image pemilu
Login / Sign Up
Image

Fahmy Radhi

Pengamat Ekonomi Energi UGMJ dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Potensi Moral Hazard pada Ketentuan RUU Migas

Opini

Image

Ilustrasi Blok Migas PGN | Pakar Migas

AKURAT.CO Setelah hampir 8 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ke Presiden Joko Widodo untuk dibahas dengan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Penyusunan draft RUU Migas, yang merupakan inisiatif DPR, memberikan perluasan kewenangan dan kontrol DPR yang lebih besar dalam pengelolaan Migas.

Perluasan kewenangan DPR itu di antaranya penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penetapan kuota impor BBM dan gas harus atas persetujuan DPR, serta pengendalian Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Dalam draft RUU Migas pada Pasal 22 ayat 2 diatur bahwa Pemerintah Pusat wajib menetapkan harga BBM sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada Pasal 22 ayat 4 disebutkan bahwa penetapan harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapat persetujuan DPR.

Pasal 44 menyebutkan bahwa BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan UU, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi utama BUK adalah menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu, midterm dan hilir Migas. Pembentukan BUK sebenarnya tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Pasalnya, BUK tidak dikenal sebagai business entity yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Konsekuensinya, kontrak BUK dengan KKKS merupakan hubungan antar Government to Business (G2B). Hubungan G2B bisa membahayakan bagi negara jika terjadi perselisihan BUK dengan KKKS, lantaran negaralah yang akan dituntut oleh KKKS di Arbitrase Internasional.

baca juga:

Perluasan kewenangan dalam penetapan harga BBM dan kuota impor Migas, serta pengendalian BUK tidak hanya akan memperlambat dalam proses pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Pada setiap proses permintaan persetujuan DPR terhadap keputusan corporate actions tidak bisa dihindari akan terjadi tawar-menawar dengan DPR, yang berpotensi memicu moral hazard. Selain itu, penempatan BUK Migas yang berkedudukan langsung di bawah Presiden berpotensi mengundang intervensi DPR secara berlebihan. Intervensi DPR itu tidak hanya dalam pemilihan pimpinan BUK saja, tetapi juga pada setiap keputusan corporate actions BUK, yang harus memperoleh persetujuan DPR.

Ketimbang BUK, Holding Migas dalam bentuk persero yang barangkali lebih tepat untuk menjalankan kewenangan BUK. Alasannya, holding Migas selama ini dikenal sebagai business entity yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung maupun tidak lansung melalui anak-anak perusahaan di bawah holding. Untuk menjalankan kegiatan bisnis di hulu, midterm, dan hilir, holding migas akan membawahi semua kegiatan bisnis anak-anak perusahaan yang salama ini dilakukan oleh Pertamina dan PGN, serta seluruh anak perusahaannya.

SKK Migas dijadikan business entity, di bawah holding Migas, untuk menjalankan bisnis jasa dalam riset potensi Migas, penyiapan lahan Migas dan mewakili negara dalam menandatangani kontrak dengan KKKS. Sedangkan BPH Migas tetap dipertahankan sesuai dengan fungsinya sekarang dalam pengaturan dan pengawasan distribusi Migas.

Oleh karena itu, ketentuan dalam draft RUU Migas yang mengatur perluasan kewenangan dan kontrol DPR perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk dihapus. Sedangkan ketentuan pembentukan BUK sebaiknya diganti dengan holding Migas, yang berkedudukan secara kelembagaan di bawah Menteri BUMN dan secara teknis di bawah Menteri ESDM, bukan di bawah Presiden. Dengan demikian, kontrol DPR terhadap holding Migas dapat dilakukan melalui Menteri BUMN dan Menteri ESDM. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

Ekonomi

Harga Minyak Bisa Lampaui USD80 per Barel Tahun Ini

Image

Ekonomi

PGN Pastikan Ledakan Ruko di Jalan Kruing Bukan dari Gas PGN

Image

Ekonomi

Legislator Nilai Perlu Sinergi Kuat Antar Daerah Untuk Menarik Investasi

Image

Ekonomi

Indepth

Seakan Tiada Habisnya, Perang Ekonomi Iran-AS Masih Berlanjut

Image

Ekonomi

Rusia Ingin Tingkatkan Pasokan di Juni, Bagaimana Harga Minyak Dunia?

Image

Ekonomi

Misbakhun Tegaskan Utang Pemerintah Hanya Pelengkap Dalam Pembiayaan

Image

Ekonomi

Harga Minyak Global Makin Melonjak

Image

Ekonomi

Misbakhun: Meski Pembangunan Masif, Pemerintah Tak Pernah Melupakan Belanja Sosial

Image

Ekonomi

AS Jegal Kuba Untuk Hentikan Pasokan Minyak Venezuela

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Jokowi Ajak Erick Thohir dan Wishnutama Coba MRT

Jokowi mengajak Ketua Umum TKN Erick Tohir menaiki Moda Raya Terpadu (MRT) dari Stasiun Bundaran HI.

Image
Ekonomi

Dukung Agropreneur Muda, Kementan Gelar MIA Expo

Kemenatan menyelenggarakan The 1st Millennial Indonesian Agropreneurs (MIA) Expo dengan bertemakan Millenial

Image
Ekonomi

Partai Komunis Dukung Penuh Pemerintah China untuk Terus Menstimulus Ekonomi

Partai Komunis China (PKC) akan mempertahankan dukungan kebijakan penuh untuk ekonomi yang masih alami perlambatan.

Image
Ekonomi

China Tepis Tudingan Miring Jalur Sutra Sebagai Jebakan Utang

China secara gamblang menolak kritik atas inisiatif besar-besaran Belt and Road (BRI) atau jalur sutera sebagai perangkap utang.

Image
Ekonomi

Perang Dagang AS-UE Rugikan Produk Keju Belanda

Keju terancam dengan tarif AS yang diumumkan administrasi Trump pada 8 April

Image
Ekonomi

CIA Tuding Intelijen China Danai Bisnis Huawei

Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, menuduh Huawei didanai oleh intelijen pemerintah China.

Image
Ekonomi

Depan Investor Inggris, Wimboh Sampaikan Peluang Investasi di Indonesia

Wimboh jelaskan update tentang perekonomian Indonesia dan mengundang investor Inggris untuk mendorong investasinya di pasar keuangan Indon

Image
Ekonomi

Hari Kartini, Pertamina Bagi-bagi Diskon Bright Gas

Pertamina berikan diskon pembelian LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatuh pada, Minggu (21/4/2019).

Image
Ekonomi

Pasca Kebakaran, Bandara Ngurah Rai Sudah Beroperasi Lagi Sejak Pagi

Pasca kebakaran yang terjadi Jum'at (19/4/2019), terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mulai beroperasi.

Image
Ekonomi

Fink: Ekonomi Global Takkan Jatuh dalam Resesi

Dalam 12 belas kedepan, ekonomi global tidak menunjukan tanda - tanda resesi, ungkap Kepala Eksekutif BlackRock Inc, Larry Fink pada Sabtu.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Jika Sandiaga Jadi Wagub DKI Lagi, Pengamat: Dia Turun Kasta Dong

  2. Teddy: Satu Cara Mengalahkan Jokowi adalah Kudeta dengan Kerusuhan

  3. Dianggap Merusak Bahasa Indonesia, Atta Halilintar: Aku Nggak Maksa Orang Ngomong Itu

  4. Ketua KPU Bakal Evaluasi Keberadaan Karangan Bunga di Kantornya

  5. DPP PAN Tidak Hadiri Pelantikan Bima Arya Sebagai Wali Kota Bogor, Karena Beda Pilihan?

  6. Prosesi Semana Santa di NTT dipadati Ribuan Peziarah dan Wisatawan

  7. Paranormal Jelaskan Pertanyaan Benarkah KPU Curang?

  8. Pasang Bendera Bamusi, Harris Lee Didatangi FPI

  9. Kondisi Rumah Pendukung Jokowi di Tambora Paska Dilempari Tinja

  10. Yakin Gerindra Jadi Pemenang Pemilu, M Taufik Ingin Jadi Ketua DPRD DKI

Available

fokus

Pemilu 2019
Revolusi Museum
Angkutan Tempoe Doeloe
Available

kolom

Image
Aji Dedi Mulawarman

Jangan Percaya Prediksi

Image
Ujang Komarudin

Pilpres Kita

Image
Sunardi Panjaitan

Merawat Indonesia Kita

Image
Achmad Fachrudin

Merayakan Puncak Ritual Politik 2019

Available

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Fitness dan Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Video

VIDEO Jurus Sehat ala Augie Fantinus

Image
Hiburan

Seru Abis! Nongkrong Bareng Augie Fantinus

Sosok

Image
News

Pemilu 2019

Paranormal Jelaskan Pertanyaan Benarkah KPU Curang?

Image
News

5 Potret Ganteng Cakra Yudi, Politisi Muda yang Jarang Tersorot Media

Image
News

7 Potret Kemesraan Pengantin Baru Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Suami