image
Login / Sign Up

Awas, FTA Berdampak Langsung Terhadap Hidup Masyarakat Luas

Rizal Mahmuddhin

Image

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (3/11/2018). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor dan impor pada Juli 2018. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan. Sementara impor naik 31,56% tahunan menjadi US$18,27 miliar. Sehingga defisit neraca perdagangan bulan lalu mencapai US$2,03 miliar. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Henri Pratama menyampaikan bahwa FTA bukan hanya persoalan jual beli tetapi juga masalah pengaturan dan tata kelola kenegaraan. Maka dari itu pihaknya mendorong DPR untuk lebih konsern sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi yang disepakati.

“Padahal, banyak masyarakat sudah tidak percaya kinerja DPR, tapi kami tetap mendorong DPR agar bekerja memperjuangkan nelayan kecil dan tradisional yang terdampak dari FTA itu, salah satu nya impor garam, impor ikan, yang menggerus kehidupan nelayan," tegas Henri dalam keterangan, Jumat(15/3/2019).

Sementara itu, Parid Ridwanuddin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan DPR harus bersikap proaktif didalam mengawasi berbagai perjanjian internasional yang didalamnya terdapat poin-poin investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

baca juga:

“Fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat pesisir menjadi korban dari aktivitas investasi. Saat ini, pemerintah tengah menggenjot sepuluh proyek pariwisata baru, dimana 7 lokasi berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini dinamakan kawasan startegis pariwisata nasional (KSPN). Di Mandalika, ada 300 keluarga nelayan terusir akibat invetasi pariwisata. Pada saat yang sama, lebih dari 1700 keluarga nelayan di Labuan bajo, juga terdampak proyek pariwisata," jelas Parid.

Selanjutnya, Herman Abdulrohman, Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat, menegaskan Perjanjian FTA mengatur perlindungan kepada investor asing, tetapi disisi yang lain tidak ada satupun ketentuan didalam FTA yang disusun untuk melindungi buruh. Khususnya dalam meminta tanggung jawab negara asal investor ketika si investor kabur dan lari dari tanggung jawabnya.

“Didalam FTA ada mekanisme investor bisa gugat negara karena negara tidak melindungi investor, tetapi tidak ada aturan di FTA tentang mekanisme yang bisa meminta pertanggung jawaban kepada negara asal investor untuk menghukum investornya," tegas Herman.

Lebih lanjut ia menambahkan selama ini Pemerintah Indonesia selalu menargetkan menambah investasi dengan memberikan banyak fasilitas dan perlindungan, tetapi banyak sekali di lapangan investasi yang masuk itu adalah investasi yang tidak berkualitas bahkan tidak memiliki itikad baik. Bahkan malah berperilaku buruk terhadap buruh di Indonesia.

"Jadi seharusnya kalau mau investasi, fokus pemerintah jangan hanya soal memberikan fasilitas, tetapi dipikirkan juga soal tindakan pencegahan ketika ada investor yang beritikad buruk, dan bahkan kabur," tukas Herman.

Diwartakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan kampanye pemilu 2019 dan kejar target dipenghujung masa jabatan anggota DPR 2014-2019 akan berdampak terhadap ketidak-seriusan DPR RI untuk mengkaji, mengkritisi serta menganalisis dampak perjanjian secara komprehensive. Sehingga sekali lagi nasib jutaan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

DPR RI

Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Jokowi Sudah Disetujui DPR RI

Image

News

DPR RI

DPR Kembali Gelar Lomba Stand Up Comedy 'Kritik DPR', Hadiahnya Puluhan Juta

Image

News

DPR RI

Komisi II: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dipertimbangkan, Tidak Boleh Buru-buru

Image

News

DPR RI

Bamsoet Minta Penerima Beasiswa di Luar Negeri Tidak Lupa Kembali Membangun Negeri

Image

Ekonomi

DPR Desak Pemerintah Mempermudah Perizinan Hak Cipta Ekonomi Kreatif

Image

News

DPR RI

Bamsoet Dukung Jokowi Agar Berdaulat dalam Memilih Menteri

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Terus Defisit, Misbakhun Usulkan Desain Ulang SJSN

Image

News

Effendi Simbolon Sebut Wajar Menteri Dapat Mobil Baru

Image

News

Dianggap Cari Sensasi, Dedek: Logika Anda dan PSI Beda, Mungkin karena Anda Seorang Eks Napi, Kami Bukan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kerusuhan di Manokwari Hanya Beri Dampak Lokal terhadap Perekonomian

Pasalnya, penanganan dari petugas aparat keamanan pun tergolong relatif lebih cepat.

Image
Ekonomi

Agar Tata Kelola BUMN Membaik, Rini Patut Dicopot?

Hanya dengan adanya perbaikan tata kelola BUMN ke arah yang lebih baik, maka kedepan para BUMN ini dapat memberikan kontribusi untuk negara.

Image
Ekonomi

LRT Jabodebek Rute Cawang-Cibubur Bisa Tampung 1.335 Penumpang

Satu rangkaian kereta LRT yang bakal diuji cobakan pada Oktober 2019 bisa menampung 1.336 penumpang.

Image
Ekonomi

Tutup Sumur Tumpahan Minyak, Pengeboran Relief Well Tembus Kedalaman 1.947 Meter

Pengeboran relief well YYA-1RW telah menembus kedalaman 6.390 feet atau 1947 meter atau dari target 9.000 feet atau 2.765 meter.

Image
Ekonomi

BPJS Kesehatan Gandeng Pemenang Hackathon Kembangkan IT JKN-KIS

Dengan ide-ide brilian dan orisinil diharapkan dapat membantu pengembangan teknologi informasi mendukung kemudahan dan layanan program JKN.

Image
Ekonomi

Akhirnya, Rini Pastikan Bakal Tunjuk Dirut PLN Definitif Dalam Waktu Dekat

Rini pastikan bakal tunjuk Dirut Definitif PLN dalam waktu dekat.

Image
Ekonomi

OJK Harap Turunnya Suku Bunga Bakal Tingkatkan Investasi Surat Hutang

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen berharap investasi di surat hutang dapat meningkat.

Image
Ekonomi

Kementan Kembangkan Plastik Ramah Lingkungan

Plastik tersebut terbuat nanoselulosa sebagai campuran produksi bioplastik yang mampu mempercepat waktu urainya.

Image
Ekonomi
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

Industri Gula Belum Rasakan Manisnya Kemerdekaan

Pada 17 Agustus 2019 Indonesia selesai merayakan hari kemerdekaan tepatnya pada pekan lalu.

Image
Ekonomi

Soal Kelapa Sawit, Menko Luhut: Kita Cari Solusinya

Ada beberapa permasalahan terkait kelapa sawit, sebut saja masalah lahan, jumlah dan lain sebagainya.

Available

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Dianggap Genit, Tsamara: Saya Tak Bisa Bayangkan Bagaimana Beliau Bisa Awasi Kebijakan Eksekutif

  2. Menkopolhukam-Panglima-Kapolri Balik Kanan, Manokwari Diharap Pulih

  3. Jika Ada Orang yang Tidak Ditawari Jadi Menteri, Tapi Menolak, Namanya Geer

  4. Selain Spider-Man, 4 Superhero Marvel Ini Pernah Keluar dari MCU

  5. Ruhut: Gimana Sih Kok Masih Ada yang Nggak Ngerti dengan Perhatian Pak Jokowi untuk Papua?

  6. KPK Periksa Deddy Mizwar Terkait Suap Meikarta

  7. Sandi Sebut Wajar Papua Marah Karena Kemiskinan, Yunarto: Ini Menghina Orang Miskin!

  8. Anggota Separatis Bersenjata Pimpinan Egianus Kogoya Tewas

  9. Kisah Jenni Lee, Mantan Bintang Porno Ternama yang Kini jadi Gelandangan

  10. Anak Satu Kamar Hotel dengan Ayah dan Ibu, Kena Biaya Tambahankah?

Available

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Available

kolom

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti: Kita Harus Optimalkan Perekonomian Domestik

Image
Video

VIDEO Jurus Optimalkan Perekonomian Domestik ala Destry Damayanti

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Sosok

Image
News

5 Kontroversi Aceng Fikri, Mantan Bupati Garut yang Kena Razia Satpol PP

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin