak lama, bahkan dimulai semenjak era kolonial Belanda.

Menilik dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  wacana pemindahan ibu kota sudah mulai dihembuskan sejak awal abad 20, persisnya pada tahun 1916.  Rencananya, ibu kota Jakarta yang kala itu masih bernama Batavia bakal digeser ke Bandung.

Gagasan tersebut dicetuskan Gubernur Jenderal JP Graaf van Limburg Strirum lantaran menilai kondisi wilayah di pantai utara Jawa kala itu sudah terbilang tak sehat untuk dijadikan kantor pemerintahan, niaga, industri, juga pendidikan.

baca juga:

Sejumlah langkah pun dilakukan pemerintah kolonial Belanda, salah satunya dengan  melakukan pemindahan kantor-kantor penting secara bertahap seperti kantor pertambangan dan energi, bio farma, kantor pos besar serta kantor pusat kereta api.

Namun belum rampung terealisasi, wacana pindah ibu kota era kolonial mengalami tutup buku di tengah jalan lantaran dilipat sejumlah isu resesi dan korupsi. Ditambah meletusnya perang dunia pada tahun 1932 kian membuat wacana tersebut seolah tamat kalimat.

Beralih ke era Soekarno, wacana pindah ibu kota sempat membuka lembaran baru. Hal itu ditandai kala Bung Karno meresmikan kota Palangka Raya di tahun 1957.  Kota ini dinilai memiliki potensi sebagai ibu kota lantaran lokasinya yang strategis dan terletak di tengah-tengah Indonesia.

Namun setali tiga uang seperti era kolonial, visi ini terhambat karena faktor logistik yang menyebabkan sulitnya menyediakan barang bangunan. Ada pula beberapa duta besar yang memilih Jakarta sebagai ibu kota. Akhirnya, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintah.

Selanjutnya, pada era kekuasaan Presiden Soeharto, pemindahan ibu kota kembali digaungkan. Ia sempat mengusulkan agar ibu kota di pindah ke Jonggol, Jawa Barat. Alasannya, bila ditakar berdasar jarak, daerah itu terbilang tak jauh dari Jakarta sehingga cukup strategis.

Tercatat, Soeharto pernah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 1 tahun 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Keputusan ini juga tak terlepas dari gagasan Bambang Trihatmodjo.

Namun lagi-lagi, rencana pemindahan ibu kota kembali menemukan jalan buntu lantaran Soeharto keburu lengser dari bangku kekuasaan dan tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 silam.

Sempat tenggelam pada era kepresidenan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati, pada tahun 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mencuatkan  rencana pemindahan ibu kota. Keseriusannya dapat tercermin karena di tahun 2013, Presiden SBY mulai fokus pada grand planning. Kala itu, ia menyebut setidaknya butuh waktu hingga 12 tahun untuk memiliki ibu kota baru.

Hal lain yang ditekankan era SBY adalah terkait payung hukum. Menurutnya, dalam realisasi wacana pemindahan ibu kota, mengacu pada Keppres saja tidaklah cukup, melainkan butuh payung hukum yang besar seperti Undang-Undang atau keputusan Sidang MPR.

Dan, setelah mengalami estafet kepemimpinan, kini wacana pindah ibu kota kembali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pindah ibu merupakan solusi dalam menjawab masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Meski  Presiden Jokowi belum menyampaikan secara rinci daerah mana yang akan terpilih sebagai ibu kota baru,  akan tetapi ia menyebut beberapa kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.

Menyambung wacana presiden, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dalam laporan mengatakan, pemindahan ibu kota itu lantaran beban Jakarta dan Pulau Jawa yang dinilai sudah berlebihan.

Ia menyebut, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat yang digelar oleh Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi daerah di sekitar Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.

Alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, tetapi masih berada di radius 50-70 kilometer dari Jakarta.

Alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Dari ketiga alternatif tersebut, Bambang mengatakan, Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif terakhir.

Dengan pemindahan ibu kota, maka nantinya Jakarta diproyeksi hanya akan menjadi pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahannya dipindah ke luar Pulau Jawa.

"Yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia," ujarnya.

