image
Login / Sign Up
Image

Fahmy Radhi

Pengamat Ekonomi Energi UGMJ dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Potensi Moral Hazard pada Ketentuan RUU Migas

Opini

Image

Ilustrasi Blok Migas PGN | Pakar Migas

AKURAT.CO Setelah hampir 8 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ke Presiden Joko Widodo untuk dibahas dengan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Penyusunan draft RUU Migas, yang merupakan inisiatif DPR, memberikan perluasan kewenangan dan kontrol DPR yang lebih besar dalam pengelolaan Migas.

Perluasan kewenangan DPR itu di antaranya penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penetapan kuota impor BBM dan gas harus atas persetujuan DPR, serta pengendalian Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Dalam draft RUU Migas pada Pasal 22 ayat 2 diatur bahwa Pemerintah Pusat wajib menetapkan harga BBM sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada Pasal 22 ayat 4 disebutkan bahwa penetapan harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapat persetujuan DPR.

Pasal 44 menyebutkan bahwa BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan UU, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi utama BUK adalah menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu, midterm dan hilir Migas. Pembentukan BUK sebenarnya tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Pasalnya, BUK tidak dikenal sebagai business entity yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Konsekuensinya, kontrak BUK dengan KKKS merupakan hubungan antar Government to Business (G2B). Hubungan G2B bisa membahayakan bagi negara jika terjadi perselisihan BUK dengan KKKS, lantaran negaralah yang akan dituntut oleh KKKS di Arbitrase Internasional.

baca juga:

Perluasan kewenangan dalam penetapan harga BBM dan kuota impor Migas, serta pengendalian BUK tidak hanya akan memperlambat dalam proses pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Pada setiap proses permintaan persetujuan DPR terhadap keputusan corporate actions tidak bisa dihindari akan terjadi tawar-menawar dengan DPR, yang berpotensi memicu moral hazard. Selain itu, penempatan BUK Migas yang berkedudukan langsung di bawah Presiden berpotensi mengundang intervensi DPR secara berlebihan. Intervensi DPR itu tidak hanya dalam pemilihan pimpinan BUK saja, tetapi juga pada setiap keputusan corporate actions BUK, yang harus memperoleh persetujuan DPR.

Ketimbang BUK, Holding Migas dalam bentuk persero yang barangkali lebih tepat untuk menjalankan kewenangan BUK. Alasannya, holding Migas selama ini dikenal sebagai business entity yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung maupun tidak lansung melalui anak-anak perusahaan di bawah holding. Untuk menjalankan kegiatan bisnis di hulu, midterm, dan hilir, holding migas akan membawahi semua kegiatan bisnis anak-anak perusahaan yang salama ini dilakukan oleh Pertamina dan PGN, serta seluruh anak perusahaannya.

SKK Migas dijadikan business entity, di bawah holding Migas, untuk menjalankan bisnis jasa dalam riset potensi Migas, penyiapan lahan Migas dan mewakili negara dalam menandatangani kontrak dengan KKKS. Sedangkan BPH Migas tetap dipertahankan sesuai dengan fungsinya sekarang dalam pengaturan dan pengawasan distribusi Migas.

Oleh karena itu, ketentuan dalam draft RUU Migas yang mengatur perluasan kewenangan dan kontrol DPR perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk dihapus. Sedangkan ketentuan pembentukan BUK sebaiknya diganti dengan holding Migas, yang berkedudukan secara kelembagaan di bawah Menteri BUMN dan secara teknis di bawah Menteri ESDM, bukan di bawah Presiden. Dengan demikian, kontrol DPR terhadap holding Migas dapat dilakukan melalui Menteri BUMN dan Menteri ESDM. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Harga Minyak Bisa Lampaui USD80 per Barel Tahun Ini

Image

Ekonomi

PGN Pastikan Ledakan Ruko di Jalan Kruing Bukan dari Gas PGN

Image

Ekonomi

Legislator Nilai Perlu Sinergi Kuat Antar Daerah Untuk Menarik Investasi

Image

Ekonomi

Indepth

Seakan Tiada Habisnya, Perang Ekonomi Iran-AS Masih Berlanjut

Image

Ekonomi

Rusia Ingin Tingkatkan Pasokan di Juni, Bagaimana Harga Minyak Dunia?

