image
Login / Sign Up

Awas, FTA Berdampak Langsung Terhadap Hidup Masyarakat Luas

Rizal Mahmuddhin

Image

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (3/11/2018). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor dan impor pada Juli 2018. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan. Sementara impor naik 31,56% tahunan menjadi US$18,27 miliar. Sehingga defisit neraca perdagangan bulan lalu mencapai US$2,03 miliar. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Henri Pratama menyampaikan bahwa FTA bukan hanya persoalan jual beli tetapi juga masalah pengaturan dan tata kelola kenegaraan. Maka dari itu pihaknya mendorong DPR untuk lebih konsern sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi yang disepakati.

“Padahal, banyak masyarakat sudah tidak percaya kinerja DPR, tapi kami tetap mendorong DPR agar bekerja memperjuangkan nelayan kecil dan tradisional yang terdampak dari FTA itu, salah satu nya impor garam, impor ikan, yang menggerus kehidupan nelayan," tegas Henri dalam keterangan, Jumat(15/3/2019).

Sementara itu, Parid Ridwanuddin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan DPR harus bersikap proaktif didalam mengawasi berbagai perjanjian internasional yang didalamnya terdapat poin-poin investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

baca juga:

“Fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat pesisir menjadi korban dari aktivitas investasi. Saat ini, pemerintah tengah menggenjot sepuluh proyek pariwisata baru, dimana 7 lokasi berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini dinamakan kawasan startegis pariwisata nasional (KSPN). Di Mandalika, ada 300 keluarga nelayan terusir akibat invetasi pariwisata. Pada saat yang sama, lebih dari 1700 keluarga nelayan di Labuan bajo, juga terdampak proyek pariwisata," jelas Parid.

Selanjutnya, Herman Abdulrohman, Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat, menegaskan Perjanjian FTA mengatur perlindungan kepada investor asing, tetapi disisi yang lain tidak ada satupun ketentuan didalam FTA yang disusun untuk melindungi buruh. Khususnya dalam meminta tanggung jawab negara asal investor ketika si investor kabur dan lari dari tanggung jawabnya.

“Didalam FTA ada mekanisme investor bisa gugat negara karena negara tidak melindungi investor, tetapi tidak ada aturan di FTA tentang mekanisme yang bisa meminta pertanggung jawaban kepada negara asal investor untuk menghukum investornya," tegas Herman.

Lebih lanjut ia menambahkan selama ini Pemerintah Indonesia selalu menargetkan menambah investasi dengan memberikan banyak fasilitas dan perlindungan, tetapi banyak sekali di lapangan investasi yang masuk itu adalah investasi yang tidak berkualitas bahkan tidak memiliki itikad baik. Bahkan malah berperilaku buruk terhadap buruh di Indonesia.

"Jadi seharusnya kalau mau investasi, fokus pemerintah jangan hanya soal memberikan fasilitas, tetapi dipikirkan juga soal tindakan pencegahan ketika ada investor yang beritikad buruk, dan bahkan kabur," tukas Herman.

Diwartakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan kampanye pemilu 2019 dan kejar target dipenghujung masa jabatan anggota DPR 2014-2019 akan berdampak terhadap ketidak-seriusan DPR RI untuk mengkaji, mengkritisi serta menganalisis dampak perjanjian secara komprehensive. Sehingga sekali lagi nasib jutaan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber:

berita terkait

Image

Ekonomi

Misbakhun Pastikan RUU Pertembakauan Dibahas Lagi Usai Pemilu

Image

News

Dinkes DKI Jakarta Siap Bantu Caleg Stress

Image

News

Menuju Pilpres 2019

DPR: Persoalan DPT Karena Kesalahan Kemendagri

Image

News

KPK Bakal Datangi 471 Anggota DPR di Kantornya untuk Tagih LHKPN

Image

News

Anies Pastikan Tarif MRT Diputuskan Sebelum 24 Maret

Image

Ekonomi

DPR Ingatkan Pemerintah Lakukan Impor Pangan di Waktu Tepat

Image

News

Ketua DPR Bangga Keris Indonesia Diakui Dunia

Image

News

Warga Setuju Tarif MRT Rp10.000 Asal Pemprov DKI Harus Penuhi Syarat Ini

Image

Ekonomi

Bos Cantik Pertamina Klaim Pembangunan Jaringan Gas Jamin Pangsa Pasar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Merger Deutsche Bank dan Commerzbank Buat Pengangguran di Jerman Melonjak

Setelah pengumuman rencana penggabungan Deutsche Bank dan Commerzbank, serikat pekerja Jerman merasa khawatir kehilangan pekerjaan.

Image
Ekonomi

Indonesia-Jepang Rundingkan Kebutuhan Pekerja Asing di Jepang

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima kunjungan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian (METI) Jepang.

Image
Ekonomi

Menteri Rini: BUMN Untung Rp188 Triliun di 2018

BUMN di Indonesia mampu meraih keuntungan sebesar Rp188 triliun pada 2018 melampaui target selama lima tahun hingga 2019.

Image
Ekonomi

Proposal Brexit May Memicu 'Krisis Konstusional'

Proposal Brexit May pada Parlemen Memicu "Krisis Konstusional".

Image
Ekonomi

Berita Populer Sandiaga Sesumbar Selesaikan Masalah BPJS Kesehatan dalam 200 Hari hingga Bank Mandiri Bakal Akuisisi Dua Bank

Akurat.co telah memilih lima berita pilihan edisi Selasa (19/3/2019), untuk menambah wawasan serta informasi kepada pembaca.

Image
Ekonomi
Debat Pilpres 2019

Janji Sandiaga Selesaikan Masalah BPJS Kesehatan dalam 200 Hari, Mustahil!

Timboel Siregar mengatakan tidak mungkin janji Sandiaga dapat menyelesaikan masalah defisit BPJS yang memiliki masalah yang kompleks.

Image
Ekonomi

Pemerintah Cairkan Rp2,66 Triliun Untuk Rapel Kenaikan Gaji PNS

Pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan gaji PNS periode Januari-April 2019.

Image
Ekonomi

KKP Lepasliarkan Dugong di Sorong Papua Barat

Pelepasliaran 1 ekor dugong berukuran panjang 51 cm dan lingkar badan 32 cm dilakukan untuk melindungi spesies yang sudah terancam punah.

Image
Ekonomi

BKPM Ajak Investor India Kembangkan Bisnis di Luar Pulau Jawa

BKPM mengajak berbagai investor dari India untuk tidak hanya memusatkan diri berinvestasi di Pulau Jawa.

Image
Ekonomi

Pengen Hemat Saat Menganggur, Lakukan 5 Hal Ini

Karena uang tabungan kita pasti terus menyusut selama belum ada pemasukkan dari penantian pekerjaan yang dilamar.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Irwandi: Saya Tidak Lari dari Penjara, Tapi Penjara Lari dari Saya

  2. Pengamat Pajak: KTP dan NPWP Jika Dikawinkan Akan Sangat Dahsyat

  3. Mulai Berlatih di Hanoi Hari Ini, Bagaimana Kekuatan Garuda Muda?

  4. Makan Sedikit Tapi Kok Tambah Gemuk? Begini Penjelasannya

  5. Empat Fakta Pernyataan Sandi yang Disorot hingga Fadli Zon Diperiksa Bawaslu DKI

  6. Pengamat Kebijakan Publik Sebut Praktik Korupsi Romy Sangat Tradisional

  7. Jadi Indro Warkop, 10 Pesona Randy Danistha yang Memukau

  8. Denny Siregar: OK OCE Sandi seperti Konsep Khilafah

  9. Survei Policawave: Ma'ruf Amin Menang Mutlak dari Sandiaga

  10. Saham Boeing Makin Tersungkur dan Jadi Beban Dow Jones

Available

fokus

Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru
Di Balik Pakaian Bekas Impor
Available

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Image
Ujang Komarudin

Menanti Kejutan di Debat Ketiga

Image
Hendra Mujiraharja

Perez Memalingkan Muka dari Mourinho untuk Zidane

Image
Hervin Saputra

Seberapa Kuat "Tradisi Indonesia" di All England?

Available

Wawancara

Image
Iptek

Sepeda Listrik Jadi Polemik, Migo Beri Jawaban!

Image
Gaya Hidup

Chief Company Barbershop

Jatuh Bangun Chief Barbershop di Tangan Fatsi Anzani dan Oky Andries

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Sosok

Image
News

7 Potret Seru Kahiyang Ayu Bercengkerama dengan Buah Hati

Image
News

8 Gaya Kampanye Bertrand Antolin, dari Sosialisasi Pemilu sampai Bancakan

Image
News

5 Fakta Menarik Perjalanan Karier Dede Yusuf, dari Atlet hingga Politisi