Sinergi Pemerintah

Ekonom The Indonesian Institute, Muhammad Rifky Fadilah mendukung wacana pemindahan ibu kota yang kembali digaungkan Presiden Jokowi. Ia pun merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan seluruh stakeholder yang terkait agar wacana tersebut benar-benar bisa terealisasi dan tak semata terdengar seperti janji surga di hampir setiap era kepemimpinan.

"Supaya tidak sekadar wacana lagi, pemerintah harus benar-benar mengerahkan stakeholder terkait. Kemarin Bappenas sudah keluarkan kajiannya, manfaatnya dan lain sebagainya. Sekarang tinggal pemerintah eksekusi," katanya saat dihubungi Akurat.co.

Rifky menegaskan, pemerintah bisa melibatkan stakeholder dalam perkara besar yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, diakui atau tidak, wacana pindah ibu kota memang tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak terkait.

"Libatkan semua stakeholder terkait, baik pihak pemerintah melalui BUMN maupun pihak swasta sebagai BUMS. Toh, ini juga bakal menambah intensi untuk berinvestasi dengan nilai anggaran yang digadangkan mencapai Rp400 tirliun," imbuhnya. 

Menurutnya bila memang pemerintah saat ini memandang perlu terhadap upaya pemindahan ibu kota. Maka harus konsisten dan berkomitmen untuk mengeksekusi hal tersebut menjadi kebijakan. Sehingga ibu kota memang benar-benar bisa dipindahkan dalam rangka mengurangi beban Jakarta dan pemerataan ekonomi.

"Sebaiknya pemerintah harus cekatan dan tegas untuk segera mewujudkan wacana ini, jangan maju-mundur lagi," pungkasnya.

Skema Anggaran

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun melontarkan ide terkait cara menekan anggaran negara dalam upaya merealisasikan wacana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru nanti bisa dilakukan tanpa menggunakan uang negara.

“Ketika ibu kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah. Artinya pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN,” ujar Misbakhun.

Wakil rakyat Komisi XI yang membidangi keuangan dan anggaran itu lantas menjelaskan idenya. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta. Selanjutnya, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara tersebut diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru RI.

“Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta,” jelasnya.

Legislator Golkar itu menambahkan, skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya.

“Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan di ibu kota baru. Mereka diberi hak selama 50 tahun yaitu dua kali periode HGB (hak guna bangunan, red) untuk memanfaatkan gedung-gedung di Jakarta yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga karena pindah ke ibu kota yang baru,” paparnya.

Mantan amtenar di Kementerian Keuangan itu meyakini hal tersebut sangat mungkin bisa dilakukan. Pasalnya dengan skema itu, baik pemerintah maupun swasta bakal sama-sama diuntungkan.

“Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red),” tuturnya.

Misbakhun menambahkan, payung hukum untuk pemindahan ibu kota juga harus disiapkan. Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga siap menginisiasi rancangan undang-undangnya di DPR.

“Jika perlu dibuatkan undang-undang khusus terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru. Yang penting anggaran bisa ditekan, tetapi pemindahan ibu kota RI tetap terealisasi,” ujarnya.

Sebagaiman diketahui, Bappenas telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota negara. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemindahan ibu kota RI diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp323 triliun hingga Rp466 triliun.[]

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

Cak Imin Sebut Koalisi Jokowi Sudah Gemuk dan Tak Perlu Bertambah

Image

Ekonomi

Menteri Basuki Ikuti Pemda Terkait Trase Tol Padang-Pekanbaru

Image

News

Penyebar Hoaks Server KPU Disetel Menangkan Jokowi Ditangkap

Image

News

Pemilu 2019

Muhammadiyah Minta Jokowi-Prabowo segera Bertemu untuk Rekonsiliasi

Image

News

Muhammadiyah Apresiasi Sikap Prabowo Selesaikan Sengketa Pilpres di MK

Image

Ekonomi

Menteri Basuki: Bali Kini Miliki Enam Bendungan

Image

News

FOTO Presiden Jokowi Terima Laporan Pansel Calon Pimpinan KPK 

Image

News

Dibuka Hari Ini, Berikut Syarat-syarat Mendaftar Capim KPK

Image

News

Pansel Capim KPK Bertemu Jokowi di Istana Negara

komentar

Image

2 komentar

Image
Resta Apriatami

perlu kajian yg benar-benar matang

Image
Arabella Puteri

Betul sekali

terkini

Image
Ekonomi

3 Ide Memasarkan Usaha Kecilmu dengan Biaya Murah Meriah

Menjalankan bisnis online atau toko e-commerce sejatinya memang membutuhkan banyak perhatian.

Image
Ekonomi

OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan Jadi 9 - 11 Persen

OJK merevisi ke bawah target pertumbuhan kredit perbankan menjadi 9 persen - 11 persen.

Image
Ekonomi

Menteri Basuki Ikuti Pemda Terkait Trase Tol Padang-Pekanbaru

Pihaknya telah menerima surat dari Pemprov yang berisi permintaan masyarakat untuk memindahkan trase pembangunan jalan tol

Image
Ekonomi

Bank Indonesia Akui Ada Peluang Turunkan Suku Bunga Acuan

Perry Warjiyo mengaku telah membuka ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate.

Image
Ekonomi

Pendapatan HKMU Melesat 74 Persen Jadi Rp865 Miliar

"Perolehan ini ditopang oleh sisi perdagangan," kata Direktur Keuangan HKMU Pratama Girindra W.

Image
Ekonomi

Soal Tarif Batas Atas dan Bawah, DPR: Kami Sudah Panggil Kemenhub

Menteri Perhubungan kala itu sudah berjanji untuk menghitung kembali tarif batas atas dan bawah industri penerbangan.

Image
Ekonomi

Menperin Yakin Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Bawa Efek Berganda

Pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan membawa efek berganda yang luas.

Image
Ekonomi

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp2,89 Triliun, Untuk Apa Saja?

Kemenperin mengusulkan ke Komisi VI DPR tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai beberapa program prioritas tahun 2020.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

Indonesia Bisa Tingkatkan Potensi Ekspor ke AS dengan Produk-produk Ini

"Pilihan komoditas ekspor yang tepat dan strategi diplomasi perdagangan Indonesia perlu terus dioptimalkan"

Image
Ekonomi

4 Tips Memulai Usaha Tanaman Hias, Biar Bisnismu Semringah

Bagi kamu yang berminat membuka bisnis tanaman hias berikut ini simak apa yang harus dilakukan

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Sakit, 5 Foto Terkini Agung Hercules Bikin Kaget

  2. Sidang Sengketa Pilpres Kedua, Sandiaga: Kita Sudah Putuskan Tidak Hadir di MK

  3. 6 Bisnis Ini Tak Akan Bangkrut Ditelan Zaman

  4. Salah Besar Jika Mempermasalahkan Kenaikan Gaji PNS di Sidang MK

  5. Terkait Perubahan Permohonan BPN Saat Sidang, Pengamat: Hakim MK Bisa Akhiri Polemik Itu

  6. 5 Penampilan Elegan Tamu Pernikahan Sergio Ramos, dari Model sampai Atlet Matador

  7. Pakar Hukum Tata Negara: Permohonan Prabowo-Sandi Cacat Formil

  8. Ahli Hukum: Akan Lebih Kuat Jika MK yang Meminta Langsung Perlindungan Saksi 02 ke LPSK

  9. Warga Garut Akui Sensen Komara Sebagai Rasul dan Presiden RI, Polisi: Sudah Diamankan, Namanya Hamdani

  10. Berwisata ke Kepulauan Seribu kini Lebih Aman dan Nyaman, Ada Moda Transportasi Baru Lho!

Available

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang
Available

kolom

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Image
Achmad Fachrudin

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Image
UJANG KOMARUDIN

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Image
Hasan Aoni

Impian Negeri Tuhan dari Teras Saidah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

8 Potret Terbaru Mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji, Tanam Padi hingga Kopi

Image
News

6 Potret Taj Yasin Maimoen Jalankan Tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah

Image
News

5 Karier Denny Indrayana, Dari Wamenkumham Hingga Kuasa Hukum Prabowo-Sandi