Image

Ekonomi

Misbakhun Tegaskan Utang Pemerintah Hanya Pelengkap Dalam Pembiayaan

Image

Ekonomi

Harga Minyak Global Makin Melonjak

Image

Ekonomi

Misbakhun: Meski Pembangunan Masif, Pemerintah Tak Pernah Melupakan Belanja Sosial

Image

Ekonomi

AS Jegal Kuba Untuk Hentikan Pasokan Minyak Venezuela

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pertamina Ungkap Ketahanan Stok BBM di Jayapura dan Manokwari

Ketahanan stok BBM di Terminal BBM Jayapura, Terminal BBM Manokwari, DPPU Sentani dan DPPU Rendani dalam kondisi baik dan aman.

Image
Ekonomi

Ekonom Dorong Keterlibatan Swasta Lebih Besar Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pingkan mendorong lebih besar keterlibatan pihak swasta dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Image
Ekonomi

Dear Pak Jokowi, Korpri Masih Berharap PNS Naik Gaji di 2020 Nanti

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berharap Presiden Joko Widodo akan l menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.

Image
Ekonomi

Kerusuhan Manokwari Mampu Ganggu Iklim Investasi

Adanya kerusuhan di Manokwari saat ini dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.

Image
Ekonomi

Jaring Tumpahan Minyak, PHE ONWJ Gelar Oil Boom Hingga 5 Kilometer

Upaya menangani tumpahan minyak laut melalui pengoperasian penampung fluida, berupa rubber boat yang ditempatkan di bawah Anjungan YYA.

Image
Ekonomi

Indonesia Segera Kerja Sama Dagang dengan Mozambik

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia segera mentandatangani kerja sama perjanjian dagang dengan Mozambik.

Image
Ekonomi

Ralali.com Dorong Ratusan Agen Bantu UMKM Go Online

Ralali.com telah banyak melakukan inovasi dengan menyediakan suplai kebutuhan, layanan logistik hingga akses pendanaan.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

Trump Tak Ingin AS Berbisnis dengan Huawei

Donald Trump tidak ingin Amerika Serikat berbisnis dengan perusahaan China, Huawei.

Image
Ekonomi

Permintaan Tinggi, BRI Siap Tambah Penyaluran KPR Subsidi Hingga 394 Unit

BRI siap tambah jumlah penyaluran KPR Subsidi dengan skema FLPP sebanyak 394 unit.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

Mendag Optimis Ekspor Nonmigas Meningkat 8 Persen, di Tengah Perang Dagang

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mentargetkan ekspor untuk sektor nonmigas pada akhir 2019 akan tumbuh hanya 8 persen.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Klarifikasi Soal Salib, UAS: Saya Tidak Akan Takut karena Saya Tidak Bersalah

  2. Alissa Wahid: Menahan Diri Berkomentar Soal Abdul Somad dan Jin Kafir Sungguh Tidak Mudah

  3. Menahan Diri untuk Berkomentar Soal Ustadz Abdul Somad dan Jin Kafir

  4. MS Kaban: Mempolisikan UAS Membangkitkan Ghirah Keimanan

  5. Gak Nyampe 5 Menit, Ini 4 Kebiasaan Tuk Turunkan Kolestrol

  6. Kedatangan Jenazah Pratu Sirwandi di Lombok Akan Disambut Khusus Secara Militer

  7. Video UAS Soal Salib, Abdillah Toha: Perlu Belajar Islam Lagi dengan Benar Agar Tak Menyesatkan Umatnya

  8. Usai Piala AFF, Timnas U-19 Sudah Ditunggu Iran

  9. Ahli Hukum Kecam Pencabutan Undangan GKR Hemas oleh Setjend MPR dan DPD saat HUT RI ke-74

  10. Jusuf Kalla: Bila GBHN Dihidupkan, Presiden Tak Bisa Buat Program Kerja Sendiri

Available

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Available

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Available

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

Pesona 8 Menteri 'Srikandi' Kabinet Kerja Jokowi Tampil Cantik Kenakan Kebaya

Image
News

4 Fakta Laksamana Muda Maeda Tadashi, Perwira Jepang yang Bantu Kemerdekaan Indonesia

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita