image
Login / Sign Up
Image

Fahmy Radhi

Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Pansus Pertemuan 'Rahasia' Jokowi-Moffett

Image

Calon Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) menyapa pewarta sebelum melakukan debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua calon presiden tersebut akan mengusung tema energi, pangan, lingkungan, serta infrastruktur. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO Pernyataan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dicopot Presiden Joko Widodo, tentang pertemuan “rahasia” antara Presiden Joko Widodo dengan Executive Chairman Freeport McMoRan James R Moffett pada 6 Oktober 2015, menjadi bola liar, yang menghebohkan. Tidak hanya heboh di dunia maya dan dunia fana, tetapi juga menyulut kalangan DPR untuk mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, mewacanakan pembentukan Pansus terkait pertemuan “rahasia” Jokowi-Moffet dalam proses keputusan divestasi 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pertemuan Jokowi-Moffet, yang dihebohkan media sebgai pertemuan “rahasia”, sebenarnya pernah diungkap oleh Sudirman Said pada November 2015, namun tidak terjadi kehebohan sama sekali pada saat itu. Kalau sekarang pernyataan Sudirman Said tentang pertemuan itu menjadi heboh disebabkan paling tidak oleh ketiga faktor. Pertama, momentum pernyataan Sudirman Said berdekatan dengan tahun politik Pilpres 2019. Kedua, posisi Sudirman Said bukan lagi sebagai mantan Menteri ESDM, melainkan sebagai Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ketiga, berbeda dengan pernyataan pada November 2015, Sudirman Said kini terkesan mendramatisir pernyataannya tentang pertemuan “rahasia” Jokowi-Moffet.

Dramatisasi itu tampak dari pengungkapan Sudirman Said yang lebih mengendepankan adanya adanya pertemuan “rahasia” Jokowi-Moffet ketimbang subtansi pertemuan. Kalau pun Sudirman Said mengungkapkan subtansi pertemuan, diungkapkan sepotong-potong, tidak secara utuh, sehingga menimbulkan multi tafsir. Tidak bisa dihindarkan dramatisasi itu menimbulkan kehebohan berkelanjutan hingga kini. Padahal, subtansi pertemuan itu, yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya, sesungguhnya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang baru.

baca juga:

Memang Sudirman Said tidak mengatakan sebagai pertemuan “rahasia” Jokowi-Moffet, namun Sudirman Said mengatakan bahwa pertemuan secara diam-diam antara Jokowi dan bos Frreport di Indonesia menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015. Isi surat itu sebenarnya sangat normatif, yang berisi rencana perpanjangan operasi freeport di Indonesia, sejauh Undang-undang Indonesia memungkinkan perpanjangan itu.

Pada saat itu Moffet memang membutuhkan semacam surat jaminan izin ekspor konsentrat dan perpanjangan operasi Freeport. Surat itu dibutuhkan oleh Moffet untuk mendongkrak harga saham Freeport McMoren (FCX), induk PTFI, di Bursa Wall Street New York, yang lagi terpuruk pada titik nadir. Pada awal 2013, harga saham FCX masih bertengger sekitar US$ 62 per saham. Pada perdagangan awal Oktober 2015, harga saham FCX terpuruk menjadi sekitar US$ 8,3 per saham, sempat semakin terpuruk lagi menyentuh sekitar US$ 3,96 per saham. Salah satu sentimen penyebab penurunan harga saham FCX itu adalah tidak adanya kepastian izin ekspor konsentrat dan perpanjangan KK Freport dari pemerintah Indonesia. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perundingan perpanjangan KK Freeport baru akan dilakukan pada 2019, atau 2 tahun sebelum KK berkahir, seperti yang diatur oleh Undang-udang.

Pernyataan Sudirman Said sesungguhnya secara tersirat juga mengatakan bahwa subtasi pembicaraan Jokowi-Moffet hanya sebatas pada permintaan semacam surat jaminan izin ekspor konsetrat dan perpanjangan operasi Freeport, yang dibutuhkan untuk kembali menaikkan harga saham FCX. Tidak ada pembahasan sama sekali terkait pembelian saham Freeport, seperti yang heboh di media masa baru-baru ini. Pasalnya, Jokowi pada saat itu kekeuh untuk tidak membicarakan perpanjangan operasi Freeeport, termasuk tidak membicarakan pembelian saham PT FI.

Hanya, surat, dikeluarkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dengan seizin Jokowi, berdampak menurunkan bargaining posistion Tim Perunding Divestasi 51,2% Saham Freeport. Namun, setelah Pemerintah Indonesia berhasil melakukan divestasi 51,2% saham Freeport, setelah 51 tahun hanya menguasai 9,36% saham Freeport, apa pun subtansi pembicaraan Jokowi-Moffet dan surat Sudirman Said sudah tidak relevan lagi, sehingga tidak perlu dihebohkan.

Memang usulan pembentukan Pansus merupakan hak konstitutional yang melekat pada anggota DPR RI. Namun, dalam kondisi tersebut, tidak ada urgensi bagi Komisi VII DPR RI untuk membentuk Pansus terkait pertemuan Jokowi-Moffet. Pasalnya sudah tidak relevan dan tidak terkait secara langsung terhadap keputusan divestasi 51,2% saham Freeport, sehingga hanya wasting time alias buang-buang waktu saja. Akan lebih bermanfaat dan produktif kalau Komisi VII DPR RI merampungkan Perubahan UU Migas, yang sudah delapan tahun belum juga selesai, ketimbang membentuk Pansus pertemuan Jokowi-Moffet. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

5 Hewan Ternak 'Anti Mainstream' Ini Laku Keras Diekspor ke Mancanegara

Image

Ekonomi

DPR Desak Pemerintah Mempermudah Perizinan Hak Cipta Ekonomi Kreatif

Image

Ekonomi

Kementan Sebut Ekspor Getah Karet Indonesia Meningkat Tajam

Image

Ekonomi

Pengusaha Bakal Rugi Rp50 Triliun Jika Pemerintah Kekeuh Segerakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Image

Ekonomi

APNI Harap Larangan Ekspor Bijih Nikel Tidak Dipercepat

Image

Ekonomi

Jawab Soal Ekspor nikel, Menko Luhut: Tak Ada Loby Meloby

Image

Ekonomi

Mendag Klaim Kinerja Perdagangan Indonesia Semakin Membaik, Faktanya?

Image

Ekonomi

Antam Tak Terganggu dengan Percepatan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Image

Ekonomi

Ramai Permintaan, PT JAS Mulia Ekspor Palm Kernel Ke Negeri Jiran

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Agar BPJS Kesehatan 'Sehat', BPJS Watch Desak Pemerintah Lakukan Ini

BPJS Watch : pemerintah tidak menjalankan regulasi yang telah ada terkait penyelesaian defisit BPJS Kesehatan.

Image
Ekonomi

Kemendagri Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Masih kajian, Belum Pasti Kaltim

Kemendagri : pemindahan ibu kota negara ke wilayah masih dalam kajian Bappenas dan Kementerian PUPR.

Image
Ekonomi

Dewan Nasional Tinjau KEK Mandailing Natal

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melakukan peninjauan lapangan ke lokasi KEK Mandailing Natal (Madina).

Image
Ekonomi

JK: Renovasi Masjid Istiqlal untuk Mempercantik, Memperindah, dan Mempernyaman

Menurutnya, progres renovasi tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat menambah kenyamanan pengunjung dan proses ibadah.

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR Bangun Rusun dan Rusus bagi Sipir Nusakambangan

Kementerian PUPR membangun hunian berupa Rusun dan Rusus bagi para petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan.

Image
Ekonomi

Perluasan Ganjil-Genap Buat Masyarakat Pilih Hunian Dekat Transportasi Umum

Adanya perluasan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda empat bisa mendorong semakin menggeliatnya industri properti di Jakarta.

Image
Ekonomi

Luhut Dinilai 'Offside' Campuri Urusan Defisit BPJS Kesehatan Bahkan Bawa Perusahaan China

Timboel Siregar sebut Luhut sudah sangat berlebihan dengan membawa-bawa China untuk membantu memperbaiki sistem TI BPJS Kesehatan.

Image
Ekonomi

Industri Daur Ulang Bisa Tekan Impor Bahan Baku Plastik

Langkah ini sekaligus guna mencari solusi dalam waktu yang singkat, agar bisa mengurangi impor bahan baku plastik.

Image
Ekonomi

BPJS Watch: Data Kesehatan Itu Ketahanan Nasional, Jika Diketahui Asing Bahaya!

BPJS Watch : semua permasalahan defisit BPJS Kesehatan merupakan masalah internal, tidak perlu sampai membawa-bawa asing!

Image
Ekonomi

Jika China Urus BPJS Kesehatan, Data-data Indonesia Akan Pindah ke Beijing?

"Data BPJS Kesehatan itu sangat vital. Lebih vital dari Data Kependudukan biasa."

Available

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Anggota Separatis Bersenjata Pimpinan Egianus Kogoya Tewas

  2. Uki: Jika UAS Tak Mau Minta Maaf, Maka Ijinkan Saya Minta Maaf kepada Umat Kristiani

  3. Pengakuan Suami yang Kalap: Mereka Sudah Selingkuh Selama Enam Tahun

  4. Santai dan Sederhana, 7 Potret Selebriti 'Nongkrong' di Warung Makan

  5. Innalillahi, Seorang Pelajar SMK Tewas Terlindas dan Terseret Truk Minyak di Depok

  6. Takut Penuaan Dini Timbul? Dokter Sarankan Tuk Selalu Gunakan Skincare Satu ini

  7. Akun IG Doddy Sudrajat Diblokir, Warganet Sebut Vanessa Angel Anak Durhaka

  8. Ini yang Kamu Dapat Jika Rutin Angkat Kaki Selama 20 Menit

  9. Pengamen Bergaya Mirip Shah Rukh Khan Hebohkan Malang, Aksinya Bikin Nagih

  10. Sudah Masuk Sekolah, Pelajar Manokwari: Pasti Kalau Ada Kacau, Ibu Kepsek Hubungi Polisi

Available

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Available

kolom

Image
Rozi Kurnia

Bagaimana Masa Depan Spider-Man Pasca Keluar MCU?

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Available

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Peksi Cahyo, Perekam Visual Olahraga

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti: Kita Harus Optimalkan Perekonomian Domestik

Image
Video

VIDEO Jurus Optimalkan Perekonomian Domestik ala Destry Damayanti

Sosok

Image
News

Jadi Sorotan karena Bela UAS, 5 Fakta Sosok Ustaz Yahya Waloni

Image
News

Dapat Gelar ‘Mama Papua’, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Image
News

5 Kontroversi Aceng Fikri, Mantan Bupati Garut yang Kena Razia Satpol PP